JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Pada RAPBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer sebesar Rp 60 triliun,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).
Pemanfaatan SAL disebut sebagai sumber pembiayaan non-utang yang selama ini menjadi instrumen strategis menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah memastikan pengelolaan SAL tetap efisien dan optimal untuk memperkuat stabilitas APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN,” demikian isi dokumen tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana ini akan dipakai untuk mengurangi penarikan utang dan memperkuat cadangan fiskal pemerintah.
Rencana penggunaan SAL di 2026 ini lebih kecil dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 85,6 triliun. Pada tahun ini, SAL dipakai untuk menekan penerbitan SBN, membiayai belanja prioritas, hingga menutup defisit anggaran.
Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan SAL paling tinggi terjadi di 2021 sebesar Rp 143,96 triliun. Pada 2022, pemerintah tidak memakai SAL untuk menutup defisit APBN. Baru di 2023 penggunaan SAL kembali dilakukan sebesar Rp 35 triliun, lalu naik menjadi Rp 56,38 triliun di 2024.
“Pengelolaan SAL sebagai buffer likuiditas menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tulis dokumen itu. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat tersebut.
Rio Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan persetujuannya agar RUU APBN itu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (19/8/2025).
Ia sebelumnya menyoroti beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, program kedaulatan energi, hingga anggaran pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan atas target tersebut.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangannya umum terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan nota keuangan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI.
“Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat,” tambah dia.
Senada, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Hamka Baco Kady juga setuju agar RUU APBN 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Hamka menyinggung beberapa program strategis dalam RAPBN seperti target lifting minyak, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi merah putih.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Hamka. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selasa (19/6/2025), anggaran pembangunan IKN tersentralisasi pada lembaga Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Besarannya mencapai Rp 6,26 triliun. Anggaran itu terbagi untuk program pengembangan kawasan strategis senilai Rp 5,7 triliun dan sisanya untuk dukungan manajemen Otorita IKN senilai Rp 553 miliar.
Sejauh ini anggaran IKN terpusat di Badan Otorita IKN, tidak nampak anggaran pembangunan IKN pada kementerian atau lembaga lainnya dalam dokumen Nota Keuangan.
Sebelumnya Kepala Badan Otorita IKN dalam pembahasan anggaran di depan Komisi II DPR pernah meminta agar anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN ditambah sebesar Rp 16,13 triliun. Kala itu Basuki memaparkan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hanya senilai Rp 5,05 triliun. Dengan begitu, dia mengusulkan agar Otorita IKN mendapatkan anggaran hingga Rp 21,1 triliun.
“Pada 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun,” ungkap Basuki dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) yang lalu.
Di tahun 2025 sendiri Otorita IKN mendapatkan kucuran dana senilai Rp 13,5 triliun untuk membangun ibu kota baru. Jumlah itu sudah termasuk adanya tambahan senilai Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025 yang lalu.
Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipatok Rp 6,26 triliun di tahun 2026. Hal ini tercatat dalam dokumen Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.
Dia juga menjelaskan, anggaran Otorita IKN sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto selama periode 2025-2028. Rinciannya 2025 sebesar Rp 14,40 triliun, 2026 sebesar Rp 17,08 triliun, 2027 sebesar Rp 14,64 triliun, dan 2028 sebesar Rp 2,68 triliun. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir dari Bloomberg, Selasa (19/8/2025), sekitar pukul 09.20 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.244 atau menguat 46 poin (0,28%). Dolar AS dibuka pada level Rp 16.232/US$.
Nilai tukar dolar AS hari ini diperdagangkan di rentang Rp 16.226 sampai Rp 16.244. Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya terlihat bervariasi.
Dilansir dari Reuters, investor kini menanti simposium tahunan bank sentral AS (The Fed) di Jackson Hole, Kansas City pada 21-23 Agustus 2025. Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan memberikan pandangan tentang prospek ekonomi dan arah kebijakan bank sentral.
