JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tim Saber Pungli Kota Tangerang hari ini melaksanakan rapat koordinasi bersama pemkot. Saber Pungli Tangerang berencana memfokuskan kerjanya pada tindak pencegahan.
“Setelah pengukuhan akan rapat teknis dan melakukan pembentukan satgas, tentu kita harapkan tidak ada yang terkena penindakan. Kalau bisa kita cegah tentunya itu lebih baik, tanpa harus ada yang jadi tersangka,” kata Wakapolres Metro Tangerang sekaligus ketua pelaksana Saber Pungli Tangerang, AKBP Erwin Kurniawan, di gedung Pusat Pemerintahan Tangerang, Selasa (31/1/2017).
Erwin juga berharap setiap instansi melakukan pembenahan. Hal itu agar tak ada yang terjerat kasus pungli dan bisa memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.
“Tentu kita mulai berbenah di sektor kepolisian dan pemerintahan. Harus menjamin layanan kepada masyarakat lebih cepat, lebih murah,” lanjutnya.
Terkait kelancaran tugasnya nanti, Erwin juga meminta disediakannya layanan untuk menerima laporan dari masyarakat.
“Tentu kuta juga membutuhkan akses menampung pengaduan, sehingga memudahkan kita menyerap informasi yang ada dan melakukan pencegahan dan penindakan,” imbuh Dia.
Dalam tim saber pungli ini, Erwin menyebut akan ada 4 satgas. Mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing.
“Jelas ada satgas yang terbagi 4, intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Untuk pengukuhan akan kami koordinasikan dengan pemkot, apakah akan bergabung dengan provisi Banten, kalau belum dikukuhkan tentu lebih baik dikukuhkan lebih dulu,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah selaras dengan program kebijakan pemerintah pusat. Sinergi dibutuhkan agar program yang dicanangkan berjalan optimal.
“Hari ini saya mohon eselon I, II, III dan IV sampai malam untuk berada di ruangan ini. Acaranya dengarkan apa pengarahan ketum APPSI, supaya nyambung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Tjahjo saat memberikan pembekalan kepada jajaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).
Di hadapan pejabat eselon I-IV Kemendagri, Tjahjo menyebut pihaknya menahan sejumlah keputusan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebijakan sentralistik. Tjahjo menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui peran gubernur untuk menanggulangi timbulnya permasalahan tata kelola pemerintahan.
“Beberapa keputusan kami tahan agar tidak terlalu sentralistik di pusat karena peran bupati dan wali kota ini harus lebih banyak diperankan seorang gubernur yang memahami daerah,” ucapnya.
“Banyak menteri menunjuk kanwil tanpa sepengetahuan gubernur, berkunjung tanpa lapor sekda atau gubernur. Jangan sampai menimbulkan permasalahan,” sambungnya.
Dalam acara itu, hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun baru Imlek 2568 baru saja diperingati oleh warga Tionghoa di seluruh dunia. Satu hal yang menarik saat Imlek di Indonesia adalah hujan yang senantiasa mengguyur.
Sejak hari tahun baru Imlek dua hari lalu, wilayah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan dari intensitas rendah ke tinggi. Tak jarang kemudian ada yang mengaitkan Imlek dengan turunnya hujan.
Lalu, bagaimana penjelasan ilmiahnya?
“Karena periode Imlek terjadi antara bulan Januari dan Februari, sehingga identik dan bersamaan dengan bulan-bulan puncak musim hujan,” ujar Kasubid Informasi BMKG Harry Tirto kepada khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Tahun baru Imlek memang jatuh antara akhir Januari dan awal Februari. Hal ini terjadi karena penghitungan hari dalam Imlek merupakan gabungan berdasarkan fase bulan mengelilingi bumi dengan bumi mengelilingi matahari (lunisolar). Itulah sebabnya hari dalam tahun Imlek tidak sama dengan kalender Masehi ataupun Hijriah.
“Secara umum, bulan Januari-Februari merupakan bulan puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia di sebelah selatan Khatulistiwa. Jika dilihat secara klimatologisnya, pertengahan Januari-pertengahan Februari merupakan periode potensi curah hujan yang tinggi dan intensif,” tutur Harry.
Menurut sejarah, Imlek memang merupakan awal hari musim semi yang dirayakan oleh leluhur orang Tionghoa di China. Setelah berbulan-bulan diselimuti musim dingin dan tak dapat bercocok tanam, mereka bahagia saat musim semi tiba. Turunnya hujan pada tahun baru Imlek juga dimaknai sebagai berkah bagi warga Tionghoa. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR akan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MK) siang ini. Salah satu pokok bahasan yakni fungsi pengawasan terhadap MK pasca tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar.
