JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dikutip dari pemberitaan Reuters, sebanyak 3.200 anggota serikat pekerja International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) District 837 disebut “overwhelmingly” menolak proposal kontrak yang diajukan Boeing pada Minggu (28/7/2025).
Padahal dalam kontrak tersebut, Boeing menawarkan kenaikan upah 20% dalam empat tahun, bonus penandatanganan sebesar US$ 5.000 (sekitar Rp 81 juta), serta tambahan cuti dan hari sakit. Namun, serikat menyebut tawaran itu belum memenuhi prioritas dan pengorbanan para pekerja terampil mereka.
“Proposal dari Boeing Defense tidak cukup untuk menjawab prioritas dan pengorbanan tenaga kerja terampil IAM,” tegas pihak serikat dalam pernyataan resmi.
Boeing mengaku kecewa dengan hasil pemungutan suara tersebut. Vice President Air Dominance Boeing, Dan Gillian, menyebut tawaran itu sebagai yang terbaik yang pernah diajukan kepada serikat IAM 837.
Ribuan pekerja pabrik pesawat tempur Boeing di St. Louis, Amerika Serikat, menyatakan penolakan terhadap tawaran kontrak kerja terbaru dari perusahaan. Penolakan ini membuka jalan menuju mogok kerja yang bisa mengganggu produksi pesawat tempur terbaru milik Angkatan Udara AS.
“Kami sudah aktifkan rencana darurat dan fokus untuk menghadapi potensi mogok. Tidak ada jadwal pertemuan lebih lanjut dengan serikat saat ini,” kata Gillian dalam pernyataan melalui email.
Kontrak kerja saat ini akan kedaluwarsa Minggu ini. Setelah itu akan ada masa tenang selama tujuh hari sebelum aksi mogok resmi dimulai.
Boeing sendiri tengah gencar memperluas fasilitas produksi pertahanan di kawasan St. Louis, terutama untuk pesawat tempur generasi terbaru F-47, yang dikembangkan dalam program Next Generation Air Dominance (NGAD). Program ini diproyeksikan menggantikan pesawat tempur F-22 Raptor milik militer AS. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak akan ada pajak atas amplop kondangan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga sudah memberikan klarifikasi resmi.
“Teman-teman Kemkeu dalam hal ini Direktorat Pajak kan sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, ndak ada itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Isu ini pertama kali mencuat setelah pernyataan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dalam rapat dengan Danantara dan Kementerian BUMN. Ia menyebut negara bisa kehilangan potensi pendapatan imbas pengalihan dividen BUMN, sehingga perlu menggali sumber pajak lain-termasuk amplop kondangan.
Publik sempat geger soal kabar amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu ini langsung dibantah tegas oleh Istana. Pemerintah memastikan tidak ada rencana untuk memajaki sumbangan dalam acara pernikahan atau hajatan.
Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, membantah keras isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada rencana ataupun kebijakan baru soal pemungutan pajak dari amplop hajatan.
“Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” tegas Rosmauli, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, secara prinsip, Undang-Undang Pajak Penghasilan memang menyebut bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang bisa menjadi objek pajak. Namun, tidak semua kondisi dikenakan pajak.
“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” jelasnya.
Rosmauli juga mengingatkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment. Artinya, pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, bukan dipungut langsung di tempat.
“DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi pihak utama yang membesut aturan ini mencatat sejauh ini ada lebih dari 7 juta mitra ojol yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojol, ada juga pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.
Kamis kemarin, Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan baru saja membuka kegiatan Focus Group Discussion_ (FGD) untuk menggodok aturan transportasi online. Pihaknya mengaku perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan lah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).
Menurutnya, pengaturan terkait ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Apa saja poin yang didapatkan pemerintah untuk jadi rekomendasi kebijakan transportasi online pada forum tersebut? Berikut ini ulasannya.
Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator. Perjanjian itu menurutnya juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.
Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.
“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online_ pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” imbuh Azas Tigor.
Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.
Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator pun sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.
Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.
“Mayoritas mitra yang on bid [aktif] pilih 20%. Yang aksi [tolak] ditotal semua tidak sampai 2%,” katanya.
“Angka 20% itu [alokasinya] termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.
Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.
“Sangat [setuju 20%]. Masih banyak [benefit] yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional [yang diberikan] aplikator,” katanya.
Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga [ada benefit]. Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan [komisi] kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.
