JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Keterbatasan infrastruktur gas, khususnya jaringan pipa, membuat kekayaan gas bumi tak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk dinikmati di dalam negeri. Hal ini membuat hampir separuh dari produksi gas terpaksa diekspor.
Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Danny Praditya, berujar perlu adanya aturan seperti halnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada listrik, dimana seluruh jaringan listrik dan infrastrukturnya, dengan pengaturan pasokan dan kebutuhan listrik dikelola oleh PLN.
Koordinasi tunggal oleh PLN, membuat pembangunan infrastruktur listrik berjalan sesuai dengan RUPLT, di sisi lain, swasta pun terlibat dengan menjadi produsen listrik swasta (IPP). Sementara untuk gas, meski telah memiliki Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Nasional (RIJGBN), pelaksanaan di lapangan kerap tumpang tindih.
“Dikembalikan pada core competency masing-masing, PLN di pembangkit, infrastruktur gas bumi serahkan saja pada PGN. Jadi dengan demikian infrastruktur gas bumi terintegrasi seluruh Indonesia, karena kalau tak ada integrasi, segmen-segmen itu tak akan terkoneksi,” kata Danny kepada khatulistiwaonline di kantor pusat PGN, Jakarta, pekan lalu.
“PGN mengusulkan ke pemerintah sebagaimana PLN dalam RUPTL, kita sebagai BUMN gas diberikan kepercayaan melakukan itu, walaupun tidak menutup peran mitra swasta yang sudah ada, lebih tertata tidak sendiri-sendiri. Dulu sempat ribut pemburu rente dan penjualan bertingkat, ini agar rapihkan saja,” tambahnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya jaringan transmisi listrik yang terintegrasi di Jawa-Bali, distribusi gas pun bisa dilakukan sangat optimal jika sudah terkoneksi. Di sisi lain, pengaturan suplai dan permintaan bisa dilakukan dengan akurat.
“(Listrik) diproduksi di Muara Tawar Priok atau jawa Timur bisa dikirim ke Jateng, karena PLN melakukan perencanaan nasional. Walaupun keterlibatan swasta bisa dimungkinkan, kaya IPP kan swasta. PGN juga sama,” ucap Danny.
Dia menyebut, dengan perencanaan nasional pembangunan infrastruktur gas seperti halnya interkoneksi listrik, maka pembangunan pipa gas bisa dilakukan tak memakan banyak biaya. Di sisi lain, pembangunan jalur infrastruktur gas baru, juga bisa lebih mudah diarahkan untuk mengembangkan kantong-kantong ekonomi baru di wilayah yang dilewati pipa gas bumi.
“Misalnya PLN butuh gas di Jawa Timur, ya sudah PLN di sana sebagai anchor, PGN akan tarik pipa dari sini, PLN bisa bangun nanti kita tumbuhnya dari jalur yang dilewati, jadi terkoneksi, jadi harapannya tersambung semua, dan industri bagian Jawa Utara terkoneksi dan PLN sudah terlayani, dari Pantura ke Selatan akan berkembang, kalau sekarang Jateng enggak berkembang, meski upah di sana murah,” terangnya.
Jika tak ada integrasi jaringan pipa gas, maka ongkos pembangunan infrastrukturnya bisa jauh lebih mahal. Cakupan wilayah yang dijangkau gas bumi juga tidak maksimal. Selain itu, meski pengelolaan integrasi jaringan gas dikoordinasi PGN, harga gas tetap diatur pemerintah.
Sejauh ini, total pipa gas yang sudah dibangun di Indonesia baru 9.876 km, terdiri dari 5.150 km pipa transmisi dan 4.726 km pipa distribusi. 7.200 km dari 9.846 km itu adalah milik PGN.
“Kalau hanya lihat point to point ya tidak untung, kalau kita network, di sinilah ada PGN, kita harapkan tak bisa bahwa pengelolaan ini dilakukan point to point, karena tidak sustain, jadi kita melihat dari tata kelola yang sudah ada perlu adanya integrasi. Gas itu enggak bisa disimpan, terus timing antara produksi dan kesiapan market serap itu susah,” ujar Danny.
