JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Prabowo memaparkan hitungan THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja secara 100%. Besaran THR ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Lantas berapa besaran THR yang bisa diterima PNS sampai para pensiunan ini?
Untuk besaran gaji pokok para PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk semua PNS untuk seluruh Kementerian-Lembaga hingga pemerintah daerah.
Dalam aturan itu besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja, di mana yang terendah ada pada Golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700-2.522.600 dan tertinggi ada di Golongan IVe dengan kisaran gaji Rp 3.880.400-6.373.200.
Kemudian untuk tunjangan melekat PNS yang menjadi komponen lain ada tunjangan suami/istri sebesar sebesar 5% dari gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang, dan lainnya.
Terakhir para PNS ini juga akan mendapat tunjangan kinerja (tukin) sebagai komponen terakhir dalam pemberian THR 100% di 2024 ini. Besaran tunjangan ini berbeda-beda antara satu kementerian atau lembaga lain.
Sebagai contoh, untuk PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 3.375.000 untuk kelas jabatan 5 sampai tertinggi Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 24. Besaran tukin PNS Kemenkeu ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014.
Dengan asumsi besaran gaji pokok PNS ditambah tunjangan kinerja dari instansi, para pegawai Kemenkeu dapat menerima THR Lebaran 2025 sebesar Rp 5.060.700-53.323.200. Besaran ini belum termasuk tambahan THR dari komponen tunjangan melekat.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan total alokasi THR yang diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiun mencapai Rp 12,4 triliun untuk sekitar 3,6 juta orang.
Ia menjelaskan khusus untuk pensiunan komponen THR 2025 yang akan diterima meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.
“Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri,” kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu.
Sementara itu, untuk besaran gaji pensiunan terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu besaran gaji pokok pensiun PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir dengan rincian:
– PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900
– PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000
– PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800
– PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900
Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk komponen THR pensiunan lainnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dikutip dari data Bloomberg, Rabu (12/3/2025), dolar AS menguat 45 poin atau 0,27% pada pukul 09.20 WIB. Dolar AS pun kini bertengger pada level Rp 16.453.
Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya cukup bervariasi. Dolar AS terpantau menguat tipis 0,02% terhadap dolar baru Taiwan. Begitu juga terhadap peso Filipina menguat 0,09%.
Di sisi lain, Dolar AS terhadap rupee India melemah 0,11% dan terhadap won Korea Selatan melemah 3,55%. Sedangkan nilainya menguat terhadap ringgit Malaysia 0,32%.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami penguatan terhadap rupiah pagi ini. Posisi mata uang Negara Paman Sam itu bergerak di level Rp 16.400-an.
Dolar AS terhadap yuan China dan Baht Thailand juga mengalami pelemahan masing-masing 0,01%. Sedangkan terhadap dolar Hong Kong nilai dolar AS menguat 0,02%.
Nilai dolar AS juga mengalami penguatan terhadap mata uang yen Jepang 0,23%, lalu terhadap dolar Singapura menguat 0,08%. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan anggaran THR secara umum telah teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).
“Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp 17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp 12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun,” terang Deni dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
Lebih lanjut, anggaran untuk THR ASN Daerah sekitar Rp 19,3 triliun. Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp 16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.
Deni menjelaskan pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri. Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.
Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.
Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah. Aturan mulai berlaku pada saat diundangkan 6 Maret 2025.
“@kemenkeuri telah menerbitkan PMK No.19/2025 dengan menunjuk @perum.bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Rp 16,6 triliun dari APBN #UangKita dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Selasa (11/3/2025).
Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil berdasarkan hasil ratas awal tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketersediaan pangan cukup menjelang Lebaran Idul Fitri. Selain itu, kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen.
“Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani melanjutkan, sesuai arahan Prabowo, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan hingga keterjangkauan harga pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuntikkan Rp 16,6 triliun dana investasi untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli gabah/beras petani hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Bulog harus mengelola investasi ini secara tepat, profesional dan bebas korupsi,” tutur Sri Mulyani. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.
“Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam hal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan yang main-main dan membayar THR setelah tanggal tersebut,” ujar Irma.
Menurut Irma, instruksi Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR harus sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.
“Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga harus menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Jadi saya sampaikan sebagai berikut yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).
