JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik libur natal dan tahun baru 2017 terjadi pada Jumat (23/12) besok. Diperkirakan 318.089 kendaraan akan tinggalkan Jakarta melalui tiga tol berbeda.
“Yang keluar dari Jakarta melalui GT Cikarang Utama di ruas Tol Jakarta-Cikampek diproyeksi melonjak 30,5 persen dari lalu lintas normal,” kata AVP Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/12/2016).
Pada kondisi normal, volume lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek sekitar 77.827 kendaraan. Oleh karena itu pada saat libur Natal dan Tahun Baru diprediksi melonjak menjadi 101.568 kendaraan.
Selain GT Cikarang Utama, peningkatan signifikan juga diprediksi terjadi di GT Karang Tengah arah Merak dan GT Cibubur Utama.
“GT Karang Tengah ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang, dengan proyeksi puncak lalin yang meninggalkan Jakarta mencapai 110.059 kendaraan atau naik sebesar 5,5 persen dari lalin normal sebesar 104.357 kendaraan,” tutur Heru.
Sementara itu kendaraan yang melewati GT Cibubur Utama diprediksi naik 15,7 persen dari normal menjadi 106.462 kendaraan.
Jasa Marga menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan. Di antaranya melaksanakan transaksi jemput kendaraan, mengoperasikan gardu reversible, hingga GTO yang akan dialihfungsi menjadi transaksi tunai atau tapping e-Toll oleh petugas.
Sebagai informasi, tarif Cikarang Utama-Palimanan Rp 111.000, Palimanan-Brebes Timur Rp 55.500, dan Cileunyi-Palimanan Rp 143.500. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku belum menerima respons dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pergantian jabatan di jajaran Pemprov DKI. Sumarsono menyatakan, tidak ada larangan seorang Plt meminta masukan dari gubernur nonaktif.
“Saya belum terima responsnya. Yang penting bagi saya bagian dari etika administrasi pemerintahan seorang Plt tidak dilarang untuk kemudian memperoleh berbagai input tentunya terutama dari gubernur nonaktif,” kata Sumarsono di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).
Menurut Sumarsono, konsultasi ini dilakukan agar ketika usai cuti, Ahok dan Djarot sudah ‘nyambung’ dengan susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.
“Kalaupun enggak ada masukan, saya anggap mungkin sudah setuju dengan apa yang kita lakukan,” lanjut Sumarsono.
Sumarsono akan memulai rotasi jabatan tersebut pada 3 Januari 2017. Ia akan mengisi posisi-posisi tersebut dengan pilihan terbaik.
“Menggunakan talent pool kemudian assessment, sehingga posisinya pilihan terbaik. Karena ada 1060 yang harus dihapuskan. Tentu kita mencari pejabat-pejabat yang terbaik. Ada dewan jabatan melakukan itu, ada arahan saya. Tetapi kami mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak khususnya petahana,” ucapnya.
Rotasi atau pergantian jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan sebagai bentuk penataan organisasi. “Ini konsekuensi dari penataan organisasi. Bagian dari kebajikaan reformasi birokrasi khususnya untuk perampingan,” ujar Sumarsono.
Sebelumnya, Sumarsono telah menyerahkan pemangkasan ribuan SKPD di lingkungan kerja provinsi ke Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur nonaktif DKI Jakarta. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari Ibu bermula dari Kongres Perempuan Indonesia pada 1928. Tapi oleh Orde Baru, peran politik itu dibelokkan menjadi hari ibu yang sekedar mendampingi suami dan merawat anak.
“Peran ibu atau lebih tepat peran perempuan, oleh karena itu kita menamakan ini, 22 Desember sebagai Hari Ibu. Padahal itu adalah Kongres Perempuan,” kata sejarawan Asvi Warman Adam saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Kamis (22/12/2016).
Kongres yang dimaksud adalah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang digelar dari 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini diselenggarakan di sebuah gedung bernama Dalem Jayadipuran, yang kini merupakan kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 30 organisasi wanita dari 12 kota di Jawa dan Sumatera.
Di era Presiden Soekarno, 22 Desember dijadikan sebagai Hari Ibu pada tahun 1959. Namun seiring gerak zaman, makna 22 Desember menjadi berubah.
“Jadi yang terlihat itu bukan hanya pergeseran tapi pergeseran politik pemerintah itu di kalangan perempuan, kelompok atau gerakan perempuan,” cetus Asvi.
