JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rendahnya produksi disebut akan mengerek harga gabah dan tentu berpengaruh pada harga beras di konsumen. Hal ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (10/6/2024).

“Pada saat semester II, produksi pasti di bawah, sehingga akan ada perebutan gabah, itu yang akan memicu harga akan naik di setiap akhir tahun. Malah tahun ini dalam dua sampai tiga bulan ke depan akan diprediksi naik,” kata Arief dikutip Selasa (11/6/2024).

Arief menyebut kenaikan harga gabah dan beras diprediksi akan menembus harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah dinaikkan.

Kenaikan itu telah tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras.

“Ada kemungkinan (kenaikan di atas HPP) pada saat gabah rendah,” jelas dia.

Arief juga mengungkap proyeksi Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari sampai Juli 2024, hanya 18,64 juta ton.

Angka itu lebih rendah 2,64 juta ton dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal tersebut menjadi konsen dari pemerintah karena ke depan akan terjadi musim kemarau.

“Proyeksi KSA BPS, amatan April 2024 total produksi beras Januari sampai Juli 2024 18,64 juta ton lebih rendah 2,64 juta ton (-13,25%) dibanding periode yang sama pada periode tersebut. Hal tersebut menjadi konsen kami menghadapi bulan-bulan berikutnya mengingat kita memasuki musim kemarau,” terangnya.

Selain itu, ada potensi kekurangan produksi beras tahun ini mencapai 5 juta ton. Meski begitu pihaknya masih yakin produksi dalam negeri bisa digenjot.

“Ini potensi kekurangan, kurang lebih 5 juta ton, potensi kekurangan (produksi tahun ini),” jelas dia.

Saat ditanya, apakah akan ada penambahan impor beras tahun ini, Arief belum bisa memastikan. Ia menyebut saat ini saja masih ada kuota impor beras 1,6 juta ton yang belum dilakukan. Tahun ini pihaknya bersama Perum Bulog baru menyelesaikan impor beras sebanyak 2 juta ton.

“Sekarang saja dari 3,6 juta ton (kuota impor beras) baru 2 juta ton juga. Nanti kalau diperlukan (impor dilakukan). Kita usahakan dalam negeri, kita lagi minta dorong produksi dalam negeri. Sayang kalau 3 juta ton saja itu Rp 30 triliun, sayang kita ambil dari luar (luar negeri),” pungkasnya. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Ada yang bilang utang kita tinggi, rasio kita terhadap GDP masih 36%, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara (lain),” kata Luhut dalam acara HUT HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta.

Lebih lanjut Luhut juga mengatakan selama 5 tahun ke depan, kondisi keuangan RI akan tetap terjaga meski rasio belanja negara 2,5% lebih besar daripada pendapatannya.

“Di kantor saya mereka bikin ekonomi model, kita bisa liat 5 tahun ke depan itu kita sekarang tidak ada masalah dengan budget defisit (belanja terhadap APBN) 2,5%. Jadi kalau orang ribut di luar bilang begini-begono, nggak ada,” papar Luhut.

Oleh karenanya ia merasa sangat optimis berbagai program-program unggulan pemerintah saat ini dan yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, bahkan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Termasuk di antaranya program unggulan pemerintah saat ini yakni pembangunan dan pemindahan ibu kota ke IKN, proyek Tol Sumatra, hingga program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi (sebelumnya bernama program makan siang gratis).

“Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, ini kita bisa menyelesaikan Tol Sumatra, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi, yang itu akan dilakukan secara bertahap,” ucap Luhut. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

“Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

BPK menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam pemaparannya Budi menginginkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 12,39 triliun. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024). Budi Arie mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun di 2025.

“Bapak Ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025 dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 Triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 Triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 Triliun,” kata Budi Arie dalam pemaparannya.

Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi beberapa program dan kegiatan, salah satunya terkait Operational & Maintenance (OM). Anggaran itu, kata Budi, juga akan digunakan untuk perlindungan data pribadi.

“Program Pemanfaatan TIK antara lain untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS),” ujar Budi Arie. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat diawali dengan paparan Erick. Kemudian masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman. Dalam kesempatan ini, Erick didoakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK agar menjadi Menteri BUMN lagi untuk pemerintahan yang akan datang.

“Saya sih berharap dari hati nurani yang jujur semoga Pak Erick bisa jadi Menteri BUMN lagi. Kalau jadi Menko, minimal penggantinya Mas Tiko (Wakil Menteri BUMN) lah,” kata Amin.

Awalnya Amin memuji kinerja Erick selama menjadi Menteri BUMN. Salah satunya dividen BUMN yang cetak rekor Rp 81,1 triliun pada 2023.

“Kami mengapresiasi atas kinerja Kementerian BUMN khususnya dari setoran dividen tahun 2023 yang meningkat pesat dibanding 2022, di sisi lain PMN 2023 menurun dibandingkan 2022 walaupun kalau bicara besaran PMN sangat relatif karena mayoritas bersifat penugasan,” tuturnya.

Amin memandang banyaknya masalah yang terjadi di BUMN merupakan sebuah warisan di kepemimpinan sebelumnya.

“Masyarakat kalau nggak baca detailnya mungkin ‘ini kok BUMN banyak masalah’, padahal memang saya kira 90% masalah itu terjadi sudah sejak dulu sebelum Pak Erick dan Mas Tiko ini menjabat,” ucapnya. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi dan politik Indonesia stabil. “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

“Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

Menurut Sri Mulyani, pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo belum tentu langsung mengambilnya karena dianggap tetap butuh investasi. Berbeda jika kondisi stabilitas ini terganggu, pemegang surat utang Indonesia bisa melepasnya dan kabur dari Indonesia.

“Makanya stabilitas, kredibilitas dan sustainabilitas itu menjadi penting,” tuturnya. (DON)