JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sejalan dengan koreksi tersebut, IHSG juga mencatat tren jual bersih investor asing atau net foreign sell Rp 31,59 miliar pada penutupan perdagangan Jumat. Catatan ini memperpanjang tren jual bersih sepanjang tahun 2025 yang tembus lebih dari Rp 60 triliun.
“Sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 61,72 triliun,” ungkap Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kautsar Primadi Nurahmad, dikutip Minggu (14/9/2025).
Namun begitu, IHSG mencatat peningkatan rata-rata nilai transaksi 7,6% sepekan terakhir menjadi Rp 19,42 triliun dari Rp 18,05 triliun pada pekan sebelumnya. Selain itu, rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan ini mengalami perubahan sebesar 2,21% menjadi 2,04 juta kali dari 2,08 juta kali transaksi pada pekan lalu.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi pada perdagangan sepekan terakhir. IHSG melemah pada periode 8-12 September menyusul perubahan Kabinet Merah Putih pada, Senin (8/9/2025).
Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG sepekan mencatat terkoreksi sebesar 0,17% ke level 7.854,06 pada penutupan perdagangan Jumat (12/9) dari 7.867,34 di pekan sebelumnya.
Kemudian, kapitalisasi pasar BEI turun sebesar 0,57% menjadi Rp 14.130 triliun dari Rp 14.211 triliun pada sepekan sebelumnya.
Rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini juga menurun sebesar 9,87% menjadi 33,56 miliar lembar saham dari 37,24 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi meminta produsen menjual beras khusus dengan harga yang wajar. Evaluasi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Peredaran Beras Khusus di Kantor NFA, Jakarta.
“Concern pemerintah adalah harga beras khusus. Biaya produksi beras khusus tolong jangan terlalu tinggi. Ini perlu kita bicarakan dan sama-sama dibedah cost structure-nya, seperti beras reguler. Jadi nanti supaya harga wajar di produsen dan di ritel. Saya minta nanti beras khusus itu di ritel ELDP saja, everyday low price, karena kita bicara volume,” ujar Arief, dikutip Minggu (14/9/2025).
Arief menjelaskan beras khusus mencakup beras fortifikasi dan biofortifikasi. Ia meminta produsen menonjolkan keunggulan produk dibanding beras reguler, seperti kandungan zinc atau ferum yang lebih tinggi. Kepada ritel modern, ia menekankan pentingnya uji laboratorium sebelum produk beras khusus dipasarkan.
Ia juga mendorong produsen beras untuk memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Menurutnya, proses perizinan ini gratis dan cepat.
Selain itu, Arief meminta ritel modern menjaga ketersediaan beras premium dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Beras premiumnya tolong diisi kembali. Jangan sampai semuanya pindah ke beras khusus. Kita di sini untuk membantu masyarakat. Untuk beras SPHP, tolong buat estimasi kebutuhan. Saya targetkan 800 ribu ton sampai akhir tahun, ini harus delivered,” tegasnya.
Arief menambahkan, penyaluran beras SPHP ke ritel modern penting untuk melengkapi tata niaga, setelah sebelumnya distribusi difokuskan ke pasar tradisional dan kanal lain.
Per 12 September, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 356,6 ribu ton atau 23,78% dari target 1,5 juta ton tahun ini. Bulog melibatkan 5.231 mitra pengecer di pasar rakyat dan 457 mitra ritel modern.
Distribusi SPHP ini membantu menurunkan harga beras medium. Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 12 September, harga rata-rata beras medium di Zona 1 berada di Rp 13.467/kg, atau 0,24% di bawah HET dan turun 0,33% dibanding minggu sebelumnya. Di Zona 2, harganya Rp 14.090/kg, turun 0,37% dibanding minggu lalu. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya siap menjatuhkan sanksi yang besar kepada Rusia apabila negara-negara anggota NATO setuju dan melakukan hal yang sama, dan negara-negara anggota NATO setop membeli minyak dari Rusia,” ujar Trump lewat akun Truth Social miliknya, dikutip dari Instagram The White House @whitehouse, Senin (15/9/2025).
