JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta tambahan anggaran untuk tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR.

Dalam pagu indikatif yang disusun pemerintah, di tahun 2023 sendiri Bappenas mendapatkan anggaran senilai Rp 1,49 miliar. Dengan usulan tambahan ke Banggar, anggaran Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 1,89 miliar.

“Kami butuh tambahan sekitar Rp 400 miliar untuk program perencanaan pembangunan nasional,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Senin (13/6/2022).

Dalam paparannya ada 4 program utama perencanaan nasional yang dilakukan di tahun 2023. Mulai dari peta jalan transformasi ekonomi, persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045, hingga RPJMN 2025-2029.

Bappenas juga akan melakukan penyusunan rencana ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

“Kebutuhan usulan tambahan anggaran yaitu dari Rp 1,49 triliun menjadi Rp 1,89 triliun,” papar Suharso.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah mengatakan terkait untuk perlindungan masyarakat realisasinya sudah 49,27 triliun. Setidaknya, ada 8 bansos yang akan cair bulan Juni ini. Lalu, apa saja 8 bansos yang akan cair di bulan Juni 2022?

Berikut adalah daftar 8 bansos akan cair di bulan Juni 2022:
BSU atau BLT Gaji
Pencairan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta kembali dilakukan oleh pemerintah di 2022 ini. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Rencananya, BLT gaji Rp 1 juta ini akan dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi hingga kriteria penerimanya.

“Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel,” kata Chairul.

BLT Minyak Goreng
Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp 300.000. Bantuan ini untuk membantu masyarakat meringankan beban di tengah tingginya harga minyak goreng.

Kementerian Sosial mengatakan penyaluran BLT minyak goreng dilakukan bulan April 2022. Penyaluran untuk BLT minyak goreng disebut dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Indeks bantuan Rp 100.000/bulan selama tiga bulan April Mei, Juni yang disalurkan sekaligus Rp 300.000,” tulis Instagram @kemensosri.

Untuk target penerimanya dibagi menjadi dua rumpun. Pertama rumpun yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH. Rumpun ini tanggung jawab Kementerian Sosial, di mana alokasi anggaran senilai Rp 6,2 triliun untuk menyasar 20,65 juta orang.

BLT UMKM
BLT UMKM sebesar Rp 600 ribu akan terus berlanjut pada 2022. Pencairan BLT UMKM, direncanakan akan disalurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria mengatakan bahwa proses pencairan BLT UMKM baru akan dilakukan usai Lebaran. Pencairan belum bisa dilakukan, karena masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.

“(Pencairan BLT UMKM) masih konsolidasi anggaran di Kementerian Keuangan, baru proses habis Lebaran,” kata Eddy kepada detikcom, beberapa waktu lalu.

Bansos PKH
Ibu hamil menjadi salah satu sasaran penerima BLT melalui program keluarga harapan (PKH). Dilansir dari laman resmi kemensos.go.id, untuk bunda yang sedang mengandung dapat menerima bansos PKH Ibu Hamil sebesar Rp 3 juta. Bansos ini disalurkan melalui bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN). Kementerian Sosial mengumumkan penyaluran bansos PKH dilakukan bulan April hingga Juni 2022, berbarengan dengan BLT minyak goreng dan sembako.

Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW)
Pemerintah juga meluncurkan bantuan tunai pangan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW). Dilansir dari laman resmi covid19.go.id, bantuan ini menyasar ke 2,5 juta PKLW, utamanya usaha makanan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 300 ribu, untuk tiap penerima manfaat dan akan disalurkan sekaligus sejak bulan April 2022 oleh TNI/Polri.

Bantuan Modal Usaha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 1,2 juta kepada para pedagang. Jokowi menjelaskan di tengah penyebaran virus COVID-19 mulai melandai, pedagang memerlukan tambahan modal untuk kembali menggerakkan usahanya.

Kartu Prakerja
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 31 resmi dibuka pada Minggu (29/5/2022) lalu. Informasi pembukaan program Kartu Prakerja Gelombang 31 diumumkan di akun Instagram resmi @prakerja.go.id. Program kartu Prakerja di tahun 2022 anggarannya mencapai Rp 11 triliun. Sebelumnya disebutkan, anggaran itu merupakan 4,3% dari dana bantuan sosial dalam APBN 2022 yang totalnya mencapai Rp 252,3 triliun.

Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dari pemerintah yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

BLT Dana Desa
Pada 2022 ini, BLT Dana Desa tetap akan bergulir. Sesuai PMK 190 tahun 2021 sebagai turunan Perpres 109 Tahun 2021, BLT Dana Desa dipatok minimal 40% dari anggaran Dana Desa. Besarannya Rp 300 ribu/bulan selama 12 bulan.

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa 2022 diperluas. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga termasuk petani yang kena imbas pandemi atau karyawan korban PHK juga bisa merasakan program jaring pengaman sosial ini.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pihaknya meminta Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja untuk menyetujui usulan tersebut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2023 yang diusulkan senilai Rp 36,210 triliun.

“Mohon berkenan pimpinan dan anggota dewan untuk menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023 ini,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR R.

Suahasil mengatakan sumber dana pagu indikatif Kemenkeu 2023 terdiri atas rupiah murni Rp 36,21 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 13,35 miliar, hibah Rp 5,28 miliar, dan BLU Rp 8,9 triliun.

Apabila dirinci menurut fungsi, pagu indikatif tersebut diarahkan untuk fungsi pelayanan umum senilai Rp 41,72 triliun, fungsi ekonomi Rp 231,18 miliar, dan fungsi pendidikan Rp 3,17 miliar.