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan membawa mata uang Paman Sam itu berada di level Rp 16.200-an/US$
Analis pasar independen Tina Teng mengatakan pasar masih berhati-hati karena para pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan implikasi-implikasi untuk pasar energi global.
“Dolar AS kian kokoh terhadap sejumlah mata uang utama, sementara sentimen risk-on masih mendominasi pasar saat ini,” tambahnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
Pengurus Pusat Gereja HKBP menggelar aksi damai dan doa bersama yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat Gereja HKBP yakni Oppui Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.ST. di Taman Proklamasi Jakarta Pusat pada Senin (18/8/2025) pagi.
Pada kesempatan tersebut, ada juga sejumlah organisasi masyarakat yang turut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka, diantaranya adalah Forum Perjuangan Masyarakat Habinsaran, Borbor dan Nassau Kabupaten Toba (Forpemas Habornas)
.
Ketua Forpemas Habornas, Drs. Parasman Pasaribu, MM, yang diberi waktu sekitar 2 menit berorasi secara tegas menyerukan, “Merdeka! Tutup TPL! Desa Natinggir Kabupaten Toba belum merdeka!” diikuti dengan seruan lantang masyarakat yang setuju dengan pernyataan tersebut.
“Kami dari Forum Perjuangan Masyarakat Habornas merasa senang lantaran diberi waktu untuk berorasi mendesak pemerintahan Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan untuk mau hadir menutup TPL,” ujar Parasman ketika ditanyai mengenai partisipasi kelompoknya dalam kegiatan aksi damai tersebut. Ia pun menyatakan bahwa kehadiran Forpemas Habornas tidak sekedar untuk berdoa, tetapi juga bersaksi dan meminta kepada Oppui Ephorus HKBP untuk menghajar TPL yang selama ini telah dinilai tidak berpihak pada kelestarian alam maupun Masyarakat Adat Toba.
Sementara itu, seorang anggota Forpemas Habornas lainnya bernama Maruli Siahaan juga mengatakan sangat mendukung aksi hari ini. “Bila perlu bersama masyarakat Batak yang ada di seluruh dunia kompak mendesak pemerintah Pusat supaya segera mencabut SK Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atau HPHTI,” tegasnya.
Hal ini dikarenakan SK tersebut juga telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada PT. Inti Indorayon Utama.
Maruli menambahkan, “Sejak awal kehadirannya di tahun 1980-an, PT. TPL disinyalir selalu menciptakan multidimensi krisis di Tano Batak. Mulai dari perampasan tanah dan sumber penghidupan Masyarakat Adat Batak.
Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang mempertahankan wilayah adatnya, bahkan juga sudah melakukan penggundulan hutan dan pengrusakan lingkungan di Wilayah Adat sampai menimbulkan bencana ekologis.
Masalah ini disampaikan oleh Maruli menjadi poin penting dalam kajian kelompok Masyarakat Adat yang didukung oleh Forpemas Habornas.
“Diduga juga terdapat praktik perbudakan modern bagi para pekerja PT. TPL. Semuanya ini perlu ditelisik lagi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja.” tandasnya.
