JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Peninjauan dipimpin Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry bersama Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas KPKP Jakarta Mohammad Nasrin. Ada tiga toko beras premium yang didatangi tim Satgas Pangan PMJ.
“Tujuan kita di sini adalah untuk mengecek barang ataupun beras yang ada di lapangan untuk memastikan ketersediaan beras tersebut. Kemudian juga di sini kita melihat harga barang sebagaimana yang sudah ditentukan dalam HET (harga eceran tertinggi), yang sudah diatur juga dalam peraturan Badan Pangan Nasional,” kata Ardila di Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (25/7/2025).
Ardila menyebut HET beras premium di Jakarta ditetapkan pada harga Rp 14.900 per Kg. Selain itu, pihaknya juga membeli sejumlah merek beras premium untuk diuji kualitasnya.
Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan peninjauan langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Pengecekan ini dilakukan di tengah isu beras premium dioplos.
“Yang pastinya kami akan terus memantau. Gunanya apa, untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut,” jelasnya.
Dia mengatakan pengujian mutu beras premium membutuhkan waktu. Dia menegaskan Polda Metro akan melakukan tindakan hukum jika ada pelanggaran.
“Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengungkap kasus beras oplosan yang terjadi di masyarakat. Kasus ini telah merugikan masyarakat.
Bareskrim telah menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Sementara, terdapat tiga produsen dari lima merek yang menjual tidak sesuai ketentuan.
Lima merek itu diproduksi oleh tiga produsen mulai PT Padi Indonesia Maju (PIM) dengan merek Sania, PT Food Station (FS) dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko Sentra Raya (SY) dengan merek Jelita dan Anak Kembar.
Meski telah naik penyidikan, saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Namun, Bareskrim tak menutup kemungkinan bakal menjerat individu mau pun korporasi jika terbukti melakukan pelanggaran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat dengan Danantara digelar tertutup karena dikhawatirkan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, ia memutuskan rapat digelar secara tertutup karena ada laporan yang disampaikan BPI Danantara yang bersifat rahasia dan dikhawatirkan mengganggu investasi domestik.
“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi, yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal,” terang Misbakhun dalam pembukaan Raker dan RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Misbakhun menyebut, bahan rapat yang disampaikan bersifat rahasia. Oleh karena itu, rapat kali ini berlangsung secara tertutup.
“Saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup,” imbuhnya.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat perdana bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rapat perdana ini tidak diselenggarakan secara terbuka.
Raker dan RDP Komisi XI ini menghadirkan Kepala BPI Danantara dan Menteri BUMN. Agenda ini memuat dua mata acara, yakni pengenalan tugas dan fungsi BPI Danantara. Kemudian pemaparan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden AS Donald Trump menyebut Indonesia kini harus memenuhi sederet komitmen besar, salah satunya pembelian produk miliaran dolar.
Melalui unggahan di akun resmi Truth-nya, Trump mengatakan Indonesia akan menandatangani perjanjian impor senilai puluhan miliar dolar untuk membeli pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi dari AS tulis Trump.
Dalam unggahan yang dikutip Kamis (24/7/2025), Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$) serta produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun.
Harga mahal harus dibayar Indonesia usai berhasil melakukan negosiasi tarif barang masuk ke Amerika Serikat (AS) menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Kemudian untuk pengadaan pesawat udara senilai US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 52 triliun. Pengadaan akan dilakukan oleh Garuda untuk membeli puluhan pesawat Boeing. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pada periode yang sama, KAI juga mencatat pertumbuhan aset perusahaan menjadi Rp 97,1 triliun dari Rp 52,2 triliun. Sementara untuk jumlah penumpang, KAI mencatat pertumbuhan tajam menjadi menjadi 453 juta orang pada 2024 dari 187 juta di 2020.
Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan pihaknya memasuki fase baru transformasi. Setelah melalui masa krisis akibat pandemi, KAI tidak hanya pulih tapi tumbuh dengan arah yang lebih terarah.
Anne menyebut, transformasi ini menyentuh seluruh aspek perusahaan baik strategi bisnis, digitalisasi layanan, penyelarasan organisasi, hingga penguatan budaya keselamatan. Perubahan dilakukan tidak karena tekanan, melainkan lahir dari semangat internal untuk berbenah dan melaju lebih jauh.
“Transformasi adalah jalan KAI untuk bertumbuh lebih sehat, lebih gesit, dan lebih relevan dengan masa depan transportasi Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, keberhasilan pemulihan ini lahir dari kekuatan bersama. Ia menjelaskan, tahun 2024 juga tercatat sebagai periode dengan tingkat kecelakaan kereta api terendah dalam 10 tahun terakhir.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kinerja positif dengan membukukan pertumbuhan pada kinerja keuangan. Sepanjang 2024, KAI membukukan laba bersih Rp 2,2 triliun dari sebelumnya rugi Rp 1,7 triliun pada 2020.
Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan berbasis teknologi, seperti pengembangan sistem Track Monitoring and Diagnostic (Track-Mod) dan Smart Rail. Kedua sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi jalur secara real-time, meminimalkan gangguan operasional, dan mengurangi emisi karbon dari aktivitas pemeliharaan.
Di sisi digitalisasi, layanan KAI juga terus diperluas melalui fitur face recognition boarding telah diimplementasikan di berbagai stasiun besar mempercepat proses keberangkatan dan meningkatkan keamanan.
Inisiatif keberlanjutan pun berjalan paralel, dengan hadirnya water station di stasiun untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan fitur carbon footprint pada aplikasi Access by KA.
“Transformasi yang dijalankan KAI bukan sebatas menjawab tantangan, tapi sekaligus membangun masa depan. Melalui semangat, ketepatan strategi, dan keberanian berubah, KAI akan terus melaju untuk menjadi perusahaan transportasi publik yang tangguh, efisien, dan adaptif di era baru,” pungkasnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Data ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri. Program BSU ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Juli 2025.
“Sampai jam 12 siang ini 89,71% dari total 15,9 juta penerima,” kata Indah, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sisa BSU yang belum tersalurkan paling banyak merupakan porsi penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa BSU hanya diberikan satu kali.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan jumlah Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 ribu yang telah tersalurkan sebanyak 89,71% per 22 Juli 2025. BSU telah disalurkan kepada sebanyak 14,3 juta orang, dari total 15,95 juta penerima.
“Ini BSU ini cuma satu kali. Sampai sekali, sekali bayar Rp 600 ribu tanpa potongan. Dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya,” ujar Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan total penerima BSU mencapai 17,3 juta penerima. Namun setelah proses verifikasi data, Yassierli mengatakan, jumlah penerimanya menjadi sebanyak 15,95 juta orang.
“Itu masalah data saja, sudah kita verifikasi dan seterusnya,” katanya.
Ditemukan sebanyak 1,35 juta orang yang tidak memenuhi syarat, baik itu nominal gaji yang ternyata di atas Rp 3,5 juta, penerima Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga peserta yang telah mengikuti program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan berkurangnya jumlah penerima BSU, anggaran yang tersisa akan dikembalikan. Hal ini mengingat proses penyaluran BSU 2025 masih terus berlangsung. Namun ia tak merincikan berapa jumlah nominal yang dikembalikan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Realisasi bantuan pangan sampai dengan hari kemarin adalah dari pagu 365 ribu (ton), sudah tersalurkan, kita kirimkan ke titik bagi sebanyak 76 ribu ton. Ini terus kita lakukan setiap hari,” kata Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dikutip dari Youtube Kemendagri.
Dalam penyalurannya, lanjut Epi, Bulog dibantu dengan Dinas Pangan, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos beras sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Epi menerangkan masing-masing penerima bantuan pangan (PBP) akan menerima 20 kg sebagai alokasi bulan Juni dan Juli. Bansos tersebut diberikan secara langsung di bawah pengawasan Pemerintah Desa dan Dinas Pangan, hingga Dinas Sosial.
Rakor tersebut diselenggarakan secara mingguan ini membahas tentang hasil pemantauan serta upaya pengendalian inflasi. Pada kesempatan kali ini, rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyanti, Deputi Pengawasan Penerapan Keamanan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi, hingga Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Wakasatgas Pangan Zain Dwi Nugroho.
Sebagaimana diketahui, melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 per 4 Juli 2025, Bulog telah menerima penugasan pelaksanaan bantuan pangan beras Juni dan Juli 2025. Target PBP sejumlah 18.277.083 dengan 10 kg per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli. Penyalurannya diupayakan secara one shoot atau 1 kali salur.
Perum Bulog menyampaikan realisasi bantuan pangan berupa beras hingga 21 Juli 2025 mencapai 76 ribu ton dari pagu alokasi yang disediakan sebesar 365 ribu ton. Bulog menargetkan penyaluran bansos tersebut dapat rampung hingga 31 Juli 2025.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan penyalurannya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian, target penerima dalam penyaluran kali ini mencapai 18,277 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Targetnya 31 Juli 2025 dan kita lakukan secara serentak. Kemudian kita jadwalkan sampai dengan level desa dan kelurahan,” imbuh Epi.
Sebelumnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras 20 kilogram (kg) ke masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pada hari pertama penyaluran, 1.267 PBP telah menerima bantuan pangan dengan total sekitar 25,3 ribu kilogram (kg) beras.
