JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.
Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain.
Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’
“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.
“Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.
Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
Isu lain yang akan disuarakan di dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Satgas PHK
2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
3. Hapus pajak pesangon
4. Hapus pajak THR
5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw
8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029
(HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp 6 juta setengah, hampir Rp 7 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adapun, Adies mengatakan yang mengalami kenaikan ialah komponen tunjangan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
Adies mengatakan dengan komponen-komponen tunjangan itu, gaji yang diterima anggota dewan setiap bulannya kurang lebih Rp 70 juta.
“Gaji tidak naik ya, saya tegaskan sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp 69-70-an,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tak mengalami kenaikan. Adies mengatakan gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap Rp 7 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” sambungnya.
Adies mengatakan meski tak ada kenaikan gaji pokok, anggota dewan tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Adies menyebut gaji pokok anggota dewan kurang lebih sudah 15 tahun tak mengalami kenaikan.
“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi,” katanya.
Lebih lanjut, Adies menjelaskan anggota dewan periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah jabatan. Sehingga, sebagai gantinya, setiap anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Adies mengatakan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan masih cukup ideal. Hal itu jika dibandingkan dengan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan sebesar Rp 3 juta per bulan.
“Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi,” ujarnya.
“Ya sekitar Rp 50 juta saya rasa, saya kira make sense-lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan), karena dapat rumah dinas,” imbuh dia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan uang tersebut seharusnya bisa masuk ke sektor produktif. Namun justru hilang karena masyarakat banyak yang menjadi korban scam dan praktik keuangan ilegal.
“Bagaimana partisipasi masyarakat bisa kita harapkan, apabila uang tersebut justru tidak masuk ke sektor produktif, melainkan hilang karena menjadi korban berbagai aktivitas keuangan ilegal yang angkanya sudah lebih dari Rp 120 triliun. Ini sangat menyedihkan,” kata Frederica dalam acara Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), periode 1 Januari-29 Juli 2025 tercatat ada 1.840 entitas keuangan ilegal yang dihentikan. Dari jumlah itu, 1.556 merupakan pinjaman online ilegal dan 284 investasi ilegal.
Sepanjang periode yang sama, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 11.137 laporan, terdiri dari 7.929 pinjol ilegal dan 2.208 investasi ilegal. Selain itu, ada 2.422 nomor telepon terkait aktivitas keuangan ilegal dan 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban scam, yang sudah diblokir.
OJK mencatat, nilai kerugian akibat investasi ilegal sejak 2007 hingga kuartal I 2025 sudah menembus Rp 142,13 triliun.
Tak hanya itu, masalah penipuan (scam) juga semakin memprihatinkan. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat ada 225.281 laporan yang masuk. Total rekening yang terlibat mencapai 359.733, dengan 72.145 rekening di antaranya sudah diblokir. Adapun kerugian masyarakat tercatat sebesar Rp 4,6 triliun, sementara dana yang berhasil diblokir Rp 349,3 miliar. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan alokasi anggaran sebesar ini ditetapkan berdasarkan jumlah penerima MBG pada 2026 nanti yang akan mencapai 82,9 juta orang. Dengan jumlah penerima sebanyak itu, ia memperkirakan program ini akan menelan sekitar Rp 1,2 triliun setiap harinya.
Dengan asumsi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berproduksi sebanyak 20-21 hari per bulan, maka besaran dana yang diperlukan untuk menyediakan makan gratis ini ditaksir bisa mencapai Rp 25 triliun setiap bulan, atau Rp 300 triliun dalam setahun.
“Untuk dana Rp 335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN, Selasa (19/8/2025).
Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang mencapai Rp 335 triliun sepanjang 2026 mendatang. Jumlah dana yang disiapkan untuk makan gratis ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari alokasi yang ditetapkan pada 2025 sebesar Rp 71 triliun.
“Jadi kalau akhir tahun itu 82,9 juta tercapai, maka tahun depan kami akan mulai dari awal Januari dengan melayani 82,9 juta untuk 20-21 hari per bulan, kemudian 12 bulan selama 1 tahun. Jadi hitungannya demikian,” sambungnya.
Sementara itu, untuk sisa anggaran jumbo tadi akan dialokasikan untuk operasional BGN hingga dukungan manajemen. Termasuk salah satunya untuk biaya proses digitalisasi pelaksanaan makan gratis agar setiap pengeluaran SPPG tercatat dan mudah dipantau.
“Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi,” tegasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Salah satu gudang yang disita berada di wilayah Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Beberapa pakaian bekas telah ditumpuk dengan rapi untuk siap diedarkan.
Pakaian bekas tersebut langsung dipasang garis segel oleh petugas untuk diamankan. Penyitaan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, TNI, Polri, BIN, dan BAIS.
“Jadi barang-barang ini ada di 11 gudang. Semua adalah barang bekas atau pakaian bekas, yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan China,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Selasa (19/8/2025).
