JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Hanura memastikan anggota DPR Miryam S Haryani tak dipecat dari partai. Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengaku mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Tidak (dipecat), kami menghargai proses praduga tak bersalah dulu,” kata Sudding saat berbincang, Jumat (14/4/2017).
Sudding juga mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang menetapkan Miryam sebagai tersangka kasus keterangan palsu. Oleh sebab itu, Miryam masih menjadi kader Partai Hanura.
“Kami menghargai perkara berlangsung dan Hanura mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata dia.
Hanura menawarkan bantuan hukum pada Miryam selama pemeriksaan di KPK. Bidang hukum Partai Hanura sedang menyiapkan kuasa hukum untuk mendampingi anggota Komisi V DPR itu.
“Bantuan kami berikan bantuan hukum, karena kami menawarkan bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” ujar dia.
Tawaran itu, kata dia, masih harus dikomunikasikan dengan Miryam. “Sudah meminta bidang hukum komunikasikan kepada Miryam,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan mantan anggota komisi II DPR Miryam S Haryani sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu. Dugaan keterangan palsu itu disebut KPK diberikan Miryam saat persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
“KPK menetapkan satu orang tersangka baru, yaitu MSH (Miryam S Haryani) mantan anggota DPR RI terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. Tersangka diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar pada sidang dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).
Febri menjelaskan Miryam disangkakan dengan pasal 22 jo pasal 35 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menurut Febri terus menelusuri keterkaitan pihak lain melalui fakta-fakta dalam persidangan.
“MSH disangkakan melanggar pasal 22 juncto pasal 35 undang-undang nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Miryam mencabut BAP-nya saat persidangan e-KTP. Pencabutan itu dilakukan Miryam karena merasa keterangannya diberikan dalam tekanan oleh penyidik KPK.
Akibatnya, Miryam dikonfrontir dengan 3 orang penyidik KP pada Kamis (30/3) lalu. Jaksa pun sempat meminta hakimuntuk menerapkan pasal 174 KUHAP, namun saat itu hakim belum melakukannya dan mempersilakan jaksa memproses Miryam dengan pasal lainnya terkait dugaann pemberian keterangan palsu. (DON)
MEDAN,khatulistiwaonline.com
Lokasi persembunyian Andi Lala, dalang pembunuhan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara, masih misterius. Jejak pembunuh sadis ini terus dikejar polisi.
Ruang gerak pelarian pria yang masuk dalam DPO Polda Sumut itu sudah dipersempit. “Sampai saat ini masih dikejar,” kata Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Nurfallah, kepada khatulistiwaonline, Kamis (13/4/2017).
Nurfallah mengatakan 3 tim yang sudah dibentuk itu sedang mengejar ke tiga yakni Belawan, Medan dan Deli Serdang. “Satu tim ke Belawan, satu tim di Medan, satu tim Lubuk Pakam (Deli Serdang),” ujar dia.
“Mudah-mudahan segera ditangkap,” harap Nurfallah.
Setelah kejadian tersebut, polisi langsung memeriksa saksi-saksi. Sejauh ini, dua pelaku telah ditangkap. Keduanya yakni Roni (21) dan Andi Saputra (27). Peran kedua pria itu berbeda dalam kasus tersebut. Polisi menyebut, Roni berperan sebagai eksekutor korban Syifa, Gilang dan Kinara. Sementara, Andi berperan sebagai penjaga teras rumah untuk mengawasi orang di sekitar lokasi.
“Roni diberi uang Rp 500 ribu. Andi diberi uang Rp 300 ribu. Uang itu hanya untuk uang jalan saat mereka mau berpisah,” kata Nurfallah. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen Jaswandi mengatakan TNI akan ikut membackup dan mendukung pengamanan Pilkada DKI 19 April 2017 mendatang. Jaswandi mengatakan, pihaknya menyiapkan 15.000 prajurit.
“Kodam Jaya telah menyiapkan seluruh pasukan satu TPS nanti, akan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polri, satu TPS 1 Polri satu TNI. Kodam Jaya sudah menyiapkan lebih kurang 15.000 prajurit untuk bergabung dengan teman-teman Polri, untuk berada di TPS yang ada di Jakarta,” kata Jaswandi saat konferensi pers, di Aula Sudirman Kodam Jaya, Jl Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2017).
