JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bank Indonesia (BI) menggenjot akselerasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu wujudnya menggandeng PP Muhammadiyah bekerja sama meningkatkan literasi ekonomi dan keuanan syariah
BI dan PP Muhammadiyah menandatangani nota kesepahaman yang digelar secara virtual pada Jumat, (17/09), demi memperkuat kerja sama yang telah dilakukan selama ini.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menyampaikan di tengah pandemi COVID-19 kita terus bersyukur dengan Hidayah-Nya, bangkit dan optimis dalam menjalin sinergi, mempererat persaudaraan, merapatkan barisan berjamaah serta bersama berikhtiar menghadapi tantangan.
“Kerja sama ini melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah dilakukan juga dengan sejumlah kalangan seperti ormas Islam dan asosiasi, dan ke depan akan terus dikembangkan kerja sama dengan berbagai pihak atau ormas lainnya,” ujar Perry dalam keterangan tertulisnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyinggung besarnya uang pemerintah daerah yang menumpuk di perbankan. Hingga akhirnya muncul berbagai pandangan adanya kesengajaan yang dilakukan pemda untuk mencari keuntungan dari penempatan di bank.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian pun angkat bicara mengenai isu tersebut. Dia mengakui memang ada penempatan uang yang dilakukan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun daerah di perbankan.
Menurut data Bank Indonesia (BI), per 31 Agustus 2021 total dana pemda di bank mencapai Rp 178,55 triliun. Terdiri dari pemerintah provinsi Rp 56,42 triliun dan pemerintah kabupaten/kota Rp 122,42 triliun.
Ardian menjelaskan angka itu terlihat besar, karena per 31 Agustus 2021 ada DAU yang masuk sebesar Rp 30,17 triliun dan DBH sebesar Rp 3,17 triliun.
“Jadi terlihat besar, padahal angka itu di tanggal 1 sudah berkurang hampir sekitar Rp 48,73 triliun,” tuturnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (16/9/2021).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah secara hati-hati mulai membuka berbagai kegiatan ekonomi yang sebelumnya ditutup selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merasa puas karena dibukanya kegiatan ekonomi berjalan dengan baik karena masyarakat dan dunia usaha tetap mematuhi rambu-rambu.
“Alhamdulillah upaya pembukaan ekonomi secara hati-hati ini dipatuhi bersama masyarakat dan dunia usaha sehingga ekonomi mulai menggeliat kembali,” kata Jokowi dalam tayangan video di acara ‘UOB Economic Outlook 2022’ Rabu (15/9/2021).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan sejumlah uji coba dan membolehkan kegiatan ekonomi buka dengan aturan dan protokol yang ketat. Dirinya menekankan bahwa kesehatan tetap yang utama, namun ekonomi juga sangat penting.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan alasan pemerintah memberlakukan PPKM dengan kriteria level 1 hingga 4. Tujuannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi terkini.
“Pemberlakuan PPKM dengan kriteria level 1 sampai dengan 4 dimaksudkan agar gas dan rem sesuai kondisi terkini,” sebutnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar atau setara dengan Rp 5.902 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) tumbuh 1,7% dari tahun sebelumnya (yoy), dan tumbuh 2% dari bulan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan ULN pemerintah. Dari data BI posisi ULN pemerintah bulan Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau sekitar Rp 2.923 triliun tumbuh 3,5% angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3%.
Dia menjelaskan perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.
Tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 18,82 triliun untuk membeli vaksin COVID-19. Dengan demikian realisasinya baru 34,57% dari dana yang dianggarkan Rp 54,46 triliun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penyerapan anggaran belanja vaksin masih rendah karena tergantung dari produsen vaksin itu sendiri. Sebab, pemerintah baru akan membayar setelah vaksin itu dikirim.
“Program vaksinasi bukan karena masalah apa-apa, tapi karena ini memang tergantung terhadap beli vaksin. Jadi kita akan membayar begitu vaksinnya sudah di-deliver. Sekarang vaksin yang di-deliver memang baru 30%” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021).
Namun, Budi memperkirakan akselerasinya akan terjadi di September, Oktober, November, dan Desember ini berdasarkan jadwal produksi vaksin dari produsen.
“Jadi 30% dari Rp 54 triliun ya memang sekitar Rp 18 triliun yang kita keluarkan. Tapi diharapkan karena September ini banyak sekali yang akan datang, nanti semua tagihannya akan masuk,” jelas Budi.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Program Kartu Prakerja masih bergulir hingga gelombang 20. Menjadi program yang ramai diminati masyarakat, sejak tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperketat aturannya.
Pengetatan itu melalui revisi aturan Kartu Prakerja pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja .
Dalam aturan tersebut, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Prakerja yang terbukti berbohong atau memalsukan identitas.
“Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 31D, dikutip Senin (13/9/2021).
Jadi, peserta kartu prakerja yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari.
Apabila tidak, manajemen pelaksana (PMO) akan menggugat ganti rugi.
Selain itu, syarat bagi orang yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja juga telah diatur. Dalam pasal 3, peserta Kartu Prakerja ditujukan kepada para pencari kerja, seperti buruh yang terkena PHK, yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku UMKM.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Program Tol Laut di Papua semakin berkembang dengan bertambahnya armada-armada nasional. Hal ini diikuti dengan meningkatnya industri lainnya.
