JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai sejumlah pemeriksaan terkait kasus perintangan penyidikan suap politikus PDIP Harun Masiku. Setyo menilai penahanan tersangka kepada penyidik.
“Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan sepenuhnya untuk waktu pemeriksaan, penahanan, sepenuhnya kepada penyidik,” kata Setyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/20215).
Penyidik KPK dinilai memiliki alat bukti yang cukup untuk menahan Hasto. Sehingga, pada Kamis (20/2), KPK menahan Hasto usai sejumlah pemeriksaan.
“Sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan alat buktinya. Maka di saat waktu yang tepat hari ini lah dilakukan proses penahanan,” imbuhnya.
KPK diketahui menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.
Hasto keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye, kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol. Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.
Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.
Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.
Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.
KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.
Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.
Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.
Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. (DON)
Moskow –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu”. Medvedev menyebut komentar Trump itu “200 persen benar”.
“‘Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky lebih baik bergerak cepat atau negaranya tidak akan tersisa.’ Jika Anda memberitahu saya tiba bulan lalu bahwa ini adalah kata-kata Presiden AS, saya akan tertawa terbahak-bahak,” ucap Medvedev mengulangi pernyataan Trump dalam komentarnya via media sosial X, seperti dilansir kantor berita TASS, Kamis (20/2/2025).
“Donald Trump 200 persen benar,” sebut Medvedev, yang mantan Presiden Rusia dan sekutu Presiden Vladimir Putin ini.
Dalam pernyataannya, Medvedev menyebut Zelensky sebagai “badut bangkrut”.
Trump menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilu” dalam pernyataan via media sosial pada Rabu (19/2).
Komentar ini disampaikan Trump beberapa jam setelah Zelensky mengkritik dirinya hidup diselimuti gelombang “disinformasi” Rusia, karena secara keliru menuduh Ukraina memulai perang dengan Rusia.
“Seorang Diktator tanpa Pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau negaranya tidak akan tersisa,” sebut Trump via media sosial Truth Social. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kakorlantas Polri Irjen Agung Suryo Nugroho dan rombongan melakukan peninjauan pelabuhan menggunakan helikopter. Heli yang ditumpanginya take off dari Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.
Selain Kakorlantas Polri, turut serta dalam peninjauan ini di antaranya Dirut ASDP Heru Widodo, Dirjen Bina Marga, Dir Ops PT Jasa Raharja, Dirgakkum Korlantas Polri, Karobinops Stamaops, hingga Kabagops Korlantas Polri.
Tiba lokasi, Irjen Agus dan jajaran langsung mendengar paparan dari stakeholder terkait tentang persiapan mereka menghadapi arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Di lokasi hadir di antaranya Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika, hingga Kapolres Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Irjen Agus menyampaikan apresiasi atas segala persiapan yang dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dalam menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Dia meminta segala perbaikan yang masih berjalan segera dituntaskan agar nanti masyarakat terlayani dengan baik.
“Hari ini kami berada di sini tentunya kami yakin stakeholder yang punya kepentingan sudah optimal untuk mempersiapkan,” ujar Irjen Agus.
“Kita bisa karena bersama, kita kuat karena bersatu, saya yakin kalau semua terpanggil untuk melayani masyarakat, saya yakin Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik,” sambungnya.
Irjen Agus juga sempat meninjau Pelabuhan Wika Beton yang akan dioperasikan saat masa mudik Lebaran 2025 untuk mengatasi lonjakan kendaraan. (MAD)
Seoul –
Seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), mulai disidang di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (20/2) waktu setempat. Dia menghadapi tuduhan pemberontakan yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Persidangan, menurut laporan reporter AFP di lokasi, dimulai sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Dengan kehadiran Yoon dalam persidangan ini, ruang sidang penuh sesak dan pengamanan ketat diberlakukan di sekitar gedung pengadilan.
Jaksa penuntut dalam kasus ini menuduh Yoon sebagai “pemimpin pemberontakan”.
