PATI, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.
Ketua Fraksi PKS, Narso, mengatakan ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.
“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mengatakan hal yang sama. Bupati Pati dinilai telah melanggar janji sumpah serta munculnya kegaduhan.
Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif Pati Bumi Mina Tani.
DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.
Fraksi PKB Mahdun juga melihat Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. Katanya, proses penetapan kenaikan PBB-P2 menimbulkan kegaduhan di Pati, meskipun dibatalkan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, tahun ini anggaran pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin, mencapai Rp 1.333 triliun. Tahun depan angkanya dipastikan akan jauh lebih besar.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp 1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan jauh lebih besar, mulai dari perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).
Belanja negara yang manfaatnya langsung mengalir ke masyarakat mencakup perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian, hingga UMKM.
Khusus belanja pendidikan, tahun 2025 alokasinya mencapai Rp 724,3 triliun atau 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga.
Selain itu, anggaran juga mencakup beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS bagi 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, pembangunan/rehabilitasi 22 ribu sekolah, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden Prabowo menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, dan instrumen APBN merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapainya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan lebih besar dari tahun ini. Angka tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di DPR RI.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Artinya, ada 1,1 juta ton beras sisa impor tahun lalu yang belum disalurkan. Rizal menjelaskan, saat ini langkah penyaluran sisa impor itu dilakukan melalui program bantuan pangan beras dan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPHP).
“Beras pengadaan 2,8 juta ton yang dalam negeri. Nah ditambah sisa-sisa dulu. (Impor tahun lalu) Masih ada. Ya, sekarang kan sudah ada bantuan pangan, SPHP,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (13/8/2025).
Untuk penyaluran bantuan pangan beras telah tersalur 332.654 ton. Ia menyebutkan angka itu mencapai 91%. Rizal meyakini penyaluran akan diselesaikan Agustus 2025 ini.
“Realisasinya sekarang sudah 91% per hari ini, saya catat nih, sudah 332.654 ton,” jelasnya.
Untuk penyaluran SPHP tahun ini ditargetkan mencapai 1,3 juta ton. Upaya penyaluran dilakukan dalam berbagai langkah, pertama ke pengecer pasar, kedua ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketiga melalui instansi pemerintah, termasuk TNI/Polri. SPHP juga mulai tersedia di ritel modern.
Perum Bulog mengonfirmasikan terkait masih ada stok beras sisa impor di gudang. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan untuk pengaadan beras dalam negeri ada sebanyak 2,8 juta ton dari total cadangan beras pemerintah (CBP) 3,9 juta ton, sementara sisanya dari impor tahun sebelumnya.
“Nah, Kooperasi Desa Merah Putih juga itu fleksibel, tergantung juga kebutuhan masing-masing, ketiga adalah ke institusi pemerintah lainnya, contoh kementerian dan lembaga kan ada kooperasi-kooperasinya tuh, termasuk TNI Polri,” jelasnya.
Sebelumnya Ombudsman RI mengungkap beras sisa impor tahun lalu yang masih berada di Gudang Bulog. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan umur stok beras tersebut pun sudah setahun lamanya dan tidak disalurkan ke pasar.
“Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumurnya sudah 1 tahun, dari Februari 2024. Jadi sudah 1 tahun lebih, otomatis pasti mohon maaf, bau apek. Nah, sementara di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah ataupun juga menggunakan beras apek sebagai bahan baku untuk trading (perdagangan) beras,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya beras di gudang Perum Bulog yang sudah mengalami bau tidak sedap karena kondisi lamanya penyimpanan, tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Namun hal itu bisa dilakukan jika beras tersebut dilakukan proses perbaikan lagi oleh Perum Bulog.
“Lantas kalau bau apek itu, masyarakat masih bisa konsumsi. Karena bisa diolah lagi, bisa diproses lagi. Jadi jangan dipikir bahwa nanti beras apek, lantas konsumen tidak akan bisa konsumsi, tidak. Itu persoalan penyimpanan saja. Jadi itu bisa diproses lagi. Namun proses ini (terkendala) peraturan tadi, dilarang memproses yang baru apek. Akhirnya, ya, ketersediaan beras sebagai pasokan nanti berkurang,” ujar dia. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) ini tentang badan. Pak Prabowo bilang kepada saya, ‘Saya masih punya utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini’,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).
