JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi Jepang menawarkan pengoperasian kereta semi high speed. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami menyampaikan beberapa opsi, kemudian juga opsi lintasan kereta cepat dan juga opsi pengoperasian dari semi high speed yang ditawarkan oleh Jepang,” terang Dudy dalam acara Press Background di Ballroom Aroem Resto, Jakarta.

Sementara jika memilih tawaran dari China, terang Dudy, pemerintah akan mengkaji lintasan mana yang akan digunakan selatan, utara, maupun tengah. Namun, China belum menentukan persyaratan umum untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

“Jepang mensyaratkan beberapa hal. China memang sebelum secara spesifik kita bicara, namun kita harus mengkaji apakah jalur mana yang akan kita gunakan utara, tengah, atau selatan,” jelasnya.

Pemerintah berencana menyambung rute kereta cepat dari Jakarta-Bandung ke Surabaya. Rencana ini ternyata disambut dua negara yaitu China dan Jepang yang sedang memberikan penawaran kepada pemerintah.

“Karena masing-masing opsi itu harus kita hitung betul, kita tidak ingin bahwa kita salah memperhitungkan dan menjadi permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai ke Surabaya. Namun ada sejumlah tantangan untuk merealisasikannya.

AHY mengatakan, saat ini wacana perpanjangan proyek kereta cepat hingga Surabaya masih dalam studi. Meski sebelumnya telah merealisasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurutnya pendalaman perlu dilakukan secara detail mengingat proyek ini merupakan proyek besar yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Selain itu, menurut AHY, mega proyek Kereta Cepat Surabaya ini memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek Jakarta Bandung. Ia menaruh perhatian lebih dari sisi pengadaan lahannya, tempat lintasan kereta cepat nantinya akan dibangun.

“Ini adalah sesuatu yang besar, proyek besar, sehingga kami ingin lengkap dulu (proses kajian dan pendalaman),” ujar AHY, usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko IPK. (DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami menunggu studi kelayakannya, kemudian nanti kita evaluasi bersama,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, dalam acara Press Background di Ballroom Aroem Resto, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Selain itu, Allan juga membuka skema pendanaan yang melibatkan peran investor. Ia juga membuka ruang investasi untuk menutupi keterbatasan anggaran dalam pembangunan proyek tersebut.

“Kita menyambut potensi investasi dari swasta, karena memang keterbatasan anggaran yang ada, kita ingin melakukan effort creative financing, di mana swasta membantu pemerintah untuk membangun jalur rel,” terang Allan.

Diberitakan sebelumnya, PT MRT Jakarta (Persoda) terus mengkaji rencana perluasan rute hingga Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Adapun rencana perluasan rute ini telah melewati tahap uji kelayakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

Meski begitu, MRT Jakarta sendiri masih melakukan kajian untuk skema pendanaan pembangunan tersebut. Proyek ini diharapkan dapat berjalan tanpa pembiayaan dari dana pemerintah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanti hasil studi kelayakan terkait perluasan rute MRT Jakarta-Tangerang Selatan (Tangsel). Kemenhub pun mendukung rencana perluasan rute tersebut.

“Kalau kami aspirasinya sebetulnya ingin memulai sebuah studi atau penjajakan pengembangan jalur dengan pembiayaan tanpa melibatkan pendanaan dari pemerintah, atau paling tidak dengan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha),” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud kepada wartawan di Transport Hub, Jakarta. (VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kuota impor daging sapi yang diberikan pemerintah tahun ini sebesar 180.000 ton. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengungkap, hingga bulan ke-8 tahun ini, sebanyak 100.000 ton daging sapi belum mendapatkan izin impor.

“Bahkan sampai bulan Agustus, pengusaha kesulitan mengimpor sisa kuota 100.000 ton karena terhambat lambannya proses pengeluaran Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Kuota (LHVRK) di Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk ditindaklanjuti menjadi Surat Persetujuan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

“Kami melihat ada sinyalemen langkah-langkah pemerintah yang justru menghambat. Ini sudah masuk semester II dan bulan ke-8. Padahal, impor butuh waktu,” tambah Teguh.

