JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Raden Igun Wicaksono mengatakan demonstrasi ini digelar karena tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online hingga sudah dua bulan berlalu semenjak para pengemudi transportasi online melakukan aksi damai demo besar ojol pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.
“Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan roda dua ojol, roda empat driver online dan kurir online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025 dengan menamakan sebagai Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217,” kata Igun dalam keterangannya, dikutip Senin (21/7/2025).
Igun mengimbau kepada masyarakat dan pengguna ojol serta taksi online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi hari ini. Sebab, sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal.
Menurut Igun, aksi demonstrasi hari ini akan berlangsung lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengemudi online dan kurir online. Pihaknya menilai Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah Presiden Prabowo Subianto karena tidak tegas dan tidak responsif serta membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif, yaitu menaikan tarif ojol hingga 15%.
Sebanyak 50.000 pengemudi (driver) ojek online (ojol) akan melakukan demo besar-besaran hari ini. Aksi tersebut akan dilakukan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat pukul 13.00 WIB dan driver ojol akan mogok massal.
Kali ini, pihaknya akan membawa lima tuntutan. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan membawa massa lebih besar.
“Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” jelas Igun.
Berikut lima tuntutan yang dibawa driver ojol dalam aksi hari ini:
1. Negara Hadirkan UU Transportasi Online/PERPPU
2. Driver 90% Aplikator 10% Harga Mati
3. Pemerintah Buat Peraturan Tarif Antar Barang dan Makanan
4. Audit Investigatif Aplikator
5. Hapus Aceng, Slot, Hub, Multi Oder, Member, Pengkotak-Kotakan dll. Semua driver reguler kembali.
(BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya juga cenderung mengalami penguatan. Dolar AS terpantau menguat terhadap dolar baru Taiwan 0,06%. Begitu juga terhadap won Korea Selatan 0,18%
Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap rupee India menguat 0,15% dan Malaysia 0,09%. Lalu terhadap mata uang baht Thailand juga mengalami penguatan 0,23%.
Nilai tukar dolar AS juga menguat sebesar 0,35% terhadap yen Jepang, terhadap dolar Singapura menguat 0,21%, dan juga dolar Australia 0,66%. Sedangkan terhadap dolar Hong Kong nilainya terpantau mengalami stagnan.
Sementara itu, nilai tukar dolar AS justru pelemahan terhadap peso Filipina 0,17%. Begitu juga terhadap yuan China, dolar AS melemah sebesar 0,01%.
Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Kesepakatan itu terjalin usai ia bicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Trump pada Selasa (15/7).
Adapun isi kesepakatan itu adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor dari AS. Sementara AS akan mengenakan tarif 19% atas produk dari Indonesia, turun dari sebelumnya 32%.
Besaran tarif tersebut juga menjadi yang terendah dari sejumlah negara lainnya seperti Bangladesh (35%), Thailand (36%), Sri Lanka (30%), Malaysia (25%), Brunei (25%), Vietnam (20%), hingga Filipina (20%).
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) makin perkasa terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini, usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan besaran tarif impor untuk Indonesia. Mata uang Paman Sam pagi ini tembus level Rp 16.300-an.
Dikutip dari data Bloomberg, Kamis (17/7/2025), sekitar pukul 09.15 WIB, nilai tukar dolar AS naik 28,50 poin atau 0,17% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Dolar AS pun bertengger pada level Rp 16.315.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk membeli energi AS senilai US$ 15 miliar, produk pertanian AS US$ 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya Boeing 777. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).
Selain itu, Arief mengatakan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya praktik ini dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
Ia pun mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan tercela tersebut untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Hal ini guna memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief.
Arief menambahkan pihaknya juga telah membaca informasi lain di media, perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang, mengungkap ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta, yang dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram.
Kementerian Pertanian mengungkapkan sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Beras tersebut merupakan beras yang diproduksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono mengatakan kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil pengujian sampel beras di lima laboratorium yang berbeda.
Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.
“Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.
“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” tegas Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis bagi harga beras berada di atas HET, mengingat kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton.
“Produksi tinggi, stok melimpah. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menaikkan harga seenaknya. Jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” tegasnya. (MAD)
Moskow –
Seperti dilansir Reuters, Rabu (16/7/2025), berniat untuk terus berperang di Ukraina hingga Barat memenuhi persyaratan perdamaian yang dituntut Rusia. Sikap Putin tersebut diungkapkan oleh tiga sumber yang dekat dengan Kremlin yang dikutip oleh Reuters dalam laporannya.
