JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar atau setara dengan Rp 5.902 triliun (asumsi kurs Rp 14.200) tumbuh 1,7% dari tahun sebelumnya (yoy), dan tumbuh 2% dari bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan ULN pemerintah. Dari data BI posisi ULN pemerintah bulan Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau sekitar Rp 2.923 triliun tumbuh 3,5% angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3%.

Dia menjelaskan perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.

Tetap menjaga kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Program Kartu Prakerja masih bergulir hingga gelombang 20. Menjadi program yang ramai diminati masyarakat, sejak tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperketat aturannya.

Pengetatan itu melalui revisi aturan Kartu Prakerja pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja .

Dalam aturan tersebut, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Prakerja yang terbukti berbohong atau memalsukan identitas.

“Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 31D, dikutip Senin (13/9/2021).

Jadi, peserta kartu prakerja yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari.

Apabila tidak, manajemen pelaksana (PMO) akan menggugat ganti rugi.

Selain itu, syarat bagi orang yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja juga telah diatur. Dalam pasal 3, peserta Kartu Prakerja ditujukan kepada para pencari kerja, seperti buruh yang terkena PHK, yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku UMKM.(DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Program Tol Laut di Papua semakin berkembang dengan bertambahnya armada-armada nasional. Hal ini diikuti dengan meningkatnya industri lainnya.

Seperti business shipping, perkapalan, kepelabuhan, logistik, perikanan dan kelautan termasuk hasil komoditi daerah-daerah yang menjadi program unggulannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

“Semua perkembangan itu tentunya dengan memperhatikan elemen-elemen penting sebagai komponen dari penyelenggaraan Tol Laut baik sebagai komponen utama dan pendukung, seperti pelabuhan, kapal, sistem logistik dan hubungan antar lembaga,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias Fofid, Sabtu (11/9/2021).

Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa memaparkan distribusi logistik Tol Laut untuk PON XX meningkat.

“Peningkatan Tol Laut terus meningkat dengan mencapai 61 kontainer pada voyage 8 dan voyage 9, bahkan distribusi logistik kebutuhan PON XX melalui Tol Laut terus meningkat dari Pelabuhan Depapre ke Pelabuhan Pomako dan Merauke, sehingga dalam kesempatan dialog ini diharapkan secara edukasi masyarakat dapat mengetahui secara utuh tentang penyelenggaraan Tol Laut dengan data dan informasi terkini,” jelas Taher.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Bukan hal mudah untuk mengatasi disparitas harga di Indonesia. Hal ini disebabkan wilayah yang luas, sentra produksi, masalah distribusi yang tidak merata sehingga menyebabkan biaya logistik yang tinggi.

Disparitas harga ini turut menciptakan ketidakadilan dalam kemakmuran di sebuah wilayah. Tapi pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) berupaya untuk menjamin angkutan barang ke wilayah-wilayah tersebut.

Tujuannya agar tak ada lagi kelangkaan barang, meningkatkan kesejahteraan hingga kesinambungan pelayanan. Salah satunya adalah angkutan barang laut yang menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk melaksanakan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Tol laut ini sebenarnya sudah digagas oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015 lalu. Tujuannya adalah untuk pemerataan dan menekan disparitas harga di wilayah 3TP.

Dikutip dari ksp.go.id disebutkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada kuartal I tahun ini terjadi penurunan harga hingga 40,5% untuk komoditas tertentu. Misalnya harga besi baja konstruksi 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut Tol Laut Rp 119 ribu lebih rendah dibanding rute non Tol Laut sebesar Rp 200 ribu.

Selanjutnya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp 60 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg. Lalu harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp 40 ribu menjadi Rp 30 ribu. Selanjutnya harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp 15.000 per kg menjadi Rp 9.600 per kg.(DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Bandara Soekarno-Hatta membuka sentra vaksinasi COVID-19. Vaksinasi mulai 9 September hingga 6 Oktober 2021, selain untuk penumpang pesawat juga dibuka untuk umum.

Vaksinasi ini dibuka di Terminal I dan atas kerja sama antara PT Angkasa Pura II (Persero), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), dan KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Targetnya bisa memberikan vaksinasi untuk 20.000 orang.

President Director of AP II Muhammad Awaluddin mengatakan sentra vaksinasi yang diinisiasi BAIS ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik di antara stakeholder guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional.

