JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan jumlah hasil riset yang dijadikan industri pada 2016 melampaui target.
“Jumlahnya telah melampaui target. Target awalnya hanya 20 riset yang menjadi industri, tapi hingga saat ini sudah ada 45 riset,” ujar Nasir di Jakarta, Jumat.
Banyaknya hasil riset yang telah menjadi produk tersebut, lanjut dia, tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menghilirisasi hasil riset.
“Upaya lainnya untuk meningkatkan Hasil riset menjadi industri ini yakni dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak industri,” tambah dia.
Melalui kerja sama dengan industri, Nasir yakin nantinya semakin banyak hasil riset yang bisa dijadikan industri.
Selama ini, lanjut dia, hasil riset banyak yang sebatas menjadi jurnal tanpa menjadi produk.
“Ke depan kami dorong, agar para peneliti menghasilkan riset yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi masyarakat.”
Hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi inovasi.
Dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, kesiapan teknologi di Tanah Air terbilang lamban.
Namun, sambung dia, hal tersebut harus dijadikan peluang agar riset yang ada semakin berkembang.
“Perkembangan kita masih lamban jika dibandingkan negara lain, tapi saya harap jangan sampai patah semangat. Harus menjadikannya sebagai peluang untuk menghasilkan riset yang nantinya melahirkan inovasi,” harap dia.(HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dalam safari militer Presiden Joko Widodo, Korps Marinir mendapat banyak pujian. Selain memastikan soal loyalitas, Jokowi meminta agar Marinir menghadapi pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016).
Tah hanya itu, Jokowi memuji Marinir sebagai pasukan yang selalu mendapat apresiasi dari negara-negara sahabat. Terutama ketika bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia.
“Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi,” kata dia,
Jokowi pun memberi perintah khusus kepada para prajurit korps baret ungu itu. Ia meminta agar Marinir dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kedamaian di NKRI.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada perwira dan prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan, yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” perintah Jokowi.
“Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga NKRI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya mengingatkan untuk seluruh prajurit TNI untuk memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Serta untuk selalu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
“Selalu membela ideologi negara serta Pancasila. Tetaplah sebagai benteng negara dan bangsa Indonesia,” tandas Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tengah melakukan safari militer dalam dua hari terakhir. Setelah dari Kopassus kemarin, Kamis (10/11), hari ini Jokowi bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir. Di lokasi terakhir, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menemani. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya perwakilan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Barat dan Banten tentang alasannya tidak menemui pendemo pada 4 November lalu. Apa jawaban Jokowi?
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dalam pertemuan itu banyak para ulama pimpinan pondok pesantren yang memberi masukan dan pertanyaan. Terutama terkait aksi yang dikenal dengan istilah 411 itu.
“Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya, terutama tanggal 4 ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ada yang kemudian mempersepsikan ‘tidak berani menemui pendemo’ atau ada yang sebut ‘melarikan diri dari rakyatnya’,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Semua masukan dan pertanyaan itu direspons langsung oleh Jokowi. Terkait dengan pertanyaan ‘ke mana Presiden saat aksi unjuk rasa tersebut?’, Jokowi pun menanggapinya.
“Tadi Presiden menyatakan bahkan hari Jumat (4/11) kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya. Ingin ikut salat Jumat di Istiqlal minggu lalu. Dan disampaikan itu. Artinya saya bukannya tidak mau itu, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan. Posisinya kan Presiden simbol negara, sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan menteri terkait untuk tidak ke sana. Demi keamanan dari Presiden sendiri,” jelas Johan.
“Ini kan simbol negara yang punya aturan protokoler juga. Tadi disebutkan begitu. Artinya Jumat (4/11) itu Presiden ingin dekat dengan masyarakat,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, pada hari itu, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Itu bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetep harus dilakukan,” kata Johan. (HAR)
JAKARTA,KHATULISTIWWAONLINE.COM
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan mengadukan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sore ini. Aduan ini terkait video pada saat pengamanan aksi demo 4 November lalu.
“Kita akan melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan karena telah menghasut dan mencemarkan nama baik organisasi HMI,” ujar Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Menurut Mulyadi, pernyataan Irjen Iriawan dalam sebuah rekaman video yang tersebar luas di media sosial itu telah merugikan HMI.
“Saya kira rekan wartawan juga sudah tahu. Dia menyampaikan bahwa ‘kejar HMI, pukul dia, HMI provokatornya’ kita merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan itu,” imbuh Mulyadi.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Tim Kuasa Hukum HMI Muhammad Syukur Mandar memastikan pelaporan dilakukan sore ini.