Menurut ketiga sumber tersebut, Putin menyakini bahwa perekonomian dan militer Rusia cukup kuat untuk menghadapi tindakan tambahan dari Barat.
Trump, pada Senin (14/7), menyatakan rasa frustrasi dengan penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata dan mengumumkan gelombang pasokan senjata ke Ukraina, termasuk sistem rudal darat-ke-udara Patriot.
Trump juga mengancam sanksi lebih lanjut terhadap Rusia kecuali kesepakatan damai dicapai dalam waktu 50 hari.
Tiga sumber Rusia itu, yang memahami pemikiran tingkat tinggi Kremlin, mengatakan Putin tidak akan menghentikan perang di bawah tekanan Barat. Disebutkan juga bahwa Putin meyakini Rusia dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi lebih lanjut, termasuk ancaman tarif AS menargetkan pembeli minyak Moskow.
Selama perang berkecamuk di Rusia tiga tahun terakhir, Rusia diketahui berhasil menghadapi sanksi-sanksi terberat yang dijatuhkan negara-negara Barat.
“Putin meyakini tidak ada yang serius membahas detail perdamaian di Ukraina dengan dirinya — termasuk Amerika — jadi dia akan terus melanjutkannya sampai mendapatkan apa yang diinginkannya,” kata salah satu sumber yang dikutip Reuters tersebut.
Meskipun sudah beberapa kali melakukan percakapan telepon dengan Trump, dan adanya kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Moskow beberapa waktu lalu, menurut ketiga sumber itu, Putin meyakini belum ada diskusi terperinci tentang dasar rencana perdamaian.
Presiden Rusia Vladimir Putin tak terpengaruh ancaman terbaru yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal sanksi lebih berat, termasuk ancaman tarif 100 persen, jika Moskow gagal mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina dalam batas waktu 50 hari.
Persyaratan perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji mengikat secara hukum bahwa aliansi NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur Eropa, netralitas Ukraina serta pembatasan Angkatan Bersenjatanya, perlindungan bagi orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina, dan penerimaan atas perolehan teritorial Rusia.
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak akan pernah mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang kini diduduki pasukan Moskow. Zelensky juga menegaskan Kyiv tetap memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan apakah akan bergabung NATO atau tidak.
Lebih lanjut, salah satu sumber yang mengetahui pemikiran Kremlin menegaskan bahwa Putin menganggap tujuan Rusia jauh lebih penting daripada potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat, dan sang pemimpin Rusia itu tidak khawatir dengan ancaman AS untuk mengenakan tarif kepada China dan India karena membeli minyak Rusia. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mengutip CNBC, Trump mengatakan sebelum memutuskan memangkas tarif impor produk Indonesia, telah berbicara terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan memangkas tarif impor produk Indonesia, menurut Trump, merupakan hasil pembicaraannya dengan Prabowo. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya.
“Saya berbicara dengan presiden mereka yang sangat hebat, sangat populer, sangat kuat, cerdas, dan kami mencapai kesepakatan,” kata Trump di Gedung Putih, dikutip dari CNBC Rabu (16/7/2025).
Presiden Donald Trump akhirnya memangkas tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi 19%. Tarif tersebut sebelumnya ditetapkan Trump sebesar 32%.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick dalam acara Halftime Report di CNBC menyatakan bahwa Indonesia akan menghapus tarifnya atas barang-barang AS sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
“Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini,” kata Lutnick.
Indonesia adalah salah satu dari 25 mitra dagang utama Amerika Serikat, dengan kedua negara memperdagangkan barang senilai lebih dari US$ 38 miliar pada tahun 2024, menurut Departemen Perdagangan. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$ 17,9 miliar tahun lalu.
4 Syarat Harus Dijalankan Indonesia
Cuma, yang perlu diperhatikan, harus ada timbal balik dari pemerintah Indonesia terhadap keputusan ini. Trump meminta Pemerintah Indonesia menjalankan 4 syarat.
Mengutip dari CNN Business, Rabu (16/7/2025), 4 syarat tersebut adalah pertama Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari AS.
Kedua, Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$).