Jaswandi menuturkan, pengamanan juga akan dilakukan di berbagai tempat seperti tempat strategis dan sentra ekonomi. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya.
“Kita amankan tempat-tempat strategis, sentra-sentra ekonomi, tempat-tempat tertentu, semuanya sudah terpetakan dan bersama-sama dengan TNI Polri ada di sana,” ujarnya.
“Kemudian untuk kegiatan ini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih, untuk datang ke TPS, untuk memberikan suaranya, dijamin aman, dijamin damai,” tuturnya.
Jaswandi juga mengatakan, pihaknya akan bekerja keras dalam melakukan pengamanan. Menurutnya TNI turut berkomitmen menciptakan Jakarta yang aman dan damai.
“Apabila ada masyarakat sekelompok tertentu yang mempunyai pemikiran, mempunyai keinginan, untuk menghancurkan Jakarta, akan berhadapan dengan aparat keamanan, akan berhadapan dengan TNI, Polri, dan masyarakat Jakarta yang cinta damai dan cinta aman,” ujarnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan DPR agar menempuh langkah kontitusional, jika keberatan dengan sikap KPK mencekal Ketua DPR Setya Novanto. Bukan malah protes dan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai Ketua DPR, sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan jalur hukum. Bukan DPR melakukan protes ke Presiden. KPK adalah lembaga independen yang bukan bawahan Presiden,” kata Yusril dalam keterangan persnya, Rabu (12/4/2017).
Langkah konstitusional yang disarankan Yusril adalah mengajukan uji materiil pencekalan saksi KPK ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dasar hukum Surat Keputusan (SK) KPK soal pencekalan itu.
“Kalau Novanto keberatan dicekal oleh KPK sedangkan statusnya baru sebagai saksi, maka dia bisa mengajukan uji materil ke MK, untuk membatalkan pasal dalam UU KPK yang membolehkan mencekal seseorang yang baru berstatus saksi,” ucap dia.
“Cara lain, karena pencekalan dilakukan KPK dengan Surat Keputusan, maka Novanto bisa menggugat KPK ke Pengadilan TUN untuk menguji apakah keputusan cekal itu beralasan hukum atau tidak,” sambung Yusril.
Yusril mengingatkan para anggota dewan yang melayangkan protes, bahwa kewenangan KPK mencekal seseorang yang berstatus saksi, disahkan DPR dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Sebenarnya DPR tidak perlu protes. Karena kewenangan KPK mencekal seseorang yang masih dalam status sebagai saksi, adalah sesuatu yang diberikan oleh UU yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden,” ucap dia.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR memutuskan untuk mengirim nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo. Pencekalan terhadap Novanto dianggap akan mengganggu kinerja.
“Di rapur (rapat paripurna) banyak yang menanyakan pencekalan terhadap Ketua DPR. Kita sangat aktif menyelenggarakan rapat. Termasuk bahas situasi yang ada dan membahas surat, salah satunya semacam nota keberatan Fraksi Golkar,” ujar Fahri saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR semalam menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menghasilkan keputusan untuk mengirim nota keberatan pencekalan Ketua DPR, Setya Novanto ke Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyebut Bamus tersebut dilakukan mendadak.
“Saya kebetulan tadi malam nggak ikut rapat Bamus, itu pemberitahuannya mendadak. Saya nggak bisa ikut rapat,” ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Baca Juga: Novanto Dicekal, DPR akan Kirim Surat Keberatan ke Jokowi
Agus mengatakan dirinya mendapat undangan rapat Bamus sekitar pukul 18.00 WIB kemarin. Bamus sendiri digelar pukul 19.00 WIB.
“(Dikabarin) sudah jam 7 malam, saya dapat jam 6, abis magrib, setengah 7 malah. Biasanya nggak mendadak. Kalau dari siang kita bisa setting. Kebetulan pas saya ada acara juga kemudian saya sampaikan saya nggak bisa hadir,” sebutnya.
Agus tak tahu apa alasan Bamus digelar mendadak. Soal perubahan status Novanto di kasus korupsi e-KTP, dia tak mau berandai-andai.
“Sejauh ini saya nggak mengikuti. Pagi saya masih mimpin rapat paripurna. Pagi nggak ada kabar apa-apa. Undangan melalui SMS, mungkin surat tapi mungkin suratnya di WA,” tuturnya.
