JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mengutip Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, dalam rapat tersebut Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Presiden Prabowo mengadakan rapat maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih sejak siang hingga malam hari ini di kediaman pribadinya, Hambalang pada hari Rabu 20 Agustus 2025,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet.
Pada sesi pertama rapat, Prabowo berdiskusi dengan Dirut BUMN di sektor pertanian dan perkebunan terkait pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
“Pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang Pertambangan membahas ijin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat maraton tiga kali di kediamannya, Hambalang, Rabu (20/8/2025). Rapat diadakan sejak siang hingga malam hari guna membahas soal pengelolaan lahan, tambang ilegal, hingga arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Setelahnya, rapat dilanjutkan bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan. Pasalnya sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente memiliki potensi ekspor bernilai tinggi dan mampu menopang devisa negara.
Amran menyampaikan komoditas kelapa jika dikelola dengan serius, nilai ekspor kelapa bisa menembus Rp 400 triliun. Pasarnya pun kata Amran sudah ada.
“Contohnya kelapa, saat ini luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dilakukan hilirisasi, ekspor kelapa bisa bernilai hingga Rp 400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya China dan India,” kata Amran dalam keterangan tertulis.
Selain di sektor perkebunan, program hilirisasi pertanian dan sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional. Hilirisasi ini dinilai menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru, sekaligus membuka peluang besar bagi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Kita harus masuk ke hilirisasi. Hilirisasi ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang, dengan target tiga tahun,” katanya.
Ia menilai bahwa program hilirisasi ini perlu melibatkan keterlibatan TNI agar berjalan efektif dan terukur. Menurutnya TNi sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya. Selain itu, TNI dibutuhkan untuk pengawasan agar tidak ada kebocoran.
“Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan Bapak Presiden untuk hilirisasi adalah langkah tepat. Dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan semua pihak, kita bisa stop impor, dorong ekspor, dan wujudkan Indonesia sebagai bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” terang Amran. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan,” tulis Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Fenomena shadow economy menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak. Banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin, tidak tercatat dalam sistem, hingga mengandalkan transaksi tunai yang sulit dilacak.
Strategi pajak 2026 memasukkan agenda khusus untuk mengatasi masalah ini. Sejak 2025, pemerintah sudah menyusun kajian pemetaan shadow economy, program peningkatan kepatuhan (Compliance Improvement Program/CIP), serta analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy pada 2026 yang berpotensi menggerus penerimaan pajak. Aktivitas yang selama ini banyak tidak terdeteksi seperti perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, hingga sektor perikanan.
Langkah konkret lainnya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem coretax yang efektif mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga melakukan canvassing aktif untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar, serta menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE.
Pengawasan shadow economy ini ditujukan untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357 triliun atau naik 13,5%. Total penerimaan negara ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Terlepas dari perdebatan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan usulan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan sebesar Rp 3.786,5 triliun kepada DPR pada 15 Agustus 2025 kemarin. Dalam pengajuan tersebut, terdapat anggaran yang disiapkan untuk belanja DPR.
Dalam Buku II Nota Keuangan 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.900,0 miliar (Rp 9,9 triliun). Jumlah relatif sama dengan outlook anggaran 2025 yang sebesar Rp 9.964,7 miliar (Rp 9,96 triliun).
Namun, alokasi belanja untuk DPR 2026 dan outlook belanja 2025 ini terlihat mengalami lonjakan drastis dari realisasi belanja DPR untuk tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Perdebatan mengenai besaran penghasilan anggota DPR kembali mencuat, di tengah pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
Sebab, dengan gaji dan seluruh tunjangannya, termasuk besaran tunjangan perumahan, total penghasilan anggota DPR itu bisa Rp 100 juta per bulan.
Sebagai perbandingan, belanja DPR pada tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp 5.416,2 miliar (Rp 5,41 triliun), 2022 sebesar Rp 5.602,9 miliar (Rp 5,6 triliun), pada 2023 sebesar Rp 6.019,4 miliar (Rp 6,01 triliun), dan belanja DPR untuk tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp 5.946 (Rp 5,94 triliun).
Besaran anggaran belanja DPR pada 2026 secara umum ditujukan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 5.676,2 miliar (Rp 5,67 triliun), serta sisanya untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4.223,8 miliar (Rp 4,22 triliun). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelanggan KAI. Dari penghentian itu, KAI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur, prasarana, dan sistem persinyalan.
“Setelah pemeriksaan selesai dan dinyatakan aman, perjalanan kereta api di lintas Timur Jakarta kembali normal mulai pukul 20.32 WIB,” terang Anne.
Sementara itu, Anne mengatakan untuk wilayah KAI Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon, petugas KAI masih melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan jalur aman sebelum kembali dioperasikan secara normal.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan perjalanan kereta di lintas Timur Daop 1 Jakarta sudah berangsur normal kembali. Sebelumnya 18 perjalanan kereta sempat dihentikan sementara usai gempa bumi di wilayah Kabupaten Bekasi pada pukul 19:54 WIB.
“KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Keputusan penghentian sementara ini diambil sebagai langkah preventif untuk memastikan keselamatan seluruh pelanggan dan perjalanan kereta api,” tutup Anne. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, sinergi ini merupakan upaya pemerintah melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Adapun ekspose temuan pakaian bekas tersebut dilakukan di gudang yang berlokasi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Hari ini, kami melakukan ekspose hasil pengawasan bersama BIN dan BAIS TNI terhadap produk tekstil impor yang diduga ilegal senilai Rp 112,35 miliar,” kata Busan, sapaan akrab Budi Santoso, dalam keterangan tertulis.
Temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan yang dilakukan di 11 lokasi berbeda pada periode 14 s.d 15 Agustus 2025 lalu. Pakaian bekas yang diduga diimpor secara ilegal ini berasal dari Korea, Jepang, dan China.
Busan menegaskan, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena berpotensi mengganggu industri dalam negeri, khususnya tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal. Total ada sebanyak 19.391 bal pakaian bekas dalam karung, atau balpres, senilai Rp 112,35 miliar.
“Sebagai tindak lanjut, 19.391 bal pakaian bekas tersebut telah diamankan. Saat ini, barang bukti sedang dalam proses pengumpulan bahan keterangan bersama BIN dan BAIS TNI,” ujar Busan.
Lebih lanjut Busan menjelaskan, balpres-balpres tersebut ditemukan di sejumlah gudang yang tersebar di tiga wilayah di Jawa Barat. Rinciannya antara lain di Kota Bandung, ditemukan 5.130 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis mencapai Rp 24,75 miliar.
Kemudian, di Kabupaten Bandung, ditemukan 8.061 bal dari lima gudang dengan nilai ekonomis sebesar Rp 44,2 miliar. Selanjutnya, di Kota Cimahi, ditemukan 6.200 bal dari tiga gudang dengan nilai ekonomis Rp 43,4 miliar.
Menurutnya, hasil pengawasan ini merupakan temuan terbesar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag yang berkolaborasi dengan BIN dan BAIS TNI. Temuan ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
Busan juga mengimbau kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang impor ilegal. Langkah ini menjadi hal penting sebagai upaya saling melindungi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pakaian bekas yang diduga asal impor tersebut melanggar sejumlah peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain itu, aktivitas ini juga melanggar Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Moga juga menyampaikan, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan impor dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi tersebut baik secara administratif maupun pidana.
Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) jo. Pasal 166 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 jo. Pasal 61 Ayat (1) Permendag Nomor 36 Tahun 2023.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Permendag Nomor 36 Tahun 2023, sanksi terhadap barang impor yang diduga ilegal yakni dapat berupa reekspor, pemusnahan, penarikan dari distribusi, dan dapat diberlakukan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Moga menambahkan, saat ini Kemendag bersama BIN dan BAIS TNI masih mendalami dan memeriksa
lebih lanjut agar dapat menelusuri importir balpres tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masuknya balpres ilegal ini ke Indonesia. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selama 2025 data hingga 19 Agustus 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp 186,06 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).
Lebih rinci dijelaskan, pembelian itu dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp 137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah sebesar Rp 48,26 triliun.
Perry memastikan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih dari itu, BI dipastikan mendukung penuh implementasi program Asta Cita di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 186,06 triliun sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2025. Keputusan itu diambil untuk memperkuat operasi moneter dan sinergi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
“Ke depan BI akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan likuiditas dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga dan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.
Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain.
Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’
“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.
“Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.
Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.
Isu lain yang akan disuarakan di dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Satgas PHK
2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
3. Hapus pajak pesangon
4. Hapus pajak THR
5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw
8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029
(HAN)
SUMEDANG, KHATULISTIWAONLINE.COM. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menggelar serangkaian kegiatan meriah yang melibatkan seluruh komponen di lingkungan Pendidikan.
Salah satu kegiatan utama yang menyita perhatian adalah lomba gerak jalan yang diikuti oleh para pejabat, staf, pengurus MKKS, K3S, PGRI, serta para Pengawas Pendidikan.
Rute gerak jalan dimulai dari Kantor Dinas Pendidikan, melewati BLK, Rancapurut, Dano, dan kembali lagi ke Kantor Disdik.
Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai sepanjang rute, dimana para peserta tampil kompak dan antusias mengenakan atribut merah putih, mencerminkan semangat nasionalisme yang tinggi.
Usai kegiatan gerak jalan, acara dilanjutkan dengan berbagai lomba ketangkasan dan permainan antar pegawai serta unsur lainnya di lingkungan Disdik.
Lomba-lomba tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan antar pegawai.
Puncak kemeriahan ditutup dengan hiburan organ tunggal yang menambah semarak suasana. Meski digelar secara sederhana, acara berlangsung penuh kehangatan dan keakraban antar seluruh peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dr. Eka Ganjar Kurniawan, SE, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kegiatan ini.
“Kegiatan seperti ini sangat positif untuk membangun semangat kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antar seluruh elemen di lingkungan pendidikan.
Saya berharap tradisi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.(EDY MS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pemain kami Megawati Hangestri Pertiwi telah dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Swasta Metropol hari ini,” tulis pernyataan klubnya.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Metropolitan Swasta atas dukungan mereka,” tambahnya.
Dengan tahapan tes kesehatan yang sudah dilalui, Megawati bisa dikatakan siap tempur untuk menjalani Liga Voli Turki Kadinlar 1 pada musim kompetisi 2025-2026.
Peran Megawati juga layak ditunggu setelah performanya saat memperkuat klub Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan sangat mencuri perhatian publik. Tak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri berkat permainannya yang luar biasa bersama Red Sparks.
Megawati Hangestri Pertiwi telah menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat sebelum tampil di kompetisi voli liga Turki. Ia dinyatakan lolos.
Demikian kabar itu disampaikan klub Manisa BBSK dalam akun sosial medianya @manisabbsk.
Saat itu, pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut, menjadi pevoli putri sensasional di musim debutnya di Liga Voli Putri Korea. Ia menyudahi musim 2023/24 dengan 736 poin untuk finis di 10 besar pencetak angka terbanyak di kompetisi tersebut.
Ia juga tercatat sukses membawa timnya menembus empat bear di musim reguler untuk kali pertama dalam tujuh tahun terakhir.Sedangkan di tahun ini, Megawati membawa Red Sparks menjadi runner up di Liga Voli Putri Korea 2024/25. (HAN)