“Sekarang dewan etik sudah ada, eksistensi nya kita sebut ad hoc karena personel dan anggaran terbatas. Kebetulan Komisi III akan rapat konsultasi dengan MK dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pokok bahasan,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin (30/1/2017).
Pertemuan akan dilangsungkan di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB. Pimpinan Komisi III akan bertandang langsung ke MK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan di tubuh MK adalah proses seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. DPR akan menunggu naskah akademik dan draf revisi UU MK dari pemerintah karena termasuk dalam Prolegnas prioritas 2017.
“Saya kira hal-hal yang dirasakan dari kalangan masyarakat, harus diselesaikan di revisi UU MK yang masuk Prolegnas prioritas 2017. Karena revisi ini inisiatif pemerintah, posisi DPR menunggu naskah akademik dan draf dari pemerintah. Tentu nanti dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Menkum HAM berikutnya, kita akan desak ini karena memang sekarang MK sedang mendapat sorotan,” ujar pria yang menjabat sebagai sekjen PPP ini.
“Ini kan seleksi yang terjadi untuk 3 jalur berbeda. DPR sistem sendiri, presiden sistem sendiri, dan MA sistem sendiri. Walaupun saya catat, zaman Presiden Jokowi ada proses yang lebih baik ketika pemerintah memutuskan memilih Palguna itu proses melalui pansel yang transparan. Saya kira model itu, kemudian bisa juga diangkat normanya sebagai ketentuan UU,” lanjutnya.
Mengenai wacana pembatasan calon hakim MK dari bekas politikus, Arsul mengatakan hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi, dia mengajak kepada masyarakat agar tidak langsung berburuk sangka kepada politikus yang menjadi hakim MK.
“Itu juga bisa menjadi pertimbangan, tapi jangan suuzon kalau yang dari politisi itu brengsek. Buktinya Pak Mahfud MD baik-baik saja,” tegasnya.
Selain proses seleksi, pengawasan terhadap kinerja hakim MK juga perlu dibicarakan. Arsul juga berharap saat disusun uji materi mengenai revisi UU MK sebaiknya dengan hakim ad hoc.
“Saya kira harus kita atur, kalau ada uji materi tentang MK atau UU MK yang memutuskan, jangan hakim tetap. Mungkin perlu dibentuk hakim ad hoc khusus yang menyangkut MK. Sebab ada prinsip itu, hakim tidak boleh mengadili perkara sendiri,” ujar Arsul.
Pengawasan terhadap MK menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu. KPK turut menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Mereka yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah Patrialis Akbar dan Kamaludin, selaku penerima suap. Kamaludin merupakan perantara dalam kasus ini. Sedangkan dua orang lain yang menjadi tersangka adalah Basuki Hariman dan Ng Feny selaku penyuap.
Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menyebut pihaknya siap disadap KPK. “Dan sudah saya katakan HP kami itu sudah pasti disadap oleh KPK dan kami juga mempersilakan KPK untuk menyadap,” ujar Arief di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) lalu.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siapa sangka, foto di atas adalah pucuk pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang juga hakim agung. Mereka menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di Jabodetabek.
“Benar Mas, itu foto persiapan sebelum sidak ke pengadilan 4 lingkungan pengadilan di wilayah Jakarta pada hari Kamis, 26 Januari 2017,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Dr Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Dalam foto yang beredar terbatas tersebut, tampak para hakim agung menyamar dan nyaris tidak bisa dikenali sebagai pejabat tinggi negara. Penyamaran ini dilakukan agar tidak dikenali oleh bawahannya saat melakukan sidak.
“Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pencari keadilan kepada petugas pengadilan dalam memberikan pelayanan publik di pengadilan,” ujar Ridwan.
Tampak dalam foto yang berdiri paling ujung kiri memakai topi cokelat adalah Ketua Muda MA bidang Agama/Ketua Kamar Agama Prof Dr Abdul Manan. Adapun yang memakai kopiah putih, bersorban, bersarung dan sandal jepit yaitu Ketua Muda MA bidang Pidana/Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar.
“Memastikan tidak ada oknum pungli dan penyimpangan,” ujar Ridwan menyatakan maksud tujuan dilakukan sidak itu.
Adapun yang memakai kemeja putih lengan panjang adalah Ketua MA Prof Dr Hatta Ali. Untuk semakin mengelabui bawahannya, Hatta Ali memakai brewok palsu serta bertopi. Sehari-hari, Hatta Ali tidak berjenggot dan hanya memiliki kumis tipis.
