JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal tersebut disampaikan melalui akun Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Kamis (20/6/2024). Beberapa negara yang menerima pemberlakuan ini antara lain Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, dan Malaysia.
“Dengan kebijakan ini, warga yang berkendara di negara ASEAN tetap dapat menggunakan SIM Indonesia, tanpa keharusan memiliki SIM internasional,” tulis akun TMC, Kamis (20/6).
Dalam postingan tersebut, Dirregident Korlantas Polri Yusri Yunus mengatakan penerapan aturan juga selaras dengan rencana nomor SIM yang akan diganti dengan nomor induk kependudukan (NIK) KTP. Hal tersebut juga akan berlaku pada 1 Juni 2025.
“Penerapan NIK sebagai nomor SIM menandai langkah maju dalam integrasi dokumen legalitas berkendara dengan dokumen negara lain, seperti NPWP, BPJS, dan KTP,” kata Yusri Yunus dikutip dari TMC. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Diskon sebesar 20 persen ini berlaku untuk seluruh keberangkatan menuju Stasiun Halim khusus keberangkatan pada tanggal 22 Juni 2024.
Seperti dilansir akun resminya, Kereta Cepat Whoosh akan menerapkan diskon sebesar 20 persen menuju Jakarta pada tanggal 22 Juni 2024. Tiket dengan harga diskon sudah dapat dipesan mulai tanggal 19 Juni 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
“Halo Sobat #Whoosh! Dalam rangka HUT DKI Jakarta ke 497, Whoosh bakalan kasih kamu diskon special 20% untuk semua perjalanan dari Bandung menuju Jakarta pada tanggal 22 Juni 2024. Gimana, menarik bukan. GAS NGGAK SIH?!” tulisnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Nilai ekspor Indonesia pada Mei tercatat US$ 22,33 miliar, naik 13,82% dibandingkan April 2024 dan naik 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan nilai impor Indonesia pada Mei sebesar US$ 19,40 miliar, naik 14,82% secara bulanan namun turun 8,83% secara tahunan.
“Pada Mei 2024 nilai impor mencapai US$ 19,40 miliar atau naik 14,82% secara bulanan,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).
Habibullah melanjutkan, nilai impor barang konsumsi pada Mei meningkat US$ 296 juta atau naik 20,59%, bahan baku penolong naik US$ 1,568 juta atau 12,46%, dan barang modal naik US$ 639,4 juta atau 22,28%.
“Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh naiknya nilai impor mesin peralatan mekanis dan bagiannya. Secara tahunan nilai impor seluruh jenis penggunaan mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada kelompok barang konsumsi yang turun sebesar 16,19% dengan andil 1,57%,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kalau kita melihat dari sisi pendapatan, tahun 2023 secara umum kami mengalami profitability pressure akibat penurunan kinerja Kimia Farma dan Indofarma, dan adanya normalisasi pendapatan pasca Covid dari 2019-2023,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/6/2024).
Berdasarkan laporan keuangan yang masih unaudited, pendapatan holding BUMN Farmasi pada 2023 turun menjadi Rp 15,2 triliun dibanding tahun 2022 yang sebesar 21,2 triliun. Artinya ada penurunan sekitar 28%.
Sementara rugi bersih tercatat menyentuh angka Rp 2,2 triliun, turun dari profit di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 490 miliar. Menurut Shadiq, rugi terbesar disumbang oleh Kimia Farma sebesar Rp 1,8 triliun dan Indofarma (INAF) Rp 605 miliar.
“Net income dibuka negatif prediksi sampai 2023 masih unaudited Rp 2,2 triliun dari 490 miliar pada 2022 dengan rugi terbesar Kimia Farma sekitar 1,8 triliun dan INAF 605 miliar. Sedangkan Biofarma operation masih membukukan laba bersih positif 304 miliar,” bebernya.
Ia menambahkan, Kimia Farma masih menyumbang pendapatan terbesar sebesar Rp 9,9 triliun, Bio Farma operation Rp 5 triliun, dan Indofarma Rp 524 miliar. Secara masing-masing, pendapatan Biofarma didominasi capaian ekspor sebesar Rp 2,8 triliun, lalu penjualan ke swasta Rp 1,1 triliun dan pemerintah Rp 1,2 triliun. Serta ada distribusi jasa Rp 32 miliar. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Budi mengimbau agar masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui aplikasi MitraDarat. “Jadi, satu memang kita menganjurkan terutama ibu gurunya atau pimpinan rombongan ada aplikasi MitraDarat di situ tercantum bus-bus yang layak untuk digunakan,” kata Budi di Terminal Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (15/6/2024).
Budi mengatakan jangan sampai masyarakat hanya mementingkan harga sewa bus yang murah, tetapi melupakan sisi keamanan saat berwisata menggunakan bus.
“Di daerah itu mereka yang penting murah, dia nggak lihat busnya, nggak lihat ramp check-nya nggak lihat supirnya capable atau nggak mereka pakai. Oleh karenanya satu hal yang utama adalah cek penggunaan bus yang memang dia itu sudah di-ramp check dan secara fisik juga, lebih penting juga supirnya,” terangnya.
