JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pada 10 Februari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. IUPK tersebut diberikan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua.

Sebab, berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014.

Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor. Sementara baru perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.

Tetapi Freeport menolak IUPK dan izin ekspor yang diberikan pemerintah. IUPK dinilai tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti di dalam KK.

Apa bedanya KK dengan IUPK?

Berdasarkan keterangan yang dihimpun khatulistiwaonline, Rabu (22/2/2017), perbedaan utamanya ialah status perjanjian, KK adalah ‘kontrak’ dan IUPK ialah ‘izin’. Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia adalah 2 pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin.

UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan berbagai hak dan kewajiban bagi pemegang IUPK, yang tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban pemegang KK.

Pasal 131 UU Minerba menyebutkan, besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sini jelas bahwa IUPK bersifat prevailing, mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak dan PNBP dapat berubah ketika ada perubahan peraturan. Inilah yang dianggap sebagai ketidakpastian oleh Freeport, mereka ingin besaran pajak dan PNBP yang stabil seperti dalam KK, tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis (naildown).

Lalu soal kewajiban melakukan pemurnian, baik IUPK maupun KK sama-sama wajib melakukan pemurnian mineral. Tetapi pasal 102 dan 103 UU Minerba tak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian).

Sedangkan untuk pemegang KK ada batasan waktunya. Di pasal 170, UU Minerba menyebutkan bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014. Inilah sebabnya pemerintah menawarkan IUPK kepada Freeport. Satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK.

Jika pemerintah memberikan izin ekspor tapi Freeport tetap berpegang pada KK, akan terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba. Baik pemerintah maupun Freeport semuanya terikat oleh UU Minerba.

Perbedaan lainnya adalah mengenai kewajiban divestasi. Perusahaan tambang asing pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun memasuki masa produksi. Jika menjadi pemegang IUPK, Freeport tentu harus segera melepas 51% sahamnya karena sudah puluhan tahun berproduksi. Ketentuan ini ada dalam Pasal 97 PP 1/2017.

Sedangkan berdasarkan butir-butir kesepakatan Amandemen KK antara pemerintah dengan Freeport yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli 2014, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia.

Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, keberatan jika harus melepaskan sahamnya sampai 51% di PT Freeport Indonesia karena artinya mereka bukan lagi pemegang saham mayoritas. Freeport McMoRan Inc ingin tetap memegang kendali PT Freeport Indonesia.

Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu 120 hari sejak 17 Februari 2017 untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi terbaik. Jika perundingan gagal, negosiasi gagal mencapai titik temu, maka jalan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah daerah di Indonesia membuat harga cabai rawit merah belum bisa turun hingga pertengahan Februari. Seperti diketahui, curah hujan yang tinggi menghambat produksi petani dan distribusi sehingga jumlah produksi dan pasokan pun menjadi berkurang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti mengatakan, kenaikan harga cabai rawit merah masih terjadi di 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, dengan rata-rata nasional naik 2,95% dibanding minggu lalu.

“Harga rata-rata nasional cabai rawit merah dibandingkan seminggu lalu naik 2,95% dari Rp 103.340/kg menjadi Rp 106.390/kg,” katanya melalui pesan singkat kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

“Kenaikan harga tertinggi terjadi di Pangkalpinang Rp 30.000/kg dan kenaikan terendah di Jayapura Rp 3.334/kg. Demikian pula dengan harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati dibanding seminggu lalu naik 2,68% dari Rp 112.000/kg menjadi Rp 115.000/kg,” jelas dia.

Ia menjelaskan, saat ini pasokan cabai di Pasar Induk Kramat Jati pada 13 Februari sebesar 88 ton, masih di bawah jumlah pasokan normal, yakni 150 hingga 200 ton/hari.

Pantauan detikFinance pada Senin kemarin (13/2/2017), harga cabai rawit merah masih sangat tinggi, di atas Rp 100 ribu/kg. Harga cabai rawit merah di Jakarta dan Medan kompak menyentuh angka Rp 150 ribu/kg. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia di tahun 2017 adalah dukungan penerimaan dari sisi perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar 5,1%. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, penerimaan perpajakan harus dipastikan tercapai agar bisa disalurkan dalam belanja negara. Target perpajakan 2017 adalah Rp 1.499 triliun.

“Tantangan utama dari sisi revenue adalah tax base kita yang relatif sangat terbatas. Baik dari jumlah pembayar pajak efektif di Indonesia, kalau kita lihat hanya 62% dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak dengan SPT maupun dari sisi jumlah pelaku wajib pajak yang betul contribute dan segi sektoralnya,” katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pada periode 2016, perpajakan juga menjadi hal pertama yang dihitung ulang oleh Sri Mulyani. Setelah diketahui target yang ditetapkan tidak realistis, maka dalam hitungan hari, pemerintah langsung memangkas anggaran belanja negara agar defisit APBN bisa aman di akhir tahun.

Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan Indonesia sendiri banyak ditopang melalui sektor manufaktur. Namun tekanan pajak kepada sektor manufaktur dikhawatirkan dapat memberikan iklim investasi yang tak kondusif. Hal ini membuat pemerintah mendorong sektor lain untuk bisa ikut tumbuh di Indonesia. Bersamaan dengan itu, diharapkan dukungan pembiayaan kepada sektor lain yang belum tumbuh.

