JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Golkar melakukan penyegaran di kepengurusan fraksi di DPR dengan mengganti Kahar Muzakir dari posisinya sebagai ketua fraksi. Penggantinya sudah ditunjuk.
“Pak Robert (Joppy Kardinal) sudah ketua fraksi, sudah kita kirimi surat ke ketua DPR terkait hal itu, minggu ini,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).
Robert Joppy Kardinal saat ini merupakan Bendahara Umum Golkar. Dia juga termasuk salah satu pengurus Golkar yang selalu mendampingi Ketum Golkar Setya Novanto.
Idrus mengatakan Kahar memahami alasan pergantian ketua fraksi ini. Kahar juga termasuk salah satu orang dekat Novanto.
“Pak Kahar ini orang yang paling dekat dengan ketua umum,” ucapnya.
Apa alasan pergantian Ketua Fraksi Golkar ini? Idrus menyebutnya sebagai penyegaran.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum menerima surat pergantian ketua Fraksi Golkar. Dia akan lebih dahulu mengeceknya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyebut kasus politik uang dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 merupakan yang terparah. Hal itu dibuktikan dengan jumlah sembako yang dibagikan sangat banyak.
“Dari segi kuantitas sembako yang dibagikan, menurut kami ini adalah kasus politik uang terparah sepanjang sejarah Pilgub DKI. Informasi yang kami dapatkan sembako tersebut diangkut dengan menggunakan truk yang artinya jumlahnya sangat banyak,” kata Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).
Hisar mengatakan, selama masa tenang pihaknya telah menangani kasus pembagian sembako di 13 wilayah berbeda yang merata di Jakarta.
Dia juga menyebut praktek pembagian sembako ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. ACTA meminta penyelenggara pemilu memberikan saksi tegas terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
“Selain sanksi pidana terhadap pelakunya, sanksi administratif juga bisa dikenakan kepada pasangan calon yaitu didiskualifikasi sebagai peserta Pilgub,” sambungnya.
Hisar memprediksi malam nanti menjelang pencoblosan akan jadi puncak praktik politik uang. Dia meminta Bawaslu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan ini.
“Kami perkirakan puncak pembagian sembako atau bentuk politik uang lainnya akan terjadi malam nanti hingga besok dini hari. Untuk itu kami menyerukan kepada Bawaslu DKI Jakarta beserta jajarannya untuk melakukan antisipasi,” imbuh Dia.
ACTA juga meminta peran aktif masyarakat dalam mencegah praktek politik uang ini. Hal itu mengingat penerima politik uang juga bisa tersangkut pidana.
“Kepada masyarakat kami menyerukan untuk melakukan perlawanan secara hukum terhadap praktek politik uang. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menerima pembagian kami serukan untuk tidak memilih pasangan calon tersebut. Hal ini penting untuk menghindari konsekuensinya hukum dalam pasal 135 ayat 4 UU RI nomor 10 tahun 2016 yang mengatur penerima politik uang bisa dijatuhi pidana,” pungkasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU DKI Jakarta menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran kedua pilgub sebanyak 7.218.254. Sebelum angka tersebut ditetapkan, sempat ada pengurangan jumlah DPT hingga 150 ribu.
“Selain ada penambahan itu, ada juga pengurangan sejumlah 130 ribu jumlah pemilih yang tidak lagi atau yang dinyatakan sudah pindah. Ditambah 20 ribu yang meninggal dunia,” ujar Komisioner KPU DKI Dahliah Umar saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (17/4/2017) malam.
Pemilih DPT pilgub DKI putaran kedua yang ditetapkan tanggal 6 April merupakan hasil dari DPT putaran pertama, DPTB putaran pertama, pemilih yang diberi suket (surat keterangan) oleh dinas dukcapil (kependudukan dan catatan sipil). Selain itu, menurut Dahliah, penambahan DPT juga dari pemilih yang akan berumur 17 tahun pada bulan April, dan pendaftaran secara aktif tanggal 6-13 Maret.
“Jadi, pemilih DPT putaran dua itukan terdiri dari DPT putaran pertama, DPTB putaran pertama, pemilih yang diberi suket oleh dukcapil, pemilih yang akan 17 tahun pada bulan April dan pemilih yang daftar secara aktif antara tanggal 6-13 Maret. Itu adalah seluruhnya yang kami catat untuk pemilih putaran kedua,” jelasnya.