Di sebelah Hatta Ali, tampak Suwardi, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial itu memilih memakai topi dan kumis palsu. Ada pula Wakil Ketua MA bidang Yudisial yang memakai wig/rambut palsu dan memakai kaca mata hitam. Dan terakhir di ujung paling kiri yang memakai topi putih yaitu Ketua Muda MA bidang Militer/Ketua Kamar Militer Mayjen Timur Manurung.
Ternyata penyamaran tersebut cukup berhasil. Banyak aparat pengadilan yang tidak mengenali para ‘bos’ mereka. Alhasil, ada aparat pengadilan yang akhirnya main mata dengan ‘bos’ sendiri sehingga bawahan tersebut akhirnya diberi sanksi tegas saat itu juga.
“Saat itu ditemukan (pelanggaran) dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawas untuk diberi sanksi. Kegiatan ini akan dilakukan terus menerus oleh Satgas Bawas bersama pimpinan,” pungkas Ridwan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hujan berintensitas rendah hingga tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi ini akan terjadi hingga 4 Februari 2017.
“Diperkirakan pada periode 30 Januari – 4 Februari 2017 wilayah Lampung bagian selatan, Banten, Jawa Barat bagian Selatan, Jawa Tengah dan Timur bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT, Sulawesi Selatan dan Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” ujar Kasubid Informasi BMKG Harry Tirto saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Menurut Harry, saat ini terjadi aktivitas monsun Asia dan interaksinya dengan gelombang tropis serta kondisi sirkulasi angin di Indonesia bisa mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi ini terjadi terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Ada pun wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat adalah; Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua. Selain itu ada pula daerah yang berpotensi hujan disertai petir dan kilat yakni; Aceh, Kep. Riau, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
“Jadi masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati terkait indikasi potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi,” imbuh Harry. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Namun Jokowi mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menangkap tangan Patrialis.
“Ini bukan kali pertama, menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden prihatin sekali karena Mahkamah Konstitusi ini kan benteng terakhir konstitusi, yang berkaitan dengan hukum. Ini yang kedua kalinya,” kata juru bicara presiden, Johan Budi saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Keprihatinan Presiden tersebut, lanjut Johan bertambah karena kasus ini terjadi di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi.
“Di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi, ternyata masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Presiden prihatin, sangat prihatin,” kata mantan Jubir KPK ini.
Meski demikian, kata Johan, Presiden Jokowi mengapresiasi KPK yang konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
“Presiden memberikan apresiasi kepada KPK yang secara konsisten dan terus menerus melakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi,” sambungnya.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain Patrialis, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Kamaludin (perantara) dan pihak penyuap yakni Basuki Hariman, dan Ng Feni.
KPK mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meninjau lokasi binaan (lokbin) PKL di Kuningan, Jakarta Selatan. Sumarsono berdialog dengan pedagang dan memeriksa fasilitas yang ada di lokasi tersebut.
“Saya di sini mau mengecek tempat PKL yang ditempatkan di lokasi binaan, sekalian mengecek keluhan pedagang dan fasilitas,” ujar Sumarsono di lokasi sementara yang ada di samping Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).
Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi.
Seorang pedagang, Desi (36), menuturkan lokbin yang dtempati cukup menguntungkan. Menurut Desi, biaya restribusi cukup terjangkau.”Hanya Rp 3000 dibayar lewat ATM Bank DKI. Sementara untuk listrik dan lain-lain hanya Rp 15.000,” katanya.
Selain itu, Desi mengeluhkan mengenai atap lokasi yang bocor.
Menanggapi keluhan pedagang, Sumarsono dan Kepala UMKMP Irwandi menjanjikan segera memperbaiki lokbin pada 15 Februari mendatang. “Di sini nanti kami akan betulin bulan Februari besok. Kami juga ada rencana untuk renovasi juga,” kata Irwandi.
“Sudah ada kerjasama dengan pihak CSR. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 800 juta hingga 1 miliar,” sambungnya .
Sementara itu, Sumarsono meminta dalam renovasi tersebut agar memberikan ornamen budaya Betawi. Ia ingin nilai-nilai kebudayaan lebih sering digalakkan. “Nanti kalau sudah renovasi jangan lupa diberikan ornmen Betawi agar menarik. Saya ingin ada kampanye budaya,” katanya.
Sumarsono juga meminta agar pedagang dibentuk kelompok koperasi. Hal tersebut agar pedagang mudah dalam permodalan. “Saya minta nanti minggu depan sudah ada koperasi bagi pedagang,” katanya.