“Setelah ketum diperiksa, kami akan ke Bareskrim kemudian ke Propam secara etik, Irwasum, dan besok kami ke Kompolnas untuk membuat laporan. Ketua umum tadi menjelaskan kepada kami bahwa yang bersangkutan tidak akan menyampaikan keterangan apapun sebelum Kapolda juga diberlakukan sama dengan konteks penegakan hukum,” jelas Syukur.
Syukur mengatakan, PB HMI akan melaporkam mantan Kapolda Jawa Barat itu atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik.
“Pertama laporan kita terkait dengan (Pasal) 160 dan 310 KUHP. Kita sudah diberi kuasa oleh PB HMI dan keluarga besar HMI tentu tokoh-tokoh Islam terkait dengan video yang beredar di media sosial yang menjelaskan pernyataan kapolda yang sangat tendensius, provokator dalam video itu sehingga kita memandang ada unsur menghasut di dalam video itu dan ada unsur pencemaran nama baik di dalam pernyataan itu,” papar Syukur. (RIF)
NUSA DUA, khatulistiwaonline.com
Sebanyak 167 negara hadir di acara Sidang Umum (SU) Interpol ke-85 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tingkat kehadiran ini merupakan terbanyak dalam sejarah SU Interpol.
“Ada 190 negara anggota Interpol. Dari pihak Interpol menyatakan dalam sejarah Interpol keikutsertaan 164 negara anggota ditambah 3 negara observer, jadi ada 167 negara, jadi memecahkan rekor,” kata Tito dalam jumpa pers usai acara penutupan SU Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (10/11/2016).
“Baru kali ini sidang Interpol diikuti peserta yang sangat besar. Ini masalah prestasi tersendiri,” sambungnya.
Menurut Tito, ada banyak faktor sehingga peserta SU Interpol di Bali dihadiri banyak negara. Faktor utama soal pemilihan tempat yang tepat di Bali. Sehingga semua peserta antusias dan sekaligus ingin menikmati keindahan Bali.
“Yang kedua, mereka percaya pada stabilitas keamanan di Indonesia,” ujarnya.
Terlepas dari dinamika yang terjadi di beberapa tempat di tanah air, kata Tito, para delegasi percaya keamanan tetap terjaga di Bali.
“Mereka tetap confirm untuk hadir. Itu menunjukan dunia percaya bahwa negara kita adalah negara yang aman. Ini hanya bisa terjadi karena (dukungan) semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Tito menyampaikan terimakasih kepada jajaran pemerintah baik TNI, Polri, dan pihak lainnya termasuk Menlu Retno Marsudi atas dukungan menyukseskan SU Interpol.
“Saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk di Bali, sehingga ini membuktikan bahwa Indonesia negara yang aman dan kita jaga keamanan negara kita agar dunia percaya kepada Indonesia,” ujarnya.
“Sekali lagi mari kita jaga keamanan negara kita, jaga persatuan bangsa Indonesia agar kepercayaan tinggi dari seluruh negara, dunia internasional, dengan ditunjukkannya 167 negara yang hadir, ini terus kita pertahankan demi kejayaan Indonesia,” tutur Tito. (NGO)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Ratusan bonek yang bertahan di Stadion Tugu, Koja Jakarta Utara mulai menunjukan sifat sifat provokatif. Mereka yang tidak ikut ke kongres di Ancol menimpuki petugas dengan nasi bungkus.
Pantuan khatulistiwaonline di lokasi, Kamis (10/11/2016), sekitar pukul 15.00 WIB aksi tersebut terjadi saat polisi mulai membagikan makanan berupa nasi bungkus dan nasi kotak kepada Bonek yang berada di dalam stadion. Mereka berebut untuk mengambil nasi dan berteriak kepada polisi.
“Pak polisi sini lho pak belom dapat makan kita ini, cepetan!” Teriak massa bonek.
Namun ada ulah provokator dari dalam stadion dan suasana sontak menjadi gaduh, mereka mulai melontarkan kata kasar kepada petugas dan melemparinya dengan nasi bungkus. Petugas kepolisian langsung mendatangi dan menegur para bonek tersebut.
Petugas berhasil mengamankan seorang provokator dan membawanya ke pos pengamanan yang berada di halaman parkir stadion.
Aksi tersebut hanya berlangsung selama 20 menit. Sekitar pukul 15.20 WIB suasana kembali kondusif, sementara ratusan polisi masih bersiaga di lokasi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Setelah merebut Pennsylvania dari Partai Demokrat, Donald Trump akhirnya memastikan menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat setelah kelima kalinya mencaplok negara bagian yang empat tahun lalu memilih kandidat partai Demokrat (Barack Obama) dengan memenangkan Wisconsin.