Dengan adanya sentra vaksin di Terminal I, diungkapkan Terminal itu tidak melayani penerbangan. Untuk itu bisa digunakan untuk sentra vaksinasi.

“Sehingga dapat digunakan penuh sebagai sentra vaksinasi bagi penumpang pesawat dan masyarakat umum yang diinisialkan BAIS ini selama 28 hari. Dengan lokasi vaksinasi yang cukup luas, pelaksanaan akan kami pastikan memenuhi protokol kesehatan, teratur, terorganisir, dan tidak berdesak-desakan,” ujar Awaluddin, dalam keterangan tertulis Kamis (9/9/2021).(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Keputusan Otoritas Jasa Keungan (OJK) memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan mendapat dukungan banyak kalangan. Kendati demikian, langkah perpanjangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan monitoring di lapangan.

“Kami tentu sangat mengapresiasi keputusan OJK dalam memperpanjang masa relaksasi kredit hingga satu tahun ke depan. Langkah ini akan sangat membantu para pelaku usaha khususnya kalangan mikro, kecil, dan menengah yang terpukul akibat pandemi Covid-19,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Rabu (8/9/2021).

Dia menjelaskan perpanjangan masa restrukturisasi kredit akan memberikan dampak besar bagi pelaku mikro, kecil, dan menengah. Mereka akan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk menata kembali usaha mereka tanpa harus khawatir dengan utang yang jatuh tempo.

“Seiring dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah, kesempatan berusaha kembali terbuka. Ini tentu menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk perlahan bangkit setelah hampir satu setengah tahun diimpit pembatasan kegiatan masyarakat,” katanya.

Politikus PKB ini mengungkapkan langkah OJK dalam memperpanjang masa restrukturisasi kredit selama satu tahun terakhir telah terbukti memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha khususnya dari kalangan UMKM. Perpanjang masa restrukrisasi kredit tersebut tidak kian memberatkan beban para pelaku UMKM dengan utang yang jatuh tempo.

“Selain itu kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan OJK secara umum tidak menganggu kinerja perbankan yang bisa dilihat kian menurunnya angka loan at risk (LaR) dan terkendalinya tingkat kredit bermasalah,” katanya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Segmen Kelapa Gading – Pulo Gebang telah beroperasi. Jalan tol itu juga telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021.

Proses uji laik fungsi dan uji laik operasi telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR pada bulan Juli 2021 lalu. Selain itu, jalan tol itu juga telah mendapat sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tanggal 13 Agustus 2021.

Setelah beroperasi tanpa pengenaan tarif selama 2 minggu yaitu sejak 23 Agustus sampai 8 September 2021, terhitung per 9 September 2021 jam 00.00 diberlakukan pengenaan tarif tol sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1048/KPTS/M/2021 tanggal 23 Agustus 2021, sebagai berikut :

Golongan I: Rp. 19.000
Golongan II: Rp. 28.000
Golongan III: Rp. 28.000
Golongan IV: Rp. 37.500
Golongan V: Rp. 37.500

(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 

Menteri BUMN Erick Tohir menyebut pentingnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ketika seseorang menjadi pejabat publik. Maka itu, dia akan mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang mewajibkan semua pejabat BUMN, termasuk anak cucu BUMN untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

“Tentu memang yang menarik, yang akan saya perbaiki nanti di sini bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, memang sementara ini yang diwajibkan adalah perusahaan-perusahaan BUMN-nya tetapi untuk anak dan cucunya belum. Nah karena itu, kita akan memastikan, saya akan mengeluarkan permen,” kata Erick dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

“Nah di sinilah kenapa LHKPN menjadi penting juga karena ketika kita menjadi pejabat publik, amanah yang diberikan ini sangat besar. Nah salah satunya yaitu pelaporan secara transparan, dan di sini juga memang sejalan dengan tadi, perampingan, konsolidasi yang kita lakukan untuk BUMN sendiri,” katanya.

“Alhamdulillah sekarang BUMN yang tadinya jumlahnya 108 sekarang menjadi 41 dibagi 12 kluster di masing masing kluster adalah 6 untuk masing masing wakil menteri. Dan ini tentu penting tadi saya mendapat catatan yang diberikan Pak Pahala (Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan) dan tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang (Ketua MPR RI Bambang Soesatyo) enaknya kalo menteri BUMN tinggal mengeluarkan permen,” ujar Erick.(DAB)