Ma’ruf Amin menyebut tujuan pembentukan Badan Ekonomi Syariah adalah untuk mengemban fungsi penggerak lintas sektor yang tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal hingga kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.
“Supaya ada yang menavigasi jalannya semua ini, melalui Badan Ekonomi Syariah itu,” ucapnya.
Dengan adanya Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin yakin Indonesia bisa menduduki peringkat pertama sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.
“Kalau nggak salah dari nomor 15, kemudian nomor 8, kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1, itu dari 3 ke 1 kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh, itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Kalau nomor 3 ke 1 itu cuma dua lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia,” ujar Ma’ruf Amin.
Selain Badan Ekonomi Syariah, Ma’ruf Amin menyebut Indonesia akan memiliki Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang pengembangan ekonomi syariah. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem syariah di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan potensinya sangat besar.
Wakil Presiden RI periode 2019-2024 Ma’ruf Amin mengungkapkan janji Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Janji tersebut belum terealisasi hingga saat ini, meski Prabowo sudah 10 bulan menjabat.
“Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI DPR RI, kata Pak Misbakhun, DPR akan menginisiasi UU ini. Jadi saya kira tinggal… tinggal apa ya? Tinggal tok saja kalau begitu,” pungkasnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dadan mulanya memaparkan sejauh ini sudah ada 5.130 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Ribuan dapur MBG itu telah melayani makan gratis untuk 15 juta orang penerima.
Dia melanjutkan SPPG dibangun sendiri oleh mitra BGN tanpa kucuran APBN yang ada di anggaran tahunan BGN. Mitra tersebut ada yang berlatar belakang pengusaha, organisasi masyarakat, hingga beberapa instansi pemerintah.
Nah dari pembangunan ribuan SPPG tersebut, pihak Dadan memprediksi ada sekitar Rp 28 triliun uang yang beredar di tengah masyarakat. Per SPPG saja, kebutuhan dananya mencapai Rp 1,5-2 miliar sendiri.
“Semuanya membangun sendiri dan kalau dihitung yang mereka sudah lakukan itu satu Satuan Pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5-2 miliar. Ya jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” papar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025) malam kemarin.
Dadan mencontohkan uang yang beredar itu misalnya diterima dari toko bangunan karena pembelian material pembangunan SPPG. Dia kembali menegaskan uang yang beredar itu adalah uang para mitra.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim telah memberikan perputaran ekonomi hingga Rp 28 triliun di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
“Jadi kalau di daerah-daerah roko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan-bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra,” jelas Dadan melanjutkan.
Dadan memaparkan hingga kini, anggaran APBN yang dikucurkan lewat BGN hanya berkisar Rp 8,2 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk modal pemenuhan makan bergizi yang akan diberikan kepada penerimaan manfaat.
“Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra,” pungkas Dadan. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menerangkan bahwa penumpang bertanggung jawab mengisi data seluruh penumpang di atas kendaraan, termasuk bayi untuk pemeriksaan kesesuaian data merupakan tanggung jawab setiap operator penyeberangan.
Petugas operator ferry wajib memverifikasi data tiket dan identitas diri seluruh penumpang dalam kendaraan, yang idealnya dilakukan saat proses kendaraan naik ke kapal (boarding) atau ketika berada di antrean parkir siap muat. Shelvy menilai integritas data manifest tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem keselamatan yang melibatkan semua pihak.
“ASDP telah membangun sistem digital Ferizy yang memungkinkan pengisian data seluruh penumpang dalam kendaraan secara lengkap pada saat pengguna jasa melakukan pembelian tiket, serta menghadirkan fitur pembaruan data mandiri yang dapat digunakan sebelum masuk pelabuhan (check in). Keberhasilan ini sangat bergantung pada kedisiplinan pengemudi dan perusahaan angkutan umum,” ujar Shelvy dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).