“Kadang-kadang istilahnya supir tembak, biasa supir di jalan biasa, tiba-tiba supir untuk pariwisata, dia tidak mengenali medan, sehingga itulah timbul kecelakaan yang terjadi,” ucapnya.
Hal ini dikatakan Budi saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Terminal Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sidak ini dilakukan dalam rangka pengecekan operasional bus-bus pariwisata pada masa libur Idul Adha. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jokowi menjelaskan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk melihat kegiatan perjudian daring telah menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.
“Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Turgas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas,” tulis Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Sabtu (15/6/2024).
Dalam pasal 4 Keppres tersebut, dijelaskan bahwa Satgas Pemberantasan Perjudian Daring memliki tiga tugas utama. Pertama adalah mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.
Kedua, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah, awalnya menjelaskan bahwa jumlah laporan transaksi keuangan meningkat sepanjang tahun. Pada 2024 saja, jumlahnya sudah mencapai angka 14.475 transaksi mencurigakan, ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat laporan itu di 2022 itu 11.222 laporan transaksi keuangan mencurigkan, dan di 2023 itu ada 24.850,” kata Natsir dalam agenda diskusi daring ‘Mati Melarat Karena Judi’, Sabtu (15/6/2024).
Natsir kemudian mencatat, bahwa pada 2023, PPATK mengendus jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 300 trilun, sementara untuk kuartal I-2024 saja, jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 600 triliun.
Berdasarkan catatan PPATK, secara akumulasi judi online bahkan menjadi laporan transaksi keuangan tersebesar. Jumlahnya sebanyak 32,1% dari total laporan. Menyusul berikutnya adalah 25,7% penipuan, kemudian tindak pidana lain 12,3%/
“Korupsi malah 7%” tegasnya.
Oleh sebab itu, Natsir mengatakan bahwa judi online saat ini menjadi persoalan serius. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelaku mengaku memakai dana Rp 1,5 untuk main judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena.
Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat. Hasil penyelidikan menemukan ES melakukan pencatatan di dua buku register asli dan palsu untuk memuluskan aksinya.
Hujra mengatakan pelaku ES mengubah ke sistem perbankan seolah-olah dana Rp 1,5 miliar itu masih ada. Dana titipan tersebut diketahui telah dipakai ES untuk bermain judi online.
“Dana 1,5 miliar itu dititipkan BI ke Bank Maluku Cabang Namlea pada tahun 2022. Pelaku lalu membuat dua buku catatan asli dan palsu sehingga pihak bank mengira uangnya masih ada, padahal sudah dipakai pelaku,” jelasnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota DPD RI Tamsil Linrung bertanya perihal kepastian APBN Perubahan (APBNP) di era kepemimpinan Prabowo. Pasalnya, dia khawatir perubahan APBN hanya untuk memenuhi janji-janji politik Prabowo, seperti program makan siang gratis hingga melanjutkan pembangunan ibu kota nusantara (IKN). Menurutnya, program-program tersebut belum diketahui besaran dana yang dibutuhkan sehingga berpotensi sebagai program yang mangkrak.
“Apa didorong untuk adanya APBN Perubahan? Karena Bu Menteri pasti ingat 2004 itu APBN Perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan. Jadi ini sekaligus buka rahasianya, apakah nanti kita akan melakukan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis,” kata Tamsil saat rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mekanisme APBNP sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dengan tim Prabowo dalam menyusun APBN 2025. Dengan begitu, penyusunannya sesuai dengan program-program yang diusung presiden terpilih tersebut.
“Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program,” kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menjelaskan APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.
Dia menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dan jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.
“Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 39.260.497.476 pada 46 K/L,” bunyi laporan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023, seperti dikutip Minggu (9/6/2024).
Penyimpangan belanja perjalanan dinas tersebut paling banyak terjadi akibat perjalanan yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran dilakukan oleh 38 K/L dengan nilai Rp 19,65 miliar. Tercatat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas Rp 10,57 miliar ke kas negara, BRIN senilai Rp 1,5 miliar dianggap tidak akuntabel dan tidak diyakini kewajarannya, serta KemenkumHAM senilai Rp 1,3 miliar.
Selain itu, permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya dilakukan oleh 23 K/L dengan nilai Rp 4,84 miliar. Penyimpangan disebut dilakukan oleh Kementerian PUPR senilai Rp 1,15 miliar karena tanpa didukung bukti pengeluaran secara at cost, Kementerian PANRB senilai Rp 792 juta, serta Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 571,74 juta.
Selain itu, sebanyak 14 K/L dengan nilai Rp 14,76 miliar disebut belum memberikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas. Mereka yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas) senilai Rp 5 miliar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) senilai Rp 211,81 juta, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) senilai Rp 7,4 miliar.
Tidak hanya itu, BPK juga menemukan adanya perjalanan dinas fiktif senilai Rp 9,3 juta yang dilakukan oleh BRIN dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 2.482.000 merupakan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. BRIN sebesar Rp 6.826.814 merupakan pembayaran atas akomodasi yang fiktif,” beber BPK dalam laporannya. (DON)