Ia juga mengungkapkan ada sejumlah importir yang sudah mendapatkan LHVRK namun tetap mengalami kendala, yakni penerbitan SPI dari Kementerian Perdagangan.

“Perusahaan yang telah memperoleh evaluasi dari Bapanas juga mengalami hambatan di Kemendag karena izin belum diterbitkan dan melewati batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku,” jelas Teguh.

Menurutnya, keterlambatan izin impor daging sapi yang sudah digariskan pemerintah melalui neraca komoditas tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga konsumen. Jika industri kuliner dengan kebutuhan besar, seperti hotel, restoran, dan katering (Horeka), kekurangan bahan baku, nasib pegawai pun bisa terancam PHK.

Pengusaha mengeluhkan izin impor daging sapi yang tak kunjung terbit. Padahal, jumlah impor daging sapi yang belum terealisasi itu masih dalam kuota yang ditentukan pemerintah.

“Jadi kalau mau dibilang kegelisahan, ya memang pengusaha gelisah. Kalau mereka tidak mendapatkan barang untuk diimpor segera, itu karyawan yang banyak mau diapakan? Menurut saya tidak ada solusi lain kecuali izin impor harus direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK mengatakan lambatnya proses pengurusan izin impor terbukti dari 86 perusahaan yang mengajukan impor, hanya separuh yang sudah mendapatkan izin.

“Dari 86 pelaku usaha yang mengajukan izin, baru sekitar 44 yang sudah keluar SPI-nya. Dari anggota asosiasi APPDI dan APPHI, masih ada 26 pelaku usaha yang belum dikeluarkan SPI-nya, 17 mandek di Kementerian Perdagangan dan 9 di Bapanas,” ungkap Marina.

Ia menambahkan, perusahaan yang mendapat SPI pun volumenya tergolong kecil, antara 200 sampai 600 ton. Sementara separuh importir lainnya, termasuk perusahaan besar, hingga kini belum jelas nasibnya.

Marina mengklaim para pelaku usaha sudah menjalani proses sesuai prosedur yang berlaku. Namun, sampai saat ini izin impor daging sapi reguler yang diharapkan belum juga dikeluarkan. Padahal, waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan.

“Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diselesaikan, pasti akan berdampak negatif terhadap proses importasi daging dan memberi efek berantai,” pungkasnya. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perombakan besar pada struktur direksi KAI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

“Pergantian direksi dari PT KAI saya rasa tidak terkait dengan tiga kejadian yang berkaitan dengan kereta api. Itu hak dan kewenangan dari Danantara Indonesia dalam melakukan pergantian direksi maupun komisaris,” kata Dudy usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta.

Terkait rincian peristiwa kecelakaan transportasi, baik di sektor kereta api maupun kapal yang terjadi belakangan ini, Dudy mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu, ia memastikan akan melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Rekomendasi dari KNKT nanti akan kami tindak lanjuti dan perbaiki apabila ditemukan hal-hal yang menjadi kesalahan, baik di tingkat operasional maupun di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pergantian direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) murni merupakan keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Keputusan ini tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Sebagai informasi, melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025, ditetapkan Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

Dalam keputusan yang sama, juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, serta Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Artinya, ada 1,1 juta ton beras sisa impor tahun lalu yang belum disalurkan. Rizal menjelaskan, saat ini langkah penyaluran sisa impor itu dilakukan melalui program bantuan pangan beras dan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPHP).

“Beras pengadaan 2,8 juta ton yang dalam negeri. Nah ditambah sisa-sisa dulu. (Impor tahun lalu) Masih ada. Ya, sekarang kan sudah ada bantuan pangan, SPHP,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (13/8/2025).

Untuk penyaluran bantuan pangan beras telah tersalur 332.654 ton. Ia menyebutkan angka itu mencapai 91%. Rizal meyakini penyaluran akan diselesaikan Agustus 2025 ini.

“Realisasinya sekarang sudah 91% per hari ini, saya catat nih, sudah 332.654 ton,” jelasnya.

