JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap hasil sidak ini ditemukan penurunan signifikan pada omzet pedagang beras. Yeka menyebut sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.

“Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6-10 ton beras per hari,” terang Yeka, dalam keterangannya.

Senada, berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, perbandingan in-out beras di PIBC antara periode 1-10 Juli 2025 dan 1-10 Agustus 2025 terjadi penurunan beras yang masuk 22,97% dan yang keluar 20,84%.

Dari sisi harga, Ombudsman RI menemukan terjadi kenaikan harga beras di PIBC. Harga jual termurah Rp 13.150/kg dan harga termahal Rp 14.760/kg. Rata-rata kenaikan harga beras sebesar Rp 200 pada 2 minggu terakhir.

Dampak dari penurunan penjualan juga dirasakan oleh tenaga kerja di sektor bongkar muat. Berdasarkan data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, dari sekitar 1.200 anggota, sebanyak 80% tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di pasar induk tersebut.

“Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” ujar Yeka.

Dari hasil temuan itu, Ombudsman RI akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait, guna mencari solusi agar pasar kembali bergairah, sekaligus memastikan perdagangan beras tetap transparan dan sesuai ketentuan.

Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan untuk memantau kondisi perdagangan beras di tengah polemik beras ‘oplosan’ yang belakangan ramai diperbincangkan.

Di hari yang sama, Ombudsman RI juga melakukan tinjauan di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Dilaporkan, stok beras untuk program Pangan Subsidi kosong, terakhir disalurkan pada 9 Agustus 2025.

Yeka menegaskan, proses penegakan hukum tidak boleh mengganggu layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan program pangan subsidi.

Pada kesempatan ini, Ombudsman turut mengamati rangkaian proses uji mutu bersama Tim Quality Control PT Food Station terhadap lima sampel beras. Hasilnya, kadar air, butir patah, menir dan derajat sosoh telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Edy menjelaskan, status itu diberikan karena kenaikan harga telur ayam telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp 30.000/kg. Dalam catatannya harga komoditas itu kini Rp 32.800/kg, atau telah naik hampir 10% dari HAP.

“Kecendrungan naik dalam data pemantauan kami harganya sudah di atas harga acuan. Meskipun jaraknya tidak terlalu besar, tetapi hampir 10%. (Kenaikan di atas) 10% adalah di KSP batas aman atau tidak. Harganya sudah 10% di atas, kami masukan dalam kategori tidak aman,” kata dia dalam rapat inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri RI.

Edy mengatakan, kenaikan harga telur ayam ini dipengaruhi dengan harga jagung yang tercatat juga naik. Catatan KSP, harga jagung pada peternak telah mencapai Rp 6.000/kg. Sementara Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung ditetapkan Rp 5.800/kg.

“Minggu kalu kami mendapatkan informasi dari peternak ayam, peternak skala kecil peternak rakyat menyatakan harga jagung di atas Rp 6.000/kg, teruatam di tingkat peternak rata-rata nasional Rp 6.000/kg. Kenaikan bulanannya sekitar 2%,” jelasnya.

KSP mencatat sebenarnya tidak semua daerah mengalami kenaikan harga telur ayam. Harga telur ayam di sejumlah daerah ada yang di bawah HAP.

10 Daerah dengan Harga Telur Ayam di Bawah HAP:

1. Kab. Tanah Datar – Rp 23.000/kg
2. Kab. Jombang – Rp 23.000/kg
3. Kab. Tebo – Rp 24.000/kg
4. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan – Rp 24.000/kg
5. Kab. Probolinggo – Rp 24.000/kg
6. Kab. Bangkalan – Rp 24.000/kg
7. Kab. Lombok Timur – Rp 24.000/kg
8. Kab. Buton Selatan – Rp 24.000/kg
9. Kab. Kolaka Utara – Rp 24.333/kg
10. Kab. Musi Rawas – Rp 24.500/kg

M

1. Kab. Mamberamo Tengah – Rp 100.000/kg
2. Kab. Puncak Jaya – Rp 95.000/kg
3. Kab. Intan Jaya – Rp 80.000/kg
4. Kab. Mappi – Rp 70.000/kg
5. Kab. Puncak – Rp 68.900/kg
6. Kab. Tolikara – Rp 65.000/kg
7. Kab. Malaka – Rp 60.667/kg
8. Kab. Jayawijaya – Rp 60.000/kg
9. Kab. Merauke – Rp 56.000/kg
10. Kab. Boven Digoel – Rp 55.000/kg
(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Buruh meminta agar kenaikan upah minimum dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yaitu kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan dalam penetapan upah minimum, pemerintah harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya.

