JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV untuk mendukung bisnis e-commerce. Melalui paket ini disiapkan road map e-commerce (peta jalan) yang akan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres)

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, bisnis e-commerce perlu didukung karena risikonya tinggi. Namun, setelah berkembang dan menghasilkan, justru diincar investor.

“Jangan lupa, kegiatan seperti ini kegagalan tinggi, sehingga ini butuh dukungan. Menariknya, begitu dia berhasil akan ada yang merayu dia, sini gua beli. Sehingga adanya peta jalan dan otoritas yang kawal perkembangan ini bisa berikan arahan, bantuan dan lain sebagainya,” ujar Darmin di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Darmin menambahkan, ada 6 tujuan dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Pertama, mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

Kedua, mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

“Dengan invensi kegiatan baru bisa lahir. Terutama kalangan anak muda yang senang otak-atik hal baru dan lain sebagainya,” kata Darmin.

Ketiga, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan e-commerce dengan adanya arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

Keempat, memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up).

“Tentu saja UMKM dan pelaku usaha pemula dengan peta jalan ini akan ada kegiatan, aktivitas yang fungsinya mendorong dan fasilitasi agar mereka lebih mudah berusaha,” kata Darmin.

Kelima, meningkatkan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Keenam, Acuan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dalam rangka pengembangan e-commerce. (MAD)

NEW YORK, khatulistiwaonline.com
Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), ketika para investor sedang menunggu hasil dari pemilihan presiden Amerika Serikat.

Greenback menguat di sesi sebelumnya setelah Biro Investigasi Federal AS (FBI) kembali membebaskan calon presiden Demokrat, Hillary Clinton, atas penyelidikan penggunaan server surat elektronik pribadinya.

Direktur FBI James Comey pada Minggu (6/11) memberitahu anggota parleman AS bahwa FBI tidak merubah kesimpulannya yang disampaikan pada Juli untuk tidak memidanakan Clinton atas penggunaan server surat elektronik pribadi selama menjabat sebagai menteri luar negeri AS.

Berita terus meningkatkan kampanye Clinton pada pemilihan presiden AS, Selasa, mengirimkan greenback naik hampir 0,2 persen selama sesi.

Para analis mengatakan investor secara umum memandang kemenangan Clinton sebagai hasil yang lebih baik, karena menyajikan lebih sedikit yang belum diketahui dan mungkin lebih stabil untuk pasar daripada kemenangan saingannya dari Partai Republik, Donald Trump.

Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,14 persen menjadi 97,920 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1020 dolar AS dari 1,1040 dolar AS, dan pound Inggris turun menjadi 1,2393 dolar AS dari 1,2397 dolar AS. Dolar Australia naik menjadi 0,7747 dolar AS dari 0,7718 dolar AS.

Dolar dibeli 105,05 yen Jepang, lebih tinggi dari 104,52 yen di sesi sebelumnya. Dolar naik tipis menjadi 0,9777 franc Swiss dari 0,9751 franc Swiss, dan menurun menjadi 1,3326 dolar Kanada dari 1,3370 dolar Kanada.(RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dalam memenuhi kebutuhan atas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, BPJS Ketenagakerjaan membangun sistem pendidikan dengan model Corporate University. Hal ini terwujud dengan hadirnya Institut BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM berkualitas yang dibutuhkan.

Sejalan dengan itu, di 2016 ini, BPJS Ketenagakerjaan menjadi tuan rumah pertemuan Asian Corporate University Summit yang kelima di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat.

Corporate University adalah lembaga pendidikan di bawah perusahaan yang khusus didirikan untuk meningkatkan kualitas SDM di dalam perusahaan.

Pertemuan antara Corporate University se-Asia ini mengangkat tema Enhancing Organization Learning Agility – Enabled by Digital Age Technology, Role and Responsibility of Corporate University. Tema ini diangkat untuk menjawab tuntutan era kemajuan teknologi digital yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Corporate University Summit ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar perusahaan, khususnya institusi BUMN, dalam menjawab tuntutan global akan kebutuhan SDM yang berkualitas yang dapat mendorong kinerja perusahaan.