Untuk penyaluran SPHP tahun ini ditargetkan mencapai 1,3 juta ton. Upaya penyaluran dilakukan dalam berbagai langkah, pertama ke pengecer pasar, kedua ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketiga melalui instansi pemerintah, termasuk TNI/Polri. SPHP juga mulai tersedia di ritel modern.

Perum Bulog mengonfirmasikan terkait masih ada stok beras sisa impor di gudang. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan untuk pengaadan beras dalam negeri ada sebanyak 2,8 juta ton dari total cadangan beras pemerintah (CBP) 3,9 juta ton, sementara sisanya dari impor tahun sebelumnya.

“Nah, Kooperasi Desa Merah Putih juga itu fleksibel, tergantung juga kebutuhan masing-masing, ketiga adalah ke institusi pemerintah lainnya, contoh kementerian dan lembaga kan ada kooperasi-kooperasinya tuh, termasuk TNI Polri,” jelasnya.

Sebelumnya Ombudsman RI mengungkap beras sisa impor tahun lalu yang masih berada di Gudang Bulog. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan umur stok beras tersebut pun sudah setahun lamanya dan tidak disalurkan ke pasar.

“Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumurnya sudah 1 tahun, dari Februari 2024. Jadi sudah 1 tahun lebih, otomatis pasti mohon maaf, bau apek. Nah, sementara di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading (perdagangan) beras,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya beras di gudang Perum Bulog yang sudah mengalami bau tidak sedap karena kondisi lamanya penyimpanan, tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Namun hal itu bisa dilakukan jika beras tersebut dilakukan proses perbaikan lagi oleh Perum Bulog.

“Lantas kalau bau apek itu, masyarakat masih bisa konsumsi. Karena bisa diolah lagi, bisa diproses lagi. Jadi jangan dipikir bahwa nanti beras apek, lantas konsumen tidak akan bisa konsumsi, tidak. Itu persoalan penyimpanan saja. Jadi itu bisa diproses lagi. Namun proses ini (terkendala) peraturan tadi, dilarang memproses yang baru apek. Akhirnya, ya, ketersediaan beras sebagai pasokan nanti berkurang,” ujar dia. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) ini tentang badan. Pak Prabowo bilang kepada saya, ‘Saya masih punya utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini’,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

Ma’ruf Amin menyebut tujuan pembentukan Badan Ekonomi Syariah adalah untuk mengemban fungsi penggerak lintas sektor yang tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal hingga kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.

“Supaya ada yang menavigasi jalannya semua ini, melalui Badan Ekonomi Syariah itu,” ucapnya.

Dengan adanya Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin yakin Indonesia bisa menduduki peringkat pertama sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.

“Kalau nggak salah dari nomor 15, kemudian nomor 8, kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1, itu dari 3 ke 1 kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh, itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Kalau nomor 3 ke 1 itu cuma dua lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin menyebut Indonesia akan memiliki Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang pengembangan ekonomi syariah. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan potensinya sangat besar.

Wakil Presiden RI periode 2019-2024 Ma’ruf Amin mengungkapkan janji Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Janji tersebut belum terealisasi hingga saat ini, meski Prabowo sudah 10 bulan menjabat.

“Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI DPR RI, kata Pak Misbakhun, DPR akan menginisiasi UU ini. Jadi saya kira tinggal… tinggal apa ya? Tinggal tok saja kalau begitu,” pungkasnya. (HAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dadan mulanya memaparkan sejauh ini sudah ada 5.130 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Ribuan dapur MBG itu telah melayani makan gratis untuk 15 juta orang penerima.

Dia melanjutkan SPPG dibangun sendiri oleh mitra BGN tanpa kucuran APBN yang ada di anggaran tahunan BGN. Mitra tersebut ada yang berlatar belakang pengusaha, organisasi masyarakat, hingga beberapa instansi pemerintah.

Nah dari pembangunan ribuan SPPG tersebut, pihak Dadan memprediksi ada sekitar Rp 28 triliun uang yang beredar di tengah masyarakat. Per SPPG saja, kebutuhan dananya mencapai Rp 1,5-2 miliar sendiri.