Dia memaparkan berdasarkan perhitungan Litbang Partai Buruh dan KSPI upah minimum harus naik 8,5-10,5%. Perhitungan itu berdasarkan beberapa aspek, pertama akumulasi nilai inflasi Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan sebesar 3,23%.

Kedua, akumulasi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai September 2025 berkisar 5,1% sampai 5,2%. Ketiga, indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPI dan Partai Buruh adalah 1,0 sampai 1,4.

“Dengan demikian, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%,” ujar Said Iqbal.

Kalangan buruh meminta adanya kenaikan upah minimum jelang pembahasan penetapan upah minimum 2026 yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional bulan depan. Angkanya kenaikan upah minimum diusulkan sebesar 8,5-10,5%.

KSPI mendesak pemerintah untuk menetapkan upah minimum dan upah minimum sektoral 2026 paling lambat 30 Oktober 2025 yang didahului dengan rapat Dewan Pengupahan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, berkisar di tanggal 25 Agustus hingga 30 Oktober 2025.

Pihaknya juga sudah merencanakan aksi besar serempak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Aksi akan diikuti puluhan ribu bahkan ratusan ribu buruh yang akan digelar pada tanggal 28 Agustus 2025.

Selain menyampaikan isu kenaikan upah minimum 2026, pada aksi itu buruh juga akan menyampaikan aspirasi 6 tuntutan, yaitu:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.
(BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sementara untuk harga beras di zona 1 Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata nasional telah mengalami penurunan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat harga beras di zona 1 berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.900/kg, yakni berada di posisi Rp 14.731/kg.

“Namun demikian untuk beras di zona 2, harga rata-rata beras sudah mencapai Rp 15.744,/kg, bahkan di Kabupaten Mahakam Ulu sudah mencapai Rp 20.685/kg, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat sudah ada kisaran Rp 17.000 dan Rp 18.000/kg,” ungkap dia dalam rapat inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri RI.

Kemudian harga beras di zona 3 juga masih mahal hingga mencapai di atas Rp 54.772/kg. Harga tersebut terjadi di daerah Kabupaten Intan Jaya. Sementara harga beras termurah di zona ini adalah di Kabupaten Nduga Rp 25.000/kg.

“Harga beras di zona 3 ini juga masih di atas HAP yaitu sekitar Rp 20.000/kg secara rata-rata di mana yang paling tinggi harga beras terdapat di Kabupaten Intan Jaya, puncak Pegunungan Bintang, dan Tolikara di mana untuk yang 3 teratas ini harga rata-rata berasnya sudah di atas Rp 40.000/kg,” bebernya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti harga beras pada zona 2 dan 3 yang masih mahal pada minggu pertama Agustus 2025. Kedua zona tersebut terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan serta Maluku dan Papua.

Dalam data BPS terdapat 20 daerah dengan harga bess tertinggi, terdiri dari zona 2 dan 3:

Zona 2 – Kabupaten/Kota dengan Rata-rata Harga Beras Tertinggi

1. Kab. Mahakam Ulu – Rp 20.685/kg
2. Kab. Kutai Timur – Rp 18.974/kg
3. Kab. Kutai Barat – Rp 17.972/kg
4. Kab. Rokan Hulu – Rp 17.500/kg
5. Kab. Kuantan Singingi – Rp 17.493/kg
6. Kab. Paser – Rp 17.436/kg
7. Kab. Deli Serdang – Rp 17.412/kg
8. Kab. Simeulue – Rp 17.297/kg
9. Kota Bontang – Rp 17.248/kg
10. Kab. Rokan Hilir – Rp 17.205/kg

Zona 3 – Kabupaten/Kota dengan Rata-rata Harga Beras Tertinggi

1. Kab. Intan Jaya – Rp 54.772/kg
2. Kab. Puncak – Rp 45.000/kg
3. Kab. Pegunungan Bintang – Rp 40.000/kg
4. Kab. Tolikara – Rp 30.619/kg
5. Kab. Lanny Jaya – Rp 30.000/kg
6. Kab. Puncak Jaya – Rp 29.580/kg
7. Kab. Mamberamo Tengah – Rp 28.500/kg
8. Kab. Yalimo – Rp 26.926/kg
9. Kab. Jayawijaya – Rp 25.981/kg
10. Kab. Nduga – Rp 25.000/kg
(BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Arief memastikan penyaluran beras SPHP akan tetap berjalan hingga 31 Desember 2025. Arief menerangkan pihaknya terus mempercepat dan memperluas kanal distribusi penyaluran SPHP.