Selain itu, Dahlia juga menjelaskan adanya penambahan jumlah suket. Pada putaran pertama, jumlahnya 84.564, sedangkan pada putaran kedua bertambah 54.150.
“Kalau suket pada putaran pertama itu jumlahnya 84.564 pada putaran kedua per 14 Februari sebelum hari antara 16 Februari sampai 13 April ada penambahan 54.150. Jadi, total penerima suket di putaran pertama dan kedua adalah 138.714,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat terbuka yang bisa dihadiri siapapun saat pencoblosan. Meski begitu, KPU DKI mengingatkan agar tidak ada intimidasi dan gangguan di TPS.
“TPS itu tempat yang terbuka bisa dihadiri siapapun, tetapi jangan sampai kehadiran di TPS jumlahnya masif dan mengganggu jalannya pemungutan suara, jangan sampai juga kehadiran siapapun di TPS mengintimidasi para pemilih kemudian mengganggu petugas baik secara psikologis maupun secara fisik yang berpotensi pemilihan suara tidak berjalan dengan baik,” kata Ketua KPU DKI, Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jl. Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (17/4/17).
Sumarno mengimbau pengawasan yang dilakukan bersifat normal saja, tidak boleh mengganggu jalannya proses pemilihan dan penghitungan suara di TPS. Dia menyebut ada pengerahan massa dari dua kelompok yang mendukung masing-masing pasangan calon.
“Informasi yang saya terima bukan hanya dari satu kelompok tetapi kedua kelompok dari yang mendukung kedua pasang calon itu juga akan mengerahkan massa di TPS tetapi informasinya perlu dikonfirmasi lagi, siapapun boleh datang ke TPS sepanjang tadi ketentuannya,” ungkapnya.
Sumarno berharap kasus intimidasi tidak terjadi di pemilihan putaran kedua ini. KPU telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan yang intensif di setiap daerah yang dikategorikan rawan.
“Misalnya mengintimidasi para petugas di KPPS seperti kasus Iwan Bopeng, di putaran kedua tidak boleh terjadi. KPU DKI telah berkordinasi dengan Polda metro jaya berkali-kali melakukan pertemuan dan prinsipnya melakukan pengamanan terhadap TPS yang dikategorikan rawan polisi siap melakukan pengamanan dibackup oleh TNI,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Polisi melarang mobilisasi massa ke TPS saat pemungutan suara Pilgub DKI putaran kedua. Tim sukses pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar pendukung memantau dari televisi saja.
Wakil Ketua Timses Ahok-Djarot, Wibi Andrino mengakui memang ada arahan dari partai-partai pendukung agar kader-kader di daerah melakukan sosialisasi untuk kemenangan pasangan nomor urut dua itu. Namun tidak ada arahan agar mereka datang ke Jakarta untuk mengawasi TPS.
“Nggak perlu difasilitasi. Kita nggak minta mereka datang atau nggak datang, nggak ada arahan,” ungkap Wibi saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (17/4/2017).
Timses dan partai-partai pendukung Ahok-Djarot mengimbau hanya pihak yang berkepentingan saja yang datang ke TPS pada Rabu (19/4) mendatang. Pendukung yang tak punya hak pilih diminta untuk membantu di posko-posko pemenangan.
“Kami sudah imbau yang datang yang punya hak pilih. Kita yang penting bangun pos hukum, misalnya ada yang milih dihalang-halangin. Seperti yang terjadi di TPS waktu putaran pertama,” kata dia.
“Informasi seperti itu pesat. Misalnya tidak boleh pakai kotak-kotak, diusir saat ke TPS. Padahal itu (kemeja kotak-kotak) bukan atribut kampanye,” lanjut Wibi.
Timses Ahok-Djarot pun meminta agar para relawan dan pendukung untuk tidak ramai-ramai mendatangi TPS. Apalagi pendukung dan relawan itu tidak memiliki hak suara. Wibi pun yakin para pendukung pasangan petahana itu tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Ahok-Djarot.
“Kalau mantau-mantau di TV aja. Pemilih Basuki-Djarot rasional, sehingga pendukungnya juga rasional. Mereka melihat berdasarkan kinerja dan program. Orang-orang yang mau lihat adalah orang-orang yang berpendidikan baik dan yakin Jakarta akan bagus. Saya yakin tidak ada (yang akan membuat keributan),” paparnya.