Ketiga, Indonesia akan membeli produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun
Keempat, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Rencananya pembelian ini melalui maskapai Garuda Indonesia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
“Pemerintah memastikan profil utang akan terus dikelola secara prudent dan terukur. Berbagai indikator mengenai kesehatan utang kami terus akan waspadai,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dalam rapat paripurna sebelumnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 39,81% pada akhir 2024. Jumlah itu melonjak dari tahun sebelumnya 39,21%.
Kenaikan rasio utang itu dinilai berpotensi meningkatkan beban APBN untuk pembayaran utang tahun 2025. Hal ini terlihat dari kenaikan beban pembayaran bunga utang sebesar 11,04% dari Rp 439,88 triliun tahun 2023, menjadi Rp 488,43 triliun tahun 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan akan terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur. Bendahara Negara itu memastikan terus mewaspadai kesehatan utang pemerintah Indonesia.
Kenaikan beban bunga utang itu bisa berdampak pada realisasi alokasi belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Porsi belanja bunga utang yang kian membesar, semakin mempersempit ruang gerak fiskal.
“Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai Rp 488,4 triliun,” jawab Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, berbagai risiko seperti suku bunga utang, nilai tukar dan pembiayaan ulang atau refinancing akan terus dimonitor dan tetap berada pada batas aman baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
“Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter OJK dan industri keuangan,” beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani pernah mengatakan kewajiban pemerintah sampai akhir 2024 mencapai Rp 10.269 triliun. Kewajiban tersebut termasuk utang yang harus dibayarkan.
“Posisi kewajiban Rp 10.269 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/7).
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan posisi kewajiban pemerintah di sini bukan hanya terkait utang. Cakupannya disebut bersifat lebih luas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, kewajiban atau utang timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada waktu jatuh temponya.
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan seperti pinjaman jangka pendek, gaji pegawai, biaya kompensasi kepada masyarakat, hingga kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran rutin dalam tempo kurang dari satu tahun.
Sementara itu, kewajiban jangka panjang mencakup pinjaman dan perikatan lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun seperti utang luar negeri, surat utang negara, kewajiban pensiun, dan cicilan atas pengadaan barang dan jasa. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Negara-negara anggota Uni Eropa sepakat bahwa blok yang beranggotakan 27 negara tersebut perlu membalas jika negosiasi perdagangan dengan AS gagal,” ucap Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dikutip dari Reuters, Rabu (16/7/2025).
Menjelang batas waktu, negosiasi sedang berlangsung dengan negara-negara lain yang ingin menghindari pengenaan tarif AS lebih tinggi di atas batas dasar 10% untuk sebagian besar barang yang telah berlaku sejak April 2025.
Pusat penelitian untuk ekonomi Amerika Yale Budget Lab memperkirakan tarif rata-rata efektif AS akan naik menjadi 20,6% dari antara 2% dan 3% sebelum Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Pergeseran konsumsi akan menurunkan tarif menjadi 19,7%, tetapi masih merupakan yang tertinggi sejak 1933.
Trump menguraikan kesepakatan dengan Indonesia yang serupa dengan pakta yang dicapai baru-baru ini dengan Vietnam, dengan tarif kira-kira dua kali lipat dari 10% untuk ekspor ke AS dan tidak ada pungutan atas ekspor AS.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif untuk Uni Eropa masih 30%. Uni Eropa siap untuk membalas jika perundingan tarif ini gagal menurunkan tarif impor tersebut.
Tarif ini akan berlaku pada 1 Agustus 2025 mendatang.
Kesepakatan tersebut juga mencakup tarif penalti untuk apa yang disebut transhipment barang dari Tiongkok melalui Indonesia dan komitmen untuk membeli beberapa barang AS.
“Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” kata Trump.
Trump kemudian mengumumkan di platform Truth Social bahwa Indonesia setuju untuk membeli produk energi AS senilai US$ 15 miliar, produk pertanian AS senilai US$ 4,5 miliar dan 50 pesawat Boeing. Tidak ada jangka waktu yang ditentukan.
Ekspor AS ke Indonesia naik 3,7% tahun lalu, sementara impor dari Indonesia naik 4,8% sehingga AS mengalami defisit perdagangan barang hampir US$ 18 miliar. Kategori impor utama AS dari Indonesia, menurut data Biro Sensus AS dari alat TradeMap Pusat Perdagangan Internasional tahun lalu adalah minyak kelapa sawit, peralatan elektronik termasuk router dan sakelar data, alas kaki, ban mobil, karet alam dan udang beku. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut menyoroti hal ini. Menurut Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo pemerintah harus bertindak tegas pada masalah ini. Sebab kerugian yang bisa dirasakan masyarakat bisa hampir menyentuh Rp 100 triliun, berdasarkan perhitungan Kementan potensi kerugian mencapai Rp 99,35 triliun.