“5 program ini yang istilahnya dikerubuti oleh seluruh eselon I, jadi tidak 1 eselon I, 1 program, tapi 5 program dikerjakan bersama oleh keseluruhan eselon I dan 5 program ini 35 isu strategis, 10 sasaran program yang terdiri dari 12 output program dan 815 output kegiatan yang bisa diukur serta total pagu indikatifnya untuk 2023 adalah Rp 45.129.284.275.000,” bebernya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUIMN sebesar Rp 232,00 miliar tahun 2023. Hal itu merupakan kesimpulan pertama dari rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Kesimpulan rapat ini dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima.

Kesimpulan kedua, Komisi VI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 79,7 miliar. Tambahan anggaran ini digunakan untuk kapasitas executive talent management sebesar Rp 1,4 miliar, renovasi gedung dan kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp 25 miliar, pembangunan PLTS sebesar Rp 6 miliar.

Selain itu, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk penguatan sistem informasi sebesar Rp 38,3 miliar, implementasi big data infrastructure sebesar Rp 3 miliar, serta biaya dan lain-lain sebesar Rp 6 miliar.

Ketiga, Komisi VI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan penyertaan modal negara (PMN) tunai 2023. Adapun usulan PLN tunai tahun depan sebesar Rp 69,82 triliun.

Keempat, Komisi VI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami usulan PMN non tunai 2023. Jumlah nilai PMN non tunai yang diusulkan tahun depan sebesar Rp 3,44 triliun.

Kelima, Komisi VI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action sejumlah BUMN. Aksi korporasi ini di antaranya terkait rencana rights issue beberapa BUMN.

Terakhir, Komisi VI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggaran itu naik Rp 2,2 triliun sehingga menjadi Rp 69 triliun. Pagu anggaran indikatif Kemenag tahun 2023 itu tertuang dalam surat bersama Menkeu Nomor S-353/MK/02/2022 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tertanggal 18 April 20022 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga tahun 2023. Yaqut menyebut rincian pagu anggaran Kemenag tahun 2023 adalah Rp 69.010.639.547.000.

Yaqut menyebut pagu anggaran indikatif itu meningkat dari 2022. Peningkatan itu sebesar 3,82 persen.

“Besar pagu indikatif ini mengalami peningkatan Rp 2.234.987.330.000 atau sekitar 3,82 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2022 Kementerian Agama, yang sebesar Rp 66.453.208.486.000,” kata Yaqut saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Yaqut menjelaskan alasan terjadinya kenaikan anggaran Kemenag tahun 2023. Beberapa di antaranya lantaran adanya peningkatan nilai anggaran belanja pegawai operasional dan belanja operasional.

“Peningkatan yang cukup signifikan terjadi karena adanya peningkatan nilai anggaran pada belanja pegawai operasional yang ditujukan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN Kemenag yang pada 2021 mengalami pagu minus dan belanja operasional untuk pemenuhan beberapa kegiatan prioritas nasional, antara lain penyelenggaraan ibadah haji menjelang situasi normal, peningkatan target anggaran non-rupiah murni, serta peningkatan biaya berkarakteristik operasional pendidikan,” ujarnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 
Tambahan anggaran disebut berasal dari dana efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.
“Kami dengan Pak Menteri Agama tadi sudah menyepakati terhadap komponen itu sebesar Rp 1,5 triliun lebih sedikit. Sudah sepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Yandri menegaskan hal ini tidak akan memberatkan jemaah haji. Yandri menyebut tak ada tambahan setoran yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji.

“Tidak ada penambahan setoran dari jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Jadi kepada seluruh calon jemaah haji, tidak perlu galau atau risau, kami sudah putuskan penambahan biaya pelaksanaan ibadah haji itu dibebankan ke nilai manfaat yang ada di BPKH dan nilai efisiensi pelaksanaan haji-haji sebelumnya,” ujar Yandri.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 
“Jumlah keseluruhan jamaah haji adalah 99.489. Yang sudah melunasi 95.807, yang belum melunasi 3.682 sehingga secara keseluruhan jumlah jemaah yang sudah melunasi berkisar 96,30 persen,” kata Yaqut saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (30/5/2022).

Yaqut mengatakan jemaah haji terdiri atas jemaah haji reguler sebanyak 92.825 dan calon jemaah haji khusus sebanyak 6.664.

Jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya pelaksanaan haji sebanyak 89.715 jemaah. Sementara itu, jemaah haji khusus yang sudah melunasi biaya pelaksanaan haji sebanyak 6.092 calon jemaah.

“Kami perlu laporkan bahwa jemaah haji reguler yang berhak melunasi sejumlah 92.825 jemaah dan yang sudah melunasi 89.715 jemaah, sehingga yang belum melunasi sebanyak 3.110 jemaah atau yang sudah lunas sekitar 96,65 persen,” ujar Yaqut.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM – 
Hal ini diungkapkan Luhut dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, 21 Mei 2022. Awalnya dia menyinggung banyak sekali pengamat yang bicara tanpa data dan mengkritisi pemerintah.

Salah satu kritik yang paling banyak disampaikan adalah soal utang pemerintah yang makin menggunung dan mencapai ribuan triliun.

“Jadi saya minta saudara-saudara tolong lihat ini karena ini penting supaya kita jangan salah terbawa mengenai utang lah yang ribuan triliun. Banyak pengamat-pengamat itu asal ngomong aja, ngomong nggak dia lihat sumber datanya bener nggak,” ungkap Luhut dikutip Selasa (24/5/2022).

Luhut menegaskan Indonesia adalah salah satu negara dengan utang yang terkecil di dunia. Utang sebesar Rp 7.000 triliun masih kecil bila dibandingkan jumlah PDB.

“Ya utangnya memang Rp 7.000 triliun tapi itu masih kecil, 41% dari PDB kita. Jadi ndak ada masalah. Dan kita salah satu utang yang terkecil di dunia ini,” kata Luhut.(DAB)