Setelah merebut 10 suara elektoral dari Wisconsin, maka calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik itu kini total sudah menguasai 276 suara elektoral atau kelebihan enam suara elektoral dari batas minimal 270 suara elektoral untuk bisa disebut pemenang Pemilu AS kali ini. Sebaliknya lawannya calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton meraih 218 suara.
Trump masih berpeluang besar menambah suara dari dua basis Republik tersisa, Arizona (11 suara elektoral) dan Alaska (3). Tidak hanya dua negara bagian itu, Trump yang sudah merebut dua negara bagian massa mengambang yang paling penting –Ohio dan Florida– juga berpeluang mengubah Michigan (16) menjadi pemilih Republik.
Sejauh ini Trump sudah mengubah lima negara bagian yang empat tahun lalu memilih Demokrat (Obama) menjadi Republik. Kelimanya adalah Pennsylvania, Wisconsin, Iowa, Ohio dan Florida
Berikut negara bagian yang memilih Donald Trump pada Pemilu 2016, dikutip dari laman Washington Post:
1. Indiana (11)
2. Kentucky (8)
3. West Virginia (5)
4. Tennessee (11)
5. South Carolina (9)
6. Alabama (9)
7. Mississippi (6)
8. Lousiana (8)
9. Arkansas (6)
10. Texas (38)
11. Oklahoma (7)
12. Kansas (6)
13. Nebraska (5)
14. South Dakota (3)
15. North Dakota (3)
16. Montana (3)
17. Wyoming (3)
18. Florida (29)
19. Ohio (18)
20. Utah (6)
21. Idaho (4)
22. Georgia (16)
23. Iowa (16)
24. Missouri (10)
26. Pennsylvania (20)
25. Wisconsin (10)
Negara bagian-negara bagian yang memilih Hillary Clinton:
1. New York (29)
2. Vermont (3)
3. Connecticut (7)
4. New Jersey (14)
5. Massachussets (11)
6. Delaware (3)
7. Maryland (10)
8. Rhode Island (4)
9. Illinois (20)
10. Washington DC (3)
11. New Mexico (5)
12. Colorado (9)
13. Virginia (13)
14. Nevada (6)
15. California (55)
16. Oregon (7)
17. Washington (12)
18. Maine (4)
19. Hawaii (4)
Lima negara bagian lainnya yang masih diproyeksikan hasilnya adalah:
1. Minnesota (10), kemungkinan besar pilih Hillary
2. New Hampshire (4), kemungkinan besar pilih Hillary
3. Michigan (16), Trump memimpin dalam hitung suara masuk
4. Alaska (3), kemungkinan besar pilih Trump menang
5. Arizona (11), kemungkinan besar pilih Trump menang. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Sengketa tanah seluas 6.000 hektar di Desa Pelangiran, Katemanan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, memasuki babak baru. Budin Baki dengan kawan-kawan (dkk) melalui kuasa hukumnya Alisati Siregar,SH.MH, Mangabar Simorangkir SH dari Law Office Gracia menggugat PT. Multi Gambut Industri (MGI) dan PT. TH Indo Plantation (THIP).
Gugatan tersebut diajukan Budin Baki dkk, setelah adanya putusan Kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Riau dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan yang membatalkan “Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Budin Baki dkk tersebut.
Sehingga dengan dibatalkan oleh MA dalam putusan Kasasi maka kedua putusan tersebut, menurut kuasa hukum Budin Baki dkk, Alisati Siregar dan Mangabar Simorangkir maka secara hukum hak masyarakat sebagaimana dalam SK tersebut sah menurut hukum. Sehingga tindakan PT. MGI atau PT. THIP yang menguasai, memanfaatkan dan mengelola lahan Budin Baki dkk adalah perbuatan melawan hukum.
Dalam gugatannya meminta agar kedua perusahaan tersebut mengembalikan lahan seluas 6.000 hektare tersebut atau membayar ganti rugi sebesar Rp25 juta per hektar, dan bagi hasil berupa sewa kepada masyarakat selama 13 tahun dengan total tuntutan materil sebesar Rp.222.000.000.000.
Menurut Alisati Siregar dan Mangabar Simorangkir kepada Khatulistiwa, Rabu (9/11-2016), sengketa tanah antara warga dan kedua pengusaha itu akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan pada 14 November 2016 mendatang. Budin Baki dkk telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Tembilahan untuk menduduki lahan sampai ada pengembalian lahan atau perdamaian dalam perkara ini.