Rio meminta pemerintah tidak takut dan khawatir untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha seberat-beratnya agar ada efek jera. Sanksi terberat menurutnya bisa jadi berupa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 5 miliar.
“Kami meminta pemerintah menindak tegas pelaku usaha perberasan yang nyata-nyata membuat kerugian terhadap masyarakat konsumen hingga hampir 100 triliun per tahun. Ancaman pidana menanti apabila beras yang diproduksi tidak sesuai dengan standar, pelaku usaha terancam melanggar pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” sebut Rio, Selasa (15/7/2025).
“Hukumannya ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 2 miliar,” tegasnya menekankan.
Menurut Rio, perbuatan oknum penjual beras yang melakukan kecurangan dan menjual produk tidak sesuai dengan standar akan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasar. Pemerintah harus bisa meyakinkan kembali masyarakat sebagai konsumen soal beras yang beredar sudah sesuai dengan standar dan mutu.
Tata kelola perberasan nasional dihebohkan oleh temuan praktik curang yang dilakukan pihak industri beras. Temuan itu diungkapkan langsung Kementerian Pertanian, setidaknya ditemukan 212 merek beras yang diduga dioplos dan tidak sesuai standar mutu untuk diedarkan.
Pemerintah, kata Rio, jangan segan memberikan sanksi kepada pengusaha yang kedapatan menjual beras dengan curang untuk me-recall, atau menarik kembali produknya di pasar. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa yakin bahwa produk yang dijual di pasar sudah sesuai standar.
“Tidak ada posisi tawar bagi oknum penjual beras yang tidak sesuai standar yang dilakukan secara berulang mendulang keuntungan yang tinggi, terhadap pelaku seperti ini pemerintah seharusnya tidak berfikir dua kali untuk menjatuhkan sanksi yang tegas,” papar Rio.
Rio juga meminta Kementerian Perdagangan melakukan revisi UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Beleid tersebut harus dilengkapi dengan aturan hukum dan sanksi yang ketat terhadap tindak kecurangan produsen pada komoditi esensial atau komoditi penting bagi masyarakat.
“Pemerintah harus berpihak pada konsumen berkaitan dengan komoditas essential. Pemerintah harus menjamin perlindungan bagi konsumen,” tegas Rio.
Rio juga mengimbau kepada masyarakat sebagai konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik kecurangan yang terjadi pada tata kelola beras untuk menggunakan haknya mengadu dan mendapatkan ganti rugi yang sepadan.
Pihaknya mendorong pemerintah membuka posko pengaduan konsumen terkait produk beras yang tidak sesuai dengan standar.
“Selain itu YLKI juga membuka ruang pengaduan bagi konsumen mengenai permasalahan beras di pasaran. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi yang akan di serahkan kepada pemangku kepentingan. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan, hingga 30 Juni 2025 barang-barang yang diselundupkan ke dalam negeri masih didominasi produk-produk yang menjadi target pengawasan utama. Sebanyak 60,2% dari total kasus yang ditindak berupa rokok ilegal. Sisanya, 24,4% merupakan handphone (HP) dan gadget, 6,8% minuman beralkohol, 6,8% tekstil, 2,7% hasil tembakau lainnya, serta 2,6% besi dan baja.
“Selama semester I telah dilakukan 13.035 penindakan dengan nilai barang sebesar Rp 3,96 triliun. Ini menunjukkan masih tingginya upaya pelaku untuk menyelundupkan barang ke Indonesia,” kata Djaka dalam rapat dengar pendapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Selain penindakan terhadap penyelundupan, Djaka juga menyampaikan bahwa pihaknya berhasil mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha tambahan sebesar Rp 2,11 triliun selama semester I 2025. Tambahan ini dihasilkan dari berbagai kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.