Lokbin ini sudah berdiri sejak tahun 2007 untuk menampung para pedagang PKL. Terdapat 73 pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU DKI akan menggelar debat kedua Pilkada DKI 2017 malam ini. Tiga pasangan calon akan kembali memamerkan gagasan dan program mereka, kali ini dengan tema yang berbeda.
Debat kedua akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017). Tema debat kedua adalah ‘Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Penataan Kawasan Perkotaan’.
Durasi debat akan diperpanjang, dari yang awalnya 90 menit menjadi 120 menit. Debat kini akan dimulai pukul 19.30 WIB dan dibagi menjadi 6 sesi.
Kepada setiap pasangan calon nantinya akan disediakan tempat duduk di panggung debat. Mereka akan tetap duduk di bangku masing-masing selama debat berlangsung. Di bagian belakang panggung juga akan terdapat layar LED serta timer yang juga bisa dilihat langsung oleh pasangan calon.
Penerjemah bahasa isyarat juga akan dihadirkan dalam debat nanti. Dia akan menempati posisi di samping kanan panggung. Penonton akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni tamu undangan VIP, tamu undangan KPU DKI, dan pendukung pasangan cagub-cawagub.
Hal yang juga baru di debat kedua ini adalah moderatornya. Bila debat pertama dipandu oleh Ira Koesno, moderator debat kedua adalah Tina Talisa dan Eko Prasojo.
Baik panelis maupun moderator berkewajiban memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan visi-misi kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; serta tidak memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Seperti diketahui, ada tiga pasangan calon dalam Pilgub DKI 2017. Pasangan nomor urut 1 adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan nomor urut 2 adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang merupakan pasangan petahana, dan pasangan nomor urut 3 adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun baru Imlek selalu diperingati oleh warga Tionghoa di mana pun. Penanggalan ini lebih tua dari kalender Masehi, tetapi memang tak ada yang tahu persis kapan dimulainya penanggalan ini.
Berbagai sumber menyebut awal mula penanggalan Imlek tak bisa dipisahkan dari mitos masyarakat. Pada zaman dahulu kala ada sesosok makhluk raksasa yang berjuluk ‘Nian’.
Nian digambarkan sebagai makhluk berkepala singa dan berbadan kerbau dengan tubuh sangat besar. Nian menyerang permukiman warga setiap musim semi.
Hasil panen, cadangan makanan, hingga warga menjadi sasaran serangan Nian. Sepak terjang Nian membuat warga selalu masuk rumah dan mengunci pintu setiap tahunnya.
Hingga akhirnya muncul seorang kakek, tetapi warga tetap mengunci pintu. Namun si kakek berkata bahwa Nian hanya sendiri, sedangkan warga ada banyak. Kakek itu pun memberitahukan kelemahan Nian.
Nian disebut takut dengan warna merah serta suara-suara keras. Maka itu hingga kini perayaan Imlek identik dengan warna merah dan petasan. Kini kata ‘nian’ berubah makna menjadi ‘tahun’.
Tetapi itu hanyalah legenda yang muncul di masyarakat. Berbeda dengan pendekatan lain yang empiris.
“Sebenarnya sejarahnya panjang, pada masa awal dinasti klasik, sebelum masehi. Peringatan ini seperti rasa syukur menyambut musim semi, jauhnya musim dingin. Itu ungkapan rasa syukur karena beberpa bulan kena musim dingin,” kata Sinolog UI Agni Malagina saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Rabu (25/1/2017).
Itulah sebabnya penanggalan Imlek dimulai antara akhir Januari atau awal Februari. Tetapi memang tak ada catatan yang menuliskan kapan persisnya penanggalan itu dimulai.
Di sebagian Tiongkok sendiri kalender Imlek tak dilengkapi dengan rangka tahun. Tetapi memang ada yang menuliskan usia tahun Imlek. Untuk tahun 2017 penanggalan Masehi sama dengan 2568 penanggalan China.
“Itu dihitung sejak tahun lahir Konfusius pada 551 sebelum Masehi,” imbuh Agni.
Tetapi sebetulnya pada era pemerintahan Kaisar Huang Di (sekitar 2500an tahun SM) sudah ada sistem penanggalan ini,” kata Agni.
Sistem penanggalan dalam Imlek memang menggunakan bulan, bukan matahari. Tetapi Imlek berbeda dengan Hijriyah, pergantian musim berpengaruh dalam penghitungan harinya, sehingga tahun baru Imlek bergantian antara akhir Januari atau awal Februari. (RIF)