JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).
Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal, terutama di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit, misalnya Tol Jagorawi untuk wilayah Puncak dan sekitarnya serta Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang untuk yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung.
“Selain memastikan keberfungsian peralatan tol di gardu, kami juga menambah jumlah petugas dan mobile readeruntuk menambah kapasitas transaksi di gerbang tol-gerbang tol utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).
Tidak hanya di gerbang tol, potensi terjadinya kepadatan di lajur diantisipasi dengan penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan di jalan tol favorit. Hal itu untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas dengan lebih cepat lagi.
“Melalui diskresi Kepolisian, Jasa Marga juga siap mendukung rencana rekayasa lalu lintas, seperti contra flow, dengan menempatkan petugas dan rambu-rambu pendukung,” ujar Lisye.
Untuk layanan di rest area, Jasa Marga menjaga fasilitas umum seperti toilet dan mushola beroperasi dengan baik dan optimal tanpa pungutan liar. Jasa Marga juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian jika dibutuhkan diskresi untuk melakukan buka tutup rest area dengan melihat kapasitas parkir yang ada.
Dinamisnya rekayasa lalu lintas ini akan aktif dikomunikasikan kepada publik melalui Jasa Marga Tollroad Command Center yang terintegrasi dengan Dynamic Message Sign (DMS), akun X Informasi Lalu Lintas @PTJASAMARGA, Aplikasi Travoy, Press Release di Media Massa dan Website Perusahaan hingga media sosial resmi Jasa Marga. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR RI.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pendapat masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan.
“Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut bisa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” ujar Dasco yang disetujui peserta sidang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.
“Apakah RUU tentang perubahan keempat atas perubahan keempat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tambah Dasco yang disetujui peserta sidang.
Dengan adanya revisi tersebut, perguruan tinggi masuk ke daftar baru pihak yang bisa mengelola tambang mineral dan batu bara bersama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal tersebut juga sudah dirapatkan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan dalam rapat sebelumnya pada 14 Januari 2025 disepakati selain hilirisasi, pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan menjadi prioritas untuk diatur dalam UU Minerba.
Selain itu, Bob menyampaikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada perguruan tinggi juga menjadi salah satu prioritas. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perintah Trump juga meminta layanan perbankan agar perusahaan kripto dilindungi. Hal itu mengacu pada klaim industri kripto yang menuding regulator AS mempersulit industri mereka mendapatkan pendanaan dari perbankan.
Dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025), semasa kampanye Trump berjanji menjadi ‘presiden kripto’ dan mempromosikan aset digital itu. Langkah Trump kontras dengan regulasi di masa pemerintahan Presiden Joe Biden yang cenderung mengawasi ketat industri tersebut.
Hal itu dilakukan Biden dalam upayanya melindungi masyarakat dari ancaman penipuan hingga potensi pencucian uang. Sejumlah perusahaan kripto seperti Coinbase, Binance, dan lusinan platform lainnya diseret ke ranah hukum karena dituding melanggar undang-undang AS.
Adapun keputusan Trump disambut baik oleh industri kripto. Perintah Trump terbaru dinilai bakal mendorong perubahan besar dalam kebijakan aset digital AS.
“Perintah eksekutif kripto hari ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital AS,” kata Nathan McCauley, CEO dan salah satu pendiri perusahaan kripto Anchorage Digital. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan pada 2030 nanti, akan ada sebanyak 60% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Waktu yang tidak lama lagi tersebut menuntut perhatian lebih urusan transportasi dari pemerintah.
“Kalau 60% dari penduduk itu kemudian habis waktunya untuk bermacet-macetan, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terakhir kajian di lima kota, macet dan biaya transportasinya sudah memotong 30%-40% pendapatannya. Maka, penduduk kota tidak bisa produktif, dan kota juga tidak bisa menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Sehingga memang harus ada intervensi dari pemerintah,” ujar Tory kepada wartawan.
Lebih lanjut Tory menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya. Bahkan, Tory bilang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu terlibat dalam mencari solusi permasalahan transportasi di Indonesia.
“Karena anggaran, budgeting itu juga menjadi salah satu kewenangan dari DPR. Ini mohon disuarakan, karena DPR sekarang sudah menginisiasi perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” beber Tory.
Ia mengelaborasi lebih lanjut, jika permasalahan soal angkutan umum dapat diselesaikan dan mobilisasi masyarakat bisa menjadi lebih efisien, maka 40% dari pendapatan masyarakat yang tadinya digunakan untuk tranportasi itu jadi bisa dikurangi.
