JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Peningkatan laba tersebut seiring dengan naiknya pendapatan yang dibukukan perseroan. Pendapatan PLN mencapai Rp 281,89 triliun per Juni 2025. Pendapatan ini naik 7,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 262,06 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh penjualan listrik sebesar 155,62 Terawatt hour (TWh) sepanjang semester I 2025. Penjualan ini tumbuh 4,36% secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 149,11 TWh.

Darmawan mengatakan, sektor rumah tangga menjadi kontributor utama penjualan listrik, dengan konsumsi mencapai 67,14 TWh pada semester I 2025. Jumlah ini tumbuh 5,13% yoy atau meningkat 3,27 TWh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menyumbang 43,14% dari total penjualan listrik nasional.

Sementara itu, konsumsi listrik di sektor industri tumbuh sebesar 2,66% secara tahunan, dengan volume mencapai 1.165 Gigawatt hour (GWh). Ia mengatakan, pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan listrik dari pelanggan industri menengah, khususnya di sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta industri karet dan plastik.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah dan semua pihak yang terus mendukung PLN. Berkat kolaborasi ini, kami berhasil membukukan kinerja yang solid. Ini juga jadi bukti keberhasilan Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi terlihat dari naiknya konsumsi listrik pelanggan,” ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).

PT PLN (Persero) membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 6,64 triliun sepanjang semester I tahun 2025. Laba tersebut melesat 32,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5 triliun.

Darmawan menekankan bahwa transformasi menyeluruh yang dijalankan sejak 2020 telah memperkuat daya saing perusahaan. Langkah ini tidak hanya menciptakan efisiensi sistemik, tetapi juga mengubah pola kerja PLN dari pendekatan birokratis menjadi lebih berorientasi pasar dan pelanggan.

“Transformasi holistik yang kami jalankan sejak 2020 menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi dan ketahanan bisnis. Pendekatan yang lebih business-like ini memungkinkan PLN beradaptasi terhadap dinamika eksternal, sekaligus memastikan pasokan energi yang andal, kompetitif, dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional,” pungkas Darmawan. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Laporan disampaikan Rosan ke Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Dari hasil tersebut ia mengklaim dapat menghemat anggaran sekitar Rp8 triliun per tahun.

Adapun larangan tersebut tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025 bagi seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara.

“Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatifly sekitar Rp 8 triliun per tahun,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Rosan menjelaskan bahwa sebenarnya sebelum Sidang Kabinet Paripurna, ia telah memaparkan hasil tersebut kepada Presiden secara lisan pada pukul 13.00 WIB dan laporan tertulis sudah diserahkan sebelumnya.

Hanya saja, ia diminta lagi untuk memaparkan hasil kajian dalam Sidang Kabinet Paripurna. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan mengedarkan surat larangan pemberian tantiem dan insentif tersebut bukanlah keputusan yang mendadak.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani melaporkan hasil kajian terhadap penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN dan pemotongan insentif bagi direksi BUMN.

“Sebelum itu kita melakukan kajian lengkap juga kan sebelum kita keluarkan itu. Jadi ini kajiannya sebenarnya sudah saya berikan. Tapi tadi karena ada sidang untuk paripurna ya kita bawa lagi,” terang Rosan yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Sebelumnya, Rosan mengatakan kebijakan merupakan pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberi insentif.

“Dengan kebijakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” sebut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Kebijakan itu diambil untuk membangun sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Rosan menjelaskan insentif bagi direksi kini sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.

Kemudian komisaris tak lagi diperkenankan mendapatkan tantiem. Hal ini sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

BPI Danantara menegaskan kebijakan ini bukan bentuk pemangkasan honorarium. Namun, penyelarasan struktur remunerasi agar sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik global (good corporate governance).

Di luar pemotongan insentif dan kebijakan tantiem itu, Rosan menyatakan komisaris bakal tetap menerima pendapatan bulanan sesuai tanggung jawab dan kontribusinya.

“Komisaris akan masih menerima pendapatan bulanan tetap yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya,” sebut Rosan.

