JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil Dedi Prijono berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dedi merupakan kakak dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, salah satu tersangka kasus tersebut yang berperan sentral dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek.
“Dedi Prijono dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2017).
Sebelumnya, Dedi pernah bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Senin (10/4). Saat itu Dedi mengaku tidak banyak tahu tentang kasus tersebut. Dedi merupakan wiraswasta yang menjadi sub kontraktor dari perusahaan Andi.
Selain Dedi, KPK juga memanggil 2 saksi lain berlatar pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan swasta, antara lain mantan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN Ani Sunarti dan Onny Hendro Adhiaksono. Pemanggilan Ani sedianya merupakan pemanggilan ulang karena pekan lalu, Rabu (31/5) tidak hadir.
Andi merupakan tersangka ketiga dalam pusaran kasus megakorupsi tersebut setelah Irman dan Sugiharto, keduanya mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi disebut membagi-bagikan sejumlah uang ke sejumlah pihak mulai dari anggota DPR hingga pejabat Kemdagri.
Dalam persidangan Senin (29/5) lalu, Andi yang dihadirkan sebagai saksi mengaku mengeluarkan uang terkait e-KTP sebesar USD 1,5 juta dan Rp 600 juta.
USD 1,5 juta diberikan ke Dirjen Dukcapil Kemdagri saat itu Irman, sedangkan Rp 600 juta digelontorkan Andi untuk keperluan pertemuan di Fatmawati dalam rangka membahas e-KTP.
Andi juga membantah sejumlah tuduhan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, antara lain bantahan soal adanya bagi-bagi duit kepada sejumlah anggota DPR Komisi II dan pertemuan di Gran Melia yang disebut melibatkannya, Irman, Sugiharto, Setya Novanto, dan Sekjen Kemdagri Diah Anggraini.
Selain itu, Andi membantah adanya kesepakatan terkait bagi-bagi uang sebesar 49 persen dari total dana e-KTP Rp 5,9 triliun. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo mempertanyakan pasal pelibatan TNI di RUU Antiterorisme. Menurut Anton, penerjunan TNI dalam menangani teroris jangan lewat Undang-Undang, tapi cukup melalui keputusan politik presiden.
Anton memberi contoh peran militer dalam menanggulangi teroris seperti tragedi teror WTC di Amerika Serikat 2001 lampau. Saat itu, tentara Amerika Serikat baru turun tangan dalam tragedi itu setelah melalui keputusan politik beberapa lembaga strategis terkait.
“Pengalaman WTC 2 pesawat terbang, dalam waktu 19 hari Amerika Serikat bisa membuat keputusan politik. Itu bisa lebih dahsyat lebih keras tapi ada masanya, hanya dua tahun, yaitu keputusan DPR, Menhan, Presiden, Menlu, Mendagri di Amerika melibatkan itu. Di Indonesia nggak tahu bisa diakomodir lain,” kata Anton dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).
Menurut Anton, keputusan politik tersebut paling manusiawi. Langkah tersebut sudah diterapkan oleh banyak negara terkait pelibatan TNI dalam menangani teroris tersebut.
Selain itu, Anton berpandangan TNI tak boleh dilibatkan dalam otoritas sipil. Sehingga, RUU Antiterorisme tak tepat jika nantinya mengakomodir peran TNI untuk terlibat secara langsung dalam penanggulangan teroris.
“Ada pasal tak humanis, ‘Pasal Guantanamo’, melibatkan tentara, itu tak direkomendasikan dunia. Indonesia harus patuh kepada berbagai yurisprudensi, yuridiksi internasional. Akan sangat tepat, elegan, tak berteletele bahkan sampai penyelidikan kakinya di atas, kepala di bawah, disiram banyu keras, itu boleh, itu keputusan politik 2 tahun. kalau mau diperpanjang pasalnya diubah ;agi. Ini sangat elegan dan sangat cepat,” jelas Anton.
Anton menyarankan keputusan politik itu dibuat presiden. Namun, lembaga lain juga harus terlibat.
“Eksekutif, dua-duanya (bersama DPR) bisa. Urusan melibatkan tadi Menhan karena di sana (Amerika Serikat) sistemnya seperti itu dan tak boleh lebih dua tahun,” tandas dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno menyayangkan adanya tindakan persekusi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Ia mengatakan persekusi merupakan tindakan di luar hukum.
“Siapa yang mempersekusi? Nggak boleh. Orang yang mempersekusi, itu di luar hukum, apa status ormas itu? Kalau begitu bubar negara ini,” ujar Try di Kemenko Polhukam RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).
Try menyatakan bahwa persekusi harus ditindak. Terlebih bila organisasi tersebut sudah terbukti melakukan tindakan persekusi.