“[FGD tadi] masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 [roda empat]. Merasa ga diundang, padahal hari ini khusus R2 [roda dua]. Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas.” (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di sisi lain, Amran juga membuka ruang untuk melakukan impor susu dan sapi dari AS, namun ia tak memastikan kepastian impor kedua komoditas tersebut. Amran mengaku masih memantau kebutuhan susu dan sapi sebelum memutuskan impor.
Terlepas dari rencana impor komoditas pangan dari AS, Amran menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga petani. Impor pertanian ini akan berlangsung atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
“Jadi gini, apapun yang kita impor, pasti menjaga petani. Kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, telah menyebut beberapa komoditas pangan utama yang akan diimpor dari AS, yakni kedelai, susu kedelai, gandum, serta kapas.
“Pertanian itu kan sekitar US$ 4,5 (miliar) lah. Itu mulai dari soya bean, soya bean milk, kemudian gandum, dan kapas,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7) lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut impor pertanian dari Amerika Serikat (AS) akan difokuskan pada komoditas kedelai dan gandum. Nilai impor pertanian dari AS yang disepakati sebesar US$ 4,5 miliar atau Rp 73,47 triliun (asumsi kurs Rp 16.314).
“Itu gandum, fokus pada gandum. Kemudian kedelai, itu dua komoditas,” terang Amran di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Susiwijono menekankan bahwa yang mengimpor produk pertanian tersebut adalah sektor swasta, bukan pemerintah dan berdasarkan kebutuhan.
“Jangan dikira ngapain pemerintah gara-gara mau (tarif) 0% berkorban US$ 4,5 miliar beli produk pertanian tambahan. Nggak beli tambahan, ini kita ngajak teman-teman bisnis, asosiasi ‘eh butuh gandum berapa? Butuh kedelai berapa? Bisa nggak yang 1 juta diambilkan dari AS?’ Dan bisa, harganya juga masuk,” ucapnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.
Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.
“Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.
Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.
Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.
Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.
Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.
“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Peninjauan dipimpin Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry bersama Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas KPKP Jakarta Mohammad Nasrin. Ada tiga toko beras premium yang didatangi tim Satgas Pangan PMJ.
“Tujuan kita di sini adalah untuk mengecek barang ataupun beras yang ada di lapangan untuk memastikan ketersediaan beras tersebut. Kemudian juga di sini kita melihat harga barang sebagaimana yang sudah ditentukan dalam HET (harga eceran tertinggi), yang sudah diatur juga dalam peraturan Badan Pangan Nasional,” kata Ardila di Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (25/7/2025).
Ardila menyebut HET beras premium di Jakarta ditetapkan pada harga Rp 14.900 per Kg. Selain itu, pihaknya juga membeli sejumlah merek beras premium untuk diuji kualitasnya.
Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan peninjauan langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Pengecekan ini dilakukan di tengah isu beras premium dioplos.
“Yang pastinya kami akan terus memantau. Gunanya apa, untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut,” jelasnya.
Dia mengatakan pengujian mutu beras premium membutuhkan waktu. Dia menegaskan Polda Metro akan melakukan tindakan hukum jika ada pelanggaran.
“Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengungkap kasus beras oplosan yang terjadi di masyarakat. Kasus ini telah merugikan masyarakat.
Bareskrim telah menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Sementara, terdapat tiga produsen dari lima merek yang menjual tidak sesuai ketentuan.
Lima merek itu diproduksi oleh tiga produsen mulai PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan merek Sania, PT Food Station (FS) dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko Sentra Raya (SY) dengan merek Jelita dan Anak Kembar.
Meski telah naik penyidikan, saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Namun, Bareskrim tak menutup kemungkinan bakal menjerat individu mau pun korporasi jika terbukti melakukan pelanggaran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat dengan Danantara digelar tertutup karena dikhawatirkan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, ia memutuskan rapat digelar secara tertutup karena ada laporan yang disampaikan BPI Danantara yang bersifat rahasia dan dikhawatirkan mengganggu investasi domestik.
“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi, yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal,” terang Misbakhun dalam pembukaan Raker dan RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Misbakhun menyebut, bahan rapat yang disampaikan bersifat rahasia. Oleh karena itu, rapat kali ini berlangsung secara tertutup.
“Saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup,” imbuhnya.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rapat perdana ini tidak diselenggarakan secara terbuka.
Raker dan RDP Komisi XI ini menghadirkan Kepala BPI Danantara dan Menteri BUMN. Agenda ini memuat dua mata acara, yakni pengenalan tugas dan fungsi BPI Danantara. Kemudian pemaparan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden AS Donald Trump menyebut Indonesia kini harus memenuhi sederet komitmen besar, salah satunya pembelian produk miliaran dolar.
