JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut sang ketum, Setya Novanto, sebentar lagi akan menjadi tersangka kasus e-KTP. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono meminta semua pihak tidak mendahului keputusan penegak hukum.
“Kita jangan mendahului keputusan dari lembaga yang menangani masalah ini. Ada KPK, yang sudah sepakat bahwa terkait kasus e-KTP, Partai Golkar tidak halangi proses hukum,” ujar Agung saat dimintai konfirmasi khatulistiwaonline, Senin (24/4/2017).
“Dalam hal ini, kalau sudah dinyatakan itu sudah diproses, kita tidak perlu intervensi, lebih baik kita menunggu,” katanya.
Agung meminta lingkup internal Golkar menahan diri dalam memberikan komentar terkait dengan kasus Novanto. Ini, menurutnya, untuk menjaga agar tidak muncul keresahan. Selain itu, Agung menyatakan semua pihak perlu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah untuk Novanto dalam kasus e-KTP.
“Kalau ada pandangan tidak perlu berlangsung di publik, lebih baik di internal. Saya kira dengan semangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi ke depan. Kita tunggu saja,” ujarnya.
“Saksi itu ada yang bisa jadi tersangka ada yang tidak. Tergantung nanti, saya harap Pak Novanto sebagai Ketum Golkar dapat meyakinkan bahwa beliau tidak bersalah dan mampu buktikan,” tutur Agung.
Agung mengaku tidak bisa memastikan apakah Novanto akan menjadi tersangka atau tidak ke depannya. Namun Golkar dipastikan tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum dalam kasus yang merugikan negara hingga triliun rupiah itu.
“Saya tidak bisa katakan itu terjadi atau tidak terjadi. Pak Novanto sudah katakan siap diperiksa. Sikap saya begini bukan berarti kami tidak dukung pemberantasan korupsi. Golkar tidak halangi KPK, kejaksaan, pengadilan,” ucap dia.
“Silakan proses hukum. Pak Novanto juga sangat kooperatif, yang lain juga tidak ada yang menghindar, tidak ada yang lari dari kewajibannya. Ada pencekalan atau tidak pencekalan, semua akan diikuti,” kata Agung.
Sebelumnya Yorrys mengatakan Novanto sudah dipastikan akan menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Untuk itu, Golkar menyiapkan strategi untuk menyelamatkan partai.
“Ketum itu hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini (e-KTP). Kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan, bagaimana Golkar harus mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini demi parpol. Parpol yang perlu kita selamatkan,” tutur Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kegiatan di Jakarta. Di antaranya menghadiri perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Informasi dari Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya menyebutkan perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 tersebut dilaksanakan di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (22/4/2017). Jokowi dijadwalkan hadir sekitar pukul 10.00 WIB.
Selanjutnya, siang hari Presiden akan meresmikan pembukaan Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung di ballroom Sahid Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta.
Belum diketahui siapa saja menteri yang akan mendampingi kegiatan Presiden Jokowi hari ini. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Situasi di Jalan Tol Jagorawi dari Jakarta menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat, terpantau dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi di beberapa titik.
Informasi dari petugas PT Jasa Marga, Ninda, menyebutkan, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Puncak tersendat di Pintu Tol Cibubur Utama.
“Padat antrean Cibubur Utama 500 meter. Selebihnya relatif lancar,” kata Ninda saat dihubungi khatulistiwaonline pukul 07.51 WIB, Sabtu (22/4/2017).
Selanjutnya, kata Ninda, kepadatan kembali terjadi di Km 41 Tol Jagorawi. Kepadatan juga menyambung hingga ke arah Puncak.
“Kepadatan karena tingginya volume kendaraan yang mengarah ke Puncak,” kata Ninda.
Namun, untuk arah sebaliknya, yakni dari Bogor menuju Jakarta, arus lalu lintas terpantau lancar. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ada yang berbeda di gedung Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya siang ini. Sejumlah Polwan berkebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April.
Polwan cantik lengkap dengan kebaya dan sanggul menerima sejumlah masyarakat yang datang ke Gedung Pelayanan Satu Atap dengan sapaan dan senyuman, di pintu masuk dan pintu keluar. Beberapa di antaranya berjaga loket-loket, memberikan pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan.
Selain itu, masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menyelenggarakan ‘Kartini Fun Run’ yang akan digelar pada Minggu (23/4) nanti. Masyarakat umum yang hendak mengikuti lomba lari tersebut bisa mendaftarkan diri di Gedung Pelayanan Satu Atap sampai pukul 20.00 WIB.