Ketika dimintai tanggapan dari manager media PT. TPL, Salomo Sihotang, pihaknya memberikan beberapa poin jawaban sebagai berikut:
• Bahwa TPL telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan berkomitmen membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang telah dilakukan bersama Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
• Bahwa secara tegas menolak tuduhan bahwa operasional TPL menjadi penyebab bencana ekologi sebab telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang;
• Bahwa TPL menjalankan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi;
• Bahwa pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan Lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku;
• Bahwa kegiatan peremajaan pabrik dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan;
• Bahwa audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada tahun 2022-2023 dan hasilnya menyatakan bahwa TPL taat mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial;
• Bahwa perusahaan menjalankan secara berkelanjutan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan yang menyasar kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional dan dilaporkan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya;
• Bahwa TPL melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan. Dengan sistem tanam-panen berkelanjutan, perusahaan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga dilaporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Dari luas konsesi sebesar 167.912 ha, Perseroan hanya mengembangkan sekitar 46.000 ha sebagai perkebunan eucalyptus dan mengalokasikan sekitar 48.000 ha sebagai area konservasi dan kawasan lindung yang dijaga oleh Perseroan dengan komitmen menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya;
• Bahwa TPL mempekerjakan lebih dari 9.000 orang, baik pekerja langsung maupun tidak langsung, dan didukung oleh lebih dari 4.000 Kelompok Tani Hutan dan pelaku UMKM. Bila termasuk keluarga dari para pekerja dan mitra tersebut, maka jumlah masyarakat yang bergabung pada keberadaan perusahaan mencapai sekitar 50.000 jiwa, belum termasuk kedai pengecer dan bengkel kecil di sekitar areal kerja dan jalur logistik. Ini menunjukkan peran penting TPL dalam mendukung perekonomian lokal dan regional,
• Bahwa TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap hal tersebut didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Perusahaan membuka ruang dialog dan menerima masukan dari semua pihak guna menciptakan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak. (**)
Kirab Merah Putih PNIB di Nganjuk, Saatnya Merdeka dari Penjajahan Kaum Intoleran Khilafah Terorisme
NGANJUK, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bertepatan peringatan Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, Kota Nganjuk Jawa Timur berhias kain merah lutih sepanjang 250 meter dan lebar 3 meter. Kurang lebih 300 orang mengarak merah putih dalam acara kirab ormas kebangsaan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB).
Di halaman Stadion Anjuk Ladang, Nganjuk kirab dilaksanakan menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk dan Finish di depan masjid agung Nganjuk, denganJarak lebih kurang 3,5 kilometer dilalui masa yang berjalan khidmad sambil menyanyikan lagu-lagu nasional dan kebangsaan.
“Kirab merah putih di kota Nganjuk kali ini bertepatan dengan peringatan hati kemerdekaan 17 Agustus. Kami mengangkat tema kirab : 80 tahun Indonesia Merdeka, sudah saatnya merdeka juga dari penjajahan paham asing, kaum intoleransi, radikalisne, gerakan separatis, Wahabi, Khilafah dan Terorisme” jelas Ketua Umum PNIB AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal kepada awak media yang menemuinya seusai kirab.
Kota Nganjuk yang harmonis menyikapi perbedaan dan kondusif pada pengaruh asing dipilih PNIB sebagai lokasi kirab. Sebelumnya PNIB menyelenggarakan acara yang sama di Kota Bekasi.
“Kirab merah putih bagi PNIB menjadi tradisi budaya perjuangan yang elegan. Baik dalam laku maupun perbuatan tidak sekedar berteriak cinta tanah air dan bangsa di medsos. Kami melakukan kirab merah putih bersama Pagar Nusa Nganjuk Bersatu, BEM PTNU Nganjuk sebagai penghormatan besar pada para pendiri bangsa yang telah mempertahankam merah putih dengan bertaruh nyawa” imbuh Gus Wal.
Acara kirab minggu pagi tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang berada di lokasi dan melihat iring-iringan penuh hikmat.
Kemerdekaan yang kita nikmati ini hanya dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Kemerdekaan melawan penjajah memang telah usai, tapi perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan masih terus berlanjut. Terbebas dari Intoleransi, Khilafah, terorisme, korupsi, narkoba dan radikalisme adalah hak yang harus diperjuangkan. Jangan pernah kalah dengan provokasi kelompok sarabpatigenah.
Nganjuk sepakat melawan intoleransi, Khilafah radikalisme Terorisme, narkoba dan Korupsi tanpa batas waktu, menolak pemutarbalikan fakta sejarah dan paham impor yang bertentangan dengan tradisi dan jatidiri bangsa Indonesia, Jadikan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus sebagai dasar negara, pilar kebangsaan dan jatidiri bangsa yang terpatri didalam hati seluruh rakyat Indonesia” kata Gus Wal di akhir pernyataannya. (JRS )
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Langkah ini dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola BUMN sesuai yang dimintakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, jumlah BUMN sebanyak ini tidak lantas membuat penerimaan negara semakin besar. Malah dalam banyak kasus pemerintah harus menelan kerugian yang cukup besar setiap tahun.