Menurut Trump komitmen NATO untuk menang masih di bawah 100%, ditambah lagi pembelian minyak Rusia oleh beberapa negara NATO semakin memperlemah upaya negosiasi dan posisi tawar terhadap Rusia.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak Uni Eropa dan negara G7 lainnya, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada mematok tarif tinggi terhadap China dan India karena ngotot beli minyak Rusia.
Mengutip Reuters, Minggu (14/9/2025), AS meminta sekutunya itu untuk ikut memberi sanksi terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia, contohnya China dan India.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyurati NATO (North Atlantic Treaty Organization) terkait Rusia. Trump mengajak negara-negara NATO menjatuhkan sanksi kepada Rusia sekaligus setop membeli minyak dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu.
Jika NATO melakukan hal itu, maka Trump akan langsung menjatuhkan sanksi yang besar kepada Rusia.
Sebab, menurut Pemerintah AS, pembelian minyak itu memungkinkan Rusia memiliki pendanaan dan terus menyerang Ukraina.
Para menteri keuangan dari negara-negara G7 juga sudah membahas sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan kemungkinan tarif tinggi untuk negara-negara yang mendukungnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sudah kita putuskan untuk empat bulan bantuan pangan atas arahan Bapak Presiden. Bantuan ini akan disalurkan kepada 18,2 juta penerima, masing-masing menerima 10 kilogram sebanyak empat kali,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut pemerintah menyiapkan anggaran Rp 13,9 triliun untuk penyaluran bantuan pangan ini.
“Anggarannya sekitar Rp 13,9 triliun, sudah termasuk distribusi dan operasional lainnya,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan melanjutkan program bantuan pangan beras selama empat bulan ke depan. Bantuan ini akan disalurkan kepada 18,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Sebelumnya, bantuan pangan juga diberikan pada Juni-Juli 2025.
Arief menambahkan, penyaluran akan dilakukan dua kali, sehingga setiap penerima langsung mendapatkan 20 kilogram beras sekaligus, akumulasi dari dua bulan penyaluran. Program ini akan berlangsung dari September hingga Desember 2025. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sebesar Rp 52.016.000.000.000,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kamis (11/9/2025).
Jumlah tersebut sudah termasuk untuk tujuh badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu sebesar Rp 10,37 triliun. Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 senilai Rp 41,64 triliun.
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2026. Anggaran disetujui sebesar Rp 52.016.000.000.000.
Secara keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.
“Kemenkeu melaksanakan upaya, kebijakan dan penguatan program/kegiatan yang menjadi kesimpulan rapat kerja pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu tahun 2026 pada 15 Juli 2025,” ucapnya.
Selain itu, Komisi XI menekankan ke Kemenkeu bahwa dalam menjalankan tugas menyusun RAPBN harus memastikan alokasi anggaran dan program pada setiap K/L, disertai dengan kerangka logis yang jelas. Kerangka itu harus menegaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta keluaran yang diharapkan sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar, arah dan manfaat yang terukur bagi rakyat dan negara.
“Kemenkeu dalam menjalankan tugas menyusun RAPBN harus memperkuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Capaian ini mengalami penyesuaian 4% pada pendapatan dan 9% pada volume kendaraan dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen menjaga profitabilitas dan kestabilan arus kas melalui strategi efisiensi dan penguatan layanan berbasis kebutuhan pasar.
“Kita tidak sekadar menjalankan bisnis seperti biasa, tetapi bergerak cepat dengan fokus pada quick wins. Semua lini harus bersinergi untuk menciptakan hasil nyata bagi perusahaan, masyarakat, dan negara,” ujar Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, dalam keterangannya.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat laba bersih sebesar Rp 298 miliar pada semester I 2025. Sementara, pendapatan konsolidasi tercatat Rp 2,44 triliun.
