JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pelamar dengan usia maksimal 40 tahun juga diperbolehkan untuk ikut serta seleksi CPNS.

“Secara umum pendaftaran CPNS mensyaratkan batas usia pelamar Saat mendaftar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Batas usia maksimal 40 tahun diperuntukkan bagi pelamar pada kebutuhan umum,” kata Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (23/8/2024).

Anas menegaskan ketentuan batas usia maksimal 40 tahun ini hanya berlaku bagi pelamar dengan kebutuhan umum yang melamar pada jabatan tertentu, seperti dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor atau Strata 3.

Selain itu, ketentuan batas usia maksimal 40 tahun ini juga berlaku pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi tertentu, di antaranya pendidikan dokter yang melamar pada jabatan dokter, dokter pendidik klinis, dosen peneliti dan perekayasa.

Anas juga menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sesuai regulasi. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran.

“Perlu diingat dalam rekrutmen CPNS setiap pelamar hanya dapat mendaftar di satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran,” jelasnya. (DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki mengatakan bahwa dasar hukum untuk pembayaran tunai itu berada dalam Peraturan Presiden 75/2024. Selain itu, Basuki mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang meminta agar ganti rugi diberikan secara langsung dengan uang tunai.

“Ini dari Pak Alimuddin (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN), masyarakat lagi bermusyawarah. Ada beberapa surat yang minta langsung dibayar (tunai),” kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.

Basuki mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk membayar hal tersebut. Sejumlah lokasi lahan yang belum clear itu terletak di sejumlah tol serta di lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

“Kita siapkan itu Rp 140 miliar dari PUPR, untuk bayar itu nanti. Tidak hanya di tol tapi juga yg di banjir Sepaku itu,” tuturnya. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dengan tugas KPU yang berat tersebut, saya mohon maaf, saya mohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu, kemarin, bahwa sejak 2014. Kemarin diputuskan kenaikannya 50%” kata Jokowi dalam acara yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Jokowi merilis Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebaagai Penyelenggara Pemilu 2024. Beleid ini ditekan langsung olehnya pada 19 Agustus 2024.

Dalam pasal I Perpres 86 tahun 2024, dilihat Rabu (21/8/2024), menyebutkan penyelenggara Pemilu akan mendapatkan insentif setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggara Pemilu sendiri terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Pusat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pegawai ASN di lingkungan Sekjen KPU.

Insentif juga diberikan kepada pegawai non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Anggaran @kemenkeuri TA 2023 yang telah disetujui Komisi XI, dikelola secara hati-hati, efisien, dan disiplin. Dengan melakukan simplifikasi berbagai proses bisnis dan integrasi pemanfaatan teknologi digital (khususnya sejak masa pandemi), @kemenkeuri telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 2,21 triliun pada periode TA 2020-2023,” kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati.

Sri Mulyani mengatakan dalam APBN 2023, Kementerian Keuangan telah mendukung agenda pembangunan Indonesia melalui 4 program teknis, yaitu Kebijakan Fiskal, Penerimaan Negara, Belanja Negara, Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR) dan program Dukungan Manajemen.

“Berbagai rekomendasi yang diberikan @bpkriofficial serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus kami tindak lanjuti, terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi,” terangnya.

Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu telah berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dan sinergi bersama seluruh stakeholder agar pengelolaan keuangan negara semakin baik dan Kementerian Keuangan mampu menjadi pilar menjaga stabilitas keuangan Indonesia. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Alokasi kebutuhan Jabatan CPNS di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2024 sejumlah 600 formasi,” tulis OIKN dalam pengumuman Nomor PENG-1/OIKN.1/2024, dikutip Selasa (20/8/2024).

Kriteria pelamar terbagi menjadi beberapa hal yakni pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta pelamar kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan. Ada juga pelamar kebutuhan umum yakni yang telah terdaftar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan tidak mendaftar pada formasi kebutuhan khusus.

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Waktu pendaftaran mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB.

“Seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak/oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun,” jelasnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kebijakan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan dengan tetap menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang,” tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu (18/7/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, pembiayaan utang utamanya akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 642,6 triliun. Kemudian melalui pinjaman neto senilai Rp 133,3 triliun, dengan rincian pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun.

“Pengadaan utang diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan program dan target pembangunan yang disusun dalam APBN,” jelasnya.

Total pembiayaan utang tahun depan itu melonjak hingga Rp 222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini yang sebesar Rp 553,1 triliun. Hal itu untuk menutup defisit APBN 2025 yang direncanakan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di saat akan menarik utang baru, pemerintah juga harus membayar bunga utang yang direncanakan sebesar Rp 552,85 triliun di 2025. Jumlah itu naik 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada 2024.

Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2025 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2024 yang sebesar 13,4%. Lebih rinci dijelaskan, jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 497,62 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 55,23 triliun.

Perhitungan pembayaran bunga utang itu didasarkan pada beberapa asumsi seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat (US$), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR). Serta mempertimbangkan tingkat bunga SBN tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman serta asumsi spread-nya, diskon penerbitan SBN, serta perkiraan biaya pengadaan utang baru. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perpres 83 tahun 2024 yang menjadi dasar aturan instansi ini baru diteken 15 Agustus, hari ini di 19 Agustus 2024, Jokowi langsung menunjuk Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan pun menjelaskan maksud dari pembuatan instansi baru ini. Dia membenarkan instansinya memang dibuat khusus untuk menjalankan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis.

“Ya jadi gini, Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” beber Dadan ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Nah menurutnya Badan Gizi Nasional dibuat sejak saat ini karena mengikuti siklus anggaran. Desember 2024 mendatang harus sudah ada pemegang anggaran Makan Bergizi Gratis yang sudah dimasukkan dalam APBN 2025, maka dari itu Badan Gizi Nasional selaku pemegang anggaran Makan Bergizi Gratis perlu disiapkan dari sekarang. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR dan pemerintahan Presiden Jokowi sepakat memberikan ruang APBN 2025 kepada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2025 beserta nota keuangannya oleh Jokowi dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Diketahui, masa persidangan ini merupakan yang terakhir di periode 2019-2024 sebelum pergantian periode pada Oktober mendatang. Pada Rapat Paripurna, Jokowi turut menyampaikan pidato terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya.

“APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,” kata Puan. (BAS)