“Perlu kita komunikasikan bahwa 97% dividen dari BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, ini sebagai gambaran, dan 52% BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan proses pemangkasan ini akan dilakukan melalui beberapa cara seperti merger antar BUMN, akuisisi usaha, hingga spin-off atau pemisahan usaha dari induknya.
“Business konsolidasi ini akan ada merger dan acquisition, kurang lebih ada 300 merger yang akan terjadi. Kemudian ada spin-off, akan terjadi spin-off daripada perusahaan sehingga kembali ke core,” papar Dony.
Ia mencontohkan salah satunya ada PT Pertamina (Persero), yang mana sebagian anak usahanya direncanakan untuk spin-off agar raksasa minyak dan gas (migas) ini dapat lebih fokus dalam pengembangan usahanya.
“Contohnya oil and gas. Kita punya Pertamina, tapi range of business-nya begitu luas, sehingga tidak fokus lagi menjadi oil and gas company. Ini nanti akan terjadi juga spin-off daripada perusahaannya. Ada hospital-nya akan keluar, hotelnya akan keluar, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisnis-bisnis di BUMN itu akan fokus kepada core kompetensinya,” jelas Dony.
Melalui pemangkasan ini, pihaknya berharap setiap BUMN yang ada nanti akan semakin berdaya saing. Sehingga ke depan dapat memberi keuntungan nyata bagi pemerintah, yang bahkan ditargetkan oleh Prabowo bisa menyumbang pendapatan negara minimal US$ 50 miliar.
“Nanti kita harapkan dari 1046 ini akan menjadi 228 perusahaan. Ini perlu kami komunikasikan supaya nanti kita memiliki visi bahwa 228 perusahaan ini nantinya akan menjadi perusahaan yang scalable, mampu berkompetisi, memiliki business model yang proper, revenue stream yang proper, dan dikelola secara transparan,” tegasnya.
Di luar itu, Dony menegaskan pihaknya akan mengaudit kinerja setiap BUMN secara teliti. Sehingga ke depan tidak ada lagi laporan keuangan ‘abal-abal’ atau biasanya dikenal sebagai financial engineering agar perusahaan terlihat memberi keuntungan bagi negara, padahal kenyataannya tidak.
“Sebagaimana tadi kita mendengar Presiden juga berharap bahwa tidak ada lagi perusahaan yang keuntungannya itu karena keuntungan abal-abalan. Kita juga sampaikan kepada publik dalam 6 bulan ini kita melakukan restate. Karena pembukuan yang kurang proper, kita melakukan restate terhadap bukunya, dan ada beberapa lagi yang akan kita restate,” terangnya.
“Tetapi ini sekali lagi bukan kita ingin memperlihatkan keburukan, tetapi sebagai base untuk kita menuju US$ 50 billion yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Tentu fundamental daripada perusahaan ini harus kita rapikan,” tergas Dony. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Budi mengatakan pengawasan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan alokasi dana tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu untuk menghindari kebocoran karena korupsi.
“Sehingga KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui pendekatan fungsi koordinasi dan supervisi yang melakukan pengawasan dan pendampingan di pemerintah daerah,” kata Budi.
“Mengingat pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di daerah dan juga punya fungsi untuk juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ataupun sekolah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan tersebut,” tambahnya.
Dia mengatakan KPK juga akan melakukan pendampingan melalui fungsi di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selain itu, dia menuturkan KPK bisa memberikan saran melalui hasil Survei Penilaian Integritas (PSI) Pendidikan, sebagai salah satu program nasional yang mengukur dan mengidentifikasi celah kerawanan korupsi khusus di sektor pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. KPK akan memberikan pendampingan dan mengawasi alokasi dana tersebut.