Adapun setoran pajak dalam rangka impor hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp 182,90 triliun. Setoran tersebut berasal dari PPN impor, PPnBM impor, PPh pasal 22 impor, dan PPh pasal 22 ekspor. Jumlah tersebut menjadi salah satu penopang utama penerimaan perpajakan nasional di tengah tantangan ekonomi yang masih belum stabil.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat sebanyak 13.035 penindakan terhadap berbagai aksi penyelundupan sepanjang semester I 2025. Total nilai barang yang diamankan dari berbagai upaya ilegal tersebut mencapai Rp 3,96 triliun. Penindakan terbesar masih didominasi oleh rokok ilegal.
Djaka menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah menghadapi tantangan yang lebih berat di tahun 2026. Pemantauan pola penyelundupan, perbaikan tata kelola pengawasan di pelabuhan dan bandara, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lain terus diperkuat.
“Kami menyadari bahwa tahun 2026 mendatang akan menghadirkan sejumlah tantangan baru. Untuk itu, Ditjen Bea Cukai senantiasa melakukan pemetaan tantangan guna merumuskan kebijakan yang tepat dan terukur,” ujarnya.
Bea Cukai juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dengan tidak membeli atau memperjualbelikan barang-barang hasil penyelundupan. Konsumsi barang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan dan keamanan konsumen.
Hingga kini, pengawasan di lapangan terus ditingkatkan, terutama terhadap komoditas yang rawan diselundupkan seperti rokok, minuman keras, dan elektronik. Djaka memastikan komitmen pihaknya untuk memberantas praktik penyelundupan demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pagu indikatif DJP tahun 2026 sebesar Rp 4.479.079.738.000. Usulan tambahan anggaran DJP tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.790.572.929.000. Total pagu DJP tahun 2026 sebesar Rp 6.269.652.667.000,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).
Bimo menjelaskan, rasio anggaran DJP terhadap penerimaan pajak memang mengalami tren penurunan saat target penerimaan pajak semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Cost of tax collection Indonesia selama lima tahun terakhir juga disebut lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar di Asia seperti Filipina dan India.
“Ini cost of tax collection ratio kami. Ini konsisten kita bisa mengefisienkan diri. Jadi dibanding 5 tahun terakhir, kami konsisten turun. Posisinya kalau kita benchmark dengan kinerja otoritas perpajakan di Asia maupun di negara tetangga kita di ASEAN ini memang kita pada posisi yang relatif sudah bisa efisien dibanding Filipina, India dan China,” tuturnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengusulkan tambahan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sebesar Rp 6,26 triliun di 2026. Jumlah itu bertambah Rp 1,79 triliun dibandingkan pagu awal Rp 4,47 triliun.
“Memang di negara-negara yang sudah cukup mature sistem administrasi perpajakannya seperti Australia atau Amerika, kita memang masih jauh. Rata-rata cost of tax collection ratio kita hari ini setelah 2 tahun terakhir itu di bawah 1% dari GDP. Apa sih komponen dari cost of tax collection ratio? Ini tentu saja gaji dan tunjangan kinerja, belanja barang dan belanja modal,” tambah dia.
Tahun 2021 anggaran DJP tercatat sebesar Rp 7,8 triliun, lalu turun menjadi Rp 7,15 triliun di tahun 2025. Pemerintah lalu melakukan efisiensi sehingga anggarannya makin turun menjadi Rp 5,01 triliun.
Adapun permintaan kenaikan anggaran sebesar Rp 1,79 triliun adalah untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan program Dukungan Manajemen. Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyoroti anggaran DJP yang terus ramping.
Ia membandingkan anggaran di tahun 2024 yang sebesar Rp 6,9 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.931 triliun. Sementara anggaran tahun 2026 jauh lebih kecil dibanding tahun 2024 namun target penerimaan pajaknya meningkat.
“Kalau jumlah pungutan 2024 realisasinya penerimaan itu Rp 1.931 triliun, terus anggaran 2024 itu cuman Rp 6,9 triliun, sekarang turun Rp 6,27 triliun, itu pun dengan usulan tambahan. Tapi (target) penerimaan pasti di atas 2.000 triliun, tapi biasanya untuk mendapatkan hanya Rp 6,27 triliun,” sebut Misbakhun.
“Ini jangan sampai kita kalau pengin penerimaan pajak optimal, kalau ngeluarin biayanya sedikit gimana kita bisa optimal. Rumus teorinya itu bukan tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang optimal, tapi pada tingkat tertentu kita keluar biaya untuk mendapatkan hasil yang optimal,” tutupnya. (DON)