“Jadi memang sekarang sudah di aktivasi kembali dan harusnya sudah mulai ada, yang telah didistribusikan itu terakhir sudah sekitar 14 ribu ton. Ini akan terus. Pokoknya cepat diguyur ke pasar. Kalau hitungan saya memang harusnya sampai akhir tahun itu rata-rata sekitar 12 ribu ton sehari,” kata Arief dalam keterangannya.

Arief menjelaskan pada 2025, penyaluran SPHP mengalami perluasan kanal distribusi yang salah satunya dapat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun realisasi pelaksanaan beras SPHP periode Juli-Desember 2025, per 8 Agustus telah berada di capaian 14,9 ribu ton. Untuk diketahui, Bapanas mencatat realisasi SPHP beras di 2024 pernah mencapai 1,401 juta ton selama setahun atau 100,12% dari target salur 1,4 juta ton.

Sementara distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih tampak mengalami eskalasi yang signifikan. Per 1 Agustus lalu, penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih tercatat masih berada di angka 53,72 ton. Kemudian per 8 Agustus tercatat mengalami peningkatan sampai 97,32% hingga meraih capaian 106 ton.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan beras Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP) terus diguyur ke pasar demi menjaga stabilitas harga dan pasokan. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, distribusi ideal penyaluran SPHP berada di kisaran 12.000 ton per hari hingga akhir tahun.

“Tadi Bapak Menko Pangan sampaikan bahwa target percepatan operasional Kopdes Merah Putih di bulan ini sampai 15 ribu. Kalau kelembagaan dan Satgas provinsi, kabupaten sampai kota sudah dekat 100 persen,” terang Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa ditemui usai mengikuti Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali pada Jumat (8/8/2025).

“Nah jika Kopdes semakin banyak, tentu program intervensi pangan pemerintah seperti beras SPHP dapat semakin luas menyasar ke masyarakat. Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi ke depannya pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” tambah Ketut.

Untuk diketahui, Bapanas telah menajamkan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen Juli-Desember 2025. Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional bernomor 224 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025, terdapat penambahan kanal penyaluran SPHP beras.

Program SPHP beras dapat disalurkan melalui pengecer di pasar rakyat diprioritaskan dan dioptimalkan di kabupaten/kota wilayah dengan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan/atau wilayah non sentra produksi. Lalu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui pemerintah daerah.

Selain itu, dapat pula disalurkan outlet BUMN, instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan lainnya) melalui koperasi atau outlet instansi pemerintah dan/atau GPM. Termasuk disalurkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang sudah di verifikasi. Terakhir, SPHP beras dapat didistribusikan melalui swalayan/toko modern yang tidak melakukan penjualan secara grosir. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman menyampaikan bahwa UMKM naik kelas, berdaya saing, maju dan inovatif menjadi prasyarat utama dalam menembus pasar global. Pada 2024, pangsa UMKM dalam ekspor non migas tercatat sebesar 15,7%.

Bank Indonesia secara konsisten melakukan upaya mendorong UMKM go ekspor, terutama pada UMKM binaan Bank Indonesia, hingga pada 2024 mampu meraih omzet senilai Rp1,4 triliun.

“Capaian ini terus berlanjut, pada periode kuartal I 2025, sebanyak 431 UMKM mencatat omzet ekspor senilai Rp452,5 miliar, meningkat 59,7% (yoy),” kata Aida dalam keterangannya,.

Bank Indonesia telah menyusun inisiatif pengembangan UMKM yang berfokus pada 3 pilar utama. Pertama, meningkatkan daya saing baik secara kelembagaan (korporatisasi), kapasitas, dan akses pembiayaan UMKM. Kedua, mendorong penggunaan teknologi digital dalam mendukung UMKM, dan ketiga, meningkatkan literasi.