Keputusan pimpinan DPR untuk mengirimkan nota keberatan ke Presiden Jokowi semalam disampaikan oleh 2 wakil ketua DPR yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menggelar jumpa pers dan menyatakan keputusan mengirim nota keberatan itu berdasarkan rapat badan musyarawarah.
“Kita merasa ini memerlukan sikap kompak dan Dewan secara resmi. Karena itulah, berdasarkan rapim, kami undang Bamus di mana alhamdulillah hampir semua fraksi hadir dan baru saja selesai. Kami ingin ambil suatu sikap, paling tidak sikap Bamus sehingga mewakili dan baru selesai,” kata Fahri Hamzah saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan pada siang dan malam hari. Hujan itu diprediksi turun merata di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh khatulistiwaonline dari situs resmi BMKG, Rabu (12/4/2017), seluruh wilayah Jabodetabek diprediksi cerah-berawan pada pagi hari kecuali Bogor, Depok, Kepulauan Seribu dan Tangerang. Sedangkan pada siang hari, BMKG memprediksi hujan disertai petir akan terjadi di seluruh wilayah.
“Waspadai potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor,” tulis BMKG dalam situs resminya itu.
Pada malam hari, BMKG memprediksi cuaca akan tetap hujan di seluruh wilayah Jabodetabek.
Adapun pada dini hari, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah mengalami cuaca berawan kecuali di Bekasi, Bogor, Depok, dam Kepulauan Seribu yang berpotensi hujan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Debat terakhir Pilgub DKI Jakarta 2017 akan berlangsung nanti malam. Kedua pasangan calon, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan saling adu program untuk merebut suara warga Jakarta.
Debat akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.30 WIB. Dan penggemar presenter Ira Koesno pada debat pertama kini dapat melihat kembali kepiawaiannya dalam memandu debat. Dia didapuk untuk memandu debat nanti malam.
Tema debat terakhir Pilgub DKI adalah ‘Dari Masyarakat Jakarta untuk Jakarta’, yang akan menguraikan isu kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi. Subtema dari debat tersebut terkait dengan masalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.
Berbeda dengan debat pada putaran pertama, kali ini jumlah panelis lebih banyak. KPU DKI Jakarta menunjuk 7 panelis yang akan menyiapkan pertanyaan.
Selain jumlah panelis lebih banyak, masyarakat dan komunitas dapat berpartisipasi langsung memberi pertanyaan bagi kedua paslon.
“Ada metode baru untuk segmen masyarakat bertanya kepada calon. Ada segmen yang diisi dengan pertanyaan, itu bukan dari panelis, tapi dari masyarakat,” kata Komisioner KPU DKI Dahliah Umar saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Rabu (5/4).
Pertanyaan itu, kata Dahliah, berasal dari masyarakat, namun akan dikemas oleh KPU agar lebih terstruktur.
“Sebenarnya pertanyaan masyarakat yang kemudian kita formulasikan, tapi pertanyaannya memang betul-betul dari masyarakat, dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke calon gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
KPU DKI sendiri akan mengarahkan masyarakat yang bertanya ke hal yang bersifat teknis, seperti pembatasan waktu saat bertanya dan pertanyaan yang harus terstruktur. Meski masyarakat yang bertanya, KPU akan tetap membantu agar pertanyaan lebih terfokus.
Lewat debat terakhir, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi akan menajamkan visi, misi, serta program mereka sebelum pencoblosan pada 19 April mendatang. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Teror menimpa penyidik KPK Novel Baswedan yang tengah menyidik kasus megakorupsi proyek e-KTP. Mantan pimpinan KPK, M Jasin menilai justru dengan adanya serangan tersebut KPK harus semakin kuat dan berprestasi
“Ini malah menimbulkan semangat baru bahwa kita jangan melemah kalau ada serangan dari pihak koruptor. Ini kan koruptor melakukan berbagai modus, ada regulasi, fisik dan non fisik. Dan tidak hanya kali ini saja dilakukan, beberapa kali dilakukan. Tapi kita KPK tetap jalan,” kata M Jasin saat dihubungi khatulistiwaonline, Selasa (11/4/2017) malam.
