JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana meminta klarifikasi dari Kepala BPS untuk mengklarifikasi terkait laporan majalah Tempo edisi 25 Agustus yang menuliskan dugaan adanya rekayasa data pertumbuhan ekonomi oleh BPS.
“Ada tuduhan bahwa BPS disebut mengutak-atik angka pertumbuhan ekonomi, kalau dibawa ke perdebatan bisa debatnya metodologi bisa, cara mengambil data bisa, cara mendapatkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi bisa. Berdasarkan laporan tempo itu BPS memasukan variabel yang tidak biasa, yang dieprgitungkan sebagai data pertumbuhan ekonomi. Diduga untuk menaikkan citra ekonomi Indonesia tumbuh ke arah positif,” terang Bonnie.
Senada, Anggota Komisi X DPR La Tinro La Tunrung menyatakan keraguan terhadap data yang dirilis oleh BPS soal pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025. Keraguan ini timbul karena adanya perbedaan dengan data yang disajikan oleh sejumlah lembaga.
“Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin dan saya mohon maaf kepada BPS saya pun sendiri meyakini ada keraguan survei yang dilakukan oleh BPS keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang,” katanya.
Ia mengatakan data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 versi BPS sebesar 5,12%, sementara prediksi dari dua Bank 4,78%, dan 4,79%.
Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membahas RKA K/L 2026 BPS, dan Evaluasi Kinerja BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2025 pada Selasa malam (26/8/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi X DPR mencecar Kepala BPS terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025, 5,12%.
“ini secara matematik kalau kita sudah berbicara matematika yang pasti ada kesalahan. Dimana kesalahannya di sini juga sudah diberikan gambaran-gambaran begitu teknis, Bagaimana cara pola perhitungan yang dilakukan oleh BPS yang tentu juga ada faktor kebenaran setiap survei yang dilakukan pasti memang ada yang disebut margin eror,” katanya.
La Tinro pun bertanya data mana yang benar, jika data yang disajikan BPS salah maka akan menimbulkan risiko besar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ia juga menyoroti anggaran besar yang digunakan BPS untuk menyajikan data statistik nasional.
“Pertanyaannya siapa yang salah jangan sampai ada keinginan-keinginan yang lain sehingga terjadi kesalahan dan fatalnya pemerintah bisa salah dalam mengambil kebijakan karena data yang salah. Kerugian kedua berapa sih biaya yang kita sudah keluarkan tadi disebutkan tadi ada Rp 6 triliun ditambah lagi Rp 1 triliun menjadi Rp 7 triliun kalau hanya menyajikan data yang salah tidak ada gunanya,” katanya.
Menanggapi hal terrsebut, Kepala BPS Amalia mengatakan lembaga yang dipimpinnya bekerja berdasarkan data dan fakta, bukan proyeksi atau asumsi. Data tersebut juga dihasilkan dari pengolahan 1.058 variabel.
“Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain sifatnya proyeksi ataupun perkiraan dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulan melakui survei ataupun melalui data data administrasi yang kami kumpulan,” terang Amalia.
Amalia menambahkan BPS tidak hanya menyajikan data PDB di level nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data tersebut, menurutnya, harus konsisten antara agregasi PDRB di 38 provinsi dengan PDB nasional, maupun sebaliknya.
“Ini harus dua arah. Ini proses yang kita lakukan dan dilakukan dalam 35 hari kerja,” katanya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Jakarta Timur.
Awalnya dia bilang pemerintah harus bisa mewujudkan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Hal itu bisa terwujud apabila tidak ada korupsi dan kebocoran anggaran.
“Kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik hanya bisa diwujudkan. Kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran,” ungkap Prabowo dalam acara yang dihelat.
Dia menegaskan pembelian alat-alat kesehatan terbaik di dunia dengan anggaran negara harus bisa dirasakan semua masyarakat.
“Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik dunia harus sampai ke rakyat dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain,” sebut Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap rupiah anggaran yang dikucurkan pemerintah harus bisa sampai dirasakan masyarakat. Menurutnya semua harus setara, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada golongan lain. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Potensi kerugian negara dari kondisi tersebut diperkirakan Rp 1,2 triliun. Kerugian ini terjadi karena beras tersebut merupakan bagian cadangan pangan pemerintah (CBP), dan anggarannya bersumber dari APBN.
