JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kriteria anggaran yang akan kita laksanakan adalah pertama harus ciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa diukur harus bisa dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan dan dihemat,” sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Kedua, anggaran harus dikeluarkan untuk mendukung swasembada pangan dan juga energi. Menurutnya dua hal ini adalah kebutuhan mendasar sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.
“Kemudian kriteria berikutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi kita harus mampu memberi makan seluruh rakyat Indonesia dan tidak lagi impor,” beber Prabowo.
Ketiga, anggaran negara yang dikeluarkan harus bisa memberikan terobosan teknologi demi kemajuan Indonesia. Dia kembali menegaskan agar semua hal yang bersifat seremonial dan upacara-upacara perayaan tidak dilakukan. Perjalanan dinas harus dibatasi.
“Saya tegaskan kembali hal-hal di luar itu yang bersifat seremonial, upacara, rayakan ulang tahun ini itu, hari ini hari itu, tidak kita lakukan. Perjalanan dinas juga dikurangi, saya potong setengah,” tegas Prabowo. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.
“Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya,” lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Keuangan Bulog Perum Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan stok beras yang tersedia di Bulog sebesar 1,7 juta ton. Sementara itu, Bulog mendapatkan perintah dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada awal 2025.
“Artinya, kita akan mengelola 4,7 juta ton setara beras. Kalau kita hitung harga Rp 12 ribu per kilo, artinya 4,7 juta dikali Rp 12 ribu, kurang lebih Rp 57 triliun harus kita sediakan dalam mengelola beras ini oleh pemerintah. Kami kurang lebih 10% biaya pengelolaan dan itulah yang kita butuhkan setiap tahun,” kata Iryanto dalam acara Diskusi di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Iryanto menjelaskan selama ini skema pendanaan untuk Bulog sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, dana tersebut diterima usai Bulog selesai menyalurkan beras.
Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana dari pemerintah, Bulog mengambil pinjaman dari perbankan. Sebab itu, dia menyebut Bulog sedang mengusulkan skema pendanaan lebih terstruktur lagi.
“Nah sementara ini kami bisa recovery dari revenue pendapatan kita adalah pada saat kita menyalurkan. Jadi, kami kira-kira kita beli dulu, kita simpan, perbaiki, rapikan, salurkan. Dan kita mendapatkan bayaran, kira-kira seperti itu,” jelas Iryanto.
Dia pun mengakui beban yang ditanggung Buloh cukup berat karena harus meminjam ke perbankan. Kendati demikian, Bulog dapat menjalankan penugasan dari pemerintah dengan aman. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pada periode Januari-Desember 2024 terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” tulis situs tersebut.
Jumlah PHK terbanyak berlokasi di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 17.085 orang atau mencakup 21,91% dari keseluruhan jumlah PHK. 5 besar jumlah PHK terbanyak memang berlokasi di Pulau Jawa.
“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 21,91 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” terang Kemnaker.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2024. Berdasarkan situs Satudata Kemnaker, jumlah PHK tahun lalu tercatat menyentuh angka 77.965 orang. (VAN)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada hari Selasa (21/1/2025) kemarin merupakan jadwal sidang perdana praperadilan, yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto melawan KPK. Namun sayang sekali proses praperadilan yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan itu, tidak dihadiri oleh pihak KPK.
Kita bisa membayangkan, seandainya persidangan ini dilakukan oleh pihak KPK, lalu Hasto Kristiyantonya yang tidak hadir, pastilah akan banyak serangan dari para buzzer yang menyudutkan Hasto Kristiyanto yang dianggapnya takut, banyak alasan dll. Namun tidak begitu ketika kali ini pihak KPK nya yang tidak hadir, para buzzerpun diam saja.
Padahal sidang praperadilan ini merupakan upaya perlawanan hukum dari pihak Hasto Kristiyanto pada pihak penyidik KPK, yang dianggapnya sewenang-wenang dan sangat gegabah menentukan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap pada KPU yang dilakukan oleh Harun Masiku di tahun 2019 lalu.
Praperadilan yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto, itu juga merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahan demokrasi melalui jalur hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator tim hukum Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Telapessy di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Tim hukum Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan itu telah mengungkap sejumlah penemuannya terhadap dugaan cacat prosedural, termasuk diantaranya kesewenang-wenangan KPK dalam menerbitkan sprindik dan SPDP terhadap Hasto Kristiyanto.
Ada banyak kejanggalan dari aspek waktu, prosedur maupun substansi yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, karena itulah Hasto Kristiyanto melalui tim hukumnya mengajukan praperadilan untuk menguji semua itu, namun pihak KPK nya sendiri malah mangkir dari persidangan dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan praperadilan.
Hemmm…bukankah KPK jauh-jauh hari sudah sesumbar, akan siap menghadapi gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto, lah kok begitu dipanggil untuk sidang praperadilan di PN Jaksel KPK malah mangkir?
Ingatloh, mengulur-ulur waktu untuk datang di persidangan itu merupakan bentuk pelanggaran dari Azas Persidangan, yakni adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.
Demikian pula dengan menunda-nunda untuk hadir di persidangan, dengan atau tanpa sadar itu sesungguhnya merupakan bentuk kecil dari pelanggaran HAM, karena KPK telah mengambil hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum.
