JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“SPHP kita akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu,” kata Amran di Kementerian Pertanian, Rabu (28/5/2025).
Sementara pada tempat dengan harga yang relatif murah, beras SPHP tidak akan digelontorkan. Karena efeknya akan membuat harga beras dan gabah di daerah tersebut semakin murah
“Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.
Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.
Selain SPHP, pemerintah juga akan melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg). Rencananya program itu akan dilanjut selama Juni-Juli 2025. Sebagaimana diketahui, bantuan ini disetop sejak awal tahun.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bansos beras 10 kg akan diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lebih lanjut, program ini akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diutamakan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi. Karena tujuan dari SPHP untuk mengintervensi harga yang mahal dan stok menipis.
“Bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM. Penerapan program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Rencana pemberian stimulus ini telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, serta Pimpinan/Perwakilan kementerian dan lembaga.
“Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Susiwijono. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, ruas-ruas tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, ia belum dapat merincikan ruas tol apa saja karena masih dalam tahap pengusulan.
“Sebenarnya sudah disiapkan. Jadi diskon itu 20% ini diberikan di 9 ruas. 9 ruas ini karena memang harus bisa dirasakan semua masyarakat, baik di wilayah Jawa, ada Sumatera,” kata Rivan di Kementerian PU, Jakarta Selatan.
Rivan menjelaskan, pihaknya masih mengusulkan sembilan ruas tol ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.
Menurutnya, jumlah ruas tol yang bakal menerapkan diskon lebih banyak ketimbang saat Lebaran kemarin. Diskon ini juga akan diterapkan di hari-hari tertentu, menyesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah.
Namun, Rivan belum dapat membocorkan detail dari tanggal penerapannya. Meski begitu, ia memastikan diskon tarif tol akan diberikan untuk mendukung Libur Idul Adha dan liburan sekolah.
“Lebih banyak daripada Lebaran. Nanti akan dilaksanakan di beberapa ruas ini dengan di tanggal-tanggal tertentu. Jadi tidak dibuka secara penuh gitu. Terutama di tanggal-tanggal di mana pas saat liburan-liburan yang panjang. Segera kami sampaikan,” ujarnya.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk membocorkan akan ada 9 ruas tol yang akan menerapkan diskon 20% selama periode libur sekolah Juni sampai Juli 2025. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pemberlakuan diskon tarif saat periode Libur Lebaran kemarin.
Rivan mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan resmi usai proses pengusulan dan diskusi dengan pemerintah. Pemerintah juga masih menunggu hasil usulan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, diskon tersebut akan diberlakukan di tanggal-tanggal tertentu, dalam rentang bulan Juni. s.d Juli. Salah satunya, diskon akan diberlakukan pada Libur Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni 2025.
“Itu ada 10 hari, kita kasih 20%. Saya nggak hafal detailnya, nanti coba ditanyakan Kepala BPJT. Satu di Idul Adha,” kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, masih di hari yang sama.
Namun ia tak merincikan tanggal berapa saja penerapannya. Selain Idul Adha, Dody menyebut, juga akan diterapkan diskon tarif tol saat awal libur sekolah dan di akhir libur sekolah. Adapun berdasarkan kalender pendidikan sendiri, libur kenaikan kelas dimulai pada 28 Juni s.d 13 Juli 2025.
“(Diskon) ada lagi di awal libur sekolah, dan terakhir saat mau kembali ke sekolah. Jadi total 10 hari, Juni sampai dengan Juli,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, disiapkan anggaran hingga Rp 49,3 triliun untuk gaji ke-13. Pencairan gaji ke-13 diyakini dapat menggenjot perekonomian apalagi di waktu yang sama pemerintah juga memberikan sederet kebijakan insentif bagi masyarakat.
“Seperti diketahui gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran Rp 49,3 triliun termasuk untuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji ke-13, maka paket stimulus dan akselerasi program pemerintah maka diharapkan momentum pertumbuhan bisa terus dijaga,” papar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Total ada lima insentif yang diberikan pemerintah dalam paket kebijakan ini, mulai dari diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, bantuan subsidi upah, hingga tambahan bansos.
Sri Mulyani juga memaparkan total keseluruhan anggaran yang dihabiskan dari 5 program itu mencapai Rp 24,4 triliun. Dari kocek negara dikucurkan sebesar Rp 23,59 triliun dan Rp 850 miliar lagi dari kocek swasta.
“Total keseluruhan paket Rp 24,4 triliun, Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,8 triliun dari dunia usaha,” ungkap Sri Mulyani.
Rinciannya, diskon transportasi untuk kereta api, tiket pesawat, dan kapal laut Rp 940 miliar dari APBN. Kemudian, diskon tarif tol senilai Rp 650 miliar dari kocek swasta. Lalu, tambahan bansos senilai Rp 11,93 triliun dari APBN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 10,72 triliun dari APBN, dan perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non APBN. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji ke-13 tahun ini mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2025 bedasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo,” ujar Sri Mulyani melalui Instagram resmi @smindrawati, Senin (2/6/2025).