Struktur baru mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“APBN pada paru kedua, semester kedua ini masih ada Rp 2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian.

Sebagai contoh, Sri Mulyani mengatakan penyaluran program kredit usaha rakyat (KUR) hingga akhir tahun nanti diperkirakan mencapai Rp 287,8 triliun. Kemudian pada kuartal III 2025 pemerintah sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 10,8 triliun untuk berbagai program stimulus ekonomi.

“Masih ada Rp 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih memiliki sisa anggaran hingga Rp 2.121 triliun dalam APBN 2025. Menurutnya anggaran ini akan dibelanjakan hingga akhir tahun nanti guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, Sri Mulyani menekankan anggaran belanja negara hingga Desember 2025 ini hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional jika dapat tersalurkan dengan baik tanpa ada korupsi.

“Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka Rp 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya 2,53%.

“Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (1/7/2025).

Sementara realisasi sampai semester I, defisit APBN 2025 mencapai 0,84% PDB atau Rp 204,2 triliun. Pelebaran defisit ini dikarenakan penerimaan pajak yang mengalami kontraksi.

“Kuartal I-2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” beber Sri Mulyani.

Sampai akhir 2025, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari target Rp 3.005,1 triliun. Kemudian belanja negara diperkirakan sampai akhir 2025 mencapai Rp 3.527,5 triliun, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Rp 3.621,3 triliun. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Beliau (Prabowo) menanyakan perkembangan produksi beras kita sampai dengan distribusi. Mulai kondisi, mulai sarana produksi kita, pupuk, benih, irigasi, dan seterusnya,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terang Amran, peningkatan produksi beras Indonesia sebesar 14%. Sementara stok beras domestik, tercatat sebanyak 4,2 juta ton.

Selain itu, pemerintah akan mencetak sawah sebagai solusi permanen untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Selain itu, ia juga mengaku akan memperbaiki irigasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan produksi beras naik hingga 14% per Juli 2025. Hal itu disampaikan Mentan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

Dalam ratas tersebut, Amran juga menyampaikan distribusi sarana pertanian, seperti pupuk, benih, hingga perbaikan irigasi.

“Daerah-daerah yang telah ditentukan seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Insyaallah produksi kita cukup baik tahun ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan cadangan beras mencapai 2,5 juta ton hingga 3 juta ton di akhir tahun 2025. Amran memastikan, ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga.

“Pangan kita posisi sangat aman, karena stok kita tertinggi selama ini,” tutur Amran. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap,” kata Ivan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

Selain itu, ditemukan juga lebih dari 2 ribu rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

Sebelumnya, PPATK mengaku telah membekukan 10 juta lebih rekening yang diduga tak layak menjadi penerima bansos.

“Kami sudah melakukan pembekuan rekening terhadap lebih dari 10 juta rekening. Dengan total saldo di dalamnya lebih dari Rp 2 triliun,” ujar Ivan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) tidak pernah dipakai selama lebih dari tiga tahun. Dana bansos yang mengalir ke rekening tersebut sebesar Rp 2,1 triliun dan hanya mengendap.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dari situ terlihat ada indikasi bahwa penyaluran bansos belum tepat sasaran.

Ivan menyebut pihaknya juga menemukan banyak rekening penerima bansos yang menampung saldo besar yang rata-rata jumlahnya lebih dari Rp 50 juta. Temuan PPATK mengungkap dana bansos itu ada yang digunakan untuk judi online (judol).

“Rekening tidak dipergunakan dalam waktu lama, artinya bukan penerima yang membutuhkan uang segera. Dana bansos dipakai judol. Dalam 1 bank saja kami menemukan ada lebih 1 juta rekening dengan saldo keseluruhan lebih dari Rp 2 triliun yang terkait bansos yang menyimpang, ini semua kami bekukan,” imbuhnya. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Segera Agustus ini kita akan kelarkan kira-kira 10.000 di Agustus, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di bulan Agustus, tapi saya yakin bisa lebih, bisa lebih ya. Oleh karena itu, kami sudah mengagendakan akan roadshow lagi ini mulai nanti tanggal 1 ini di NTT, tanggal 2 di NTB, terus Jawa, dan seluruhnya,” kata Menteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

Ia juga memastikan Kopdes sudah bisa mengajukan pinjaman ke bank BUMN maksimal Rp 3 miliar. Pembiayaan ini juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 21 Juli 2025.