“Dari komposisi pajak, manufaktur yang terbesar. Tapi dari sisi produksi, belum ada keseimbangan antar sektoral dalam kontribusi negara. Ini pelajaran bagi kami, ekonomi harusnya base-nya besar dan tidak tergantung pada sedikit sektor,” ujar Sri.

“Policy pemerintah adalah memperbaiki seluruh iklim investasi agar sektor yang berpotensi baik bisa berkembang bahkan kalau perlu diberi pembiayaan. Misalnya pariwisata, apakah dari sisi transportasi, restoran, services sektor. Maka dia diberi support dalam bentuk pembangunan untuk akses sektor tourism,” pungkasnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tingkat suku bunga kredit di bank saat ini terbilang belum banyak mengalami penurunan. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan beberapa kali kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuannya BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini berada di level 4,75%.

Direktur Internasional dan Treasuri BNI Panji Irawan mengungkapkan, tingkat suku bunga kredit dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed Fund Rate (FFR).

Jika tingkat inflasi terbilang tinggi, maka suku bunga kredit pun sulit untuk turun. Bahkan, jika inflasi mengalami kenaikan, suku bunga bisa merangkak naik untuk meredam imbas inflasi.

“Bagaimanapun juga ada dua hal yang membuat suku bunga terpengaruh, pertama adalah inflasi. Kedua adalah bagaimana suku bunga market hari ini di New York belum berubah, masih 0,75% untuk yang Fed Fund Rate,” jelas Panji di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Dirinya memperkirakan, kenaikan suku bunga acuan AS hanya terjadi sebanyak dua kali pada tahun ini. Bahkan, jika pemerintah mampu menjaga inflasi pada level yang rendah maka tingkat suku bunga kredit juga tidak akan berubah.

Sedangkan, untuk suku bunga kredit tahun ini diperkirakan tidak akan bergerak ke atas. Dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan inflasi dalam negeri, Panji memperkirakan tingkat suku bunga kredit cenderung sama.

“Kalau itu ceteris paribus (hukum permintaan dan penawaran) saya merasa enggak terlalu banyak jalan ke atas ya. Paling enggak stay sama,” ujar Panji. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari tercatat cukup tinggi pada Januari 2017, yakni 0,97%. Salah satu sumbangan terbesar adalah kenaikan tarif STNK, BPKB dan lainnya. Terlihat pada inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 2,35%.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

“Inflasi tinggi ada beberapa komoditas memberikan andil inflasi tinggi trasnportasi pertama biaya perapnjangan STNK. kita tahu biaya administrasinya naik, biaya perpanjangan STNK 0,23%,” jelasnya.

“Kemudian disusul oleh tarif pulsa ponsel itu andilnya 0,14% dan satu lagi adalah bensin. Kita tahu ada penyesuaain harga BBM andilnya 0,08%. Jadi tertinggi inflasi trasnportasi komunikasi dan jasa keuangan,” papar Suhariyanto.

Kelompok kedua terbesar adalah kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar dengan inflasi 1,09%.

“Ada beberapa komoditas di sana yang menyumbang inflasi pertama adalah tarif listrik. Andilnya 0,19%, kemudian juga tarif sewa rumah 0,04%,” terangnya

Ketiga adalah kelompok bahan makanan dengan inflasi 0,66%. “inflasi bahan makanan ini pada Januari 2017 lebih rendah pada inflasi umum. Padahal biasanya lebih tinggi, artinya secara umum bahan makanan terkendali harganya,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari 2017 tercatat mencapai 0,97%. Realisasi ini tercatat paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.

“Kalau dilihat di sana pada Januari 2017 inflasi sudah saya sebutkan 0,97% lebih tinggi dibandingkan Januari 2015 maupun Januari 2016,” ungkap Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Pada 2014, inflasi Januari tercatat mencapai 1,07%.

“Perlu dicatat bahwa Januari 2014 inflasinya sebetulnya lebih tinggi 1,07%,” imbuhnya..

Akan tetapi bila dilihat secara tahunan, maka inflasi pada periode ini justru lebih rendah. Secara tahun kalender 0,97% dan 3,49% untuk year on year.

“Kalau kita lihat inflasi tahunannya yoynya januari 2017 ini justru lebih rendah Januari 2015 angkanya 6,96% dan juga lebih rendah dibandingkan angka inflasi Januari 2016 sebesar 4,14%,” pungkasnya.(MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bank Indonesia (BI) dan pemerintah baru saja menerbitkan uang rupiah desain baru. Dengan tampilan yang lebih segar, uang baru ini langsung beredar di masyarakat.

Tak lama setelah diluncurkan, uang baru ini ramai dibicarakan di masyarakat. Mulai dari pembahasan positif, hingga negatif.

Salah satu yang negatif adalah rupiah baru ini dituduh mirip yuan. Sampai-sampai pemerintah dituduh sebagai antek China gara-gara desain baru rupiah.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Suhaedi, uang rupiah emisi 2016 yang dikeluarkan dan diedarkan kemarin didasarkan pada undang-undang nomor 7 Tahun 2011 yang menekankan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Gambar pahlawan, pemandangan dan tarian menggambarkan semangat NKRI tersebut,” kata dia kepada khatulistiwaonline, Selasa (20/12/2016).

Selain itu, peluncuran uang baru tersebut juga dilakukan bertepatan dengan Hari Bela Negara yaitu 19 Desember untuk menunjukkan semangat NKRI. (MAD)