Pada masa Orde Baru dikenal politik perempuan yang menjadikan perempuan sekadar pendamping suami sehingga organisasi yang ada pada Orde Baru disebut Dharma Wanita. Bila suami jadi pejabat, maka istrinya otomatis jadi Ketua Dharma Wanita.
“Nah ini suatu yang berlaku pada masa Orde Baru yang menghilangkan peran peran organisasi seperti sebelum tahun 1965 seperti Gerwani, organisasi yang dilarang sejak tahun 1966. Itu kan organisasi yang progesif yang perjuangkan kehidupan lebih baik untuk perempuan termasuk juga di politis,” cetus Asvi.
Pasca reformasi, hal itu mulai diubah dengan menempatkan kuota perempuan 30 persen dalam parlemen. Tapi kenyatannya, hal itu banyak yang tak dipenuhi.
“Pada tingkat pencalonan itu memang diupayakan 30 persen calon perempuan tapi kenyataan yang terpilih itu jauh dari 30 persen atau kurang dari 30 persen,” pungkas Asvi. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat ‘Lilin 2016’. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur apel menyampaikan operasi ini akan berlangsung selama 10 hari.
“Operasi ini berlangsung 10 hari dari 23 Desember 2016 sampai 1 Januari 2017. Operasi lilin ini target utamanya pengamanan ibadah Natal dan perayaan pergantian Tahun Baru,” kata Tito di halaman Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).
Tito juga menjelaskan bahwa operasi ini ditujukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam berupa terorisme, konflik keagamaan dan ideologi serta gangguan keamanan lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa operasi ini harus mampu menjaga arus pergerakan masyarakat yang terjadi karena libur akhir tahun.
“Kita harus cegah gangguan keamanan baik itu terorisme, konflik keagamaan, kejahatan lainnya seperti pencurian dan lainnya. Kita juga harus waspada terhadap migrasi massa yang terjadi karena libur yang cukup panjang. Kita akan lakukan pengamanan agar semua kegiatan berjalan dengan baik aman dan lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepolisian akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan polisi melakukan penegakan hukum secara tegas.
“Pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan akan kita tindak. Selain dengan pendekatan soft, kita tegakkan juga hukum secara tegas. Hal itu sebagai bentuk menunjukkan eksistensi negara dalam menjaga dan melindungi masyarakat,” sambung Tito.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang turut hadir juga memberikan arahan dalam apel kali ini. Ia mengajak seluruh pasukan yang bertugas melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas.
“Kita bertugas mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah Natal dan semua masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun dari 2016 ke 2017. Ini adalah tugas mulia dalam pengabdian kepada negara. Mari kita lakukan dengan tulus dan ikhlas,” ucap Gatot.
Tak lupa pula ia mengucapkan selamat kepada kepolisian yang berhasil mencegah aksi teror. “Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat kepada jajaran Polri yang berhasil menggagalkan rencana teror,” tambahnya.
Apel ini diikuti ribuan pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Pemda DKI Jakarta. Upacara berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga 07.30 WIB serta dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto meminta setiap fatwa yang akan dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah agar tidak timbul keresahan di masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengkritik pernyataan Wiranto itu.
“Saya sangat menyayangkan sekali pernyataan Bapak Menko Polhukam Wiranto agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap akan menetapkan fatwa. Hal tersebut bukan saja sebagai bentuk intervensi Pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, juga bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi,” kata Zainut dalam keterangannya kepada khatulistiwaonline.com, Rabu (21/12/2016).
Menurut Zainut, pernyataan Wiranto tersebut adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa. Selain itu juga bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi.
“Pernyataan tersebut menurut saya sebagai bentuk kemunduran dalam praktik kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Dijelaskan Zainut, MUI sebagai organisasi kemasyarakatan eksistensinya dijamin oleh konstitusi. Hak dan kewenangan MUI dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun melakukan pembatasan terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, termasuk dalam menetapkan fatwa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“MUI dalam setiap menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI. Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan. Seharusnya hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila,” jelas Zainut.
Ditambahkan Zainut, fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agama. Menurutnya pemerintah sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
“MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah jika setiap implementasi pelaksanaan fatwa salalu dikoordinasikan bersama antara MUI dengan pemerintah sehingga dalam eksekusinya tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat,” imbuhnya. (ADI)
PAYAKUMBUH,khatulistiwaonline.com
Selain di Tangerang Selatan, Tim Densus 88 Antiteror juga menangkap terduga teroris di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pria yang ditangkap ini merupakan jaringan teroris Solo.