Pemerintah menargetkan 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan dapat beroperasi pada Agustus 2025. Jumlah Kopdes yang saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000.

“Akses pembiayaan ini sudah ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2025 melalui plafon pinjaman setinggi-tingginya Rp 3 miliar, plafon ya bukan uang bagi-bagi, plafon pinjaman,” terangnya.

Untuk mengajukan pinjaman, Kopdes akan mendapatkan pendampingan dalam membuat proposal bisnis yang akan diajukan kepada bank. Ketentuan dari proposal bisnis itu akan digodok oleh Danantara.

“Pembiayaan nanti, proposal bisnisnya nanti dibakukan oleh dari Danantara dan Wamen BUMN,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam peluncuran kelembagaan Kopdes yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, baru dirilis 108 Kopdes yang beroperasi. (VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
75 ribu buruh merencanakan aksi turun ke jalan di 38 provinsi dengan membawa 6 tuntutan, dua di antaranya menolak transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan segera bentuk Satgas PHK mengantisipasi gelombang PHK akibat tarif Trump.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 38 provinsi pada 15 hingga 25 Agustus 2025.

“Akan ada rencana aksi yang melibatkan 75 ribu buruh yang akan diselenggarakan di antara tanggal 15 sampai 25 Agustus 2025. Aksi ini serempak diselenggarakan di 38 provinsi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).

Said menerangkan aksi tersebut akan dipusatkan di kantor-kantor gubernur, seperti di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Jogja, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung. Di Jakarta, aksi demonstrasi itu akan digelar di Istana Kepresidenan atau Gedung DPR RI.

Aksi ini akan membawa enam tuntutan. Dua di antaranya adalah menolak transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan segera bentuk Satgas PHK mengantisipasi gelombang PHK akibat tarif Trump.

“Aksi buruh serempak di seluruh 38 provinsi dilakukan secara damai dan sesuai konstitusi. Titik tekan aksi ini diakibatkan oleh ancaman gelombang PHK akibat kebijakan tarif Donald Trump, sudah setahun keputusan MK Nomor 168/2024 keluar, tapi RUU Perburuhan yang baru belum juga dibuat oleh DPR dan Pemerintah,” terang Said.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak kesepakatan tarif antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), termasuk transfer data pribadi. Sebanyak 75 ribu buruh akan turun ke jalan dengan membawa tuntutan tersebut.

Atas hal itu, Said menyebut kondisi buruh terkini, seperti makin merajalelanya jutaan buruh berstatus outsourcing tanpa perlindungan dan kepastian kerja, sistem pajak yang mencekik buruh dan tidak berkeadilan di tengah daya beli masyarakat yang menurun. “Enam tuntutan di atas merupakan reaksi buruh terhadap dampak kebijakan tarif Donald Trump dan menurunnya daya beli kaum buruh dan masyarakat,” imbuh dia.

Berikut enam tuntutan yang akan dibawa oleh serikat buruh:

1. Hapus Outsourcing

2. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru sesuai keputusan MK Nomor 168/2024

3. Sahkan RUU Pemilu tentang Pemisahan Pemilu di tingkat nasional dengan Pemilu di tingkat daerah sesuai putusan MK 135/2025

4. Berlakukan pajak yang berkeadilan bagi buruh, yaitu PTKP dinaikkan Rp7,5 juta per bulan, tidak ada diskriminasi pajak terhadap PPh 21 bagi buruh perempuan yang berkeluarga, tolak pajak untuk uang pesangon dan/atau JHT dan/atau THR dan/atau dana pensiun yang memberatkan buruh.

5. Tolak transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat

6. Segera bentuk Satgas PHK mengantisipasi gelombang PHK akibat tarif Trump.
(DON)