Kanit STNK Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya AKP Sugihartono mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengingat semangat perjuangan Kartini. Ia berharap, dengan peringatan Hari Kartini ini dapat meningkatkan pelayanan prima di Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya.
“Kita ingin mengingatkan kembali semangat perjuangan Kartini dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Sugihartono kepada wartawan di Gedung Pelayanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jl Sudirman Kav 55 Jakarta, Jumat (21/4/2017).
Sugihartono mengatakan pihaknya senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan sistem PIPO (pick in pick out), di mana dengan sistem ini tidak ada pemotongan antrean.
“Pick in pick out, pertama kali masuk pakai antrean dari situ kan yang datang pertama dia yang keluar pertama jadi tidak diserobot-serobot,” ujarnya.
Pihaknya juga menyediakan komputer sebagai feed back dari nasyarakat terhadap pelayanan di gedung Pelayanan Satu Atap. “Kita ada IKM (Index Kepuasan Masyarakat) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, sehingga kalau tidak puas masyarakat bisa menekan tombol di komputer yang telah kita siapkan di pintu keluar,” terang dia.
Sugihartono mengklaim bahwa antrean masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan tidak sampai 15 menit. “Mulai dari masuk sampai antrean itu, sampai jadi STNK itu, 10-15 menit. Tapi untuk sekarang agak terkambat karena adanya anggota yang floting Pilkada,” ungkapnya.
Gedung Pelayanan Satu Atap melayani pembayaran pajak tahunan STNK, pajak lima tahunan dan pengesahan STNK. Di gedung tersebut juga terdapat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) atau real count KPU untuk Pilgub DKI putaran kedua sudah rampung. Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak terbendung di posisi atas dengan perolehan 57,95 persen.
Berdasarkan real count KPU yang diakses khatulistiwaonline dari website KPU RI pada pukul 21.15 WIB, Kamis (20/4/2017), data yang masuk sudah 100 persen dari 13.034 TPS di Jakarta. Sebanyak 5.591.198 suara telah masuk sistem KPU.
Pasangan Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 57,95 persen. Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini meraih 3.240.057 suara.
Sementara itu, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapatkan 42,05 persen suara. Sebanyak 2.351.141 suara tercatat memilih pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem itu.
Dari hasil Situng, pasangan Ahok-Djarot mengalami kekalahan paling telak di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Ahok-Djarot hanya mendapatkan 37,9 persen, sementara pasangan Anies-Sandiaga mendapat 62,1 persen.
Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih di putaran kedua sebesar 78 persen atau 5.661.895 suara dari yang terdaftar sebanyak 7.257.204 suara. Sementara itu, ada 22 persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Meski nantinya sudah 100 persen, data real count belumlah menjadi hasil akhir. KPU akan memberikan pengumuman resmi setelah menyelesaikan secara manual hasil rekapitulasi formulir C1 yang utama. Data real countdihitung berdasarkan salinan C1. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR berencana menggulirkan hak angket mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani. KPK menghormati hak angket DPR itu tetapi menyatakan bila BAP itu dibuka maka bisa menghambat proses penyidikan kasus.
“KPK tegaskan, kami nggak bisa memberikan karena ini bagian terkait proses hukum baik di penyidikan MSH (Miryam S Haryani) tersangka, e-KTP di persidangan, dan penyidikan satu lagi (Andi Agustinus alias Andi Narogong),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017).
Febri menegaskan dalam BAP itu bisa jadi terdapat bukti-bukti yang seharusnya muncul di proses persidangan. Namun apabila dibuka sebelum persidangan, maka bisa menyebabkan bias dalam proses hukum serta menghambat penanganan kasus.
“Jadi jika bukti-bukti yang ada, yang muncul dalam rangkaian proses persidangan ini dibuka maka ada risiko buat bias proses hukum dan bukan tidak mungkin dapat menghambat penanganan kasus baik untuk MSH atau e-KTP sendiri,” ujar Febri.
“Kami hormati kewenangan pengawasan DPR, namun jangan sampai kewenangan tersebut masuk jauh dan rentan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” imbuh Febri.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat DPR-KPK pada Kamis (19/4/2017) dini hari, sempat terjadi perdebatan alot di mana DPR mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam yang menyebut ada enam anggota Komisi III yang menekan Miryam saat bersaksi dalam kasus e-KTP.
KPK menolak permintaan DPR hingga akhirnya diputuskan Komisi III berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendapatkan rekaman BAP itu.