Melalui unggahan di akun resmi Truth-nya, Trump mengatakan Indonesia akan menandatangani perjanjian impor senilai puluhan miliar dolar untuk membeli pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi dari AS tulis Trump.
Dalam unggahan yang dikutip Kamis (24/7/2025), Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$) serta produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun.
Harga mahal harus dibayar Indonesia usai berhasil melakukan negosiasi tarif barang masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Kemudian untuk pengadaan pesawat udara senilai US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 52 triliun. Pengadaan akan dilakukan oleh Garuda untuk membeli puluhan pesawat Boeing. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pada periode yang sama, KAI juga mencatat pertumbuhan aset perusahaan menjadi Rp 97,1 triliun dari Rp 52,2 triliun. Sementara untuk jumlah penumpang, KAI mencatat pertumbuhan tajam menjadi menjadi 453 juta orang pada 2024 dari 187 juta di 2020.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan pihaknya memasuki fase baru transformasi. Setelah melalui masa krisis akibat pandemi, KAI tidak hanya pulih tapi tumbuh dengan arah yang lebih terarah.
Anne menyebut, transformasi ini menyentuh seluruh aspek perusahaan baik strategi bisnis, digitalisasi layanan, penyelarasan organisasi, hingga penguatan budaya keselamatan. Perubahan dilakukan tidak karena tekanan, melainkan lahir dari semangat internal untuk berbenah dan melaju lebih jauh.
“Transformasi adalah jalan KAI untuk bertumbuh lebih sehat, lebih gesit, dan lebih relevan dengan masa depan transportasi Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, keberhasilan pemulihan ini lahir dari kekuatan bersama. Ia menjelaskan, tahun 2024 juga tercatat sebagai periode dengan tingkat kecelakaan kereta api terendah dalam 10 tahun terakhir.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kinerja positif dengan membukukan pertumbuhan pada kinerja keuangan. Sepanjang 2024, KAI membukukan laba bersih Rp 2,2 triliun dari sebelumnya rugi Rp 1,7 triliun pada 2020.
Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan berbasis teknologi, seperti pengembangan sistem Track Monitoring and Diagnostic (Track-Mod) dan Smart Rail. Kedua sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi jalur secara real-time, meminimalkan gangguan operasional, dan mengurangi emisi karbon dari aktivitas pemeliharaan.
Di sisi digitalisasi, layanan KAI juga terus diperluas melalui fitur face recognition boarding telah diimplementasikan di berbagai stasiun besar mempercepat proses keberangkatan dan meningkatkan keamanan.
Inisiatif keberlanjutan pun berjalan paralel, dengan hadirnya water station di stasiun untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan fitur carbon footprint pada aplikasi Access by KA.
“Transformasi yang dijalankan KAI bukan sebatas menjawab tantangan, tapi sekaligus membangun masa depan. Melalui semangat, ketepatan strategi, dan keberanian berubah, KAI akan terus melaju untuk menjadi perusahaan transportasi publik yang tangguh, efisien, dan adaptif di era baru,” pungkasnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Data ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri. Program BSU ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Juli 2025.
“Sampai jam 12 siang ini 89,71% dari total 15,9 juta penerima,” kata Indah, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sisa BSU yang belum tersalurkan paling banyak merupakan porsi penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa BSU hanya diberikan satu kali.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu yang telah tersalurkan sebanyak 89,71% per 22 Juli 2025. BSU telah disalurkan kepada sebanyak 14,3 juta orang, dari total 15,95 juta penerima.
“Ini BSU ini cuma satu kali. Sampai sekali, sekali bayar Rp 600 ribu tanpa potongan. Dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya,” ujar Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan total penerima BSU mencapai 17,3 juta penerima. Namun setelah proses verifikasi data, Yassierli mengatakan, jumlah penerimanya menjadi sebanyak 15,95 juta orang.
“Itu masalah data saja, sudah kita verifikasi dan seterusnya,” katanya.
Ditemukan sebanyak 1,35 juta orang yang tidak memenuhi syarat, baik itu nominal gaji yang ternyata di atas Rp 3,5 juta, penerima Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga peserta yang telah mengikuti program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan berkurangnya jumlah penerima BSU, anggaran yang tersisa akan dikembalikan. Hal ini mengingat proses penyaluran BSU 2025 masih terus berlangsung. Namun ia tak merincikan berapa jumlah nominal yang dikembalikan. (DON)