Kegiatan Corporate University Summit ini dibuka oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri BUMN, yang diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, di hadapan 252 peserta pertemuan yang merupakan perwakilan perusahaan-perusahaan dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea, China, India, dan Afrika Selatan.

Selain itu, hadir juga beberapa pembicara di antaranya pengusaha nasional Chairul Tanjung dan lainnya serta dijadwalkan hadir Presiden Indonesia ke-3 B.J. Habibie.

“Kami berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan hasil positif bagi kemajuan Corporate University yang ada, khususnya Institut BPJS Ketenagakerjaan, agar SDM yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi semua pihak,” jelas Agus di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Selasa (8/11/2016).

Dengan diadakannya acara ini, peningkatan kualitas SDM di lingkungan perusahaan dapat semakin baik. Sehingga kinerja perusahaan ke depannya bisa lebih baik lagi.

“Semoga Corporate University Summit yang dilakukan ini dapat menghasilkan strategi-strategi baru dalam memperoleh SDM berkualitas, khususnya di Institut BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Agus. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Jumat pagi turun 15 poin menjadi Rp13.080 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Bank Woori Saudara Indonesia Tbk, Rully Nova, mengatakan sebagian pelaku pasar uang di dalam negeri cenderung mengambil posisi “menunggu dan melihat”.

“Pelaku pasar uang cenderung menahan diri untuk mengakumulasi aset berdenominasi rupiah sehingga fluktuasinya cenderung mengarah negatif,” katanya.

Ia mengharapkan rencana aksi damai hari ini tidak menutupi sentimen positif dari produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2016 yang diproyeksikan tumbuh.

“PDB kuartal III 2016 diproyeksikan masih tumbuh, sentimen itu menjadi salah satu faktor yang dapat menjaga mata uang domestik,” katanya.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta menambahkan nilai tukar dolar AS yang melemah terhadap mayoritas mata uang dunia seharusnya bisa memberikan topangan bagi rupiah pada hari ini.

Ia menambahkan pelaku pasar uang juga sedang fokus pada indeks kepercayaan konsumen yang akan dirilis hari ini. Pengumuman cadangan devisa serta pertumbuhan PDB juga akan berpengaruh. (RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Harga barang-barang di Papua secara umum lebih mahal daripada di Jawa. Penyebabnya adalah mahalnya biaya logistik ke Papua. Tarif angkutan barang ke wilayah paling timur Indonesia tersebut tergolong tinggi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, melontarkan usulan agar biaya distribusi barang ke Papua bisa ditekan. Caranya dengan menugaskan BUMN pelayaran, yaitu PT Pelni (Persero), mengubah rute pelayaran dari Surabaya ke Sorong, Papua.

Saat ini, kapal angkut dari Surabaya berlayar langsung ke Sorong. Bambang mengusulkan agar Pelni memecah rute tersebut menjadi Surabaya-Makassar dan Makassar-Sorong. Kapal besar berangkat dari Surabaya ke Makassar, lalu muatan dipindah ke kapal kecil dari Makassar ke Sorong.

Dengan begitu, biaya logistik bisa lebih murah. Sebab, kapal besar yang berlayar dari Sorong tak bisa beroperasi efisien, mereka tak mendapat muatan yang banyak saat berlayar kembali dari Sorong. Kalau menggunakan kapal kecil, tentu kapasitas kapal lebih pas, tarif muatan barang bisa lebih murah.