Selama periode tersebut, perseroan telah melayani 3,07 juta penumpang dan 3,98 juta kendaraan di seluruh Indonesia. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menambahkan konsistensi kinerja semester I 2025 menjadi fondasi kuat untuk akselerasi pertumbuhan di semester II.
“ASDP tetap berkomitmen menjaga stabilitas bisnis sekaligus memperkuat fondasi perusahaan. Fokus kami adalah menghadirkan layanan prima, khususnya sektor logistik yang menjadi pilar utama kinerja perusahaan,” jelas Shelvy.
Transformasi digital terus diperkuat melalui penerapan pemesanan tiket online Ferizy yang kini hadir di 49 pelabuhan. Platform ini meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dengan proses reservasi yang lebih cepat, transparan, dan aman.
Selain digitalisasi, pengembangan infrastruktur juga menjadi prioritas. Peningkatan layanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, termasuk pembangunan jembatan penghubung antara terminal eksekutif dan reguler, telah menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat.
ASDP juga memperluas akses konektivitas dengan membuka delapan lintasan perintis baru yang menjangkau wilayah strategis dan kawasan 3T. Kehadiran lintasan ini memperkuat peran ASDP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.
Shelvy menegaskan, evaluasi layanan dilakukan secara berkala untuk memastikan kepuasan pelanggan. “Kami mendengarkan aspirasi pengguna jasa dan memastikan kualitas layanan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan unggahan resmi Kementerian Sekretariat Negara di Instagram @kemensetneg.ri, MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Dan menyentuh 20 juta lebih penerima.
“MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi lokal dan melibatkan para petani, nelayan, dan UMKM,” tulis keterangan tersebut.
Program MBG juga disebut sejalan dengan upaya kemandirian pangan nasional. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sejak awal tahun ini. Hingga Agustus 2025, program tersebut telah menyerap anggaran Rp 13,2 triliun.
Capaian itu melampaui target yang ditetapkan sebelumnya Rp 9 triliun pada Agustus 2025. Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 71 triliun pada 2025.
Dalam aturan itu percepatan pembangunan peningkatan produksi pangan di wilayah strategis seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Selain itu juga penguatan rantai pasok lokal yang melibatkan koperasi, masyarakat, sektor swasta untuk menjamin pasokan bahan baku dari produsen lokal. Termasuk pengembangan logistik nasional. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Purbaya usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Purbaya mengaku akan melakukan tinjauan rutin untuk melihat program-program pemerintah mana yang tidak efektif dalam menyerap anggaran, supaya bisa dialokasikan ke program lain yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
“Jadi ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang ke perekonomian. Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan,” ucapnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia mau di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi sisa anggaran yang berlimpah di akhir tahun.
Purbaya menekankan, ia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi/Kepala BKPM akan membentuk tim khusus bernama Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk mereview percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas belanja negara.
“Mungkin dari triwulan III agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat, tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” imbuhnya.
“Kalau itu jalan semua, program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan sampai dan pertumbuhan ekonominya akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis, saya optimis sekali,” tambahnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Bapak Presiden dua hari lalu. Bagi Komisi XI, nama Pak Purbaya sebenarnya bukan nama yang asing, cuma beda tempatnya saja, sudah lama menjadi mitra kerja komisi XI. Dulu sebelumnya beliau bermitra kita sebagai ketua LPS, sekarang kita bermitra sebagai posisi Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Dalam pembukaannya, Purbaya mengatakan sebagai Menteri Keuangan banyak mendapat masukan untuk lebih menjaga perkataan dibanding sebelumnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Oleh karena itu, dalam presentasi ia akan mengacu kepada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya.
