JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan seluruh kebijakan terkait tarif tol, baik itu besaran tarif yang berlaku saat ini hingga pemberian diskon tarif, seluruhnya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.

“Sebenarnya kebijakan tarif itu kan adanya di pemerintah. Ya, itu menjadi salah satu instrumen kebijakan. Nah, jadi harusnya nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut informasi, kita akan diajak ketemu besok sama Pak Willan (Kepala BPJT). Jadi saya juga belum dapat informasi bocorannya nih,” kata Kris saat ditemui usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI.

Meski begitu, sampai saat ini dirinya masih mempertanyakan alasan di balik rencana pemberian diskon tarif tol ini. Sebab selama ini insentif tersebut hanya diberikan pada moment-moment tertentu seperti periode libur Lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengurai kepadatan di ruas tol.

“Itu yang harus saya tanya ke pemerintah. Makanya saya bilang, tarif itu adalah instrumen kebijakan. Tentu instrumen itu digunakan sesuai dengan purpose-purpose, kan gitu. Nah, purpose yang terbaru ini saya belum tahu,” terangnya.

Belum lagi menurut Kris selama periode libur sekolah pada Juni-Juli mendatang biasanya tidak berpotensi menyebabkan kepadatan di ruas-ruas jalan tol seperti periode libur besar lainnya seperti Lebaran. Sehingga pemberian diskon tarif tol pada periode tersebut menjadi tidak relevan.

“Memangnya potensi libur sekolah traffic akan seperti Lebaran? Kalau libur itu kan panjang. Harusnya tidak terjadi penumpukan ya kan? Kalau Lebaran itu kan dibatasi waktu. Karena besok Lebaran-nya mau tidak mau ini arus mudiknya cuma sampai dua hari ini. Nah, itu yang kita atur,” ungkap Kris.

“Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya harus klarifikasi ke pemerintah apakah motif dan latar belakang memunculkan satu alternatif, inisiatif memberikan insentif diskon tarif tol selama Juni dan Juli ini. Kalau Lebaran kita tahu. Nah, kalau yang sekarang kita tunggu besok,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025. Enam insentif tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuarta II tahun ini.

Salah satu diskon yang diberikan ialah diskon tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025. Selain itu ada juga diskon tarif transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

Kemudian diskon tarif listrik sebesar 50%; menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan; pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU); serta terakhir memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Delapan proyek potensial B2B senilai Rp 163 triliun tengah dijajaki, dengan proyeksi penciptaan lebih dari 25.000 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (26/5/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis termasuk China, melalui berbagai upaya peningkatan perdagangan, investasi dan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah dalam negeri.

“Saya memandang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi nilai-nilai luhur dalam peradaban China yang menekankan prinsip mutual benefit dan harmoni. Ia juga mengapresiasi peran China dalam pembangunan Indonesia, termasuk proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan kawasan industri strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap ada delapan proyek potensial business-to-business (B2B) senilai Rp 163 triliun yang sedang dijajaki dengan China. Proyek tersebut diproyeksikan dapat menciptakan lebih dari 25.000 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Airlangga mengatakan salah satu inisiatif utama yang dijajaki yakni Two Countries Twin Park (TCTP) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang Industropolis dengan nilai investasi mencapai Rp 60 triliun.

Hubungan dagang antara Indonesia dan China cukup kuat dengan ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 62,43 miliar sepanjang 2024. Dari sisi investasi, China menjadi investor asing terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong, dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 8,1 miliar pada 2024.

Kedua negara juga telah memperpanjang Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) senilai 400 miliar Yuan atau setara Rp 891 triliun untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.

“Nota Kesepahaman ini memperkuat Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020 dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan,” ujar Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Denny menerangkan, MoU ini melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konektivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral.

Namun, Danny tak menyebut rinci transaksi yang diperkenankan dalam transaksi bilateral tersebut. Ia hanya menyebut, rincian transaksi dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang disepakati kedua negara.

“Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan,” tutupnya. (VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada April 2025 sebesar 9,19%, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis dokumen BI, dikutip Minggu (25/5/2025).

Sementara itu, untuk suku bunga simpanan berjangka cenderung meningkat pada tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan masing-masing sebesar 4,84%, 5,69%, 6,10%, 5,08% dan 4,34%.

Penyaluran kredit pada April 2025 tercatat sebesar Rp 7.866,5 triliun atau tumbuh 8,5% (yoy). Pertumbuhan itu melambat dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tumbuh 8,7% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal Kerja (KMK) pada April 2025 tumbuh 4,4% (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan ini terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor industri pengolahan.

Kredit investasi pada April 2025 tumbuh 15,3% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,6% (yoy). Pertumbuhan terutama bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara itu, kredit konsumsi pada April 2025 tumbuh 8,9% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 9,2% (yoy). Pertumbuhan yang melambat ini didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor dan kredit multiguna.

Penyaluran kredit property tumbuh sebesar 6,2% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan Maret 2025 sebesar 5,9% (yoy). Pertumbuhan ini terutama berasal dari kredit KPR dan KPA (tumbuh 8,5% yoy), kredit real estate (tumbuh 8,1% yoy) dan kredit konstruksi (tumbuh 0,6% yoy).