Adapun fraksi yang menyatakan setuju digulirkan hak angket di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan PPP. Fraksi lain, seperti Hanura, PAN, dan PKS, masih akan berkonsultasi ke pimpinan fraksi. Fraksi PKB disebut anggota Komisi III Arsul Sani juga akan menyetujui usulan ini. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil kakak Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dedi Prijono, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Dedi sedianya diperiksa sebagai saksi.
Selain Dedi, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Sugiharto. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Narogong.
“Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka AA (Andi Agustinus),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).
Pantauan khatulistiwaonline, Dedi terlihat sudah duduk di depan tiang sebelah tangga di ruang tunggu lobi gedung KPK sejak pukul 9.30 WIB. Selama menunggu, Dedi terus terus menutup sebagian wajahnya dengan kedua tangannya yang dikepalkan.
Sekitar pukul 10.00 WIB, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Narogong tiba di gedung KPK. Saat memasuki lobi, Andi terlihat bersalaman dengan kakaknya sebelum ia melakukan body checking untuk naik ke lantai 2.
Dedi juga telah bersaksi di sidang e-KTP yang ke-9 pada Senin (10/4) lalu. Sidang tersebut digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat. (ADI)
LUBUKLINGGAU, khatulistiwaonline.com
Brigadir K diperiksa Propam Polda Sumatera Selatan terkait penembakan mobil berisi 8 orang sekeluarga di Kota Lubuklinggau. Saat kejadian, dia memakai senjata laras panjang. Berapa peluru ia muntahkan dari senpinya?
“Masih diselidiki, termasuk soal jarak tembakan,” terang Kapolres Lubuklinggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga di kantornya, Jl Yos Sudarso, Lubuklinggau, Kamis (20/4/2017).
Brigadir K berdinas di Samapta Bhayangkara Polres Lubuklinggau. Saat kejadian, Selasa (18/4), dia bertugas di kantor Bank BCA di dekat lokasi kejadian. Namun dia juga memegang surat ikut razia gabungan.
Saat Honda City berwarna hitam yang dikemudikan Diki (30) kabur saat razia, Brigadir K ikut mengejar. Dia curiga mobil itu berisi orang membahayakan, kemudian memberikan tembakan peringatan. Karena mobil terus melaju, dia menembak bagian ban.
“Berhubung kondisi dalam mobil tidak stabil, jadi tidak bisa tepat sasaran. Hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan dan mengenai korban,” kata Hajat.
Satu penumpang Honda City, Surini (54), tewas akibat tembakan Brigadir K. Beberapa penumpang lainnya terluka. Saat ini, korban penembakan dirawat di RSUD Sobirin Lubuklinggau dan Palembang. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman 1 tahun tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan penodaan agama.
“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah menyatakan perasaan kebencian,” ujar ketua tim jaksa Ali Mukartono membacakan surat tuntutan dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).
Ahok dianggap jaksa terbukti melakukan penodaan agama karena menyebut surat Al Maidah saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Penyebutan surat Al Maidah ini menurut jaksa dikaitkan Ahok dengan pilkada DKI Jakarta.
“Menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun,” ujar jaksa.
Pernyataan Ahok saat bertemu warga yang dianggap jaksa menodai agama terjadi saat kunjungan dalam rangka panen ikan kerapu di tempat pelelangan ikan (TPI) di Pulau Pramuka.
Kalimat Ahok yang dianggap menodai agama yakni ‘Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa’. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) alias real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk putaran kedua Pilgub DKI 2017 sudah mencapai 50,81 persen. Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno masih unggul meski persentasenya berkurang.
Berdasarkan data real count KPU yang diakses khatulistiwaonline pada pukul 04.56 WIB, Kamis (20/4/2017), data 2.850.674 suara sudah masuk. Salinan C1 di 6.623 dari 13.034 TPS sudah diterima KPU.
Pasangan Anies-Sandi sementara ini masih unggul dengan perolehan 56,00% suara yang masuk. Sejauh ini mereka tercatat mendapat 1.596.488 suara.
Sebelumnya, ketika real count KPU masih 20,56%, Anies-Sandi mendapatkan 56,22% suara. Sebaliknya, persentase untuk pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bertambah.
Ahok-Djarot sementara ini tercatat memiliki 1.254.186 suara. Ini berarti pasangan tersebut mendapatkan 44% dari data suara yang sudah masuk ke KPU.
KPU masih terus memasukkan data salinan C1 yang mereka terima. Petugas di KPU hanya memasukkan data dari salinan C1 yang mereka terima tanpa mengubahnya.
Untuk formulir C1 yang asli secara bertahap dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, hingga kota madya akan mengirimkannya ke KPU. Formulir asli inilah yang nantinya menjadi pegangan KPU untuk pengumuman resmi. (MAD)