Namun apabila ternyata ada pendukung yang melakukan mobilisasi massa, Wibi memastikan pihaknya akan menghalau itu. Timses Ahok-Djarot disebutnya konsisten mengikuti proses pilkada sesuai aturan, termasuk menjaga ketertiban.
“Kalau terjadi yang nggak baik, kita akan coba menghalau. Kita sangat komit,” tutup Wibi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpendapat keberatan terhadap pencekalan Setya Novanto ke luar negeri seharusnya bukan urusan pimpinan DPR. Menurutnya, hal itu seharusnya diserahkan ke Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK.
“Keinginan kita adalah persoalan mitra komisi diselesaikan di komisi lah. Supaya kita berharap domain yang menjadi urusan mitra komisi-komisi yang di DPR diselesaikan di komisi agar tidak ada kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Pimpinan DPR seharusnya tidak mengurus perihal surat keberatan tersebut. Menurut Bamsoet, Komisi III dapat menggelar rapat untuk menanyakan alasan pencekalan Novanto.
“Justru kami menyarankan persoalan mengirim nota itu jangan jadi domain pimpinan. Domain komisi III saja, kan kita bisa tanya ke Pimpinan KPK landasan hukumnya apa, walaupun kita tahu jawabannya subjektivitas penyidik,” sebutnya.
Bamsoet mendapat kabar surat keberatan tersebut ditunda untuk dikirim ke presiden. Surat disebutnya masih berada di tangan Pimpinan DPR.
“Saya dengar informasi DPR tidak jadi mengirim surat ke presiden. Saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan mengirimkan ke presiden, ditunda. (Surat keberatan) di pimpinan DPR. Mungkin ke Sekjen,” katanya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajarannya akan total dalam melakukan pengamanan pilkada DKI Jakarta putaran dua. Para Kapolda di Jawa dan Sumatera diperintahkan mengeluarkan maklumat pelarangan mobilisasi massa ke Jakarta yang akan mendatangi TPS-TPS.
“Saya perintahkan Kapolda di Jawa, Lampung, dan beberapa daerah di Sumatera untuk melarang, mengeluarkan maklumat menindaklanjuti maklumat Kapolda Metro Jaya, mengeluarkan maklumat Kapolda lain juga mengeluarkan maklumat (untuk) melarang,” kata Tito di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2017).
Tito meminta jajaranya tidak segan-segan melarang pergerakan massa ke Jakarta jika tujuannya terkait pilkada DKI.
“Kalau indikasi massa ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan ibadah, maka dari pihak manapun juga Paslon dua Paslon 3, saya perintahkan Kapolda gunakan diskresi yang ada, periksa mereka, mau ke mana dalam rangka apa,” ujarnya.
Tito mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas bila ada mobilisasi dan pengumpulan massa di TPS-TPS. Keberadaan massa yang besar di TPS pasti memberikan kesan intimidatif.
“Tolong jangan terjadi pengumpulan massa apapun alasannya ke TPS. Apalagi jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar pasti kita angkat,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Masjid Raya Hasyim Asy’ari (sebelumnya ditulis Ashari) yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI segera diresmikan Presiden Joko Widodo. Pihak Pemprov DKI memastikan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak hadir karena memang belum aktif kembali secara definitif.
“Pak Ahok tidak hadir. Saat ini yang masih menjabat adalah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, belum ada serah terima (ke Ahok kembali),” kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI, Arifin, kepada khatulistiwaonline, Sabtu (15/4/2017).
Arifin adalah panitia acara peresmian Masjid Raya yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat itu. Plt Gubernur DKI Sumarsono akan hadir di acara tersebut.
Ahok akan aktif kembali menjadi Gubernur DKI pada sore hari nanti, pukul 16.00 WIB, setelah sebelumnya menjalani cuti Pilkada DKI 2017. Sedangkan acara peresmian berlangsung dari pagi hingga siang hari.
“Acara dimulai pukul 10.30 WIB,” kata Arifin.
Arifin menjelaskan acara peresmian itu sebenarnya direncanakan digelar pada Minggu (16/4) besok. Namun pihak protokoler kepresidenan meminta jadwal peresmian diajukan.