“Pelni dapat PSO (Public Service Obiligation) untuk pelayaran perintis dalam rangka menurunkan biaya produksi kayak pupuk, kami usulkan mengubah rute pelayaran Srabaya-Sorong biar bisa dibawa ke Papua untuk menurunkan biaya produk itu. Melihat skala kapal, akan lebih baik dipecah ke Surabaya-Makassar kapal besar, dan Makassar-Sorong menggunakan kapal kecil, memang sayangnya belum banyak produk yang dibawa balik dari Papua ke Jawa,” papar Bambang, dalam Acara Forum BUMN 2016, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Menurut perhitungan Bambang, perubahan rute pelayaran kapal ke Sorong ini bisa menghemat biaya logistik hingga Rp 2 juta/teus. “Penghematannya Rp 2 juta/teus,” ucapnya.

Tapi bukan hanya biaya angkutan kapal ke Papua saja yang mahal, ongkos distribusi dari pelabuhan ke pedalaman Papua juga sangat mahal. Maka pemerintah juga perlu mengintervensinya, dengan menugaskan BUMN mengangkut barang via jalur darat ke pedalaman Papua.

“Ada tantangan memang, penyebab terbesarnya ternyata angkutan di daratnya. Perlu juga nanti peran BUMN dalam angkutan di darat atau udara Papua sehingga harga komoditas lebih terjangkau. Angkutan daratnya misalnya dari Sorong ke Nabire sehingga harga di Papua bisa lebih masuk akal, nggak kayak hari ini,” tutupnya. (HAR)

JAYAPURA,khatulistiwaonline.com
Bertempat di Lapangan Hamadi Kota Jayapura, Sabtu (22/10), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggelar bazar Inklusi Keuangan untuk Rakyat, sebagai upaya untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh Nusantara.

Bazar ini dihadiri oleh Deputi Komisioner Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Anggar B. Nuraini, Direktur Konsumer BANK BRI Sis Apik Wijayanto, Sekretaris Daerah Privinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, , bazar tersebut diramaikan oleh booth dari BANK BRI beserta anak perusahaan BRI, antara lain Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, BRI Life dan BRINS.

Acara ini digelar sebagai dukungan terhadap program yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan bulan Oktober 2016 sebagai bulan Inklusi Keuangan Untuk Semua dengan tujuan mencapai target Indeks Inklusi Keuangan Nasional sebesar 75% pada akhir tahun 2019.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mengedukasi dan memperkenalkan layanan keuangan BANK BRI dan Anak Perusahaan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Papua, sejalan dengan kegiatan serupa yang telah diselenggarakan di Wonosari (15/10) dan akan dilanjutkan di kota Palembang (29/10),”tutur Corporate Secretary Bank BRI Hari Siaga Amijarso.

Menurut Hari Siaga, diperlukan strategi yang berbeda di masing-masing daerah untuk meningkatkan animo dan antusisasme masyarakat dalam kaitan pengenalan produk dan jasa keuangan.

“Kami mengemas acara bazar Inklusi Keuangan Untuk Rakyat di Jayapura dengan konsep fun edu-tainment, kegiatan edukasi disertai hiburan, games dan lomba-lomba supaya masyarakat yang hadir tertarik mempelajari produk-produk keuangan yang dipersembahkan oleh BANK BRI dan anak perusahaan,” urai Hari Siaga.

Dengan semakin mudahnya akses terhadap produk dan jasa keuangan, diharapkan masyarakat semakin bijak dan cermat dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai bentuk dukungan nyata inklusi keuangan di Papua, BANK BRI juga menyediakan akses layanan keuangan melalui 205 unit kerja, 380 mesin ATM, 26 CDM, dan 4.456 EDC yang tersebar di seluruh wilayah Papua.

Selain memperluas jaringan konvensional, BANK BRI juga fokus terhadap pengembangan jaringan non-konvensional, di antaranya melalui agen LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang dinamakan Agen BRILink. Hingga saat ini, terdapat 2.272 Agen BRILink yang tersebar di seluruh pelosok Papua. Agen BRILink mampu menyediakan berbagai layanan perbankan.

“BRILink akan menjadi salah satu fokus bisnis BANK BRI ke depan, karena agen BRILink memungkinkan Bank BRI untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat. Selain itu, multiplier effect dari BRILink adalah mampu menggerakkan perekonomian daerah setempat,” tambah Hari Siaga.