“Sebagai kuasa hukum warga, kami telah meminta bantuan bapak Presiden RI Joko Widoro untuk menyelesaikan masalah ini, agar tidak terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan pihak swasta maupun negara di kemudian hari,” ujar Alisati Siregar. (NGO)
Pembangunan Tiga Puskesmas dan RSUD Tangsel
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Jakarta Corruption Watch ( JCW ) mengecam vonis ringan Tubagus Chaeri Ardana alias Wawan dalam kasus korupsi pembangunan tiga puskesmas dan RSUD Tangerang Selatan pada 2011- 2012. Padahal korupsi yang dilakukanya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,6 miliar.
Koordinator JCW Manat Gultom mengatakan, vonis yang diputuskan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Epiyanto terhadap adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah pada 19 Oktober lalu itu sangat melukai keadilan masyarakat. Putusan atau hukuman yang hanya satu tahun kepada suami Wallkota Tangerang Selatan tersebut, menurut JCW sudah didesain sejak awal. Jaksa Penunut Umum ( JPU ) dari Kejaksaan Agung hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 18 bulan.
“Dengan tuntutan itu, kata Manat, hakim pun mempunyai dasar untuk memvonis Wawan dengan hukuman setahun. Jadi menunut minimal, begitu juga hakim. Padahal, jika menagcu pada pasal- pasal Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , perbuatan Wawan jelas merugikan keuangan negara sebesar Rp 9,6 miliar seharusnya divonis 15 tahun sampai 20 tahun jika JPU melihat pasal 3, 5 dan Pasal 12 butir a dan butir b UU No. 20/ 2001.
Wawan selaku suami Airin Rachmi Diany yang serta merta sebagai Walikota Tangsel yang adalah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beriringan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan / Pelaksanaan APBD disebut kekuasaaan atas pengelolaan keuangan pembangunan tiga gedung pusat kesehatan masyarkat ( Puskesmas ) dan RSUD Tangsel. Otoritas sebagai kekuasaan atas pengelolaan keuangan adalah otoritasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).
Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari bukti abuse of discretion ( penyalahguanaan jabatan/ wewenang ) KPA terhadap suami. Buktinya, tambah Manat, Wawan mengatur mulai penganggaran , lelang proyek hingga pelaksanaan pembangunan. PT. Bali Pasific Pragama ( BPP ) terungkap melakukan transaksi publik tetapi menggunakan perusahaan sendiri, keluarga, dengan menggunakan jabatan yang dipegangnya. Hakikatnya, Airin RD selaku KPA dan Kekuasaan atas pengelolaan dana pembangunan tiga puskesmas dan Rumah Sakit Daerah ( RSUD ) pasca tahun 2011 dan 2012 lalu itu harus diusut JPU didukung Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang.
Tuntutan hukum dengan penjatuhan vonis 4 tahun kepada dadang Priatna Manager Operasional PT. BPP dan Dadang M. Epid mantan Kepala Dinas Kesehatan ( Dinkes ) Pemkot Tangsel sangat melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hukuman penjara terhadap keduanya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum korupsi di Provinsi Banten tergolong berkompromi secara kepentingan politik dalam tanda kutip dua ( “ ) terhadap dinasty Ratu Atut Choisyiah.
Sejatinya, JPU dan Hakim menggarisbawahi dengan secara yang berlaku umum atau hukum seperti kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) Akil Mochtar. Penyuap adalah kakak beradik yang digolongkan masyarakat sebagai penguasa di Banten. Demikian juga kasus pencucian uang yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Semestinya, dengan kasus yang pernah dilakukan Wawan, hakim sebenarnya dan sepatutnya memvonis Wawan dengan hukuman berat. Sebab, unsur- unsur atau bentuk korupsi aktif/ pasif misalnya, seperti briber commission ( menyuap/ menyogok), extortion ( pemaksaan pemerasan ), favoritism ( pilih kasih ),( menerima komisi ), serta penyalahgunaan jabatan atau wewenang ( abuse of discretion ) adalah rentan dalam peristiwa tindak pidana korupsi tiga puskesmas dan RSUD Tangsel tersebut.