“Itu berasnya sudah pada nggak karuan loh. Perhitungan saya disposal tahun ini bisa lebih dari 100 ribu ton. Jadi hati-hati nih pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja, negara dirugikan Rp 1,2 triliun. Harus diingat itu,” kata Dwi Andreas, dalam acara Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dwi Andreas mengungkapkan beras turun mutu itu memang dari sisa impor tahun lalu. Menurut perkiraan Andres terdapat lebih dari 1 juta ton beras sisa impor yang belum didistribusikan ke pasaran.
Karena terlalu lama disimpan, maka mutu dan kualitas beras telah turun, sehingga tidak layak lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun sebenarnya beras disposal juga ada dari penyerapan dalam negeri yang diserap dengan kebijakan any quality atau diserap dengan berbagai kondisi beras dari petani.
“Dan sisa impor tahun lalu itu kan beras masuk ke Indonesia di Februari 2024. Itu pun sudah lebih dari satu tahun kan. Belum lagi ketika dia berada di negara yang sebelum diekspor ke Indonesia. Bisa-bisa jadi hampir dua tahun. Dua tahun itu sudah sangat tidak layak sebenarnya dikonsumsi,” ungkapnya.
Beras sisa impor di gudang sebanyak 100 ribu ton terancam terbuang (disposal) karena mengalami penurunan mutu, sehingga tidak layak dikonsumsi.
Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan beras turun mutu itu tersimpan di gudang filial milik mitra Bulog yang dikerjasamakan untuk menyimpan sementara.
“Ada dua sumber disposal nanti. Sumber pertama adalah beras sisa impor yang umurnya sudah di atas satu tahun. Dan sumber kedua adalah beras hasil pengolahan gabah yang any quality,” tambahnya.
Dwi Andreas juga menjelaskan, sebenarnya beras disposal itu tidak serta merta akan terbuang sia-sia. Tetapi memang tidak lagi bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, bisa digunakan untuk pakan ternak.
“Tapi untuk pakan pun ada persyaratannya. Misalnya apakah beras tersebut belum terkontaminasi oleh misalnya alfatoksin atau apapun. Lalu alternatif lainnya beras tersebut digunakan untuk bahan baku etanol, misalnya. Jadi dalam arti disposal itu beras tersebut tidak bisa lagi digunakan sesuai dengan tujuan semula,” pungkasnya.
Sebelumnya, Perum Bulog telah mengonfirmasikan terkait masih ada stok beras sisa impor di gudang. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan untuk pengaadan beras dalam negeri ada sebanyak 2,8 juta ton dari total cadangan beras pemerintah (CBP) 3,9 juta ton, sementara sisanya dari impor tahun sebelumnya.
Artinya, ada 1,1 juta ton beras sisa impor tahun lalu yang belum disalurkan. Rizal menjelaskan, saat ini langkah penyaluran sisa impor itu dilakukan melalui program bantuan pangan beras dan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPHP).
“Beras pengadaan 2,8 juta ton yang dalam negeri. Nah ditambah sisa-sisa dulu. (Impor tahun lalu) Masih ada. Ya, sekarang kan sudah ada bantuan pangan, SPHP,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di nasional, aksi akan dipusatkan di depan DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta.
Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.
Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang – Banten, Bandung – Jawa Barat, Semarang – Jawa Tengah, Surabaya – Jawa Timur, Medan – Sumatera Utara, Banda Aceh – Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bandar Lampung – Lampung, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar – Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai. aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis.
Ada dua tuntutan yang akan disampaikan pada aksi buruh 28 Agustus nanti. Pertama, tolak upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026.
Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.
Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, hapus outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” terang Said. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.
Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.
Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.
“Iya, rencananya begitu,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.
Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
“Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.
Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.
Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.
“Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu mengatakan ruang bagi pengembangan nuklir akan semakin besar ketika masyarakat menerima, regulasi siap dan teknologi matang.
“Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang telah disetujui DPR RI, nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang energi,” ujar Jisman dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
Rencana pembangunan PLTN sudah dicantumkan dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Sesuai dokumen tersebut, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2×250 MW akan dibangun.
Namun, pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan terburu-buru. Regulasi harus disusun matang, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) perlu segera dibentuk, serta BUMN harus dilibatkan agar pengelolaan tetap dalam kendali negara.
Direktur Teknologi, Enjiniring dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi menambahkan bahwa energi nuklir menjadi solusi paling ideal untuk menjawab tantangan trilema energi.
Menurut Evy PLTN bisa menghasilkan listrik yang stabil seperti pembangkit berbahan batu bara, dengan biaya produksi yang lebih murah dan ramah lingkungan.
“PLTN menghasilkan energi listrik yang stabil, sama dengan pembangkit batu bara, biaya produksinya murah dan dia bersih sehingga PLTN memenuhi semua aspek trilema energi yakni andal, bersih dan terjangkau,” jelas Evy.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri menekankan bahwa pengelolaan limbah nuklir lebih mudah jika dibandingkan dengan mengolah sampah rumah tangga berskala besar seperti di Bantar Gebang.
“Mengelola limbah nuklir itu lebih mudah daripada mengelola Bantar Gebang. Silakan buktikan. PLTN umurnya 40 tahun, berapa luas limbah yang dibutuhkan area untuk menyimpan limbah? Hanya sebesar ruangan ini, 40 tahun,” ujar Syaiful.
Syaiful menjelaskan limbah bahan bakar bekas dari reaktor nuklir sejatinya tidak sepenuhnya menjadi limbah, melainkan hanya sekitar 5% yang habis terpakai untuk reaksi fisi, sementara 95% sisanya masih dapat didaur ulang untuk digunakan kembali pada reaktor lain.
Selain itu, sisa material yang hanya 5% tersebut tetap memiliki manfaat seperti untuk kebutuhan rumah sakit, industri, serta iradiasi pangan. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penetapan Harga Ecaran Tertinggi Beras (terlampir), untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan dan/atau menjadi acuan dalam penjualan beras ke konsumen,” tulis surat Pemberitahuan Penyesuaian HET Beras yang diterima, dikutip Selasa (26/8/2025).
Dalam Kepbadan No 299/2025 itu, Bapanas menaikkan harga beras medium di semua daerah. Kenaikannya mulai dari Rp 900/kg sampai Rp 2.000/kg. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan ketentuan ini sudah mulai berlaku.
Salah satu alasannya kenaikan HET beras medium dilakukan agar penggilingan padi tetap bisa memproduksi beras. Karena saat ini harga gabah kering giling (GKP) juga telah mengalami kenaikan di petani.
“Jadi ini adalah jalan pendek, karena kalau tidak dilakukan penyesuaian, teman-teman penggilingan pasti nggak berani berproduksi, karena memang harganya terlalu tinggi GKP-nya kita. Nah dia akan sulit melakukan produksi menghasilkan beras dengan posisi Rp 12.500/kg (HET medium sebelumnya),” kata dia ditemui di Ombudsman RI, Jakarta Selasa (26/8/2025).
“Sekali lagi untuk HET beras medium nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabadan. Secara prinsip sudah berlaku,” tambahnya.
Sebagai catatan, kenaikan HET ini hanya untuk jenis medium. Untuk HET premium tidak dilakukan kenaikan harga.