Upaya Bank Indonesia juga mengikutsertakan UMKM binaan BI dalam berbagai promosi perdagangan di luar negeri, business matching dan memperkuat jejaring dengan kurator internasional. Sedangkan push strategy dilakukan dengan mengembangkan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai dapat berkontribusi besar ke perekonomian Indonesia. Bank Indonesia pun secara konsisten mendorong agar pertumbuhan usaha UMKM bisa berjalan dengan baik di Indonesia, khususnya untuk menggenjot kinerja ekspor.

Selain itu, di dalam negeri BI juga menggelar pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 berhasil mencatatkan capaian gemilang sebagai bukti nyata transformasi UMKM Indonesia yang kian naik kelas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Diselenggarakan selama 4 hari pada 7-10 Agustus 2025, KKI 2025 berhasil mencatatkan business matching (BM) ekspor dengan nilai transaksi Rp168,3 miliar.

BM ekspor mempertemukan UMKM binaan BI dan Kementerian/Lembaga dengan 26 pembeli dan agregator ekspor dari 17 negara. Angka BM pembiayaan juga menggembirakan ditunjukkan dengan BM pembiayaan UMKM mencapai Rp 224 miliar dan BM pembiayaan UMKM hijau sebesar Rp 96 miliar.

Omzet penjualan pada KKI 2025 yang mencapai Rp 98,7 miliar, terdiri dari Rp 20 miliar penjualan di lokasi pameran, dan Rp 78,7 miliar penjualan online melalui platform KKI. Hampir seluruh transaksi tersebut memanfaatkan QRIS sehingga proses transaksi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Diselenggarakan berkolaborasi dengan 24 Kementerian/Lembaga, dan lebih dari 1.400 UMKM/pelaku usaha yang terlibat secara luring maupun daring, kehadiran KKI diharapkan dapat menyuguhkan berbagai aktivasi secara inovatif dan memperbanyak kolaborasi internasional yang memperkenalkan karya kreatif Indonesia ke panggung global, sejalan dengan visi mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan memperluas pangsa pasar UMKM di kancah global. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
PT Kereta Api Indonesia (Persero) pun mengantisipasi hal ini dengan menambahkan 14 perjalanan kereta api (KA). Penambahan ini merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani pelanggan secara optimal. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan libur panjang akhir pekan ini diperkirakan akan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk bepergian.

“KAI melihat adanya potensi lonjakan permintaan, terutama pada periode libur panjang 16 – 18 Agustus 2025. Penambahan perjalanan KA ini adalah upaya kami untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan agar mereka dapat merayakan hari kemerdekaan bersama keluarga di kampung halaman atau menikmati liburan dengan nyaman,” ujar Anne dalam keterangannya.

Pada periode libur panjang 16-18 Agustus 2025, KAI akan mengoperasikan total 14 perjalanan KA tambahan dengan kapasitas 6.712 kursi per hari. Sedangkan total kapasitas tambahan yang tersedia selama 3 (tiga) hari sebanyak 19.060 tempat duduk.

“Penambahan perjalanan ini memanfaatkan sarana stabling maupun kereta cadangan yang tersedia. Untuk rute kereta tambahan yang menjadi favorit diantaranya seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Solo, Jakarta – Bandung serta Yogyakarta – Surabaya. Pada rute-rute tersebut biasanya mengalami peningkatan penumpang pada momen-momen libur panjang,” terang Anne.

Libur panjang menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di depan mata. Minggu depan, mulai dari tanggal 16-18 Agustus 2025 kemungkinan minat masyarakat untuk berpergian akan meningkat.

Adapun KA tambahan yang beroperasi pada libur panjang peringatan Kemerdekan RI ke-80 Tahun 2025 ini di antaranya adalah sebagai berikut:
1. KA Purwojaya relasi Gambir – Kroya – Cilacap 2 trip
2. KA Purwojaya relasi Cilacap – Kroya – Gambir 2 trip
3. KA Sancaka relasi Yogyakarta – Surabaya Gubeng
4. KA Sancaka relasi Surabaya Gubeng – Yogyakarta
5. KA Cirebon Fakultatif relasi Gambir – Cirebon
6. KA Cirebon Fakultatif relasi Cirebon – Gambir
7. KA Parahyangan Fakultatif relasi Gambir – Bandung
8. KA Parahyangan Fakultatif relasi Bandung – Gambir
9. KA Kaligung relasi Semarang Poncol – Tegal
10. KA Kaligung relasi Tegal – Semarang Poncol
11. KA Batavia relasi Gambir – Solo Balapan
12. KA Batavia relasi Solo Balapan – Gambir
(BAS)