JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan jumlah anggota Kadin meningkat dikarenakan ingin mengkonsolidasi seluruh pengusaha di dunia usaha. Anindya berharap pada kepengurusan periode ini para pengusaha yang dilakukan dapat produktif dan baik.
“Tadi saya ingatkan juga di dalam 2.800 ini termasuk juga teman-teman dari daerah 38 kondisi itu masuk di dalam, juga dengan asosiasi, dari ratusan asosiasi juga tercermin di dalam,” kata Anindya usai acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2020 di JCC Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Anindya pun akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan Kadin berjalan produktif, terutama dalam membantu program pemerintah pemerintah.
“6 bulan lagi kita review sama-sama ya, baiknya gimana. Karena kita mesti memastikan bahwa Kadin itu bukan saja kompak, dan ini semangatnya sekarang kan persatuan, tapi juga bisa memastikan bahwa Kadin itu produktif, dan bisa membantu pemerintah sebaik-baiknya,” jelas Anin. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi diskon tarif tol arus balik diberlakukan oleh Jasa Marga dan Astra Infra. Adapun beberapa tanggal tersebut di antaranya 3-4 April 2025 dan 8-9 April 2025.
“Tadi yang diskon tarif tol itu tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 8, dan 9. Dan ini berlaku untuk Jasa Marga tadi, juga Astra,” kata Dudy kepada wartawan usai rakor di Kantor Kemenhub, Jakarta.
Dudy menegaskan kebijakan diskon tarif tol ini sangat berpengaruh terhadap kepadatan di ruas jalan tol dengan harapan para pemudik dapat kembali lebih awal.
“Apabila kita bisa memberikan diskon tarif tol itu membuat para pemudik bisa kembali lebih awal untuk kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya masing-masing,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemenhub memperkirakan pergerakan selama periode libur lebaran 2025 depresi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 146,48 juta orang.
Kemenhub mencatat puncak arus mudik Lebaran jatuh pada tanggal 28 Maret 2025. Angka ini diambil berdasarkan hasil survei potensi pergerakan dengan pemodelan pergerakan setelah penerapan skema WFA pada tanggal 24 Maret 2025.
Terdapat dua hasil data yang dilakukan dari survei tersebut, yakni data survei potensi dan data model dinamik. Pada data survei potensi tercatat sebanyak 16,85 juta orang melakukan pergerakan di tangga 28 Maret 2025. Sementara data model dinamik tercatat sebanyak 12,15 juta orang diprediksi mudik pada tanggal 28 Maret 2025. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” imbuhnya.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 28 Februari 2025 defisit Rp 31,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.
“Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pengawasan terhadap produsen minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini dilakukan secara ketat. Satgas Pangan bersama Kementerian Perdagangan masih terus mengawasi dan mengecek pengemas ulang (repacker) langsung ke lapangan. Dia pun meminta kepada repacker agar patuh dan tidak menjual harga Minyakita di atas HET.
“Jadi, Minyakita hari ini juga ya tadi ke Bekasi dan ke Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan. Satgas Pangan Polri bersama Kemendag datang ke repacking-repacking untuk memastikan bahwa ke depan ini jangan sampai ada lagi Minyakita yang beredar tidak sesuai takaran. Ini kan mau Lebaran, kami minta para pelaku usaha untuk tertib menjalankan usaha, menjual Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan ukurannya harus sesuai aturan yang berlaku,” ujar Budi kepada wartawan saat ditemui di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Selain mengecek repacker, pihaknya juga turun langsung ke pasar rakyat untuk memastikan takaran isi Minyakita sesuai. Apabila ditemukan pelanggaran, produk tersebut akan ditarik dari peredaran.
Budi juga memastikan pengenaan sanksi bagi perusahaan yang ketahuan mengurangi isi Minyakita terus dilakukan. Perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini ketahuan melakukan praktik kecurangan, seperti mengurangi isi volume hingga mengemas ulang masih dalam proses.
“Perusahaan yang sudah melakukan pelanggaran sekarang sedang diproses, tentunya kena sanksi, dan perusahaan-perusahaan sudah kita tutup ya, tidak bisa beroperasi lagi. Dan kami harap yang baru berikutnya tidak melakukan hal yang sama,” jelas dia.
Saat ini, pasokan Minyakita dipastikan tetap aman. Budi menerangkan, produsen telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi hingga dua kali lipat. Selain itu, jumlah distributor yang ada juga sangat banyak sehingga distribusi tetap berjalan lancar.
“Pelanggaran ya wajib ditindak, tetapi terkait dengan pasokan tetap jalan terus. Kan banyak pasokan, produsen juga sudah berjanji menaikkan dua kali lipat, distributor kita pun banyak sekali. Mudah-mudahan Lebaran nanti harga tetap terjangkau. Kalau kita lihat, harganya juga masih relatif naik sedikit, tapi tidak melonjak,” terang Budi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Prabowo memaparkan hitungan THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja secara 100%. Besaran THR ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Lantas berapa besaran THR yang bisa diterima PNS sampai para pensiunan ini?