Seperti business shipping, perkapalan, kepelabuhan, logistik, perikanan dan kelautan termasuk hasil komoditi daerah-daerah yang menjadi program unggulannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
“Semua perkembangan itu tentunya dengan memperhatikan elemen-elemen penting sebagai komponen dari penyelenggaraan Tol Laut baik sebagai komponen utama dan pendukung, seperti pelabuhan, kapal, sistem logistik dan hubungan antar lembaga,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias Fofid, Sabtu (11/9/2021).
Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa memaparkan distribusi logistik Tol Laut untuk PON XX meningkat.
“Peningkatan Tol Laut terus meningkat dengan mencapai 61 kontainer pada voyage 8 dan voyage 9, bahkan distribusi logistik kebutuhan PON XX melalui Tol Laut terus meningkat dari Pelabuhan Depapre ke Pelabuhan Pomako dan Merauke, sehingga dalam kesempatan dialog ini diharapkan secara edukasi masyarakat dapat mengetahui secara utuh tentang penyelenggaraan Tol Laut dengan data dan informasi terkini,” jelas Taher.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bukan hal mudah untuk mengatasi disparitas harga di Indonesia. Hal ini disebabkan wilayah yang luas, sentra produksi, masalah distribusi yang tidak merata sehingga menyebabkan biaya logistik yang tinggi.
Disparitas harga ini turut menciptakan ketidakadilan dalam kemakmuran di sebuah wilayah. Tapi pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) berupaya untuk menjamin angkutan barang ke wilayah-wilayah tersebut.
Tujuannya agar tak ada lagi kelangkaan barang, meningkatkan kesejahteraan hingga kesinambungan pelayanan. Salah satunya adalah angkutan barang laut yang menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk melaksanakan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
Tol laut ini sebenarnya sudah digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015 lalu. Tujuannya adalah untuk pemerataan dan menekan disparitas harga di wilayah 3TP.
Dikutip dari ksp.go.id disebutkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada kuartal I tahun ini terjadi penurunan harga hingga 40,5% untuk komoditas tertentu. Misalnya harga besi baja konstruksi 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut Tol Laut Rp 119 ribu lebih rendah dibanding rute non Tol Laut sebesar Rp 200 ribu.
Selanjutnya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp 60 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg. Lalu harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp 40 ribu menjadi Rp 30 ribu. Selanjutnya harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp 15.000 per kg menjadi Rp 9.600 per kg.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bandara Soekarno-Hatta membuka sentra vaksinasi COVID-19. Vaksinasi mulai 9 September hingga 6 Oktober 2021, selain untuk penumpang pesawat juga dibuka untuk umum.
Vaksinasi ini dibuka di Terminal I dan atas kerja sama antara PT Angkasa Pura II (Persero), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), dan KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Targetnya bisa memberikan vaksinasi untuk 20.000 orang.
President Director of AP II Muhammad Awaluddin mengatakan sentra vaksinasi yang diinisiasi BAIS ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik di antara stakeholder guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional.
Dengan adanya sentra vaksin di Terminal I, diungkapkan Terminal itu tidak melayani penerbangan. Untuk itu bisa digunakan untuk sentra vaksinasi.
“Sehingga dapat digunakan penuh sebagai sentra vaksinasi bagi penumpang pesawat dan masyarakat umum yang diinisialkan BAIS ini selama 28 hari. Dengan lokasi vaksinasi yang cukup luas, pelaksanaan akan kami pastikan memenuhi protokol kesehatan, teratur, terorganisir, dan tidak berdesak-desakan,” ujar Awaluddin, dalam keterangan tertulis Kamis (9/9/2021).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Keputusan Otoritas Jasa Keungan (OJK) memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan mendapat dukungan banyak kalangan. Kendati demikian, langkah perpanjangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan monitoring di lapangan.
“Kami tentu sangat mengapresiasi keputusan OJK dalam memperpanjang masa relaksasi kredit hingga satu tahun ke depan. Langkah ini akan sangat membantu para pelaku usaha khususnya kalangan mikro, kecil, dan menengah yang terpukul akibat pandemi Covid-19,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Rabu (8/9/2021).
Dia menjelaskan perpanjangan masa restrukturisasi kredit akan memberikan dampak besar bagi pelaku mikro, kecil, dan menengah. Mereka akan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk menata kembali usaha mereka tanpa harus khawatir dengan utang yang jatuh tempo.
“Seiring dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah, kesempatan berusaha kembali terbuka. Ini tentu menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk perlahan bangkit setelah hampir satu setengah tahun diimpit pembatasan kegiatan masyarakat,” katanya.
Politikus PKB ini mengungkapkan langkah OJK dalam memperpanjang masa restrukturisasi kredit selama satu tahun terakhir telah terbukti memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha khususnya dari kalangan UMKM. Perpanjang masa restrukrisasi kredit tersebut tidak kian memberatkan beban para pelaku UMKM dengan utang yang jatuh tempo.
“Selain itu kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan OJK secara umum tidak menganggu kinerja perbankan yang bisa dilihat kian menurunnya angka loan at risk (LaR) dan terkendalinya tingkat kredit bermasalah,” katanya.(VAN)