“PGN untuk mengembangkan daerah yang belum ekonomis harus ditunjang dari bisnis yang sudah mature, nah kemudian kalau mature bisnisnya ini tidak sustain, bagaimana PGN mau bangun di sana. Kalau saya sendiri enggak hidup bagaimana mau subsidi,” katanya lagi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PT Gudang Garam Tbk (GGRM) berencana membangun bandara di Kediri Jawa Timur. Hal itu direspon positif oleh Menteri Perhubungan Budi Karya, jika sudah memenuhi beberapa syarat.
“Boleh-boleh saja, silahkan saja kalau memang ada uangnya. Pada dasarnya pemerintah memperbolehkan jika pihak swasta ingin membuat bandara, apalagi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar,” kata Menhub Budi Karya di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017).
Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum merealisasikan pembangunan bandara itu.
“Pertama jarak dengan bandara tidak boleh terlalu dekat, idealnya setiap 200 kilometer. Kedua, memperhitungkan sisi manajemen udara dengan memperhitungkan kebiasaan arah mata angin,” ungkap mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.
Menurutnya, hal teknis seperti itu penting, dengan alasan memperhitungkan aspek keselamatan penerbangan. Tidak adanya obstacle atau penghalang juga menjadi syarat penting dalam pembangunan bandara.
“Perhitungan arah mata angin harus tepat, agar tidak membahayakan penerbangan. Bagaimana kalau ada angin dari samping dan bisa mengganggu turbolance take off dan landing. Terakhir apakah ada obstacle gunung atau bangunan di sekitar bandara, harus ada perhitungan khusus,” tambahnya.
Selain itu ditambahkan Menhub, untuk pengelolaannya nanti ia berharap dapat diambil alih oleh PT Angkasa Pura I. Ia juga meminta jika nantinya PT Gudang Garam merealisasikan bandara itu, dapat juga digunakan untuk umum.
“Diharapkan, kalau memang nanti terbangun, bisa dikelola oleh Angkasa Pura I yang membawahi wilayah tersebut. Selain itu bandaranya nanti harus bisa digunakan untuk umum,” tutup Budi Karya.
Sebelumnya, PT Gudang Garam Tbk berencana membangun bandara untuk kepentingan perusahaan yang juga bisa digunakan untuk umum.
“(Pembangunan Bandara di Kediri) itu belum. Semuanya masih dievaluasi karena keterbatasan APBN kita,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (17/3). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PT MRT Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk terkait pengerjaan fase kedua dengan rute Bundaran HI– Ancol Timur yang rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2019. NKB ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (3/3/2017).
Dalam penandatangan NKB tersebut, pihak PT MRT Jakarta diwakili oleh Presiden Direktur MRT Jakarta, William Sabandar. Sementara pihak PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. diwakili oleh Direktur Utama, C. Paul Tehusijarana.
“Kerja sama kedua BUMD DKI Jakarta ini merupakan wujud dari sinergi akan jadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan fasilitas masyarakat, termasuk akses masyarakat menuju kawasan Ancol, supaya lebih mudah dan terjangkau. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. akan memberikan alokasi lahan kepada MRT Jakarta untuk pengembangan stasiun dan depo di kawasan tersebut untuk pengerjaan fase kedua, dengan rute Bundaran HI ke Ancol Timur,” jelas William Sabandar.
William berharap perluasan wilayah ini akan mendukung gaya hidup masyarakat dalam memakai transportasi publik serta memberikan manfaat. Pengerjaan Mass Rapid Transit yang diupayakan Provinsi DKI Jakarta, diprediksi akan menjadi solusi kemacetan di Jakarta.
Sampai saat ini pengerjaan MRT Jakarta telah mencapai 65% yang masing-masing terdiri dari struktur bawah tanah dan struktur layang. Pengerjaan struktur bawah tanah telah selesai 80%, sementara struktur layang selesai hingga 50%.
Oleh karena itu, upaya percepatan penyelesaian proyek terus dilakukan agar MRT Jakarta dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 2019.
Pada fase pertama, MRT jalur Lebak Bulus-Bundaran HI yang mempunyai panjang 16 kilometer, akan melayani 173.400 penumpang setiap hari dengan 16 set kereta terdiri dari 14 set kereta operasi dan 2 kereta cadangan. MRT ini akan mempunyai waktu total tempuh selama 30 menit dengan jarak antarkereta 5 menit sekali.