Penggerebekan dilakukan di Desa Balai Nan Duo, Payakumbuh, Sumatera Barat, pada pukul 09.30 WIB tadi, Rabu (21/12). Operasi penyergapan Densus 88 dibantu personel Satuan Brimob Polda Sumbar dan Polres Payakumbuh.
Terduga teroris yang ditangkap ini berinisial JT alias H (39) dan asli merupakan warga Payakumbuh. JT diketahui terkait dengan jaringan teroris Solo.
“Iya benar,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul membenarkan saat dikonfirmasi terkait hal ini, Rabu (21/12/2016).
Saat ini JT dibawa ke Detasemen Brimob Padang panjang untuk dilakukan pemeriksaan. Di waktu yang hampir bersamaan, Densus 88 juga menyergap tempat persembunyian teroris yang berencana beraksi di Tangerang Selatan.
Tiga orang teroris yakni Omen, Helmi dan Irwan tewas karena melakukan perlawanan. Sedangkan satu orang yakni Adam ditangkap dalam keadaan hidup. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
MUI mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah dalam sosialisasi fatwa penggunaan atribut nonmuslim. Bantuan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan datang dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Untuk pelaksanaan fatwa, maka perlu ada sosialisasi. Sosialisasi ini kami harapkan dilakukan oleh majelis ulama serta pemerintah daerah di daerah masing-masing, tentu bersama juga dengan pihak penegak hukum, terutama dari Polri,” jelas Ketua MUI Ma’ruf Amin dalam konferensi pers di rumah dinas Kapolri, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016).
Menurut Ma’ruf, sosialisasi tersebut bertujuan menanggulangi adanya paksaan dan tekanan dari pemilik perusahaan kepada karyawannya untuk menggunakan atribut nonmuslim. Selain itu, sosialisasi fatwa bertujuan mencegah aksi sweeping yang dilakukan oleh pihak tertentu.
“Majelis ulama secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping-sweeping dari pihak tertentu, ormas tertentu,” lanjutnya.
Ma’ruf menyebut sosialisasi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. “Penegakan hukum atau semacam penertiban hanya boleh dilakukan oleh pihak pemerintah,” ujarnya.
“Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, sesuai kesepakatan kami dengan Pak Kapolri, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan secara bersama-sama, termasuk Pemda serta aparat-aparat yang terkait,” jelasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta laporan sumbangan dana kampanye yang diterima. Tiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada DKI sudah melaporkan sumbangan dana kampanyenya ke Kantor KPUD.
Nominal sumbangan dari masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat paling tinggi dengan Rp 48 miliar. Sedangkan pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni menjadi paling rendah dengan Rp 9 miliar.
Tim pemenangan Agus-Sylvi menjelaskan, sampai saat ini terkumpul Rp 9.147.000.000. Pasangan calon hanya menyumbang Rp 30 juta.
“Dari Mas Agus Rp 30 juta. Dana awal kemarin Rp 5 juta ditambah Rp 25 juta jadi total Rp 30 juta, ini berdua gabungan dengan Ibu Sylvi,” kata Ketua Bidang LO dan Protokol Anis Fauzan saat melapor di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Sumbangan lain berasal dari partai pengusung dan empat perusahaan swasta. Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP masing-masing menyetor Rp 750 juta sehingga total dana dari parpol sebesar Rp 3 miliar.
Total sumbangan dari empat perusahaan swasta sebesar Rp 1,5 miliar. Kelompok sebesar Rp 175 juta. Sisanya, yaitu Rp 4,442 miliar, berasal dari sumbangan perseorangan.
Anis Fauzan menyebut pasangan nomor urut 1 lebih efisien. Hal itulah yang membuat nominal sumbangan menjadi paling kecil di antara dua pasangan lainnya.
“Kalau dibilang kecil karena kita lebih banyak gerilya lapangan. Relatif lebih efisien. Itu saja sih mungkin,” ungkapnya.
Pasangan Ahok-Djarot berhasil mengumpulkan Rp 48 miliar, namun sebanyak Rp 28 miliar belum lengkap formulirnya. Anggota tim bendahara pemenangan, Michael Victor Sianipar, menyebutkan, Rp 18,5 miliar berasal dari pihak perseorangan dan Rp 4,75 miliar dari badan hukum swasta serta berbagai perusahaan.