Terkait besaran dan mekanismenya, Prabowo mengatakan akan disampaikan oleh Menaker Yassierli. Aturan itu akan disampaikan rinci melalui surat edaran.
“Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa uang tunai dan diberikan berdasarkan keaktifan pengemudi dan kurir online. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jika tidak ada perubahan, THR PNS akan cair tiga minggu sebelum Lebaran. “Insyaallah,” kata Sri Mulyani ketika ditanya soal apakah THR PNS akan cair 100%, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan pencairan THR butuh payung hukum Keputusan Presiden (Keppres). Aturan tersebut sedang dirampungkan dan selanjutnya diteken Presiden Prabowo Subianto.
Nanti Prabowo juga yang akan mengumumkan pencairan THR PNS. “Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Kepresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan, segera,” sebut Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 50 triliun untuk THR PNS dan TNI/Polri. Pencairannya ditetapkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.
Hal itu berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada Kamis 27 Februari yang lalu.
“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025) yang lalu. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyediaan tempat duduk ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendukung mobilitas masyarakat selama Lebaran dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Dari total kapasitas tempat duduk kelas ekonomi yang tersedia, sebanyak 1.633.720 tempat duduk dialokasikan untuk KA ekonomi komersial, sementara 1.118.590 lainnya merupakan KA ekonomi bersubsidi atau yang mendapatkan public service obligation (PSO) dari pemerintah,” ujar Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam keterangan resmi, Sabtu (8/3/2025).
Selain KA kelas ekonomi, sebanyak 1.839.200 tempat duduk lainnya disediakan untuk layanan KA kelas eksekutif, bisnis, KA lokal komersial, KA Feeder, serta KA Perintis yang turut menjadi pilihan utama masyarakat dalam bermobilitas.
“Kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan moda transportasi yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga ekonomis. Oleh karena itu, lebih dari separuh kapasitas yang kami sediakan merupakan KA kelas ekonomi dengan tarif yang lebih terjangkau,” tambah Didiek.
Lebih lanjut, Didiek menjelaskan, selama masa Angkutan Lebaran, KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan KA selama 22 hari. Sebanyak 8.492 perjalanan merupakan KA reguler sementara 1.080 perjalanan merupakan KA tambahan.
“Dengan kapasitas yang lebih besar, KAI berharap dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat yang ingin mudik. Selain itu, kehadiran KA juga membantu mengurangi kemacetan di jalan raya akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar,” ujar Didiek.
Hingga 8 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, KAI mencatat bahwa tiket KA Jarak Jauh yang telah terjual mencapai 1.716.005 tiket atau 49,83% dari total kapasitas yang tersedia. Sementara itu, tiket KA Lokal yang terjual mencapai 28.089 tiket atau sekitar 2,45%.
“Tingkat penjualan KA Lokal masih relatif rendah karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan pada H-30. Bahkan ada beberapa layanan yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan,” jelas Didiek.
KAI juga memberikan stimulus promo diskon tiket untuk mendukung angkutan Lebaran 2025. Besaran diskon ini berkisar hingga 25% untuk penumpang yang melakukan perjalanan pada periode 7-17 Maret 2025.
“Saat ini, yang sedang berlangsung KAI menghadirkan promo spesial dengan diskon hingga 25% bagi pelanggan yang melakukan perjalanan pada periode 7-17 Maret 2025. Promo ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mudik lebih awal dengan tarif yang lebih terjangkau. Untuk informasi detailnya pelanggan dapat mengakses aplikasi Access by KAI,” tutup Didiek. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anne menjelaskan tiket kereta yang masih tersedia umumnya untuk perjalanan dari Jawa ke Jakarta, serta tiket perjalanan yang jauh-jauh hari sebelum Lebaran dari Jakarta ke Jawa juga masih tersedia.
“Untuk perjalanan seperti mudik dari Jakarta ke Jawa dari H-3 sampai H-1 mayoritas sudah terjual habis,” katanya.
KAI juga menghadirkan promo spesial dengan diskon hingga 25% bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan pada periode 7-17 Maret 2025. Promo ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mudik lebih awal dengan tarif yang lebih terjangkau.