Mereka, pada Kamis (20/2), berargumen untuk tidak membebaskan Yoon dari fasilitas penahanan yang menjadi tempat dia ditahan sejak pertengahan Januari. Dalam argumennya, jaksa Korsel menyebut Yoon dapat mencoba dan “memperngaruhi atau membujuk orang-orang yang terlibat kasus tersebut”.
Dalam persidangan, pengacara Yoon, Kim Hong Il, mengecam apa yang disebutnya sebagai “penyelidikan ilegal” dengan alasan bahwa “badan investigasi yang menyelidiki tidak memiliki yurisdiksi”.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif setelah dimakzulkan parlemen, mulai menjalani persidangan terkait langkahnya menetapkan darurat militer yang mengejutkan dunia.
Yoon yang mantan jaksa ini mencetak sejarah sebagai kepala negara pertama di Korsel yang diadili dalam kasus pidana. (VAN)
Riyadh –
Gagasan kontroversial Trump itu memicu persatuan yang jarang terlihat di antara negara-negara Arab, yang secara tegas menolak rencana tersebut. Namun mereka masih berselisih paham mengenai siapa yang akan memerintah atas Jalur Gaza usai perang dan siapa yang akan membiayai rekonstruksinya.
Pakar kebijakan luar negeri Saudi, Umer Karim, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), mengatakan bahwa pertemuan negara-negara Arab itu akan menjadi pertemuan yang “paling penting” dalam beberapa dekade terakhir sehubungan dengan dunia Arab dan masalah Palestina.
Trump memicu kemarahan internasional ketika mengumumkan AS akan “mengambil alih” Gaza dan memindahkan 2,4 juta warga Palestina yang tinggal di sana ke negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania.
Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Saudi menuturkan kepada AFP bahwa para pemimpin Arab akan membahas “rencana rekonstruksi untuk menangkal rencana Trump bagi Gaza”.
Raja Yordania Abdullah II dalam pertemuan dengan Trump di Gedung Putih AS, pada 11 Februari lalu, menegaskan secara langsung penolakan terhadap rencana memindahkan warga Gaza. Dia mengatakan bahwa Mesir akan menyampaikan rencana masa depan terkait Gaza dalam waktu dekat.
Sumber Saudi yang memahami persiapan pertemuan itu menyebut pembicaraan pemimpin negara-negara Arab di Riyadh akan membahas “rencana versi Mesir” yang disebutkan Raja Abdullah II tersebut. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi menetapkan seseorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
“Benar, Saudari NM dan Saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara,” kata Ade Ary Syam Indradi, Kamis (20/2/2025).
Ade Ary mengatakan Nikita Mirzani seharusnya diperiksa pada hari ini, Kamis (20/2) di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Akan tetapi dia menunda pemeriksaan dengan alasan ada keperluan pekerjaan.
“Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama Saudara IM dan Saudari NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari 2025. Alasan penundaan pemeriksaan Saudari NM dan Saudara IM sebagai tersangka dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan,” katanya.
“Permohonan yang diajukan ke penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pukul 13.00 WIB,” tambahnya.
Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, pengusaha skincare, ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respons yang diterima justru berisi ancaman. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
“Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo.
“Bersedia,” ucap para kepala daerah.
Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:
“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah tersebut.
Ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Berikut enam kepala daerah tersebut:
1. Mewakili sumpah Agama Islam: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal
2. Mewakili sumpah Agama Katolik: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda
3. Mewakili sumpah Agama Buddha: Wali Kota Singkawang, Tjhau Chui Mie
4. Mewakili sumpah Agama Hindu: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata
5. Mewakili sumpah Agama Konghucu: Wali Kota Manado, Andrei Angouw
6. Mewakili sumpah Agama Kristen Protestan: Bupati Merauke, Yoseph P Gebze
Seusai pembacaan sumpah jabatan, keenam perwakilan kepala daerah itu kemudian menandatangani berita acara. Jumlah 961 itu terdiri atas gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya.
“Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Rabu (19/1/2025). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto datang didampingi jajaran kuasa hukumnya
Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto tiba pukul 09.53 WIB. Hasto mengenakan setelan jas hitam.
“Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini, saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang sah yang menjunjung tinggi hukum dan datang meskipun sejak awal kami memahami begitu banyak agenda-agenda politik terkait kasus saya,” ujar Hasto.
Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).
Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir 2024. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2).
Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.
Kini Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan. Dia mengajukan dua gugatan ke PN Jaksel. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan di lokasi, Kamis (20/2/2025), pukul 09.20 WIB, petugas kepolisian bersiaga di depan pintu gerbang PN Jakarta Utara. Petugas meminta kartu identitas pengunjung sidang untuk ditukar dengan kartu masuk.
Sidang Razman akan digelar di ruang sidang utama. Pemeriksaan kembali dilakukan ke setiap pengunjung yang akan memasuki ruang sidang.
Petugas mengecek tas dan barang bawaan para pengunjung. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, pengunjung baru diperbolehkan memasuki ruang sidang.
Razman Nasution juga telah tiba di ruang sidang. Dia mengenakan kemeja bernuansa warna hitam.
Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Pengacara Hotman Paris akan menjadi saksi korban dalam sidang ini.
Sidang itu sedianya telah digelar pada Kamis (6/2). Namun sidang berakhir ricuh hingga membuat majelis hakim memutuskan untuk menskors persidangan.
Kericuhan yang terjadi di dalam ruang sidang PN Jakut pada Kamis (6/2) menjadi awal mula sumpah advokat dari Razman dan pengacaranya, Firdaus Oiwobo, dibekukan. Keduanya lalu dilarang untuk berperkara di pengadilan. (DAB)
Washington DC –
Pembicaraan dengan negosiator Rusia berjalan “sangat baik,” tandasnya dalam konferensi pers di resor miliknya, Mar-a-Lago di Florida di bagian selatan Amerika Serikat: “Rusia ingin melakukan sesuatu.”
Pada saat bersamaan, Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas kelanjutan perang agresi yang diluncurkan oleh Rusia pada Februari 2022.
Perwakilan Amerika Serikat dan Rusia sepakat pada hari Selasa (18/02) di sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina – tanpa melibatkan perwakilan Ukraina atau pendukungnya di Eropa.
Sebagaimana diumumkan kedua belah pihak setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, disepakati bahwa pemerintah akan menunjuk negosiator untuk pembicaraan tersebut.
Di Mar-a-Lago, Trump menanggapi dengan nada mencemooh kritik dari Ukraina bahwa negara itu tidak diundang.
“Saya mendengar hari ini: ‘Oh, kami tidak diundang’,” ejek tokoh Republikan itu – dan menambahkan: “Yah, Anda sudah berada di sini selama tiga tahun.”
Perang seharusnya sudah berakhir sejak lama, demikian ia memperingatkan – dan menuduh Ukraina lalai: “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya bisa membuat kesepakatan.” Disebutkannya, ada kepemimpinan di Kyiv yang “membiarkan perang yang seharusnya tidak pernah terjadi.”
Mengacu pada Zelensky, Trump berkata: “Saya menyukainya secara pribadi, dia oke.” Namun ini bukan tentang simpati pribadi, imbuhnya, ini tentang “menyelesaikan pekerjaan.”
Ukraina bergantung pada bantuan Barat untuk mempertahankan diri terhadap invasi Rusia. Di bawah pendahulu Trump, Joe Biden, AS adalah pendukung dan pemasok senjata terpenting negara itu. Karena adanya pergantian kekuasaan di Washington, warga Ukraina kini mengkhawatirkan perubahan drastis yang menguntungkan Rusia.
Tak lama setelah menjabat, Trump secara pribadi menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk segera bertemu langsung dengannya. (MAD)