“Formulirnya yang belum lengkap mayoritas dari pihak individu. Kita akan tetap mengingatkan untuk menyerahkan formulir sampai akhir masa kampanye. Rencananya, kita kejar sampai 15 Januari (2017). Namun database-nya sudah ada, tinggal formulirnya lagi,” tutur Michael.
Ada pula sumbangan yang diberikan dengan membeli tiket gala dinner bersama Ahok. Sejauh ini sudah terpakai Rp 5,9 miliar untuk kampanye.
Ada pula sumbangan dari partai politik pengusung sebesar Rp 208.938.000. Dengan demikian, total dana kampanye yang telah dikumpulkan oleh Ahok-Djarot sebesar Rp 48.004.132.370.
“Ahok menyumbang 1 juta pada dana awal kampanye,” ungkap Michael.
Selanjutnya, sumbangan dana kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno berasal dari partai dan sumbangan calon. Partai Gerindra menyetor Rp 750 juta, sedangkan PKS memberi Rp 350 juta.
Selain itu, Anies menyumbang Rp 400 juta dan Sandi menyumbang paling besar dengan Rp 34,177 miliar. Total sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp 35.677.000.000.
Tim pemenangan Anies-Sandi merinci berapa banyak dana kampanye yang sudah digunakan. “Jadi dana yang terpakai saat ini dari Rp 35,6 miliar itu sisanya Rp 7 miliar, Rp 28 miliar yang terpakai,” ungkap Bendahara Umum Timses Anies-Sandi, Satrio Dimas Adityo.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bank Indonesia (BI) dan pemerintah baru saja menerbitkan uang rupiah desain baru. Dengan tampilan yang lebih segar, uang baru ini langsung beredar di masyarakat.
Tak lama setelah diluncurkan, uang baru ini ramai dibicarakan di masyarakat. Mulai dari pembahasan positif, hingga negatif.
Salah satu yang negatif adalah rupiah baru ini dituduh mirip yuan. Sampai-sampai pemerintah dituduh sebagai antek China gara-gara desain baru rupiah.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Suhaedi, uang rupiah emisi 2016 yang dikeluarkan dan diedarkan kemarin didasarkan pada undang-undang nomor 7 Tahun 2011 yang menekankan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Gambar pahlawan, pemandangan dan tarian menggambarkan semangat NKRI tersebut,” kata dia kepada khatulistiwaonline, Selasa (20/12/2016).
Selain itu, peluncuran uang baru tersebut juga dilakukan bertepatan dengan Hari Bela Negara yaitu 19 Desember untuk menunjukkan semangat NKRI. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Survei Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny Januar Ali (LSI Denny JA) terbaru menunjukkan bahwa pasangan cagub-cawagub nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat akan kalah jika Pilkada digelar dua putaran. Namun, tim sukses Ahok-Djarot menyatakan tetap optimis menang satu putaran.
“Kami masih optimis. Tetap satu putaran, karena survei kami masih 53% ya,” kata Juru bicara tim pemenangan Ahok, Miryam S Haryani melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).
Miryam menambahkan bahwa pasangan Ahok-Djarot menunjukkan kenaikan dalam hasil survei internal setelah persidangan digelar. Padahal sebelum persidangan survei menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot.
“Sebelum kasus ke pengadilan, survei turun. Namun setelah pengadilan menyiarkan secara langsung sidang Ahok, survei Ahok-Djarot naik lagi ke posisi 53%,” lanjutnya.
Sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot Ace Hasan Syadzily enggan untuk mengomentari hasil survei LSI Denny JA tersebut. Menurutnya hasil survei tersebut dinamis yang artinya dapat berubah sewaktu-waktu.
“Kita punya survei internal sendiri. Saya tidak mau komentar survei orang lain apalagi sudah memastikan seperti itu. Survei kan dinamis,” ucap Ace.
Sebelumnya, Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa calon yang pasti masuk ke putaran dua adalah Agus Yudhoyono. Agus, kata Ardian, sudah memiliki modal elektabilitas yakni 33,06 persen. Agus akan bersaing dengan Ahok atau Anies di putaran kedua. Jika melawan Ahok, LSI Denny JA memprediksi, Agus Yudhoyono akan menang telak.
“Ahok bisa lolos di putaran pertama tetapi di putaran kedua dia akan game over kalah dengan selisih yang lumayan jauh di atas 15 persen, tadi kita melihat datanya sendiri 46 persen lawan sekitar 20-an persen,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA di jalan Pamuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2016).(DON)