Gaji ke-13 yang telah cair untuk ASN pemerintah pusat hingga TNI-Polri Rp 10,54 triliun itu telah masuk ke rekening 1.794.788 pegawai. Rinciannya, sebanyak Rp 5,50 triliun untuk 715.033 pegawai PNS/Pejabat Negara.
Kemudian Rp 38 miliar untuk 99.352 PPPK, Rp 1,86 triliun untuk 472.739 personil/pegawai Anggota Porli, Rp 2,68 triliun untuk 492.904 pegawai prajurit TNI, serta Rp 11 miliar untuk 14.760 pegawai PPNPN.
Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan, telah cair Rp 10,54 triliun. Rinciannya, Rp 10,11 triliun untuk 3.054.796 pensiunan melalui PT Taspen, dan Rp 43 miliar untuk 122.022 pensiunan melalui PT Asabri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ASN (PNS & PPPK) pusat dan daerah, TNI dan Polri, serta pensiunan mendapatkan gaji ke-13. Realisasi hingga hari ini pukul 16.00 WIB, gaji ke-13 telah cair Rp 21,18 triliun.
Jumlah itu merupakan gabungan pencairan gaji ke-13 untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI Polri, Pensiunan, dan ASN Daerah. Adapun anggaran total gaji ke-13 ASN hingga pensiunan yang disiapkan pemerintah sebanyak Rp 49,3 triliun.
Kemudian pencairan gaji ke-13 untuk ASN Daerah realisasinya sebanyak Rp 10 miliar untuk 20.889 pegawai.
“Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,”. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman total beras yang disiapkan untuk bansos 10 kg beras mencapai 180 ribu ton per bulan atau mencapai 360 ribu ton untuk Juni dan Juli 2025.
“Kita akan mengeluarkan bantuan sosial yaitu jumlahnya 180 ribu ton per bulan. Dua bulan 360 ribu ton. Kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” terang Amran dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pemerintah akan membagi bansos berupa beras 10 kg per bulan pada masyarakat di daerah yang tidak menghasilkan beras seperti Papua, Maluku, dan seterusnya.
Kemudian bansos beras juga diberikan pada daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras. Selanjutnya, kabupaten dengan harga beras yang melebihi harga pembelian pemerintah juga akan dikucurkan bansos beras 10 kg.
Tambahan bantuan sosial akan diberikan pemerintah kepada kelompok rentan dan miskin. Penambahan bansos akan diberikan kepada 18,3 juta penerima berbentuk tambahan kartu sembako Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan dan juga bansos beras 10 kg per keluarga.
“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik juga di tingkat konsumen tetap baik. Sekali lagi alhamdulillah sektor pertanian komponen nilai tukar petani cukup baik,” beber Amran.
Amran menambahkan jumlah beras untuk tambahan bansos jumlahnya tak terlalu banyak jika dibandingkan stok pemerintah yang sudah menyentuh angka 4 juta ton lebih. Di sisi lain pemerintah juga bisa menyerap beras hingga 500 ribu ton bulan ini.
“Stok kita cukup aman karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton dan kemungkinan tahun ini serapannya bisa 400-500 ribu ton,” kata Amran. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan ini sudah diteken Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 lalu dan sah diundangkan pada 20 Mei 2025
Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan tujuan diberikannya uang saku tersebut untuk mendukung program penyelenggaraan pendidikan dalam membantu tenaga mahasiswa untuk paling tidak untuk biaya transportasi atau makan.
“Selama ini belum ada ya standar biayanya, kita coba bikin dengan mengacu kepada standar biaya yang juga dilakukan oleh pihak swasta. Jadi kita coba buat, sehingga teman-teman mahasiswa yang nantinya mengikuti kegiatan magang di Kementerian/Lembaga itu akan mendapatkan uang saku,” kata Lisbon dalam acada Media Briefing Kebijakan SBM TA 2026 di Kantor Kementerian Keuangan.
Meski begitu, Lisbon mengatakan pemberian uang saku ini bersifat situasional. Artinya harus melihat kembali ketersediaan anggaran yang ada dengan mempertimbangkan belanja belanja pegawai, belanja operasional kantor, hingga belanja yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi kalau di luar itu masih memadai harusnya Kementerian/Lembaga sudah memperhitungkan atau mengalokasikan ini kepada mahasiswa agar bisa diberikan uang makannya atau paling tidak membantu transportasinya,” katanya.
Lisbon menambahkan, Kementerian Keuangan akan berupaya agar paling tidak di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, khususnya di DJA, dapat mulai disiapkan alokasi anggarannya. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong Kementerian/Lembaga lain melakukan hal serupa.