Absennya KPK dari persidangan ini akhirnya telah membuat hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto memutuskan untuk menunda sidang praperadilan dan melakukan penjadwalan ulang pada Februari 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon (KPK).
Dari berbagai informasi yang saya terima, dengar-dengar pihak penyidik KPK sebetulnya masih sangat kesulitan untuk mencari bukti-bukti terbaru (novum), prihal keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap KPU oleh Harun Masiku, yang sudah sangat lama telah mendapatkan keputusan tetap (inkracht) dari pengadilan Tipikor ini.
Namun KPK Edisi Mulyono ini seolah masih terus berusaha mencari-cari bukti untuk memperkuat penetapan status tersangkanya Hasto Kristiyanto. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini didekati mulai dengan intimidasi hingga lobi-lobi dengan imbalan uang miliaran dll. agar mereka mau bersaksi yang memberatkan Hasto Kristiyanto. Benar tidaknya info ini wallahu a’lam.
Selain itu, saya juga baru saja mendapatkan informasi, bahwa salah seorang saksi yang bernama Agustiani Tio Fredelina, yang dahulu merupakan anggota Bawaslu yang divonis penjara dan sudah bebas, karena menerima suap dari pihak Harun Masiku sedang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Padahal Tio ini sedang sakit keras dan memerlukan perawatan di RS Luar Negeri.
Tio dalam kesaksiannya terdahulu di Pengadilan Tipikor tahun 2020, juga sama sekali tidak pernah menyatakan Hasto Kristiyanto terlibat dalam perkara suap Harun Masiku. Ini benar-benar perlakuan dari KPK yang membahayakan nyawa seseorang, ini bentuk kekejaman KPK yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang kesekian kalinya dilakukan oleh KPK dalam perkara suap Harun Masiku ini…(SHE).
22 Januari 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.
“Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.
“Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Penyelamatan keuangan negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober sampai dengan Januari 2025 sebesar Rp 2.043.369.572.024,26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangannya Rabu (22/1/2025).
Harli menyebut, selain menyelamatkan uang negara, pada periode yang sama Bidang Datun Kejaksaan RI juga turut memulihkan keuangan negara hingga Rp 2,4 triliun.
“Pemulihan keuangan negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia periode Oktober sampai dengan Januari 2025 sebesar Rp 2.444.479.670.858,13 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 176,34 persen,” lanjut dia.
Kemudian, Datun Kejaksaan RI yang mencakup Jamdatun, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri juga memberikan bantuan hukum perdata dalam 100 hari pemerintahan.
Pertama, rinci Harli, pada bantuan hukum perdata litigasi ada sebanyak 783 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 123 perkara dengan hasil persentase capaian kinerja 15,71 persen.
Sedangkan pada bantuan hukum perdata non-litigasi ada sebanyak 20.829 perkara yang ditangani. 2.097 perkara telah diselesaikan dengan hasil persentase capaian kinerja 10,07 persen. (BAS)
Panama City –
Dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemerintah di Panama City merujuk pada salah satu pasal dalam Piagam PBB yang melarang setiap negara anggota untuk “memberikan ancaman atau menggunakan kekerasan” terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.
Surat resmi tersebut, yang dibagikan kepada wartawan pada Selasa (21/1) waktu setempat, mendesak Guterres untuk merujuk persoalan itu kepada Dewan Keamanan PBB, namun tanpa meminta diadakannya pertemuan.
Trump, dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1), mengulangi kembali tuduhannya soal China secara efektif “mengoperasikan” Terusan Panama melalui kehadirannya yang semakin besar di sekitar jalur perairan tersebut, yang diserahkan oleh AS pada akhir tahun 1999 silam.
“Kita tidak memberikannya kepada China, kita memberikannya kepada Panama. Dan kita mengambilnya kembali,” cetus Trump dalam pidatonya.
Presiden Panama, Jose Raul Mulino, membantah adanya negara lain yang melakukan campur tangan dalam mengelola Terusan Panama. Dia menyebut terusan itu dioperasikan berdasarkan prinsip netralitas. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah,” katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat.
Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.
“Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain,” katanya.
Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.
Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.
“Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Melansir dari Fox Business, Selasa (21/1/2025), berbagai perusahaan yang memberikan donasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari kedirgantaraan dan teknologi hingga otomotif dan keuangan, masih banyak lagi.
Sebagai contoh dari bidang teknologi ada Google, Meta dan Microsoft yang masing-masing memberikan sumbangan US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar (kurs Rp 16.343/dolar AS). Ada juga Ford, General Motors, hingga Hyundai dan Toyota cabang AS memberi sumbangan sebesar US$ 1 juta.
Masih belum cukup, ada juga Bank of America yang sudah mengonfirmasi Fox Business bahwa mereka turut memberikan sumbangan untuk pelantikan Trump. Namun salah satu bank terbesar di Negeri Paman Sam itu enggan untuk menyebutkan jumlahnya.
Kemudian dana pelantikan Trump ini juga dikabarkan menerima sumbangan dari Goldman Sachs, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Namun hal ini belum bisa dikonfirmasi karena jumlah sumbangannya yang tidak jelas. (MON)