Shelvy memastikan melalui platform Ferizy, proses pra-manifest terbentuk sejak tiket dibeli secara daring. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2015, pasal 8 ayat 1, di mana pengemudi kendaraan bertanggung jawab memastikan seluruh nama penumpang diinput dengan benar sebelum melakukan pemindaian barcode di dermaga. Sementara perusahaan angkutan umum berkewajiban menyusun manifest dan menyerahkannya kepada pengemudi untuk pengecekan dan penyempurnaan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 dan 11.
Data manifest penumpang dan kendaraan yang menjadi dokumen vital dasar keselamatan pelayaran diperketat. Kini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama seluruh operator kapal ferry swasta memperkuat integritas data manifest melalui kolaborasi edukasi, disiplin verifikasi, serta pengawasan ketat dari regulator.
Begitu barcode tiket dipindai di dermaga, data penumpang dan kendaraan akan tercatat naik ke kapal tertentu. Dokumen ini otomatis masuk ke database operator kapal yang dituju. Setiap operator kapal memiliki akses mengunduh pra-manifest tersebut untuk dilengkapi menjadi manifest final sebelum keberangkatan.
“Manifest final yang telah tersusun kemudian diserahkan kepada regulator untuk divalidasi. Regulator memegang peran penting dalam memastikan akurasi manifest sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang menjadi izin resmi kapal untuk berangkat. Proses ini memastikan aspek administrasi dan keselamatan berjalan beriringan,” imbuhnya.
Bersama dengan seluruh operator penyeberangan dan regulator, ASDP terus mengedukasi pengguna jasa untuk memanfaatkan fitur pembaruan data di Ferizy. Verifikasi menyeluruh terhadap semua penumpang, termasuk bayi, adalah langkah melindungi nyawa, bukan sekadar formalitas administrasi. Shelvy menambahkan, manifest harus menjadi representasi nyata dari upaya perlindungan jiwa di setiap perjalanan.
“Kolaborasi lintas sektor, disiplin pengguna jasa, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan regulator akan memperkuat keselamatan penyeberangan nasional,” tambah Shelvy. (BAS)
Oleh: Poetri Febryani (Ketua KOPRI PC PMII Kota Bandung)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejak kelahirannya, KOPRI (Korps PMII Putri) bukanlah ruang tambahan yang sekadar “mengurus perempuan” di PMII. Ia lahir dari pergulatan panjang kader perempuan yang menolak sekadar menjadi penonton di panggung organisasi. Status Badan Semi Otonom (BSO) yang disandangnya adalah pengakuan formal bahwa perjuangan kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari denyut ideologis PMII.
BSO memberi KOPRI kewenangan untuk mengelola program secara mandiri. Namun, garis perjuangannya tetap menyatu dengan napas PMII, membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Karena itu, posisi KOPRI hari ini harus dipahami sebagai poros ideologis: menyuntikkan perspektif perempuan ke jantung perjuangan organisasi, mengoreksi bias patriarki di tubuh PMII, dan menghubungkan perjuangan kader perempuan dengan denyut rakyat di luar sana. Dengan demikian, KOPRI tidak sekadar berada “di garis” PMII, melainkan menjadi kekuatan yang memastikan garis itu tetap mengarah pada cita-cita pembebasan hakiki.
Mandat Strategis KOPRI
Sebagai BSO, mandat KOPRI bersifat strategis dan melampaui batas internal kaderisasi perempuan:
- Mengawal Kesadaran Ideologis — memastikan nilai al-hurriyah (kebebasan), al-musāwah (kesetaraan) dan al-‘adālah (keadilan) menjadi prinsip hidup kader PMII.
- Membaca dan Mengintervensi Realitas Sosial — mengaitkan penindasan berbasis gender dengan ketidakadilan struktural yang lebih luas, dari kampus hingga kebijakan publik.
- Membentuk Kepemimpinan Transformatif — melahirkan kader yang mampu memimpin gerakan secara substantif, membongkar relasi kuasa yang timpang, dan mendorong perubahan sosial.
Arah Perjuangan: Dari Isu Gender ke Agenda Perubahan
KOPRI memandang isu gender bukan sebagai ruang terbatas, melainkan sebagai lensa utama yang membingkai seluruh perjuangan PMII. Artinya:
- Patriarki dalam organisasi bukan hanya persoalan internal perempuan, tetapi problematik ideologis yang menghambat kemajuan organisasi secara keseluruhan.