Kemudian pada fase kedua Bundaran HI – Ancol Timur sepanjang 13,5 kilometer rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2019 dan dapat beroperasi pada tahun 2021.
Fase ketiga Cikarang – Balaraja sepanjang 87 kilometer akan mulai dibangun pada tahun 2020. Diharapkan pembangunan di fase ini akan selesai pada tahun 2024 – 2027.
Sebagai informasi, MRT mulai dibangun pada tahun 2013 dan membentang sepanjang kurang lebih 110 kilometer. MRT Jakarta adalah terobosan transportasi publik yang diperkirakan dapat meningkatkan mobilitas.
Selain itu, MRT Jakarta dinilai dapat memberikan manfaat tambahan, seperti perbaikan kualitas udara dan solusi kemacetan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat Jabodetabek yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pada 10 Februari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. IUPK tersebut diberikan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua.
Sebab, berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014.
Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor. Sementara baru perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.
Tetapi Freeport menolak IUPK dan izin ekspor yang diberikan pemerintah. IUPK dinilai tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti di dalam KK.
Apa bedanya KK dengan IUPK?
Berdasarkan keterangan yang dihimpun khatulistiwaonline, Rabu (22/2/2017), perbedaan utamanya ialah status perjanjian, KK adalah ‘kontrak’ dan IUPK ialah ‘izin’. Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia adalah 2 pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin.
UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan berbagai hak dan kewajiban bagi pemegang IUPK, yang tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban pemegang KK.
Pasal 131 UU Minerba menyebutkan, besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sini jelas bahwa IUPK bersifat prevailing, mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak dan PNBP dapat berubah ketika ada perubahan peraturan. Inilah yang dianggap sebagai ketidakpastian oleh Freeport, mereka ingin besaran pajak dan PNBP yang stabil seperti dalam KK, tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis (naildown).
Lalu soal kewajiban melakukan pemurnian, baik IUPK maupun KK sama-sama wajib melakukan pemurnian mineral. Tetapi pasal 102 dan 103 UU Minerba tak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian).
Sedangkan untuk pemegang KK ada batasan waktunya. Di pasal 170, UU Minerba menyebutkan bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014. Inilah sebabnya pemerintah menawarkan IUPK kepada Freeport. Satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK.
Jika pemerintah memberikan izin ekspor tapi Freeport tetap berpegang pada KK, akan terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba. Baik pemerintah maupun Freeport semuanya terikat oleh UU Minerba.
Perbedaan lainnya adalah mengenai kewajiban divestasi. Perusahaan tambang asing pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun memasuki masa produksi. Jika menjadi pemegang IUPK, Freeport tentu harus segera melepas 51% sahamnya karena sudah puluhan tahun berproduksi. Ketentuan ini ada dalam Pasal 97 PP 1/2017.
Sedangkan berdasarkan butir-butir kesepakatan Amandemen KK antara pemerintah dengan Freeport yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli 2014, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia.
Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, keberatan jika harus melepaskan sahamnya sampai 51% di PT Freeport Indonesia karena artinya mereka bukan lagi pemegang saham mayoritas. Freeport McMoRan Inc ingin tetap memegang kendali PT Freeport Indonesia.
Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu 120 hari sejak 17 Februari 2017 untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi terbaik. Jika perundingan gagal, negosiasi gagal mencapai titik temu, maka jalan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah daerah di Indonesia membuat harga cabai rawit merah belum bisa turun hingga pertengahan Februari. Seperti diketahui, curah hujan yang tinggi menghambat produksi petani dan distribusi sehingga jumlah produksi dan pasokan pun menjadi berkurang.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti mengatakan, kenaikan harga cabai rawit merah masih terjadi di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, dengan rata-rata nasional naik 2,95% dibanding minggu lalu.
“Harga rata-rata nasional cabai rawit merah dibandingkan seminggu lalu naik 2,95% dari Rp 103.340/kg menjadi Rp 106.390/kg,” katanya melalui pesan singkat kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (14/2/2017).
“Kenaikan harga tertinggi terjadi di Pangkalpinang Rp 30.000/kg dan kenaikan terendah di Jayapura Rp 3.334/kg. Demikian pula dengan harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati dibanding seminggu lalu naik 2,68% dari Rp 112.000/kg menjadi Rp 115.000/kg,” jelas dia.