“Cuma kita belum bisa memastikan ini akan dialokasikan karena tergantung alokasi anggaran di tahun 2026. Kalau di Kementerian Keuangan ya kita akan upayakan minimal di DJA kita akan siapkan anggarannya,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gagalnya penyelundupan bayi lobster itu terjadi pada Sabtu (31/5) saat petugas Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten mendapat informasi bahwa ada mini bus membawa bayi lobster akan menyeberang ke Sumatera via Pelabuhan Merak.
“Penggagalan penyelundupan ini bermula dari adanya informasi mengenai kendaraan mencurigakan yang memuat BBL (benih bening lobster) dari arah Jakarta menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Setelah informasi tersebut dikonfirmasi, tim gabungan segera melakukan penyekatan di terminal eksekutif Pelabuhan Merak. Tak berselang lama, mobil yang dicurigai bermuatan BBL tersebut muncul dan langsung disergap oleh tim gabungan,” kata Komandan Lantamal III Jakarta Laksamana Pertama TNI Uki Prasetia, Minggu (1/6/2025).
Sesampainya di Pelabuhan Merak, mobil yang dicurigai membawa bayi lobster itu diperiksa oleh petugas gabungan TNI AL. Alhasil, petugas menemukan 40 box berisi bayi lobster.
“Tim gabungan mendapatkan fakta bahwa mobil berjenis minibus tersebut dikendarai oleh dua orang pelaku, yaitu DIS (35) dan istrinya, MS (26). Dari kendaraan yang digunakan, ditemukan 40 box styrofoam berisi total 199.800 ekor BBL jenis pasir,” ujarnya.
Aparat kemudian mengamankan kedua orang tersebut ke Mako Lanal Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih menyelidiki dari dan akan dikirim ke mana bayi lobster senilai puluhan miliar tersebut.
“Estimasi nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 29,97 miliar, dan para pelaku beserta barang bukti diamankan di Mako Lanal Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut,” katanya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025,” tulis pasal 15 dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PT Taspen (Persero) telah mengumumkan penyaluran gaji ke-13 untuk para pensiunan dan penerima pensiun PNS akan dimulai pada 2 Juni 2025. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Penerima Pensiun dan Tunjangan.
Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan proses pembayaran akan dilakukan tanpa perlu pengajuan atau autentikasi ulang, sehingga peserta tidak perlu melakukan verifikasi data atau tindakan administratif tambahan.
Dalam hal ini ia juga memastikan pencairan gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain. Termasuk di antaranya potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pajak penghasilan tersebut ditanggung Pemerintah.
“Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra dalam keterangan tertulis.
Besaran Gaji Ke-13
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, komponen gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari APBN, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.
Sedangkan untuk yang bersumber dari APBD, gaji ketiga belas terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tidak termasuk tukin, tapi dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai kapasitas fiskal daerah, paling banyak sebesar penghasilan satu bulan.
Pemerintah telah mengatur besaran gaji pokok PNS dalam PP Nomor 5 tahun 2024. Nominal gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut rinciannya:
a. Golongan I, besaran gajinya berkisar antara Rp 1.685.700 hingga Rp 2.901.400.
b. Golongan II, besaran gajinya sekitar Rp 2.184.00 hingga Rp 4.125.600
c. Golongan III, gaji pokoknya sekitar Rp 2.785.700 hingga Rp 5.180.700
d. Golongan IV, gaji pokoknya berada di kisaran Rp 3.287.800 hingga Rp 6.373.200.
Teruntuk pensiunan, besaran gaji pensiunan dan penerima pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Besaran pensiun pokok PNS disesuaikan dengan golongan jabatan terakhir, sebagai berikut:
a. PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900
b. PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000
c. PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800
d. PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900
Dengan begitu besaran gaji ke-13 pensiun dan penerima pensiun PNS berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk komponen gaji ke-13 pensiunan lainnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Terkait dengan itu, KCIC mengimbau masyarakat yang akan kembali ke Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025 untuk merencanakan perjalanan dengan memanfaatkan intermoda yang tersedia di seluruh stasiun Whoosh untuk memperlancar mobilitas dari dan menuju stasiun.
“Kami mengimbau penumpang yang akan kembali ke Jakarta pada Minggu dan Senin untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan matang, termasuk memilih KA (kereta api) Feeder dari Stasiun Bandung maupun Cimahi yang jadwalnya sudah terintegrasi ke stasiun Whoosh Padalarang. Hal ini penting untuk memastikan perjalanan berjalan tepat waktu, terutama di hari puncak arus balik,” ujar General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, dalam keterangannya.