“Alhamdulillah, program bantuan pangan beras telah mulai salur sejak hari ini. Tentu ini menjadi prioritas kami di Badan Pangan Nasional bersama Bulog dalam satu bulan ke depan. Pemerintah upayakan akselerasi program baik ini karena ini kita membicarakan saudara-saudara kita yang paling membutuhkan,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“MoU akan ditandatangani segera setelah tercapai kesepakatan dari komunikasi di atas, termasuk kesiapan Boeing untuk menyediakan armada sesuai kebutuhan Garuda Indonesia. Sehingga memang belum ada pembayaran apa pun dari kami.
Cahyadi menyebut penambahan armada pesawat memang sejalan dengan langkah strategis jangka panjang Garuda Indonesia untuk melakukan ekspansi dan penambahan rute dalam 5 tahun ke depan. Pasca adanya kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, komunikasi dengan Boeing semakin intensif dilakukan.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana membeli 50 unit pesawat Boeing. Hal itu menjadi salah satu syarat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait pemangkasan tarif resiprokal AS dari 32% menjadi 19%.
VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Cahyadi Indrananto mengatakan sampai saat ini belum ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) apalagi pembayaran uang muka (DP) terkait rencana pembelian tersebut. Saat ini kedua pihak masih terus berkomunikasi untuk membahas detail kebutuhan armada yang sesuai.
“Pasca kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump yang sangat kami sambut baik itu, Garuda dan Boeing makin mengintensifkan komunikasi untuk membahas detail kebutuhan armada yang sesuai dengan strategi Garuda Indonesia,” tutur Cahyadi.
Terkait pendanaan, Garuda Indonesia saat ini sedang berkomunikasi dengan sejumlah pemberi dana potensial. Ada pihak-pihak yang disebut telah menunjukkan minat untuk mendanai pembelian pesawat Boeing, namun belum bisa dibeberkan.
“Ada pihak-pihak yang telah menunjukkan minat untuk menyediakan pendanaan. Karena ini work in progress, saya belum dapat menyampaikan detailnya, namun semoga prosesnya lancar dan nanti segera dapat disampaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembelian 50 pesawat Boeing belum deal karena masalah DP.
“Garuda juga menandatangani perencanaan untuk membeli 50 pesawat, belum deal karena DP-nya doang,” kata Airlangga dalam sosialisasi tarif resiprokal AS kepada eksportir di Graha Sawala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Ditanya lebih lanjut, Airlangga mengatakan kendala itu sudah tidak menjadi isu lagi saat tarif Trump dipangkas dari 32% menjadi 19%. Ia meminta untuk menunggu perkembangan lanjutan setelah Garuda Indonesia dan Boeing berkomunikasi. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perubahan itu juga mempengaruhi postur pendapatan negara. Target pendapatan negara yang awalnya dipatok 11,71-12,22%, batas atasnya naik menjadi hingga 12,31%.
Terpisah, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memperkirakan belanja negara pada 2026 akan berada di rentang Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820-an triliun. Angka itu naik dibandingkan pagu awal belanja dalam APBN 2025 yang senilai Rp 3.621,3 triliun.
“Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp 3.800 triliun sampai Rp 3.820 triliun,” ujar Said.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menetapkan postur belanja negara di 2026 dalam rentang 14,19-14,83% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik dari pembicaraan semula yang diperkirakan hanya 14,19-14,75%.
“Belanja negara kesepakatannya adalah 14,19% sampai dengan 14,83%,” kata Anggota Banggar DPR Marwan Cik Asan dalam rapat kerja dengan pemerintah di DPR RI.
Said menilai kenaikan tersebut wajar karena porsi belanja dihitung berdasarkan PDB, yang diharapkan tumbuh 5% pada tahun ini dan akan menjadi dasar penghitungan untuk 2026.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan angka itu hanyalah proyeksi dari Banggar. Angka resmi belanja maupun pendapatan negara untuk tahun depan akan disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025.
“Angkanya belum sama sekali muncul di Badan Anggaran (dari pemerintah), walaupun kita tahu kira-kira akan seperti apa. Tetapi kan tidak boleh mendahului nota keuangan karena ini menyangkut angka,” lanjutnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani melanjutkan pihaknya juga melaporkan mengenai APBN 2025 yang belakangan dibahas pemerintah dengan DPR. Dia menjelaskan ada sejumlah kemajuan pembahasan dari program-program pemerintah bersama DPR.
“Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester. Yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” jelasnya.
Dia menyebut pihaknya melaporkan ke Presiden Prabowo mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Secara perdana, Prabowo akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR dalam agenda Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus mendatang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda penting terkait APBN. Laporan APBN itu mencakup pelaksanaan APBN 2024, 2025, hingga RAPBN 2026 menjelang penyampaian nota keuangan di DPR RI.
“Pertama, mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024, yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar DPR) dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025).
“Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat. Nota Keuangan dan Rencana Undang-Undang APBN 2026,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan laporan yang disampaikannya ke Prabowo ialah secara makro. Sejumlah program-program prioritas pemerintah yang dibahas, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Fraksi Gerindra sangat mendukung langkah tersebut, karena memang setiap pembahasan rencana kebijakan maupun rencana anggaran selalu kita sampaikan bahwa solusi kemacetan harus menjadi prioritas. Apakah membuat flyover, underpass atau pelebaran jalan,” kata Edi Masturo kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Edi mengapresiasi langkah Dinas PUPR Kota Depok berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia berharap flyover yang akan dibangun tahun 2026 berjalan dengan lancar.
“Ini dengan adanya langkah-langkah Kepala Dinas PUPR Bu Citra, Kementerian PU ini sangat saya apresiasi, manuver-manuver untuk berkomunikasi dan berkomunikasi dengan pusat. Dan mudah-mudahan sinergitas pemerintah kota, provinsi dan pusat ini bisa berjalan baik, saling respons, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tutur dia.
Edi kemudian menyinggung janji kampanye Walkot Supian Suri yang diusung partainya. Menurutnya, salah satu janji adalah mengatasi kemacetan di Depok.
“Bahkan dalam 100 harinya Pak Supian Suri itu kita sudah mematangkan untuk solusi kemacetan yang ada di Jalan Raya Sawangan, misalnya pelebaran Jalan Raya Enggram, Sawangan, itu kan salah satu bukti nyata bahwa kita ini bukan hanya omong kosong, ataupun janji-janji belaka. Kita ingin buktikan ke masyarakat bahwa kita berkomitmen dengan janji kampanye kita,” sebut dia.
Anggota DPRD Depok F-PKB Babai Suhaimi juga mendukung pembangunan flyover di Margonda tahun depan. Dia meyakini flyover itu akan mengurai kemacetan di Jalan Margonda Raya dan Juanda yang terjadi setiap hari dan semakin parah saat saat akhir pekan.
“Dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali Kota Pak Supian Suri dan Pak Wakil Wali Kota Pak Chandra di era kepemimpinan beliau, beliau sudah merencanakan pembangunan flyover, khususnya flyover Juanda-Margonda, yang di mana nanti flyover itu tentu mampu sedikit banyak mengurangi kemacetan di Jalan Margonda,” kata Babai.
Babai mengapresiasi komunikasi Pemkot Depok dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, pemerintah pusat telah meninjau lokasi pembangunan flyover di Margonda.
“Nah, target ini akan dilaksanakan 2026-2027, sudah terjadi komunikasi yang baik, lobi yang baik yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan Kementerian PUPR dan sudah ada tinjauan lokasi di Jalan Juanda dan Margonda, yang hadir dari Kementerian PUPR dan pihak pemerintah Kota Depok, baik Pak Wali maupun Kepala Dinas PUPR,” tutur dia.
Babai menyebut, upaya lainnya untuk mengatasi kemacetan adalah pembangunan underpass di Stasiun Citayam. Menurutnya, program itu sudah direncanakan oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok. Dia juga berharap pelebaran jalan di Sawangan bisa segera terlaksana untuk mengatasi macet.
“Nah jika underpass Stasiun Citayam dan flyover Margonda dibangun clear 2026, maka proyek besar yang akan dilakukan kita Pemkot Depok, baik itu dari PUPR maupun dari Provinsi Jabar. Tanggung jawab kita di Pemkot tinggal di pembiayaannya, yaitu di pembiayaan untuk persoalan tanah, mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dan dianggarkan,” tutur dia.
Anggota DPRD Depok F-Golkar, Tajudin Tabri, juga meyakini flyover itu dapat mengatasi kemacetan. Dia mengatakan Pemkot Depok punya anggaran yang cukup.
“Kami dari Fraksi Golkar intinya mendukung kebijakan pemerintah yang memang bisa menanggulangi kemacetan. Apalagi anggarannya kita ada. Kalau ada, itu nanti akan dibahas di badan anggaran. Ini salah satu fungsi untuk mengurai kemacetan di Margonda,” ucap dia.
Diketahui, Pemkot Depok merencanakan membangun jalan layang atau flyover Margonda tahun depan. Pembangunan flyover menelan anggaran Rp 250 miliar.
“Pembangunan flyover Margonda ini kurang lebih dananya Rp 250 miliar,” kata Kadis PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti, seperti dilihat di situs Pemkot Depok, Minggu (20/7).
Pembangunan flyover yang direncanakan pada 2026 sebagai solusi mengatasi kemacetan di kawasan Margonda. Rencananya flyover sepanjang 460 meter akan dibangun dari restoran Spesial Sambal sampai Toyota dekat Depok Town Square, dengan sistem dua arah menggunakan jalur cepat. Kemudian, dari Jalan Ir Juanda satu arah menuju Jalan Margonda sepanjang 300 meter. (RIF)