“Dan kemudian memberikan saran masukan kepada para pemangku kepentingan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya juga masyarakat sebagai pengguna dari layanan publik di sektor pendidikan ini. Nah kemudian KPK juga penting untuk terus mengawal insersi pendidikan antikorupsi agar betul-betul terimplementasi dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan dan tentu tidak hanya menjadi sebuah formalitas kurikulum atau mata kuliah tapi harus bisa betul-betul diimplementasikan dalam sikap di ekosistem sekolah itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia mengatakan dana itu ditujukan untuk berbagai hal, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di rapat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8/2025). Prabowo awalnya menyebut anggaran Rp 750 triliun untuk sektor pendidikan menjadi yang terbesar.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan anggaran pendidikan itu harus digunakan secara tepat sasaran. Pertama, katanya, ada anggaran untuk peningkatan kualitas guru, penguatan vokasi, hingga beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah menyiapkan bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa dan peningkatan kualitas, fasilitas kampus dialokasikan Rp 150,1 triliun,” katanya.
Dia mengatakan anggaran pendidikan juga ditujukan untuk gaji guru serta dosen. Alokasinya Rp 178,7 triliun.
“Tunjangan profesi guru non-PNS dan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah akan memperkuat sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, dan sekolah unggulan garuda transformasi untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak dari keluar miskin. Dia juga menyebut pemerintah akan mendorong LPDP memberikan beasiswa lebih masif di kampus-kampus dunia.
“Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif,” tuturnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,4 terjadi di Maluku Barat Daya. Kedalaman gempa 13 Km.
Melalui akun X nya, BMKG melaporkan gempa terjadi pada Jumat (16/8/2025) pukul 00.09 WIB. Gempa berada pada 92 KM Timur Laut Maluku Barat Daya.
“Gempa Mag:4.4,” tulis BMKG.
Titik koordinat gempa 7,60 Lintang Selatan dan 128,42 Bujut Timur. BMKG menyampaikan informasi gempa ini dapat berubah seiring kelengkapan data.
“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir AFP, peristiwa terjadi pada Jumat (16/8/2025) waktu setempat. Polisi menduga serangan tersebut terkait dengan perseteruan antar geng kejahatan terorganisir.
Media lokal mengutip saksi mata yang mengatakan setidaknya satu orang ditembak saat meninggalkan masjid di kota Orebro, sekitar 200 kilometer sebelah barat Stockholm.
Polisi menyampaikan pria yang tewas tertembak berusia sekitar 25 tahun. Sementara, kondisi korban luka tidak diungkap.
Polisi tidak memberikan detail tentang identitas korban atau keadaan penembakan, dan mengimbau masyarakat menjauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, polisi masih mencari pelaku penembakan.
“Saat ini kami sedang aktif mengejar pelaku,” kata juru bicara kepolisian Anders Dahlman kepada AFP.
“Kami sedang mewawancarai para saksi dan melakukan investigasi teknis,” katanya.
Laporan dari media lokal menyampaikan penembakan terjadi saat orang-orang meninggalkan masjid setelah salat Jumat. Kepanikan pun terjadi hingga banyak orang berlarian.
Peristiwa penembakan terjadi di dekat masjid di Swedia Selatan. Satu orang dilaporkan tewas dan satu lainnya luka-luka.
Seorang saksi mata mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Swedia, SVT, bahwa ia berdiri hanya beberapa meter dari salah satu pria yang ditembak. Pelaku disebut melepaskan 3-4 kali tembakan.
“Dia sedang keluar dari masjid. Kemudian seorang pria lain datang dan melepaskan empat, lima tembakan,” kata saksi yang namanya tidak diungkapkan.
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka yakin insiden itu terkait dengan “lingkungan jaringan kriminal” Swedia.
Juru bicara kepolisian, Lars Hedelin, mengatakan kepada harian Aftonbladet bahwa penembakan itu kemungkinan merupakan “insiden terisolasi” dan tidak ditujukan ke masjid itu sendiri. (DAB)