Penyaluran kredit kepada UMKM pada April 2025 juga tumbuh sebesar 2,3% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 1,7% (yoy). Pertumbuhan ini terutama pada skala kecil sebesar 9,5% yoy dan skala menengah 2,3% yoy.

“Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada April 2025 dipengaruhi oleh kredit investasi (6,5% yoy) dan kredit modal kerja (0,8% yoy),” imbuhnya. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE. COM –


Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan diundangkan pada 20 Mei 2025.

“Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat batas tertinggi atau dapat dilampaui,” tulis Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Kamis (22/5/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan standar biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di 2026.

Tujuannya untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, PNS Provinsi Papua mendapatkan uang perjalanan dinas dalam negeri terbanyak yakni Rp 580 ribu per orang per hari. Sementara PNS DKI Jakarta mendapatkan uang saku Rp 530 ribu per orang per hari.

Besaran itu sama alias tidak ada kenaikan dengan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun ini yang diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Berikut provinsi dengan biaya perjalanan dinas dalam negeri tertinggi untuk ASN di 2026:
1. Papua/ Papua Tengah/ Papua Selatan/ Papua Pegunungan
– Luar kota: Rp 580.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam Rp 230.000

2. DKI Jakarta
– Luar kota: Rp 530.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 210.000

3. Bali/Papua Barat/Papua Barat Daya
– Luar kota: Rp 480.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 190.000

4. Nusa Tenggara Barat
– Luar kota: Rp 440.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 180.000

5. Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara
– Luar kota: Rp 430.000
– Dalam kota lebih dari 8 jam: Rp 170.000.
(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di depan para pengusaha sektor migas pada gelaran IPA Convex 2025, Prabowo mengatakan, bila ada pejabat atau orang pemerintahan yang membuat rumit regulasi bagi investor maka dirinya sendiri yang akan mencopot orang itu dan menggantinya dengan orang lain yang lebih mumpuni.

“Pejabat yang nggak mau sederhanakan regulasi akan saya ganti, saya copot. Banyak anak-anak muda menunggu diberikan kesempatan,” tegas Prabowo di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5/2025) kemarin.

Dia mengaku miris selama ini Indonesia sangat lihai mempersulit sesuatu. Ada beberapa regulasi menurutnya dibuat justru untuk mempersulit, dan ini harus diubah.

Budaya membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, menurut Prabowo jangan lagi dilestarikan di Indonesia. Regulasi usaha harus disederhanakan agar investor dapat berbisnis dengan nyaman.

“Ini ada kecenderungan, tidak di Indonesia saja, tapi kita ahlinya. Indonesia ahli buat regulasi sedemikian sulit bahkan untuk kita sendiri, ini yang harus diubah,” papar Prabowo.

Dalam momen yang sama, Prabowo juga menyatakan ingin agar Indonesia bisa mengurangi impor dan memenuhi kebutuhan energinya dengan sumber-sumber yang ada di dalam negeri. Menurutnya, hampir US$ 40 miliar atau sekitar Rp 656 triliun (kurs Rp 16.400) hilang tiap tahunnya bila impor energi terus menerus dilakukan.

Padahal, uang sebesar itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat di bidang-bidang yang strategis. Macam penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga mengurangi kemiskinan di tanah air.

“Kalau kita tergantung dari impor terus sumber daya kita sangat besar dan kita keluarkan hampir US$ 40 miliar setiap tahun. Hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Untuk pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, ini potensi yang bisa kita gunakan,” jelas Prabowo. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan peranan BPOM dalam program MBG, yakni mengawal keamanan pangan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Gizi Nasional (BGN) terkait peranan BPOM.

BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makanan bergizi yang diuji sesuai standar. Pihaknya telah membuat 13 kegiatan untuk mengawal MBG. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun.

“Usulan kami untuk tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan, tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG. Jadi ada 13 kegiatan yang kami usulkan,” kata Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, BPOM telah menyepakati 11 nota kesepahaman (MoU) dengan BGN, termasuk anggaran belanja tambahan (ABT). Tambahan anggaran ini pun telah disampaikan ke Komisi IX DPR RI.

“Dan pada dukungan Komisi IX DPR pada tanggal 12 Februari melalui RPP, Komisi IX DPR mendukung keterlibatan Badan POM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG yang menyetujui tambahan anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh Badan POM,” imbuh Taruna.

Adapun ketiga belas kegiatan untuk pengawalan MBG ini, mulai dari penyusunan pendorongan mitigasi, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan, pelatihan untuk pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengawalan keamanan, sampel makanan, rantai pasok dan distribusi hingga pertukaran data.

BPOM saat ini baru melatih sekitar 2.000 SPPI. Rencananya, ada 32.000 SPPI yang akan dilatih sampai bulan Juni 2025.

“Tentu dari 9 MOU dari 11 yang kita MOU-kan ini belum semuanya berjalan,” terang Taruna.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendukung tambahan anggaran ke BPOM. Sebab, BPOM melakukan inspeksi ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.

Seiring meningkatnya pembangunan SPPG, Dadan menilai perlu anggaran yang cukup agar BPOM dapat melakukan inspeksi. BGN sendiri menargetkan pembentukan SPPG hingga 30.000 unit. (DON)