Tiket kereta yang telah terjual untuk periode angkutan Lebaran 21 Maret hingga 11 April 2025 sebanyak 1.710.458, dari total yang disediakan sebanyak 4.591.510 tiket.
“Jadi sampai saat ini totalnya adalah 1,7 juta tiket yang terjual dari 4,5 juta tiket yang disediakan,” kata Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba di KAI Jakarta Railway Centre, Jakarta Pusat.
“Kami ingin memberikan pilihan terbaik bagi pelanggan yang ingin mudik lebih awal tanpa harus menunggu puncak arus mudik Lebaran. Dengan promo ini, masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan tarif yang lebih hemat dan tetap mendapatkan layanan terbaik dari KAI,” tambah Anne.
Tarif Promo KAI
1. Surabaya ke Bandung mulai Rp 277.000
2. Jakarta ke Garut mulai Rp 93.000
3. Jakarta ke Semarang mulai Rp 172.000
4. Surabaya ke Jakarta mulai Rp 450.000
5. Bandung ke Malang mulai Rp 262.000
6. Bandung ke Solo mulai Rp 217.000
7. Bandung ke Jakarta mulai Rp 93.000
Syarat Promo
1. Pembelian tiket dengan tarif diskon ini dapat dilakukan di semua saluran penjualan pada tanggal 7-17 Maret 2025.
2. Tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 7-17 Maret 2025.
3. Tarif diskon tidak berlaku untuk kelas layanan Kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau Kereta Wisata lainnya.
4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.
5. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Jadwal dan daftar kereta yang mendapatkan diskon dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.
7. Promo berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertemuan berlangsung di Istana Presiden Jakarta, Kamis (6/3/2025). Menurut keterangan dalam akun Sekretariat Kabinet, pertemuan Prabowo dengan para pengusaha kakap tersebut membahas kondisi perekonomian Indonesia dan dunia.
Termasuk, program-program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Danantara hingga makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima sejumlah pengusaha kakap tanah air. Mengutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, para pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Garibaldi Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato’ Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
“Pogram-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (6/3).
Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan para pengusaha kakap tersebut terhadap program pemerintah, terutama terkaita kesejahteraan rakyat.
“Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tulis akun Sekretariat Kabinet. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dari pemeriksaan terhadap mobil boks tersebut, kami menemukan 800.000 batang rokok merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai, yang dikemas dalam 50 karton. Kami pun membawa sopir mobil boks dan barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/3035)
Berdasarkan pengakuan sopir, rokok ilegal tersebut berasal dari pabrik rokok ilegal, CV ZAJ yang berlokasi di Purwosari, Pasuruan. Untuk menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap CV ZAJ, pada Jumat (28/02).
Dari pemeriksaan, tim gabungan kembali mengamankan barang bukti lainnya berupa 8 koli rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai; 83 koli etiket rokok berbagai merek; 4 unit mesin maker jenis MK-8 dan 3 unit pressure switches; 3 unit mesin hinge lid packer (HLP); 18 karton rokok merek Record yang dilekati pita cukai diduga salah peruntukan; serta sebuah mobil boks bekas mengangkut rokok ilegal yang terparkir di dalam gudang pabrik CV ZAJ.
Ditjen Bea Cukai melalui Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, dan Bea Cukai Pasuruan, bersama dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya membongkar kasus rokok ilegal, pada Kamis (27/2/2025).
Tim gabungan mengamankan sarana pengangkut berupa mobil boks di daerah exit tol Pakis Malang, Jawa Timur.
Disebutkan Budi, terhadap barang hasil penindakan berupa 50 karton atau 800.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai; 8 koli rokok tanpa dilekati pita cukai yang teridentifikasi tidak terdaftar sebagai merek rokok pada CV ZAJ; dan 18 karton rokok yang diduga salah peruntukan dan rokok yang tidak dilekati pita cukai telah dilakukan penarikan ke Kanwil Bea Cukai Jatim I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, untuk barang hasil penindakan berupa etiket rokok berbagai merek, mesin maker, dan mesin HLP dilakukan penitipan.
“Penindakan rokok ilegal ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan kerja sama antarinstansi yang solid dan dukungan masyarakat, penindakan rokok ilegal tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi juga mengamankan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi industri yang taat aturan,” tutup Budi. (MON)