JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap. Namun, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga kondisi fiskal pemerintah.
“Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut, Jumat (22/8/2025).
Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas Dana Jaminan Sosial Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti supply chain financing dan instrument pembiayaan lainnya.
Dalam dokumen yang sama disebut kondisi aset DJS Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali. Meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi.
Pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Rencana ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR disepakati pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi year on year yaitu 25%. Kemudian, nilai tukar rupiah Rp 16.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. Lalu, sasaran pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka dalam range antara 4,44% sampai 4,96%, tingkat kemiskinan 6,5% sampai 7,5%, tingkat kemiskinan ekstrim 0% sampai 0,5%.
Lalu gini rasio dalam indeks yaitu 0,377 sampai 0,380, indeks modal manusia 0,57, indikator kesejahteraan petani 0,7731, kemudian proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95% dan GNI per capita sebesar US$ 5.520.
Selanjutnya pendapatan negara, terdiri dari total penerimaan negara menjadi Rp 3.147,7 triliun, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.692 triliun. Pajak terdiri dari pajak Rp 2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 334,3 triliun, PNBP sebesar Rp 455 triliun dan hibh sebesar Rp 0,7 triliun.
Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Hasil kesimpulan ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Selanjutnya, RAPBN 2026 tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR, untuk disahkah menjadi Undang-undang.
Rapat dengan Komisi IX DPR dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pada akhir rapat, Misbakhun menyampaikan apakah hasil rapat kerja itu disetujui oleh anggota Komisi XI DPR RI. “Saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi XI, apakah kesimpulan ini bisa disepakati?” kata Misbakhun, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jumat (22/8/2025).
“Setuju,” jawab seluruh anggota Komisi XI DPR.
Kemudian, Misbakhun juga bertanya kepada pihak pemerintah apakah hasil rapat kerja itu disetuju atau tidak. “Saya tawarkan kepada pemerintah,” ucapnya.
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati bahwa pemerintah setuju. “Setuju pak,” jawabnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan produsen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025. Menurut Solihin, sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi.
“Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp 1.000 per kemasan 5 kg. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp 73.500/kg, di bawah HET Rp 74.500.
Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Meski begitu, ia memastikan peritel tetap menjual beras bermutu sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu hingga oplosan. Namun, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat. Hal ini terlihat dari data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025 yang mencatat penurunan harga beras medium dan premium di 13 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Selatan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tren harga beras sudah menunjukkan penurunan. “Premium sudah turun Rp 1.000 untuk kemasan lima kilogram. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Amran menegaskan pemerintah mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sebagai instrumen utama mengatasi fluktuasi harga.
“Pemerintah fokus pada distribusi beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Stok beras nasional juga saat ini mencapai 3,9 juta ton, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” tegasnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara anggota DPR RI hanyalah pihak yang menerima.
“Dan angka Rp 50 juta itu adalah angka dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Nah pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Satuan itu yang Menetapkan Menteri Keuangan, kita hanya menerima,” ujarnya di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Misbakhun menyebut tunjangan perumahan diperlukan karena banyak anggota DPR RI yang datang dari daerah. Ketika berdinas di Jakarta, mereka membutuhkan tempat tinggal sehingga difasilitasi oleh negara.
“Rp 50 juta itu kan anggota DPR sudah tidak memiliki fasilitas perumahan. Banyak anggota-anggota DPR itu kan datang dari daerah. Aslinya mereka kalau bisa dicek ke KTP mereka, mereka ini kan orang daerah mereka harus punya tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugas sebagai pejabat negara,” jelas Misbakhun.
Tunjangan rumah RP 50 juta bagi anggota DPR RI menjadi sorotan publik. Besarnya angka tunjangan tersebut menuai berbagai komentar, terlebih di tengah program efisiensi yang dijalankan pemerintah.
Saat ini pejabat DPR RI tidak mendapat rumah dinas dan sudah dikembalikan ke Sekretariat negara. Sebagai pengganti fasilitas tersebut maka pejabat DPR RI kini memperoleh RP 50 juta per bulan.
“Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka yang menentukan penggantinya per bulannya itu Kementerian Keuangan. DPR itu cuman menerima saja, tentunya dengan standar dan kualifikasi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mengutip Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, dalam rapat tersebut Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Presiden Prabowo mengadakan rapat maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih sejak siang hingga malam hari ini di kediaman pribadinya, Hambalang pada hari Rabu 20 Agustus 2025,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet.
Pada sesi pertama rapat, Prabowo berdiskusi dengan Dirut BUMN di sektor pertanian dan perkebunan terkait pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
“Pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas ijin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat maraton tiga kali di kediamannya, Hambalang, Rabu (20/8/2025). Rapat diadakan sejak siang hingga malam hari guna membahas soal pengelolaan lahan, tambang ilegal, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Setelahnya, rapat dilanjutkan bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan. Pasalnya sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente memiliki potensi ekspor bernilai tinggi dan mampu menopang devisa negara.
Amran menyampaikan komoditas kelapa jika dikelola dengan serius, nilai ekspor kelapa bisa menembus Rp 400 triliun. Pasarnya pun kata Amran sudah ada.
“Contohnya kelapa, saat ini luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dilakukan hilirisasi, ekspor kelapa bisa bernilai hingga Rp 400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya China dan India,” kata Amran dalam keterangan tertulis.
Selain di sektor perkebunan, program hilirisasi pertanian dan sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional. Hilirisasi ini dinilai menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru, sekaligus membuka peluang besar bagi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Kita harus masuk ke hilirisasi. Hilirisasi ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang, dengan target tiga tahun,” katanya.