Selain itu, BANK BRI telah meresmikan Teras BRI Digital di Pasar Youtefa Kota Jayapura pada pertengahan Agustus 2016 untuk memajukan UMKM di Papua dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Teras ini merupakan transformasi dari Teras BRI konvensional, dengan mengedepankan pelayanan digital kepada nasabah serta memperkuat komunitas pasar tradisional maupun marketplace. Teras BRI Digital dilengkapi dengan aplikasi e-Pasar BRI. e-Pasar BRI adalah marketplace/pasar online yang memberikan fasilitas dan layanan berupa update informasi mengenai harga dan stok komoditas di pasar baik tingkat lokal, regional dan nasional yang diperuntukkan bagi pedagang pasar maupun pembeli yang menjadi nasabah Bank BRI.

“Dengan inovasi produk dan layanan terus menerus yang dilakukan, BANK BRI berusaha menjangkau yang tidak terjangkau serta melayani yang tidak terlayani, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hari Siaga.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III – 2016 (Juli-September) lebih rendah dari realisasi pada kuartal II-2016 yang sebesar 5,18%. Meskipun dalam beberapa sisi, ada kecenderungan tren yang positif.

“Pada kuartal II-2016 memang ekonomi kita tumbuh cukup tinggi, tapi kemungkinan kuartal III akan lebih rendah,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Secara umum, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi sekarang memang masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Kuartal sebelumnya, ekonomi bisa tumbuh tinggi karena ada momen lebaran.

“Kondisi global memang memberikan risiko pelemahan di beberapa sektor, tapi ada yg perlu didukung agar bisa meminimalkan dampak pelemahan global,” ujarnya.

Sektor yang terkena dampak paling signifikan adalah pertambangan dan perkebunan. Sementara bila dibagi antar wilayah, maka ekonomi yang masih lemah adalah Kalimantan dan Papua.

“Maka itu kita perlu lebih dalam mengidentifikasi sektor usaha. Kita melakukan dan menjamin proses intermediasi berjalan baik,” tegas Sri Mulyani.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS agar bisa melahirkan kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut.

“Koordinasi kebijakan sangat penting untuk saling komunikasi bertukar informasi dan bagaimana mengelola pereekonomi agar langkah OJK, Kemenkeu BI LPS itu bisa konsisten saling memperkuat dan saling memberikan singal kepada pelaku ekonomi bahwa kita semua sungguh untuk membuat perekonomian terjaga,” tandasnya.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Proyek Grass Root Refinery (GRR) Bontang berkapasitas produksi 300.000 barel per hari (bph) ditargetkan selesai di 2023. Sebenarnya, GRR Bontang bisa diselesaikan lebih cepat lagi.

Caranya dengan mengubah skema pembangunannya dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias Public Private Partnership (PPP), menjadi penugasan untuk PT Pertamina (Persero).

Dengan skema penugasan, Pertamina bisa bergerak cepat memilih partner untuk pembangunan kilang, seperti saat memilih Rosneft untuk proyek GRR Tuban.

Berkaca dari GRR Tuban, Pertamina dapat memilih partner dalam waktu hanya 3 bulan. Lalu Joint Venture (JV) untuk proyek GRR Tuban terbentuk 6 bulan kemudian. Kini Kementerian ESDM mempertimbangkan untuk menjadikan proyek ini sebagai penugasan pada Pertamina saja.

“Dari sisi timeline yang ada saat ini, skema penugasan lebih cepat,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, usai diskusi di Gedung Migas, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Bila menggunakan skema KPBU, pertama-tama perlu dibuat regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) untuk menunjuk Pertamina menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) GRR Bontang.

Lalu pemerintah melakukan tender untuk memilih konsultan pendamping, yang kemudian juga ditetapkan melalui Kepmen. Konsultan pendamping inilah yang melakukan tender untuk memilih partner Pertamina di proyek GRR Tuban.