Ia menjelaskan, saat ini pasokan cabai di Pasar Induk Kramat Jati pada 13 Februari sebesar 88 ton, masih di bawah jumlah pasokan normal, yakni 150 hingga 200 ton/hari.
Pantauan detikFinance pada Senin kemarin (13/2/2017), harga cabai rawit merah masih sangat tinggi, di atas Rp 100 ribu/kg. Harga cabai rawit merah di Jakarta dan Medan kompak menyentuh angka Rp 150 ribu/kg. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia di tahun 2017 adalah dukungan penerimaan dari sisi perpajakan.
Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar 5,1%. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, penerimaan perpajakan harus dipastikan tercapai agar bisa disalurkan dalam belanja negara. Target perpajakan 2017 adalah Rp 1.499 triliun.
“Tantangan utama dari sisi revenue adalah tax base kita yang relatif sangat terbatas. Baik dari jumlah pembayar pajak efektif di Indonesia, kalau kita lihat hanya 62% dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak dengan SPT maupun dari sisi jumlah pelaku wajib pajak yang betul contribute dan segi sektoralnya,” katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Pada periode 2016, perpajakan juga menjadi hal pertama yang dihitung ulang oleh Sri Mulyani. Setelah diketahui target yang ditetapkan tidak realistis, maka dalam hitungan hari, pemerintah langsung memangkas anggaran belanja negara agar defisit APBN bisa aman di akhir tahun.
Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan Indonesia sendiri banyak ditopang melalui sektor manufaktur. Namun tekanan pajak kepada sektor manufaktur dikhawatirkan dapat memberikan iklim investasi yang tak kondusif. Hal ini membuat pemerintah mendorong sektor lain untuk bisa ikut tumbuh di Indonesia. Bersamaan dengan itu, diharapkan dukungan pembiayaan kepada sektor lain yang belum tumbuh.
“Dari komposisi pajak, manufaktur yang terbesar. Tapi dari sisi produksi, belum ada keseimbangan antar sektoral dalam kontribusi negara. Ini pelajaran bagi kami, ekonomi harusnya base-nya besar dan tidak tergantung pada sedikit sektor,” ujar Sri.
“Policy pemerintah adalah memperbaiki seluruh iklim investasi agar sektor yang berpotensi baik bisa berkembang bahkan kalau perlu diberi pembiayaan. Misalnya pariwisata, apakah dari sisi transportasi, restoran, services sektor. Maka dia diberi support dalam bentuk pembangunan untuk akses sektor tourism,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tingkat suku bunga kredit di bank saat ini terbilang belum banyak mengalami penurunan. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan beberapa kali kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuannya BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini berada di level 4,75%.
Direktur Internasional dan Treasuri BNI Panji Irawan mengungkapkan, tingkat suku bunga kredit dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed Fund Rate (FFR).
Jika tingkat inflasi terbilang tinggi, maka suku bunga kredit pun sulit untuk turun. Bahkan, jika inflasi mengalami kenaikan, suku bunga bisa merangkak naik untuk meredam imbas inflasi.
“Bagaimanapun juga ada dua hal yang membuat suku bunga terpengaruh, pertama adalah inflasi. Kedua adalah bagaimana suku bunga market hari ini di New York belum berubah, masih 0,75% untuk yang Fed Fund Rate,” jelas Panji di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Dirinya memperkirakan, kenaikan suku bunga acuan AS hanya terjadi sebanyak dua kali pada tahun ini. Bahkan, jika pemerintah mampu menjaga inflasi pada level yang rendah maka tingkat suku bunga kredit juga tidak akan berubah.
Sedangkan, untuk suku bunga kredit tahun ini diperkirakan tidak akan bergerak ke atas. Dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan inflasi dalam negeri, Panji memperkirakan tingkat suku bunga kredit cenderung sama.
“Kalau itu ceteris paribus (hukum permintaan dan penawaran) saya merasa enggak terlalu banyak jalan ke atas ya. Paling enggak stay sama,” ujar Panji. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari tercatat cukup tinggi pada Januari 2017, yakni 0,97%. Salah satu sumbangan terbesar adalah kenaikan tarif STNK, BPKB dan lainnya. Terlihat pada inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 2,35%.