Berikut daftar layanan intermoda dan aksesibilitas dari dan menuju stasiun Whoosh:
A. Intermoda dan Aksesibilitas Stasiun Halim
– LRT Jabodebek (Jatimulya – Dukuh Atas BNI)
* Transjakarta (Halim – Cawang 7W)
* Damri (Halim – Tokyo Riverside Apartment PIK 2)
* Damri (Halim – Bandara Soekarno-Hatta)
* T-Shuttle (Halim – Halim Perdanakusuma)
* Taksi online dan konvensional
* Jalan DI Panjaitan
* Tol Jakarta-Cikampek KM 1+842
B. Intermoda dan Aksesibilitas Stasiun Karawang
* Shuttle gratis (Karawang – The Grand Outlet)
* Taksi online dan konvensional
* Jalan Akses Trans Heksa Karawang
* Jalan Badami – Jalan Pasar Jati – Jalan Raya Pangkalan
* Tol Jakarta-Cikampek KM 47 (Karawang Barat)
C. Intermoda dan Aksesibilitas Stasiun Padalarang
* KA Feeder Kereta Cepat (Padalarang – Cimahi – Bandung)
* Commuter Line Garut (Purwakarta – Garut)
* Commuter Line Bandung Raya (Purwakarta – Cicalengka)
* Metro Jabar Trans (Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung)
* Shuttle gratis (Padalarang – Mason Pine Hotel)
* Shuttle gratis (Padalarang – Dusun Bambu)
* Taksi online dan konvensional
*Intermodatasiun atau Jalan Cihaliwung
* Tol Padaleunyi KM 121 (Padalarang Timur)
D. Intermoda dan Aksesibilitas Stasiun Tegalluar Summarecon
– Damri (Tegalluar Summarecon – Bandung)
* Damri (Tegalluar Summarecon – Jatinangor)
* Bus gratis (Tegalluar Summarecon – Summarecon Mall Bandung)
* Shuttle gratis (Tegalluar Summarecon – Jatinangor Golf)
* Taksi online dan konvensional
* Jembatan Cibiru Hilir (akses dari Gedebage)
* Tol Padaleunyi KM 149 (Gedebage)
Guna mendukung kelancaran arus balik, lebih dari 50 petugas tambahan juga disiagakan di berbagai titik layanan untuk membantu penumpang, termasuk memberikan panduan arah menuju transportasi lanjutan yang terintegrasi.
KCIC juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan kanal pembelian tiket secara online melalui aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, serta mitra resmi seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka. Pembelian melalui aplikasi Whoosh juga memberikan kemudahan fitur reschedule dan refund secara online.
“Kami mengimbau seluruh penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun dan memanfaatkan layanan intermoda yang tersedia. Perjalanan yang terencana akan memberikan pengalaman naik Whoosh yang lebih lancar dan menyenangkan, terutama di masa arus balik esok,” tutup Eva. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam riset ini, CELIOS mengungkap terjadi peningkatan tajam jumlah pekerja yang menerima gaji di bawah UMP per 2024 menjadi 84% dibandingkan 2021 sebesar 63%. Menurut data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia mendapatkan upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, pada 2021 ada 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.
“Alasan pekerja digaji di bawah UMP adalah lemahnya penegakan aturan soal upah minimum. Pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasrah, menerima kondisi yang berat, karena sempitnya lapangan kerja,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira.
Bhima menegaskan, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan para pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasif untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja.
“Jadi, para pekerja pun pasif melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja. Istilahnya, daripada menganggur, mending bekerja dengan upah rendah, dan ini tren yang seolah dinormalisasi. Ada juga kasus maraknya union busting, di mana pekerja dilarang berserikat sehingga aduan soal kepatuhan perusahaan melemah,” tambah Bhima.
Ia mengelaborasi lebih rinci, faktor lain tingginya angka pekerja bergaji di bawah UMP lantaran besarnya porsi pekerja di sektor informal, terutama setelah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri pengolahan.
“Begitu terjadi gelombang PHK beberapa tahun terakhir, yang pindah ke pekerjaan informal termasuk ojol (ojek online) dan kurir naik tajam. Ada juga yang menjadi pekerja di usaha milik keluarga skala UMKM. Jenis pekerjaan informal rentan secara upah dan jaring pengaman lainnya, seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Bhima.
Rupanya, banyaknya pekerja bergaji di bawah UMP juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Semakin banyak orang bekerja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kata Bhima.
“Antara gaji dengan biaya makan, sewa rumah, biaya sekolah anak tidak sesuai. Akhirnya terjerat utang seperti pinjol (pinjaman online). Bahkan, bisa juga berakhir dengan depresi hingga perceraian karena permasalahan ekonomi. Sebagian lainnya yang masih bertahan, suami-istri harus bekerja secara overworked. Suami dan istri sama-sama kerja banting tulang untuk tutup kebutuhan harian,” pungkas Bhima.
Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 1, upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (DAB)