“Harapan kita KPK tetap jalan sebagaimana biasanya. Sebagaimana sehari-hari itu yang kita lihat. KPK tetap jalan justru menujukkan prestasinya. Sehingga walaupun dihantam tetap berprestasi itu harapan kita. Harapan kita dan yang telah terjadi selama ini begitu. KPK dihantam malah KPK berprestasi,” lanjutnya.
Jasin menilai pelaku dari teror tersebut terkait dengan kasus e-KTP yang diusut oleh Novel. Ia mengatakan perlu ada penambahan personel keamanan untuk menjaga para penyidik KPK saat bertugas.
“Kalau ancamannya kepada penyidik, petugas penyidik kan mengungkap kasus. Dugaannya ya berhubungan yang ditangani oleh penyidik. Kalau misalnya dalam hal ini adalah Novel Baswedan itu kan yang menangani kasus-kasus besar. Maka dugaannya kasus yang sedang ditangani atau masih ditangani yang menyebabkan kasus dugaan dan keselamatan bagi tim penyidik, sehingga perlu pengamanan,” terang Jasin.
Saat ini Novel tengah menjalani perawatan intensif di RS Jakarta Eye Center. Novel akan menjalani perawatan intensif untuk keperluan penyembuhannya.
“Saat ini yang bersangkutan masih dalam penanganan intensif oleh tim dokter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saudara Novel dirujuk ke RS JEC agar dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang lebih intensif untuk keperluan penyembuhannya,” terang Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (11/4).
Sebagai informasi, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang pria tidak dikenal setelah menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo sudah memilih Guru Besar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra sebagai Hakim Konstitusi. Saldi Isra menggantikan posisi Patrialis Akbar yang menjadi tersangka kasus suap.
Pengucapan sumpah jabatan Saldi Isra dilakukan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). Pengucapan sumpah tersebut dilakukan di hadapan Presiden Jokowi.
“Demi Allah saya bersumpah menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan peraturan perundangan dengan selurus lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Saldi Isra yang mengenakan toga merah.
Pengangkatan Saldi sebagai hakim konstitusi sesuai dengan Keppres nomor 40P/2017. Sebelumnya Saldi terpilih setelah menjalani proses yang dilakukan panitia seleksi.
Dari riwayat pendidikan, Saldi menempuh S1 di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan tamat pada tahun 1995 dengan predikat Summa Cum Laude.
Usai mendapat gelar sarjana, Saldi lantas melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Public Administartion (MPA) pada tahun 2001 dari Institute of Postgraduate Studies and Reserch University of Malaya Kuala Lumpur-Malaysia.
Tak berhenti di situ, Saldi kemudian menempuh pendidikan S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum pada 2009 dengan predikat Cum Laude. Di kampusnya, Saldi mendirikan Pusat Studi Konstitusi dan menjadi salah satu pusat riset konstitusi terkemuka di Indonesia.
Saldi juga pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2004. Penghargaan itu diraihnya berkat komitmennya yang anti korupsi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik senior KPK Novel Baswedan mendapat teror. Dia disiram air keras usai menunaikan salat Subuh berjemaah di Masjid Al Ihsan, Jakarta Utara tak jauh dari kediamannya.
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen M Iriawan menjenguk Novel Baswedan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.
Pasca teror yang dialami Novel Baswedan, Agus Rahardjo mengatakan bahwa pengamanan di KPK akan diperketat. “Ya kita tambah pengamanannya (KPK) nanti,” kata Agus di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Selasa (11/4/2017).
Aksi teror terhadap Novel terjadi setelah dia salat berjamaah di Masjid Al Ikhsan. Ketika pulang jalan kaki ke rumah, ada dua orang yang berboncengan motor.
Keduanya lalu mendekati Novel. Setelah itu, mereka menyiramkan Novel menggunakan cairan yang diduga air keras tersebut. Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara Komisaris Besar Dwiyono mengatakan, pihaknya saat ini telah mendengar keterangan dari 4 orang saksi.
Saat ini polisi terus mengembangkan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. “Masih dalam pengembangan kita. Dari keterangan korban dan saksi, tersangka diduga ada 2 orang dengan menggunakan motor matic jenis bebek,” ucap dia.
Saat ini polisi sudah mengumpulkan barang bukti berupa baju korban yang terkena air keras dan sebuah cangkir yang di dalamnya ada air keras. Polisi akan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut. (DON)