JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3). Prabowo mengatakan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini, namun narasi ke masyarakat minim atau kurang sempurna.

“Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin, narasi ke rakyat, mungkin, kurang sempurna, kurang intensif,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prabowo mengaku terkesan dengan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintahannya selama 5 bulan menjabat. Namun Prabowo meminta anak buahnya memperbaiki komunikasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Saya juga terus terang saja, sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat,” ujar Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa capaian pemerintah ini merupakan kerja bersama Kabinet Merah Putih. Namun yang ditekankan adalah komunikasi ke masyarakat tentang kebijakan pemerintah.

“Ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan,” imbuhnya. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik larangan ini. “Ini putusan yang baik sebetulnya untuk meneguhkan prinsip daulat rakyat yang telah diberikan kepada calon anggota legislatif,” ujar peneliti Perludem Fadli Ramadhani.

Fadli menambahkan baik calon anggota legislatif yang telah dipilih dalam proses pemilu, termasuk juga partai politik tidak bisa sembarangan mengundurkan diri. Kemudian, parpol juga tidak bisa lagi sembarangan memecat kadernya, terutama yang berstatus caleg terpilih.

“Jadi, angin segar dalam konsepsi prinsip pemilu proporsional, apalagi pemilu proporsional terbuka menurut saya,” kata Fadli.

Sebelumnya, putusan MK terkait larangan caleg terpilih mundur demi maju Pilkada ini untuk perkara nomor 176/PUU-XXII/2024. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jumat (21/3/2025). Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan fenomena caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang mengundurkan diri itu tidak sehat bagi demokrasi. Fenomena itu juga tidak menutup kemungkinan adanya politik transaksional.

“Tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat,” ujar MK. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bicara mengenai potensi kecelakaan yang disebabkan truk over dimension over loading (ODOL).
Mulanya, Huda menyebut kebijakan pembatasan truk melintas di tol itu demi memastikan mudik Lebaran berjalan lancar. Terutama mengurangi risiko kecelakaan.

“Beberapa persoalan yang kita hadapi selama ini memang di level kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar, baik karena aspek ODOL,” ujar Huda ketika dihubungi.

Huda mengatakan pihak Kemenhub tidak mau ambil risiko terhadap potensi kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar. Kemudian, truk besar juga dianggap sebagai biang kerok kemacetan di tol, karena laju kendaraannya lambat.

“Termasuk di dalamnya kemacetan itu diakibatkan salah satunya masih operasinya truk-truk besar di jalan. Yang tidak termanage dengan baik sama periode sebelumnya,” sambungnya.

Kebijakan pembatasan operasional truk selama mudik Lebaran 2025 ini, kata Huda, didasari atas evaluasi kebijakan pada mudik Lebaran 2024. Ia yakin betul pihak Kemenhub sudah menghitung matang-matang terkait dampak kebijakan ini.

“Nah karena itu ini kita jalani dulu, kita jalani dulu dan nanti akan terus…. sampai nanti sekiranya dibutuhkan semacam perbaikan di tengah jalan,” jelas Huda.

Terkait asosiasi pengusaha truk dan sopir truk yang meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mundur, Huda merasa tidak akan berefek kepada reshuffle kabinet.

“Saya kira tidak sampai sejauh itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menilai Kementerian Perhubungan perlu menyesuaikan dengan periode pembatasan operasional truk dalam tol seperti pada Lebaran 2024. Ia menyebut pada 2024, truk dilarang melintas di tol dari 5 April sampai 16 April.

“Yang artinya sekitar 11 hari. Nanti mungkin bisa disesuaikan saja kalau ini memang perlu menjadi acuan,” ujar Danang.

Ia menyarankan Kementerian Perhubungan segera melakukan rapat marathon. Sehingga kebijakan ini, bila dirasa perlu evaluasi, maka dievaluasi secepatnya.

“Tolong ini di Kementerian Perhubungan cek secara maraton cepat, apakah bisa dikurangi sehingga menjelang sampai tanggal 27 atau 28 (Maret) baru dimulai, ya ini silahkan d an saya kira masih bisa didiskusikan menurut saya, yang jelas tanpa harus demo-demo memprotes,” lanjutnya.

Diketahui, massa yang terdiri dari asosiasi pengusaha truk dan sopir truk memprotes kebijakan Dudy Purwagandhi terkait pembatasan operasional truk di dalam tol selama mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dinilai ugal-ugalan.

“Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan,” kata Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan.

Gemilang mengatakan larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk. Penghasilan mereka berkurang drastis karena pembatasan operasi truk selama masa Lebaran dinilai terlalu lama.

Aptrindo sudah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan diterapkan. Namun Kemenhub, katanya, hanya berjanji akan menampung usulan itu. (DON)