Berikut daftar terbaru HET beras medium dan premium untuk berbagai daerah
1. Jawa, Lampung, Sumatera Selatan
• Beras Medium: Rp 13.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
2. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung
• Beras Medium: Rp 14.000/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
3. Bali dan Nusa Tenggara Barat
• Beras Medium: Rp 13.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
4. Nusa Tenggara Timur
• Beras Medium: Rp 14.000/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
5. Sulawesi
• Beras Medium: Rp 13.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
6. Kalimantan
• Beras Medium: Rp 14.000/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
7. Maluku
• Beras Medium: Rp 15.500/kg
• Beras Premium: Rp 15.800/kg
8. Papua
• Beras Medium: Rp 15.500/kg
• Beras Premium: Rp 15.800/kg
Daftar HET Sebelumnya
Daftar HET medium dan premium sebelumnya diatur dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024, perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium:
1. Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan
• Beras Medium: Rp 12.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
2. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
• Beras Medium: Rp 13.100/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
3. Bali dan Nusa Tenggara Barat
• Beras Medium: Rp 12.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
4. Nusa Tenggara Timur
• Beras Medium: Rp 13.100/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
5. Sulawesi
• Beras Medium: Rp 12.500/kg
• Beras Premium: Rp 14.900/kg
6. Kalimantan
• Beras Medium: Rp 13.100/kg
• Beras Premium: Rp 15.400/kg
7. Maluku
• Beras Medium: Rp 13.500/kg
• Beras Premium: Rp 15.800/kg
8. Papua
• Beras Medium: Rp 13.500/kg
• Beras Premium: Rp 15.800/kg
(BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Program ini merupakan bagian dari Top Talent Program 2025, hasil kolaborasi strategis Danantara Asset Management dengan International Institute for Management Development, salah satu sekolah bisnis terkemuka di dunia.
“Top Gun Leadership Camp dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan global para eksekutif muda Persero dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).
Modul pembelajaran selama di Swiss mencakup strategic foresight, growth strategy, ambidextrous leadership, stakeholder management, organizational culture, hingga project-based learning, coaching dan immersion di ekosistem global seperti Estonia, Shenzhen dan Tokyo.
“Program Top Gun Leadership Camp ini adalah bentuk nyata komitmen Danantara Indonesia dalam mendukung transformasi sumber daya manusia bagi Persero dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Kami ingin memastikan talenta terbaik kami memiliki kapasitas kepemimpinan kelas dunia, agar dapat membawa Persero dalam pengelolaan Danantara Indonesia menjadi perusahaan papan atas dan mampu bersaing di tingkat regional dan global,” ucapnya.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia memberangkatkan 36 talenta terbaik level direksi dari 29 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti Top Gun Leadership Camp Cohort 1 di IMD Business School, Lausanne, Swiss pada 20-24 Agustus 2025.
Untuk memastikan pemerataan akses, Danantara juga memberikan dukungan biaya pelatihan dan akomodasi bagi Persero yang berukuran menengah dan kecil. Dengan demikian, seluruhnya tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat dari program berstandar global ini.
Managing Director Human Capital Danantara Asset Management, Agus Dwi Handaya menyebut total akan ada tiga angkatan dalam Top Talent Program 2025 dengan sekitar 120 peserta.
“Kami percaya, selain memperkuat kompetensi individu, program ini juga menjadi sarana membangun jejaring antar pemimpin, yang pada akhirnya akan mempercepat kolaborasi lintas sektor,” imbuhnya.
Selain Top Gun Leadership Camp, Danantara Indonesia juga tengah mengembangkan program eksekutif lain seperti CBDO, CFO, CTO, CHRO, serta AI for Executive yang akan berjalan secara paralel di tahun ini.
“Peluncuran Top Gun Leadership Camp ini menegaskan peran Danantara Indonesia sebagai katalis pengembangan kepemimpinan strategis Persero dalam pengelolaan Danantara Indonesia menuju masa depan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam publikasi terkini Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (24/8/2025), Bulog disebutkan mendapatkan kucuran modal dari anggaran ketahanan pangan yang dipatok hingga Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026.
Pada unggahan di Instagram resmi @pco.ri, disebutkan dana Rp 22,7 triliun akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menyangga stok pangan, dan juga menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, dalam dokumen Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 disebutkan Bulog akan bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).
“Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat non permanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme revolving fund dengan biaya rendah,” tulis dokumen tersebut.
Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp 22,73 triliun. Dalam pemanfaatan dana OIP, Bulog juga diingatkan untuk menjaga pentingnya tata kelola keuangan dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perum Bulog bakal mendapat modal segar senilai Rp 22,7 triliun tahun depan dari pemerintah. Kucuran modal itu bakal digunakan untuk menopang memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satu yang akan dilakukan Perum Bulog dengan pendanaan yang difasilitasi OIP tadi adalah melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan target 3 juta ton setara beras.
“Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tulis dokumen yang sama.
Selain untuk suntikan modal kepada Bulog, dana ketahanan pangan di 2026 sebesar Rp 164,4 triliun yang dipaparkan PCO, bakal digunakan juga untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan senilai Rp 53,3 triliun. Dari dana yang sama pemerintah juga akan mengucurkan subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ferry yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih mengatakan harmonisasi diperlukan karena seluruh prosedur pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes dan juga Peraturan Menteri (Permen) Desa dan PDT Nomor 10/2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes. Dengan begitu, Kopdes Merah Putih dapat segera mengakses pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kita akan segera keluarkan Juklak dan Juknis dari Satgas Nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada Satgas di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” kata Ferry dalam keterangannya.
Ferry menerangkan keberadaan Juklak dan Juknis ini menjadi pedoman dasar dan penting untuk mempercepat operasionalisasi ribuan Kopdes di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang akan diterbitkan tersebut sekaligus menjawab masukan dari DPR maupun perbankan terkait kriteria dan prosedur dasar Kopdes/Kel penerima pinjaman.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan proses harmonisasi aturan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) telah selesai. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menargetkan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan pekan depan.
“Hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi VI ada rekomendasi masing-masing bank Himbara membuat aturan teknis terhadap Kopdes yang akan disalurkan. Kami pahami itu karena kita juga sedang menunggu PMK soal penempatan dana pemerintah di Bank Himbara,” jelas Ferry.
Seiring dengan itu, sebanyak 7.000-an dari 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah terdaftar melalui microsite diproyeksikan dapat segera mengakses pembiayaan ke Bank Himbara untuk tahap awal. Tahap awal ini akan difokuskan pada Kopdes/ Kel yang telah memiliki sarana fisik yang memadai dan juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan.
“Mereka bisa mengakses (pembiayaan) untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes/Kel yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan,” tambah Ferry.
Ferry pun mengapresiasi inisiatif dari seluruh anggota Bank Himbara yang sigap menyusun aturan teknis mandiri terkait skema penyaluran pembiayaan bagi Kopdes/ Kel Merah Putih untuk menyempurnakan aturan teknis yang akan ditetapkan oleh Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.
“Penyusunan aturan teknis dari setiap anggota Himbara ini sebenarnya cantolannya adalah tetap PMK Nomor 49/ 2025. Kemudian Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri (10/2025) untuk prosedur penyaluran,” imbuh dia.
Ferry menjelaskan di dalam juklak dan juknis tersebut memuat beberapa aspek penting yang perlu dilakukan Kopdes/ Kel Merah Putih untuk mengakses pembiayaan ke Bank Himbara seperti prosedur pengajuan proposal dan aspek teknis lainnya. Ferry menilai salah satu kendala yang akan dihadapi untuk percepatan penyaluran pembiayaan kepada Kopdes/ Kel adalah keterbatasan penyusunan proposal dan minimnya kapasitas pengurus menjadi salah satu fokus pemerintah.
Oleh karena itu, Kemenkop mengambil peran sebagai penanggung jawab pelatihan pembuatan proposal bisnis agar koperasi siap secara administratif maupun manajerialnya. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana, pengawasan yang kuat, serta pelatihan yang terintegrasi, pemerintah optimistis pembiayaan Kopdes/ Kel Merah Putih oleh Himbara dapat berjalan efektif.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengingatkan agar seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terlibat untuk terus menjalin koordinasi yang erat dan saling gotong royong.
“Ini etape berikutnya yang lebih sulit karena yang kita kerjakan ini bisnis yang harus untung. Jadi semua K/L harus merasa saling memiliki terhadap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dan jangan hanya menganggap sebagai pelengkap saja,” ujar Riza.
Dalam memperkuat fungsi pengawasan, Riza mengusulkan adanya satgas di tingkat kecamatan. Hal ini diperlukan agar tingkat kegagalan dari Kopdes/ Kel Merah Putih dapat ditekan. (DON)