- Keadilan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi pijakan nilai PMII.
- Gerakan perempuan adalah gerakan seluruh kader yang sadar bahwa setiap bentuk penindasan yang menimpa satu pihak akan melemahkan kekuatan kolektif.
Dalam spirit Islam rahmatan lil ‘alamin, perjuangan KOPRI menguatkan visi PMII sebagai gerakan pembebasan yang memanusiakan manusia tanpa diskriminasi.
Strategi Gerakan
Untuk mewujudkan mandat dan arah tersebut, KOPRI menjalankan strategi yang holistik dan berkelanjutan:
- Kaderisasi Berkesadaran
Membangun kader yang kritis, berpengetahuan luas, dan siap beraksi berdasarkan kajian mendalam dan refleksi yang matang. - Pengarusutamaan Gender di Semua Level PMII
Memastikan perspektif kesetaraan meresap dalam setiap kebijakan, budaya, dan praktik organisasi. - Advokasi Lintas Isu dan Sektor
Menghubungkan perjuangan perempuan PMII dengan gerakan rakyat, seperti buruh, petani, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, agar perjuangan bersifat menyeluruh dan tidak terfragmentasi. - Produksi Pengetahuan
Menghasilkan kajian, dokumentasi, dan literatur yang menjadi basis intelektual gerakan dan memperkaya wacana keorganisasian.
Penegasan Posisi KOPRI
KOPRI adalah denyut ideologis PMII, bukan sekadar bagian organisasi yang mengurus perempuan, melainkan pusat kesadaran kolektif yang menggerakkan dan menguatkan seluruh gerakan. Ia bukan pelengkap, melainkan kompas yang memastikan PMII tidak kehilangan arah perjuangan.
Memahami KOPRI sebatas pengurus kader perempuan berarti mengabaikan potensi strategisnya. Dengan kesadaran penuh, KOPRI menjadi katalis yang mempercepat terwujudnya PMII yang adil, setara, dan membebaskan sesuai nilai-nilai Islam dan cita-cita keadilan sosial yang menjadi landasan gerakan ini.
MEDAN, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat mengatakan, Silfester Matutina imbang kekuatannya, bahkan terkesan lebih kuat dengan Presiden Prabowo. “Jika Presiden Prabowo karena Undang Undang memberi Abolisi dan Amnesti kepada yang dihukum Hakim, yang kerjasama dengan Jaksa dan Pihak lain,” kata Gandi menjawab wartawan, Rabu (13/8/2025).
Sementara, lanjut Gandi, Silfester beberapa tahun bebas berkeliaran, membela Jokowi dan dapat Jabatan dengan gaji puluhan juta.
“Jaksa sangat takut menangkap Silfester, walaupun sudah berbui mulutnya. Jadi kekuatan Silfester tidak berdasarkan Undang Undang, kekuatan Presiden Prabowo berdasarkan Undang Undang, namun sama sama bisa melumpuhkan Jaksa atau putusan Hakim Pengadilan,” tegasnya.
Lebih jauh kata Gandi, PMPHI dapat berkesimpulan masih Jokowi yang punya peranan penting di NKRI, bukan Prabowo sebagai Presiden. “Jadi ketika Kami PMPHI-SU kalian minta atau media minta komentar dan pendapat Kami, tentang beberapa masalah yang menyangkut keluarga Jokowi dan kelompoknya,
Kami memilih diam. Karena akan sia sia seperti misalnya dana hibah, yang diterima KEJATISU Rp 96 M yang semula untuk rumah ibadah, kasus OTT KADIS PUPR, Kami memilih diam karena berbalikpun Langit tidak akan diusut.
Jadi perlu diketahui, Silfester sama kuatnya dengan presiden Prabowo,” pungkas Gandi Parapat. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Palestina saat ini berstatus sebagai non-member permanent observer state di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palestina bisa berpartisipasi dalam semua proses PBB, kecuali pemungutan suara terhadap rancangan resolusi dan keputusan di organ dan badan utamanya, dari Dewan Keamanan hingga Majelis Umum dan enam komite utama PBB.