Proses pemilihan partner lebih panjang dibanding skema penugasan. Saat ini konsultan pendamping belum ditunjuk pemerintah, tendernya pun belum. Maka Pertamina belum bisa bergerak.

Setelah partner terpilih, langkah selanjutnya adalah membentuk JV. Lalu mulai dibuat design kilang dan proyek bisa dikerjakan dalam waktu kira-kira 4 tahun. Kalau Pertamina diberi penugasan membangun GRR Bontang sebelum pertengahan 2017, proyek bisa selesai 2022.

Tetapi sampai saat ini, pemerintah masih mempertahankan skema KPBU untuk GRR Bontang. Masih belum diputuskan apakah skema tersebut akan diubah atau tidak.

“Saat ini masih KPBU. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Kan KPBU sudah berjalan cukup jauh juga, tetap harus jadi pertimbangan. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan,” tutup Wirat.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Indonesia, Arif Budimanta, mengatakan lembaganya memfokuskan pengembangan industri di empat sektor untuk menggenjot investasi. Menurut politikus dari PDI Perjuangan itu, sektor pertama yang penting untuk ditingkatkan guna menumbuhkan investasi adalah sektor agrikultur.

“Yang kedua, maritim. Bukan hanya perikanan dan kelautan, tapi juga logistik. Selama ini, belum ada industri logistik dalam negeri yang berkembang pesat. Apa yang dikembangkan pemerintah, tol laut, merupakan bagian dari upaya menurunkan aspek negatif dari neraca jasa,” kata Arif dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Selain sektor agrikultur dan sektor maritim, menurut Arif, sektor lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor ekonomi kreatif. Dia menilai, Indonesia dianugerahi oleh keanekaragaman budaya yang begitu besar. “Sektor keempat, pariwisata. Bukan hanya destinasi, tapi industri. Ini membutuhkan logistik, makanan, dan perbankan.”

Arif mengaku optimistis, apabila empat sektor itu lebih diperhatikan pemerintah, investasi akan berdatangan, termasuk dari dana repatriasi hasil program tax amnesty. “Tapi penyelesaiannya harus secara holistik dan sistemik. Untuk mendatangkan investasi, butuh perizinan yang pasti serta infrastruktur yang solid,” tutur Arif.

Saat ini, menurut Arif, transformasi struktural sedang berlangsung. Momentum transformasi ini, kata dia, harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik. “Investasi harus dikembalikan kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) menjadi double digit. Kami harap, PDB bisa tumbuh 10 persen per tahun,” kata dia. (RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di angka tujuh persen. Namun, hingga dua tahun masa kepemimpinannya, realisasi pertumbuhan ekonomi justru berada jauh dari target tersebut.
Lantas, bagaimana cara pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tujuh persen?
“Pertumbuhan investasi minimal 10 persen. Ekspor meningkat tiga persen. Impor dua persen, ditambah belanja dan konsumsi, kita bisa tujuh persen,” kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 22 Oktober 2016.
Dia menjelaskan, investasi memang menjadi indikator yang paling diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebab, sumbangan beberapa indikator dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi hingga saat ini belum optimal.
Misalnya, dari sisi ekspor impor yang tercatat masih tumbuh negatif. Selain itu, dari sisi konsumsi rumah tangga yang masih belum bisa dibilang menggembirakan, ditambah dengan kontribusi dari konsumsi pemerintah yang masih relatif rendah.
“Kita tidak bisa mengandalkan konsumsi, karena maksimal lima persen. Dari neraca perdagangan, kita ada kebijakan trade balance. Jadi, surplus terlalu besar dianggap tidak begitu baik,” katanya.
Menurut Arif, meski sudah ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menjaga iklim investasi demi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun hal tersebut masih harus ditingkatkan ke depannya.
“Government expenditure (pengeluaran pemerintah) sangat terbatas. Sumbangannya terhadap PDB (produk domestik bruto) kurang dari 10 persen. Harus ada pertumbuhan investasi agar bisa tujuh persen,” tutur dia. (RED)