“Ini kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, biasanya sebagai LPS. Kalau waktu Ketua LPS saya katanya ngomongnya agak koboi, sekarang nggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya rupanya beda, jadi sekarang saya akan mengacu ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini. Jadi nggak ada sesi bebas lagi,” kata Purbaya diikuti gelak tawa peserta rapat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI. Sebagaimana diketahui, dirinya baru sebagai Bendahara Negara per Senin (8/9) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya,” timpal salah satu orang Komisi XI DPR RI yang dijawab “Siap, siap. Makasih Pak,” oleh Purbaya.
Adapun agenda rapat kerja hari ini terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2026. Berdasarkan catatan detikcom, anggaran Kemenkeu tahun depan senilai Rp 52.017.195.644.000.
Jumlah tersebut sudah termasuk untuk tujuh badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 senilai Rp 41,64 triliun.
Total keseluruhan anggaran Kemenkeu di 2026 untuk lima program yaitu (1) program kebijakan fiskal, (2) program pengelolaan penerimaan negara, (3) program pengelolaan belanja negara, (4) program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta (5) program dukungan manajemen.
Adapun total anggaran tujuh BLU di bawah Kemenkeu dialokasikan sebesar Rp 10,38 triliun di 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rp 6,06 triliun, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Rp 69,60 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 163,47 miliar, serta Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Rp 15,03 miliar. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
Dalam wawancara dengan Phil LeBeau dari CNBC, CEO Airbus Guillaume Faury mengatakan bahwa Airbus telah memproduksi glider atau pesawat jadi tanpa mesin, sambil menunggu pengiriman mesin dari produsen CFM International dan Pratt & Whitney.
“Semua perhatian kami tertuju pada pengiriman mesin dari CFM dan Pratt & Whitney, tetapi mereka memberi tahu kami bahwa mereka mampu mengirimkan apa yang kami butuhkan. Jadi, kami tetap optimis untuk akhir tahun,” kata Faury, dikutip dari CNBC, Rabu (10/9/2025).
Airbus telah menghadapi penundaan produksi mesin selama bertahun-tahun. RTX, pemilik Pratt & Whitney, pada tahun 2023 mengatakan bahwa kondisi cacat produksi mesin akan mempengaruhi ratusan mesin hingga tahun 2027.
Sementara itu, Faury sendiri juga mengaitkan kondisi keterlambatan pengiriman mesinnya dengan masalah kualitas dan pemogokan pekerja.
“Namun, saya pikir pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi volume yang diharapkan, jadi saya berharap mereka akan kembali ke jalur yang benar dan kemudian memenuhi komitmen mereka,” ujarnya.
Produsen pesawat komersial asal Perancis, Airbus, optimistis dapat mencapai target untuk mengirimkan 820 pesawat sepanjang tahun 2025, di tengah kondisi penundaan produksi mesin pesawat dan ketidakpastian global.
Pada bulan Agustus 2025 ini, Airbus telah mengirimkan sebanyak 61 unit pesawat. Dengan demikian, total pesawat yang sudah dikirim di sepanjang tahun 2025 ini menjadi 434 unit pesawat.
Sedangkan saingannya perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Boeing, mengumumkan telah mengirimkan 57 unit pesawat pada bulan Agustus dan totalnya jadi sebanyak 385 unit pesawat sepanjang tahun 2025, terus tertinggal dari Airbus dalam metrik tersebut.
Di samping itu, Airbus telah mempertahankan target pengirimannya sepanjang tahun, di tengah ancaman tarif impor tinggi yang akan mengguncang bisnisnya. Perjanjian perdagangan AS dengan Uni Eropa saat ini menyelamatkan industri pesawat terbang dari tarif timbal balik Presiden Donald Trump.
Faury mengatakan bahwa ia yakin kebijakan relaksasi tarif adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Meski demikian, yang paling mengkhawatirkannya tentang ekonomi global adalah ketidakpastian.
“Kita adalah industri jangka panjang. Kita membutuhkan visibilitas. Dan semua perubahan ini tidak dapat diprediksi, dan keharusan beradaptasi terus-menerus memperlambat kita,” kata Faury. (DON)