Dilansir Al-Jazeera, Senin (11/8/2025), 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Jumlah itu mencapai 75 persen komunitas internasional.
Sejumlah negara yang baru mengakui Palestina di antaranya, Spanyol, Irlandia, Slovenia, hingga Meksiko. Negara-negara itu baru mengakui Palestina sebagai negara pada 2024 hingga 2025.
Pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat itu dilakukan saat Israel terus menyerang Gaza dengan dalih menghancurkan Hamas. Serangan Israel tersebut telah menewaskan lebih dari 61 ribu warga Gaza, termasuk perempuan dan anak, sejak Oktober 2023.
Israel mengklaim serangan itu dilakukan untuk menghilangkan Hamas yang melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu disebut Israel menewaskan 1.200 orang di negara mereka dan menyebabkan 200 orang disandera.
Kini, saat kondisi di Gaza semakin parah, sejumlah negara menyampaikan rencana mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Antara lain Australia dan Selandia Baru.
Dilansir Reuters dan Bloomberg, Senin (11/8/2025), media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald (SMH), melaporkan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, dan pemerintahannya dapat mengakui Palestina sebagai negara dalam beberapa hari ini.
Rencana pemerintah Australia itu mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan Israel di Jalur Gaza akan semakin menutup peluang bagi solusi dua negara. Hubungan antara Canberra dan Tel Aviv secara tradisional telah merenggang dalam beberapa bulan terakhir.
Bulan lalu, Prancis dan Kanada mengumumkan rencana mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Sementara, Inggris mengatakan akan mengikuti langkah tersebut kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan yang kini menyelimuti Gaza dan mencapai gencatan senjata.
Israel telah mengecam keputusan negara-negara Barat untuk mendukung negara Palestina. Israel menganggap hal itu hanya akan menguntungkan kelompok Hamas.
PM Australia Anthony Albanese mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina akan disampaikan di Sidang Umum PBB pada September mendatang. Dia mengatakan solusi dua negara akan memutus siklus kekerasan di wilayah itu.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujarnya kepada wartawan di Canberra, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025).
“Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara. Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan hak ini,” ujar pemimpin Australia itu.
Dia mengatakan keputusan Australia didasarkan pada jaminan dari Otoritas Palestina bahwa ‘tidak akan ada peran bagi Hamas di negara Palestina di masa depan’.
Pemerintah Selandia Baru juga menyatakan sedang mempertimbangkan pengakuan resmi atas negara Palestina. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebut pengakuan itu hanya masalah waktu.
Dilansir AFP, kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan resmi pada bulan September dan menyampaikan sikap pemerintahannya di depan para pemimpin negara-negara anggota PBB.
Peters mengatakan beberapa mitra dekat Selandia Baru telah memilih untuk mengakui negara Palestina, namun negaranya memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Dia mengklaim pengakuan akan dipertimbangkan dengan cermat.
“Kami bermaksud untuk mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” kata Peters dalam sebuah pernyataan.
Dia menyebut Pemerintah mempertimbangkan apakah kemajuan yang memadai telah dicapai menuju wilayah Palestina menjadi negara yang layak dan sah bagi Selandia Baru untuk memberikan pengakuan.
“Selandia Baru telah menegaskan sejak lama bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina hanyalah masalah waktu, bukan soal apakah akan terjadi,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Budi menuturkan bahwa penelusuran aliran uang akan dilakukan dari pihak travel haji yang memberangkatkan jemaah haji khusus. Perkara ini sendiri berawal dari adanya tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi.
“Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja, itu nanti akan ditelusuri,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah melakukan perhitungan awal kerugian negara di kasus dugaan korupsi kuota haji. Nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
KPK tengah mengusut kasus korupsi kuota haji 2024. KPK turut mendalami kemana arah aliran uang dalam perkara ini.
“Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun,” kata Budi.
Budi mengatakan angka kerugian negara itu berasal dari hitungan internal KPK. Hasil hitungan tersebut juga telah didiskusikan dengan BPK.
“Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi,” ujarnya.
Perkara ini sendiri sudah di tahap penyidikan. KPK menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga belum ada tersangka dalam kasus ini. (MAD)