Demikian disampaikan oleh Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
“Inflasi tinggi ada beberapa komoditas memberikan andil inflasi tinggi trasnportasi pertama biaya perapnjangan STNK. kita tahu biaya administrasinya naik, biaya perpanjangan STNK 0,23%,” jelasnya.
“Kemudian disusul oleh tarif pulsa ponsel itu andilnya 0,14% dan satu lagi adalah bensin. Kita tahu ada penyesuaain harga BBM andilnya 0,08%. Jadi tertinggi inflasi trasnportasi komunikasi dan jasa keuangan,” papar Suhariyanto.
Kelompok kedua terbesar adalah kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar dengan inflasi 1,09%.
“Ada beberapa komoditas di sana yang menyumbang inflasi pertama adalah tarif listrik. Andilnya 0,19%, kemudian juga tarif sewa rumah 0,04%,” terangnya
Ketiga adalah kelompok bahan makanan dengan inflasi 0,66%. “inflasi bahan makanan ini pada Januari 2017 lebih rendah pada inflasi umum. Padahal biasanya lebih tinggi, artinya secara umum bahan makanan terkendali harganya,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari 2017 tercatat mencapai 0,97%. Realisasi ini tercatat paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.
“Kalau dilihat di sana pada Januari 2017 inflasi sudah saya sebutkan 0,97% lebih tinggi dibandingkan Januari 2015 maupun Januari 2016,” ungkap Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Pada 2014, inflasi Januari tercatat mencapai 1,07%.
“Perlu dicatat bahwa Januari 2014 inflasinya sebetulnya lebih tinggi 1,07%,” imbuhnya..
Akan tetapi bila dilihat secara tahunan, maka inflasi pada periode ini justru lebih rendah. Secara tahun kalender 0,97% dan 3,49% untuk year on year.
“Kalau kita lihat inflasi tahunannya yoynya januari 2017 ini justru lebih rendah Januari 2015 angkanya 6,96% dan juga lebih rendah dibandingkan angka inflasi Januari 2016 sebesar 4,14%,” pungkasnya.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memiliki cerita yang menarik pada saat melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju DKI Jakarta dengan moda kereta api.
JK yang pada saat itu menaiki kereta api dengan kelas VIP mempertanyakan lambannya perjalanan kereta api tersebut. Dengan kelas VIP, seharusnya perjalan lebih cepat dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang terjadi adalah, JK harus merasakan 8 jam perjalanan di atas kereta api.
“Apa ini, masa dari Yogya ke sini (Jakarta) 8 jam. Di stasiun Senen ada Kementerian Perhubungan. Saya tanya, dan karena VIP kecepatan direndahkan. Makin VIP makin susah,” kata JK saat acara Transportasi Outlook 2017 di Jakarta, Kamis (2/1/2017).
Tidak hanya itu, JK menyebutkan, sepanjang rel kereta api masih banyaknya perlintasan sebidang yang secara langsung tidak aman bagi moda kendaraan lainnya. Hal ini juga yang membuat perjalanan kereta api menjadi lama.
JK mengatakan, setidaknya ada 980 perlintasan sebidang mulai dari Surabaya-Jakarta. Perlintasan sebidang itu ada setiap 1 km. Untuk mengantisipasi lambannya perjalanan menggunakan kereta api, pemerintah saat ini membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta sedang Jakarta-Surabaya.
Masyarakat saat ini lebih banyak menghargai waktu sehingga sudah berani membayar mahal biaya perjalanan dengan moda transportasi umum. Oleh karena itu, kata JK, perkembangan transportasi di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis bagi siapapun yang ingin terlibat.
“Kalau ke Surabaya naik ke airport 4 jam kalau naik kereta 6 jam. Dulu naik pesawat hanya orang berada sekarang ke Makassar ada 2 jam terbang, naik pelni lama. Kita bersyukur orang menghargai waktu tapi akibatnya Cengkareng (bandara) padat. Jadi akibatnya harus kita bangun terus menerus. Perbaikan terus terjadi, itulah bisnis yang punya prospek ke depan,” kata dia. (ADI)