Untuk besaran gaji pokok para PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk semua PNS untuk seluruh Kementerian-Lembaga hingga pemerintah daerah.
Dalam aturan itu besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, di mana yang terendah ada pada Golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700-2.522.600 dan tertinggi ada di Golongan IVe dengan kisaran gaji Rp 3.880.400-6.373.200.
Kemudian untuk tunjangan melekat PNS yang menjadi komponen lain ada tunjangan suami/istri sebesar sebesar 5% dari gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang, dan lainnya.
Terakhir para PNS ini juga akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) sebagai komponen terakhir dalam pemberian THR 100% di 2024 ini. Besaran tunjangan ini berbeda-beda antara satu kementerian atau lembaga lain.
Sebagai contoh, untuk PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 3.375.000 untuk kelas jabatan 5 sampai tertinggi Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 24. Besaran tukin PNS Kemenkeu ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014.
Dengan asumsi besaran gaji pokok PNS ditambah tunjangan kinerja dari instansi, para pegawai Kemenkeu dapat menerima THR Lebaran 2025 sebesar Rp 5.060.700-53.323.200. Besaran ini belum termasuk tambahan THR dari komponen tunjangan melekat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan total alokasi THR yang diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiun mencapai Rp 12,4 triliun untuk sekitar 3,6 juta orang.
Ia menjelaskan khusus untuk pensiunan komponen THR 2025 yang akan diterima meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
“Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri,” kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu.
Sementara itu, untuk besaran gaji pensiunan terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu besaran gaji pokok pensiun PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir dengan rincian:
– PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900
– PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000
– PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800
– PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900
Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk komponen THR pensiunan lainnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dikutip dari data Bloomberg, Rabu (12/3/2025), dolar AS menguat 45 poin atau 0,27% pada pukul 09.20 WIB. Dolar AS pun kini bertengger pada level Rp 16.453.
Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya cukup bervariasi. Dolar AS terpantau menguat tipis 0,02% terhadap dolar baru Taiwan. Begitu juga terhadap peso Filipina menguat 0,09%.
Di sisi lain, Dolar AS terhadap rupee India melemah 0,11% dan terhadap won Korea Selatan melemah 3,55%. Sedangkan nilainya menguat terhadap ringgit Malaysia 0,32%.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penguatan terhadap rupiah pagi ini. Posisi mata uang Negara Paman Sam itu bergerak di level Rp 16.400-an.
Dolar AS terhadap yuan China dan Baht Thailand juga mengalami pelemahan masing-masing 0,01%. Sedangkan terhadap dolar Hong Kong nilai dolar AS menguat 0,02%.
Nilai dolar AS juga mengalami penguatan terhadap mata uang yen Jepang 0,23%, lalu terhadap dolar Singapura menguat 0,08%. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan anggaran THR secara umum telah teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).
“Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp 17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp 12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun,” terang Deni dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
Lebih lanjut, anggaran untuk THR ASN Daerah sekitar Rp 19,3 triliun. Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp 16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.
Deni menjelaskan pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri. Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.
Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan 6 Maret 2025.
“@kemenkeuri telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk @perum.bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Rp 16,6 triliun dari APBN #UangKita dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Selasa (11/3/2025).
Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil berdasarkan hasil ratas awal tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketersediaan pangan cukup menjelang Lebaran Idul Fitri. Selain itu, kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen.
“Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan, sesuai arahan Prabowo, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan hingga keterjangkauan harga pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuntikkan Rp 16,6 triliun dana investasi untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli gabah/beras petani hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Bulog harus mengelola investasi ini secara tepat, profesional dan bebas korupsi,” tutur Sri Mulyani. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.
“Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam hal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan yang main-main dan membayar THR setelah tanggal tersebut,” ujar Irma.
Menurut Irma, instruksi Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR harus sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.
“Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga harus menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Jadi saya sampaikan sebagai berikut yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).
Terkait besaran dan mekanismenya, Prabowo mengatakan akan disampaikan oleh Menaker Yassierli. Aturan itu akan disampaikan rinci melalui surat edaran.
“Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa uang tunai dan diberikan berdasarkan keaktifan pengemudi dan kurir online. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jika tidak ada perubahan, THR PNS akan cair tiga minggu sebelum Lebaran. “Insyaallah,” kata Sri Mulyani ketika ditanya soal apakah THR PNS akan cair 100%, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan pencairan THR butuh payung hukum Keputusan Presiden (Keppres). Aturan tersebut sedang dirampungkan dan selanjutnya diteken Presiden Prabowo Subianto.
Nanti Prabowo juga yang akan mengumumkan pencairan THR PNS. “Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Kepresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan, segera,” sebut Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 50 triliun untuk THR PNS dan TNI/Polri. Pencairannya ditetapkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.
Hal itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada Kamis 27 Februari yang lalu.
“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025) yang lalu. (MON)