“Maka, sistem transportasi perkotaan itu menjadi sistem struktural untuk mempertahankan pemiskinan kota. Jadi, ini memang sudah sangat berantakan. Kami prihatin ketika dengan pemahaman yang seperti itu, yang sudah dituliskan dalam Asta Cita soal angkutan umum murah, tapi anggarannya dipotong. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kriteria anggaran yang akan kita laksanakan adalah pertama harus ciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa diukur harus bisa dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan dan dihemat,” sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Kedua, anggaran harus dikeluarkan untuk mendukung swasembada pangan dan juga energi. Menurutnya dua hal ini adalah kebutuhan mendasar sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.
“Kemudian kriteria berikutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi kita harus mampu memberi makan seluruh rakyat Indonesia dan tidak lagi impor,” beber Prabowo.
Ketiga, anggaran negara yang dikeluarkan harus bisa memberikan terobosan teknologi demi kemajuan Indonesia. Dia kembali menegaskan agar semua hal yang bersifat seremonial dan upacara-upacara perayaan tidak dilakukan. Perjalanan dinas harus dibatasi.
“Saya tegaskan kembali hal-hal di luar itu yang bersifat seremonial, upacara, rayakan ulang tahun ini itu, hari ini hari itu, tidak kita lakukan. Perjalanan dinas juga dikurangi, saya potong setengah,” tegas Prabowo. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.
“Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya,” lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Keuangan Bulog Perum Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan stok beras yang tersedia di Bulog sebesar 1,7 juta ton. Sementara itu, Bulog mendapatkan perintah dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada awal 2025.
“Artinya, kita akan mengelola 4,7 juta ton setara beras. Kalau kita hitung harga Rp 12 ribu per kilo, artinya 4,7 juta dikali Rp 12 ribu, kurang lebih Rp 57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah. Kami kurang lebih 10% biaya pengelolaan dan itulah yang kita butuhkan setiap tahun,” kata Iryanto dalam acara Diskusi di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Iryanto menjelaskan selama ini skema pendanaan untuk Bulog sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, dana tersebut diterima usai Bulog selesai menyalurkan beras.
Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana dari pemerintah, Bulog mengambil pinjaman dari perbankan. Sebab itu, dia menyebut Bulog sedang mengusulkan skema pendanaan lebih terstruktur lagi.
“Nah sementara ini kami bisa recovery dari revenue pendapatan kita adalah pada saat kita menyalurkan. Jadi, kami kira-kira kita beli dulu, kita simpan, perbaiki, rapikan, salurkan. Dan kita mendapatkan bayaran, kira-kira seperti itu,” jelas Iryanto.
Dia pun mengakui beban yang ditanggung Buloh cukup berat karena harus meminjam ke perbankan. Kendati demikian, Bulog dapat menjalankan penugasan dari pemerintah dengan aman. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pada periode Januari-Desember 2024 terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” tulis situs tersebut.
Jumlah PHK terbanyak berlokasi di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 17.085 orang atau mencakup 21,91% dari keseluruhan jumlah PHK. 5 besar jumlah PHK terbanyak memang berlokasi di Pulau Jawa.
“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 21,91 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” terang Kemnaker.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2024. Berdasarkan situs Satudata Kemnaker, jumlah PHK tahun lalu tercatat menyentuh angka 77.965 orang. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.
“Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.
“Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyelamatan keuangan negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober sampai dengan Januari 2025 sebesar Rp 2.043.369.572.024,26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangannya Rabu (22/1/2025).
Harli menyebut, selain menyelamatkan uang negara, pada periode yang sama Bidang Datun Kejaksaan RI juga turut memulihkan keuangan negara hingga Rp 2,4 triliun.
“Pemulihan keuangan negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober sampai dengan Januari 2025 sebesar Rp 2.444.479.670.858,13 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 176,34 persen,” lanjut dia.
Kemudian, Datun Kejaksaan RI yang mencakup Jamdatun, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri juga memberikan bantuan hukum perdata dalam 100 hari pemerintahan.
Pertama, rinci Harli, pada bantuan hukum perdata litigasi ada sebanyak 783 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 123 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja 15,71 persen.
Sedangkan pada bantuan hukum perdata non-litigasi ada sebanyak 20.829 perkara yang ditangani. 2.097 perkara telah diselesaikan dengan hasil persentase capaian kinerja 10,07 persen. (BAS)