Penyitaan dilakukan setelah petugas melakukan pengawasan terhadap 11 pabrik pada 14 Agustus dan 15 Agustus 2025 lalu. Gudang penyimpanan pakaian bekas itu berada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Pemerintah sita belasan ribu bal pakaian impor bekas dari sejumlah gudang di Bandung Raya. Pakaian bekas tersebut berasal dari negara, Korea Selatan, Jepang, dan China.
Pakaian bekas dari tiga gudang turut disita dengan total barang sekitar 5.130 bal. Dari jumlah tersebut mempunyai nilai ekonomi sejumlah Rp24,75 miliar.
Kemudian sebanyak lima gudang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung dengan jumlah sekitar 8.061 bal. Nilai dari jumlah tersebut mencapai Rp44,2 miliar.
Setelah itu tiga gudang lainnya terdapat di Kota Cimahi dengan jumlah sebanyak 6.200 bal. Dari jumlah tersebut nilai ekonominya sebanyak Rp43,4 miliar.
“Jadi total barang-barang impor pakaian bekas ini sebanyak 19,391 bal. Total nilai dari barang ilegal ini adalah Rp 112 miliar 350 juta,” ungkapnya.
Pemerintah akan berkomitmen dalam memerangi pakaian bekas impor. Pasalnya, kata Budi, adanya pakaian bekas tersebut mengganggu industri pakaian yang ada di dalam negeri.
“Barang-barang ini akan mengganggu industri di dalam negeri, industri tekstil, akan mengganggu UMKM kita, dan juga konsumen tidak terlindungi dengan baik. Jadi banyak industri kita tidak bisa bersaing karena ada beberapa produk pakaian bekas yang dilarang masuk,” ucapnya.
Adanya pakaian bekas impor tersebut melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku. Kemudian dari segi konsumen pun akan terganggu dengan adanya pakaian tersebut.
“Konsumen juga tidak terlindungi karena barang-barang bagian bekas ini jelas bisa menyebabkan masalah kesehatan, karena ini ada virus dan sebagainya,” kata Budi.
Budi menyebutkan petugas gabungan telah melakukan pengawasan beberapa hari terhadap perusahan yang melakukan aktivitas tersebut. Kemudian setelah itu langsung mengamankan para tersangka dan barang bukti pakaian bekas impor.
“Sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan importir, nanti kita akan kita lanjutkan, tapi sudah ada ya (tersangka). Ada dari sekitar tujuh perusahaan. Semuanya ada di 11 gudang tadi ya, ada di 11 gudang, ini salah satu gudangnya,” tegasnya.
Pakaian bekas tersebut nantinya akan disebarkan oleh para perusahaan ke berbagai kota di Indonesia. Namun saat ini aksi tersebut batal dilakukan sebelum terciduk petugas gabungan.
“Mereka setelah sampai di sini akan disebarkan ke beberapa daerah termasuk Jakarta, Surabaya, dan sebagainya untuk dijual. Jadi ini akan didistribusikan ke pasar-pasar di seluruh Indonesia,” tuturnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp 60 triliun,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).
Pemanfaatan SAL disebut sebagai sumber pembiayaan non-utang yang selama ini menjadi instrumen strategis menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah memastikan pengelolaan SAL tetap efisien dan optimal untuk memperkuat stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN,” demikian isi dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana ini akan dipakai untuk mengurangi penarikan utang dan memperkuat cadangan fiskal pemerintah.
Rencana penggunaan SAL di 2026 ini lebih kecil dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 85,6 triliun. Pada tahun ini, SAL dipakai untuk menekan penerbitan SBN, membiayai belanja prioritas, hingga menutup defisit anggaran.
Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan SAL paling tinggi terjadi di 2021 sebesar Rp 143,96 triliun. Pada 2022, pemerintah tidak memakai SAL untuk menutup defisit APBN. Baru di 2023 penggunaan SAL kembali dilakukan sebesar Rp 35 triliun, lalu naik menjadi Rp 56,38 triliun di 2024.
“Pengelolaan SAL sebagai buffer likuiditas menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tulis dokumen itu. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat tersebut.
Rio Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan persetujuannya agar RUU APBN itu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (19/8/2025).
Ia sebelumnya menyoroti beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, program kedaulatan energi, hingga anggaran pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan atas target tersebut.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangannya umum terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan nota keuangan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI.
“Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat,” tambah dia.
Senada, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Hamka Baco Kady juga setuju agar RUU APBN 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Hamka menyinggung beberapa program strategis dalam RAPBN seperti target lifting minyak, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi merah putih.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Hamka. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada lembaga Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Sejauh ini anggaran IKN terpusat di Badan Otorita IKN, tidak nampak anggaran pembangunan IKN pada kementerian atau lembaga lainnya dalam dokumen Nota Keuangan.