“Informasi terakhir yang kami dapat, peresmian yang dihadiri pak Jokowi positif diajukan Sabtu,” ujar Arifin.
Peresmian Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari yang dilakukan Jokowi akan dihadiri juga oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono bakal hadir, disertai pejabat DKI, jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah, dan alim ulama Jakarta.
Masjid ini dibangun dengan nilai proyek Rp 165 miliar yang diambil dari APBD DKI. Pengerjaannya sudah dimulai dari 2014. Perusahaan swasta PT Ganiko Adi Perkasa adalah pihak yang membangun masjid itu. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari ini adalah hari kampanye terakhir Pilkada DKI 2017. Pada hari ini juga, sore nanti, Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi Gubernur DKI definitif lagi.
Sabtu (15/4/2017), pada pukul 16.00 WIB nanti, acara serah terima dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono kepada Ahok akan digelar di Balairung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Lewat acara itu pula, laporan nota singkat pelaksana tugas dari Plt Gubernur ke Gubernur Petahana akan diserahkan. Dalam kurun periode masa jabatannya, Ahok bakal terus menjadi Gubernur DKI dari sore nanti sampai Oktober 2017.
Sumarsono akan kembali menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan bekerja secara penuh di jabatan itu. Ahok sendiri sudah sering berucap soal tugasnya di Pemprov DKI yang sebenarnya baru berakhir pada Oktober 2017 nanti, setelah itu bila bisa memenangkan Pilgub DKI 2017 maka dia lanjut, namun bila kalah maka ya tentu tidak lanjut di Balai Kota.
“Misalnya kalau Tuhan nggak izinkan saya jadi gubernur, saya tetap jadi gubernur sampai Oktober,” ujar Ahok seusai blusukan di Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/4) lalu.
Di lain kesempatan, dia juga pernah berkelakar tentang hal yang sama, sebenarnya Gubernur DKI yang asli itu baru selesai pada 2019 nanti.
“Saya masih di sini sampai Oktober 2017. Gubernur yang asli itu sesungguhnya masih selesai Oktober 2019, yaitu Pak Jokowi. Saya hanya penerusnya. Gubernur yang sesungguhnya itu Pak Jokowi,” kata Ahok berkelakar di Ruang Balai Agung, Gedung Balai Kota DKI, Selasa (23/8/2016) lampau. (ADI)
TERNATE,khatulistiwaonline.com
Semakin dekat dengan tanggal pencoblosan pada 19 April, semakin panas pula persaingan dua calon gubernur di DKI Jakarta. MPR mengajak agar semuanya ingat jati diri bangsa yang majemuk.
“Soal Pilkada sebenarnya kita sudah baik dan tidak ada masalah. Tahun lalu kita ada 260 pilkada lancar-lancar semuanya. Yang masalah cuma satu di Jakarta saja,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di saat sosialisasi mengenai 4 Pilar di Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/4/2017).
Zulkifli pun memaparkan akar masalah serta dampak yang terjadi pada Pilkada Jakarta. Ketua Umum PAN ini pun menjawab keresahan berbau SARA yang juga menjadi perhatian masyarakat Ternate.
“Yang di Jakarta itu timbulkan demo sampai 7 juta orang, sampai ada yang diduga penista agama. Macam-macam di Jakarta ini. Gara-gara Pilkada yang melampaui batas kemajemukan kita,” tambah dia lagi.
Menurut Zulkifli, saling menghormati adalah kunci untuk meredam masalah sosial yang ada di Pilkada Jakarta. Ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi provinsi lainnya yang menyelenggarakan Pilkada.
“Ingat kita berbagai agama, suku, dan budaya jadi harus respect satu sama lain. Pilihan boleh berbeda, persatuan yang utama,” tukas dia.
Dia pun berharap segala persoalan yang terjadi di Pilkada Jakarta segera berakhir. “Kalau Pilkada Jakarta selesai, kita harus merapatkan lagi persaudaraan. Bahaya kalau dipanasin gini bisa tak terkendali kalau gitu kita yang rugi,” tutupnya.
Belakangan ini MPR makin giat mengampenyakan 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kali ini Zulkifli berkesempatan memaparkan nilai-nilai yang ada di 4 Pilar tersebut kepada ormas-ormas Islam di Maluku Utara, seperti Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). (MAD)