“Semuanya membangun sendiri dan kalau dihitung yang mereka sudah lakukan itu satu Satuan Pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5-2 miliar. Ya jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” papar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025) malam kemarin.

Dadan mencontohkan uang yang beredar itu misalnya diterima dari toko bangunan karena pembelian material pembangunan SPPG. Dia kembali menegaskan uang yang beredar itu adalah uang para mitra.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah memberikan perputaran ekonomi hingga Rp 28 triliun di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Jadi kalau di daerah-daerah roko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra,” jelas Dadan melanjutkan.

Dadan memaparkan hingga kini, anggaran APBN yang dikucurkan lewat BGN hanya berkisar Rp 8,2 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk modal pemenuhan makan bergizi yang akan diberikan kepada penerimaan manfaat.

“Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra,” pungkas Dadan. (VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menerangkan bahwa penumpang bertanggung jawab mengisi data seluruh penumpang di atas kendaraan, termasuk bayi untuk pemeriksaan kesesuaian data merupakan tanggung jawab setiap operator penyeberangan.

Petugas operator ferry wajib memverifikasi data tiket dan identitas diri seluruh penumpang dalam kendaraan, yang idealnya dilakukan saat proses kendaraan naik ke kapal (boarding) atau ketika berada di antrean parkir siap muat. Shelvy menilai integritas data manifest tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem keselamatan yang melibatkan semua pihak.

“ASDP telah membangun sistem digital Ferizy yang memungkinkan pengisian data seluruh penumpang dalam kendaraan secara lengkap pada saat pengguna jasa melakukan pembelian tiket, serta menghadirkan fitur pembaruan data mandiri yang dapat digunakan sebelum masuk pelabuhan (check in). Keberhasilan ini sangat bergantung pada kedisiplinan pengemudi dan perusahaan angkutan umum,” ujar Shelvy dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Shelvy memastikan melalui platform Ferizy, proses pra-manifest terbentuk sejak tiket dibeli secara daring. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2015, pasal 8 ayat 1, di mana pengemudi kendaraan bertanggung jawab memastikan seluruh nama penumpang diinput dengan benar sebelum melakukan pemindaian barcode di dermaga. Sementara perusahaan angkutan umum berkewajiban menyusun manifest dan menyerahkannya kepada pengemudi untuk pengecekan dan penyempurnaan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 dan 11.

Data manifest penumpang dan kendaraan yang menjadi dokumen vital dasar keselamatan pelayaran diperketat. Kini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama seluruh operator kapal ferry swasta memperkuat integritas data manifest melalui kolaborasi edukasi, disiplin verifikasi, serta pengawasan ketat dari regulator.

Begitu barcode tiket dipindai di dermaga, data penumpang dan kendaraan akan tercatat naik ke kapal tertentu. Dokumen ini otomatis masuk ke database operator kapal yang dituju. Setiap operator kapal memiliki akses mengunduh pra-manifest tersebut untuk dilengkapi menjadi manifest final sebelum keberangkatan.

“Manifest final yang telah tersusun kemudian diserahkan kepada regulator untuk divalidasi. Regulator memegang peran penting dalam memastikan akurasi manifest sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang menjadi izin resmi kapal untuk berangkat. Proses ini memastikan aspek administrasi dan keselamatan berjalan beriringan,” imbuhnya.

Bersama dengan seluruh operator penyeberangan dan regulator, ASDP terus mengedukasi pengguna jasa untuk memanfaatkan fitur pembaruan data di Ferizy. Verifikasi menyeluruh terhadap semua penumpang, termasuk bayi, adalah langkah melindungi nyawa, bukan sekadar formalitas administrasi. Shelvy menambahkan, manifest harus menjadi representasi nyata dari upaya perlindungan jiwa di setiap perjalanan.

“Kolaborasi lintas sektor, disiplin pengguna jasa, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan regulator akan memperkuat keselamatan penyeberangan nasional,” tambah Shelvy. (BAS)