Sebelumnya Kepala Badan Otorita IKN dalam pembahasan anggaran di depan Komisi II DPR pernah meminta agar anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN ditambah sebesar Rp 16,13 triliun. Kala itu Basuki memaparkan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hanya senilai Rp 5,05 triliun. Dengan begitu, dia mengusulkan agar Otorita IKN mendapatkan anggaran hingga Rp 21,1 triliun.
“Pada 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun,” ungkap Basuki dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) yang lalu.
Di tahun 2025 sendiri Otorita IKN mendapatkan kucuran dana senilai Rp 13,5 triliun untuk membangun ibu kota baru. Jumlah itu sudah termasuk adanya tambahan senilai Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025 yang lalu.
Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipatok Rp 6,26 triliun di tahun 2026. Hal ini tercatat dalam dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.
Dia juga menjelaskan, anggaran Otorita IKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto selama periode 2025-2028. Rinciannya 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir dari Bloomberg, Selasa (19/8/2025), sekitar pukul 09.20 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.244 atau menguat 46 poin (0,28%). Dolar AS dibuka pada level Rp 16.232/US$.
Nilai tukar dolar AS hari ini diperdagangkan di rentang Rp 16.226 sampai Rp 16.244. Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya terlihat bervariasi.
Dilansir dari Reuters, investor kini menanti simposium tahunan bank sentral AS (The Fed) di Jackson Hole, Kansas City pada 21-23 Agustus 2025. Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan memberikan pandangan tentang prospek ekonomi dan arah kebijakan bank sentral.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan membawa mata uang Paman Sam itu berada di level Rp 16.200-an/US$
Analis pasar independen Tina Teng mengatakan pasar masih berhati-hati karena para pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan implikasi-implikasi untuk pasar energi global.
“Dolar AS kian kokoh terhadap sejumlah mata uang utama, sementara sentimen risk-on masih mendominasi pasar saat ini,” tambahnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Langkah ini dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola BUMN sesuai yang dimintakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, jumlah BUMN sebanyak ini tidak lantas membuat penerimaan negara semakin besar. Malah dalam banyak kasus pemerintah harus menelan kerugian yang cukup besar setiap tahun.
“Perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen dari BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, ini sebagai gambaran, dan 52% BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan proses pemangkasan ini akan dilakukan melalui beberapa cara seperti merger antar BUMN, akuisisi usaha, hingga spin-off atau pemisahan usaha dari induknya.
“Business konsolidasi ini akan ada merger dan acquisition, kurang lebih ada 300 merger yang akan terjadi. Kemudian ada spin-off, akan terjadi spin-off daripada perusahaan sehingga kembali ke core,” papar Dony.
Ia mencontohkan salah satunya ada PT Pertamina (Persero), yang mana sebagian anak usahanya direncanakan untuk spin-off agar raksasa minyak dan gas (migas) ini dapat lebih fokus dalam pengembangan usahanya.
“Contohnya oil and gas. Kita punya Pertamina, tapi range of business-nya begitu luas, sehingga tidak fokus lagi menjadi oil and gas company. Ini nanti akan terjadi juga spin-off daripada perusahaannya. Ada hospital-nya akan keluar, hotelnya akan keluar, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisnis-bisnis di BUMN itu akan fokus kepada core kompetensinya,” jelas Dony.
Melalui pemangkasan ini, pihaknya berharap setiap BUMN yang ada nanti akan semakin berdaya saing. Sehingga ke depan dapat memberi keuntungan nyata bagi pemerintah, yang bahkan ditargetkan oleh Prabowo bisa menyumbang pendapatan negara minimal US$ 50 miliar.
“Nanti kita harapkan dari 1046 ini akan menjadi 228 perusahaan. Ini perlu kami komunikasikan supaya nanti kita memiliki visi bahwa 228 perusahaan ini nantinya akan menjadi perusahaan yang scalable, mampu berkompetisi, memiliki business model yang proper, revenue stream yang proper, dan dikelola secara transparan,” tegasnya.
Di luar itu, Dony menegaskan pihaknya akan mengaudit kinerja setiap BUMN secara teliti. Sehingga ke depan tidak ada lagi laporan keuangan ‘abal-abal’ atau biasanya dikenal sebagai financial engineering agar perusahaan terlihat memberi keuntungan bagi negara, padahal kenyataannya tidak.
“Sebagaimana tadi kita mendengar Presiden juga berharap bahwa tidak ada lagi perusahaan yang keuntungannya itu karena keuntungan abal-abalan. Kita juga sampaikan kepada publik dalam 6 bulan ini kita melakukan restate. Karena pembukuan yang kurang proper, kita melakukan restate terhadap bukunya, dan ada beberapa lagi yang akan kita restate,” terangnya.
“Tetapi ini sekali lagi bukan kita ingin memperlihatkan keburukan, tetapi sebagai base untuk kita menuju US$ 50 billion yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Tentu fundamental daripada perusahaan ini harus kita rapikan,” tergas Dony. (VAN)