Ia menilai bahwa program hilirisasi ini perlu melibatkan keterlibatan TNI agar berjalan efektif dan terukur. Menurutnya TNi sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya. Selain itu, TNI dibutuhkan untuk pengawasan agar tidak ada kebocoran.
“Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan Bapak Presiden untuk hilirisasi adalah langkah tepat. Dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan semua pihak, kita bisa stop impor, dorong ekspor, dan wujudkan Indonesia sebagai bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” terang Amran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan,” tulis Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Fenomena shadow economy menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak. Banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin, tidak tercatat dalam sistem, hingga mengandalkan transaksi tunai yang sulit dilacak.
Strategi pajak 2026 memasukkan agenda khusus untuk mengatasi masalah ini. Sejak 2025, pemerintah sudah menyusun kajian pemetaan shadow economy, program peningkatan kepatuhan (Compliance Improvement Program/CIP), serta analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy pada 2026 yang berpotensi menggerus penerimaan pajak. Aktivitas yang selama ini banyak tidak terdeteksi seperti perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, hingga sektor perikanan.
Langkah konkret lainnya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem coretax yang efektif mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga melakukan canvassing aktif untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar, serta menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE.
Pengawasan shadow economy ini ditujukan untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357 triliun atau naik 13,5%. Total penerimaan negara ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Terlepas dari perdebatan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan usulan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan sebesar Rp 3.786,5 triliun kepada DPR pada 15 Agustus 2025 kemarin. Dalam pengajuan tersebut, terdapat anggaran yang disiapkan untuk belanja DPR.
Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.900,0 miliar (Rp 9,9 triliun). Jumlah relatif sama dengan outlook anggaran 2025 yang sebesar Rp 9.964,7 miliar (Rp 9,96 triliun).
Namun, alokasi belanja untuk DPR 2026 dan outlook belanja 2025 ini terlihat mengalami lonjakan drastis dari realisasi belanja DPR untuk tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Perdebatan mengenai besaran penghasilan anggota DPR kembali mencuat, di tengah pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Sebab, dengan gaji dan seluruh tunjangannya, termasuk besaran tunjangan perumahan, total penghasilan anggota DPR itu bisa Rp 100 juta per bulan.
Sebagai perbandingan, belanja DPR pada tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 5.416,2 miliar (Rp 5,41 triliun), 2022 sebesar Rp 5.602,9 miliar (Rp 5,6 triliun), pada 2023 sebesar Rp 6.019,4 miliar (Rp 6,01 triliun), dan belanja DPR untuk tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp 5.946 (Rp 5,94 triliun).
Besaran anggaran belanja DPR pada 2026 secara umum ditujukan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 5.676,2 miliar (Rp 5,67 triliun), serta sisanya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4.223,8 miliar (Rp 4,22 triliun). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, sinergi ini merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Adapun ekspose temuan pakaian bekas tersebut dilakukan di gudang yang berlokasi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Hari ini, kami melakukan ekspose hasil pengawasan bersama BIN dan BAIS TNI terhadap produk tekstil impor yang diduga ilegal senilai Rp 112,35 miliar,” kata Busan, sapaan akrab Budi Santoso, dalam keterangan tertulis.
Temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan yang dilakukan di 11 lokasi berbeda pada periode 14 s.d 15 Agustus 2025 lalu. Pakaian bekas yang diduga diimpor secara ilegal ini berasal dari Korea, Jepang, dan China.
Busan menegaskan, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal. Total ada sebanyak 19.391 bal pakaian bekas dalam karung, atau balpres, senilai Rp 112,35 miliar.
“Sebagai tindak lanjut, 19.391 bal pakaian bekas tersebut telah diamankan. Saat ini, barang bukti sedang dalam proses pengumpulan bahan keterangan bersama BIN dan BAIS TNI,” ujar Busan.
Lebih lanjut Busan menjelaskan, balpres-balpres tersebut ditemukan di sejumlah gudang yang tersebar di tiga wilayah di Jawa Barat. Rinciannya antara lain di Kota Bandung, ditemukan 5.130 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis mencapai Rp 24,75 miliar.
Kemudian, di Kabupaten Bandung, ditemukan 8.061 bal dari lima gudang dengan nilai ekonomis sebesar Rp 44,2 miliar. Selanjutnya, di Kota Cimahi, ditemukan 6.200 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis Rp 43,4 miliar.
Menurutnya, hasil pengawasan ini merupakan temuan terbesar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag yang berkolaborasi dengan BIN dan BAIS TNI. Temuan ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
Busan juga mengimbau kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang impor ilegal. Langkah ini menjadi hal penting sebagai upaya saling melindungi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pakaian bekas yang diduga asal impor tersebut melanggar sejumlah peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain itu, aktivitas ini juga melanggar Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Moga juga menyampaikan, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan impor dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi tersebut baik secara administratif maupun pidana.
Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 166 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 jo. Pasal 61 Ayat (1) Permendag Nomor 36 Tahun 2023.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Permendag Nomor 36 Tahun 2023, sanksi terhadap barang impor yang diduga ilegal yakni dapat berupa reekspor, pemusnahan, penarikan dari distribusi, dan dapat diberlakukan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Moga menambahkan, saat ini Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI masih mendalami dan memeriksa
lebih lanjut agar dapat menelusuri importir balpres tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masuknya balpres ilegal ini ke Indonesia. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selama 2025 data hingga 19 Agustus 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp 186,06 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).
Lebih rinci dijelaskan, pembelian itu dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah sebesar Rp 48,26 triliun.
Perry memastikan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih dari itu, BI dipastikan mendukung penuh implementasi program Asta Cita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 186,06 triliun sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2025. Keputusan itu diambil untuk memperkuat operasi moneter dan sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
“Ke depan BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (DON)