Tetapi hal itu tidak diupayakan Pengadilan Tipikor Serang. Dan tindakan Hakim Epiyanto patut dicurigai dalam permainan hukum. Dan JCW mengancam melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial. (TIM)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Setelah Jakarta Corruption Watch (JCW) melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial ( Bansos ) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2015 sebesar Rp 105, 5 miliar ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Banten hingga ke Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia ( KKRI ) serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ( Jamwas ), pihaknya mendesak dua instrumen negara bidang eksternal dan internal pengawasan kejaksaan itu berkeinginan kuat untuk mengusut penyaluran dana menjelang pemilukada serentak, 7 Desember lalu tersebut.
Hal itu dikatakan Koordinator JCW, Manat Gultom kepada SK Khatulistiwa di areal Kejagung Jalan Sulatan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru jakarta Selatan, Selasa, (8/11). Menurutnya, KKRI dan Jamwas harus prisnsip best practices ( penerapan kaidah kaidah yang baik ) dalam rangka membangun sistem integritas, mendirikan penguatan pengawasan internal pemerintahan, serta memberi contoh melakukan hukum. Iringanya, kedua lembaga negara itu, harus melihat kasus- kasus markanya korupsi di Pemerintahan Daerah Banten yang disiebut masyarakat sebagai dinasty mantan Gubernur Ratu Atut Choisiyah.
Ketua KKRI dan Jamwas Kejagung harus menyelisik secara hati nurani hukum seperti aksus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Penyuap Akil Mochtar adalah mantan Gubernur Ratu Atut Choisyiah dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Demikian juga kasus pencucian uang yang sekarang ditangani komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus menjadi pijakan berkeadilan kepada KKRI dan Jamwas Kejagung,”ujar Manat.
Publik menanti gebrakan Ketua KKRI dan Jamwas Kejagung dalam integritasnya serta kapabiltasnya untuk mengungkap bentuk- bentuk korupsi yang berkait dan terkait penyokongan secara kekuatan politik di Banten termasuk pada Tangerang Selatan.
Seperti dalam pelaporan atau pengaduan pihak JCW, dana bansos semula dianggarkan pada APBD Reguler hanya berjumlah Rp 29,5 miliar. Tetapi, pada APBDP melonjak nilainya menjadi Rp 105,5 miliar. Hampir 255% lonjakanya sejak Agustus- November 2015. Sebanyak 22 organsisai atau lembaga kemasyarakat didindiskasikan penyokong petahana pada Pemilukada, 7 Desmeber 2015 lalu. Kepentingan kepentingan politik dalam penyaluran dana bansos rentan dilakukan.
Pertentangan kepentingan, seperti Komunitas Ukhuwah Remaja Madani , Yayasan KAHFI, dan Karang Taruna mendapatkan dana masing- masing Rp 100 juta, Rp 90 juta dan Rp 500 juta. Padahal ketiga ormas atau lembaga kemasyarakatan tersebut adalah pimpinan Abdul Rosyid. Dan Abdul Rosyid sendiri merupakan salah satu kader partai politik pendukung Airin- Benyamin. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pemkot Tangsel ini pernah menjadi sekretaris pribadi Airin Rachmi Diani ( ARD ).
Selain terungkapnya pertentangan kepentingan kader parpol penyokong Airin-Benyamin dipenerimaaan dana bansos, diketemukan juga Kepala salah satu SKPD Pemkot Tangsel selaku penerima aliaran dana. Heli Sulaiman selaku pimpinan ormas Dewan Masjid Indonesia ( DMI ) Tangsel, sebesar Rp 5,6 miliar, dianya adalah selaku Kepala Bagian ( kabag ) Kesejahteraaan Rakyat ( Kesra ) Pemkot Tangsel. Hal sama kepada KNPI. Sementara pengurus KNPI Tangsel adalah salah satu kader parpol pendukung nomor urut 3 pada Pemilukada, 7 Desember 2015 silam. Sedangkan, PMI Tangsel yang juga menerimakan kucuran dana Rp 250 juta, pengusurnya adalah Walikota Airin RD.
Intinya, tambah Manat, korupsi pada penyaluran bansos Rp 105,5 milair Pemkot Tangsel jelang pemilikada itu, tergolong secara masif dalam struktural kelembagaan dengan bentuk bentuk pertentangan kepentingan politik. KKRI dengan Jamwas Kejagung selaku pemangku UU No. 16 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 dituntut pemegang kontrak sosial ( masyarkat/publik ) mengusut korupsi dana bansos tersebut, yang dicibir masyarakatsebagai bahagian penyaluran dana kepada kelempok kelompok penyokong dinasty Tubagus Chaeri Wardana alias wawan. Korupsi politik seperti korupsi berjenjang berkelompok kekeluargaan secara sosiologis membutuhkan keberanian yang kuat untuk mengusutnya,” sindir JCW. ( TIM )