“Ya harus ditindak itu. Kalau sudah ada bukti satu ormas mempersekusi, ya ditutup itu, dikumpulkan,” katanya.
Ia pun mencontohkan ISIS yang kini tengah diberantas. Selanjutnya, ia juga mencontohkan organisasi HTI yang dibubarkan oleh negara karena tidak sesuai dengan Pancasila.
“ISIS saja dikumpulkan, terus diberantas. Apa itu satu yang harus dilarang? HTI dilarang. Kemarin pidatonya Pak Jokowi kan tegas. Yang bertentangan, yang merusak negara, yang merusak Pancasila, yang merusak Undang-undang Dasar, yang merusak kebhinekaan, kan macam-macam,” katanya.
“Tuhan memberikan kita macam-macam. Sukunya macam-macam, budayanya macam, adatnya macam-macam, agamanya macam-macam. Kita berlindung pada satu negara yang utuh itu, hebat Pancasila,” sambungnya.
Try juga menilai tindakan persekusi melanggar Pancasila. Ia pun menginginkan tindakan seperti itu harus digempur.
“Tindakan persekusi itu tindakan apancasilais, melanggar nilai Pancasila. Harus digempur. Jangan ragu-ragu. Kobarkan yang baik lah,” ucapnya.
Menurutnya, organisasi tersebut tidak boleh melakukan tindakan seenaknya. Sebab ada nilai-nilai yang harus ditegakkan.
“Tidak boleh bertindak seenaknya begitu ya. Ada nilai-nilai yang harus kita tegakkan. Tertinggi nilai ketuhanan yang maha esa. Orang ber-Tuhan tidak boleh seperti itu, harus sopan santun,” tutupnya. (MAD)
MANILA –
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia mengimbau warga yang ada di Filipina untuk lebih berhati-hati. Imbauan ini dirilis setelah terjadi penyerangan di sebuah kasino yang ada di ibu kota Manila.
“Media lokal melaporkan baku tembak dan ledakan terjadi di Resorts World Manila, dekat Bandara Internasional Manila. Lebih berhati-hati dan perhatikan keamanan pribadi Anda, tetap waspada dengan sekeliling Anda, termasuk acara-acara lokal, dan pantau berita-berita lokal untuk perkembangannya,” demikian pesan darurat dari otoritas AS seperti dilansir media lokal Filipina, ABS-CBN News, Jumat (2/7/2017).
“Perhatikan setiap instruksi yang diberikan otoritas lokal,” imbuh pesan darurat AS itu.
“Hindari area tersebut dan patuhi instruksi otoritas lokal. Beberapa penerbangan dialihkan dari Bandara Internasional Ninoy Aquino, hubungi maskapai atau operator perjalanan Anda untuk informasi terbaru soal gangguan penerbangan,” demikian peringatan otoritas Australia.
Dalam pernyataan terpisah, pemerintah Australia menyarankan setiap warganya di Filipina untuk selalu waspada. Dalam imbauannya, otoritas Australia merujuk pada laporan ‘insiden keamanan besar’ di Resorts World Manila.
“Melemahnya keamanan di Mindanao telah berdampak pada situasi keamanan yang labil di Filipina. Para pelancong diingatkan untuk waspada atas ancaman serangan teroris yang tinggi di Filipina, termasuk Manila. Tolong ekstra berhati-hati saat ini. Waspada akan sekitar Anda. Pantau media untuk informasi soal hal-hal yang mungkin berdampak pada keamanan Anda,” tandas otoritas Australia dalam pernyataannya.
Insiden berawal saat seorang pria bersenjata membakar kasino di kompleks Resorts World Manila. Polisi menyebut, pria yang tidak disebut identitasnya itu tewas bakar diri setelah menembaki para polisi yang datang ke kompleks hiburan yang masih dipenuhi asap.
Setidaknya 34 jasad telah ditemukan di kompleks kasino itu. Kebanyakan korban tewas karena menghirup asap. Para korban tewas adalah tamu dan staf yang mencoba menyelamatkan diri dari kepungan asap di kompleks kasino tersebut. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amies Rais angkat bicara terkait dugaan dia terima dana Rp 600 juta dari dana dugaan korupsi alat kesehatan. Amien mengaku uang Rp 600 juta itu berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir yang ditransfer ke rekeningnya pada kurun 15 Januari sampai 13 Agustus 2007.
“Karena itu terjadi sudah 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu Sutrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak membebani pihak lain,” kata Amien Rais di kediamannya jalan Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).
“Persahabatan saya dengan Sutrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 1998. Seingat saya sebagai entrepreneur sukses waktu itu, dia selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan,” tambah Amien.
Dia menilai bahwa Soetrisno Bachir adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dana dari Soetrisno Bachir, saya tidak tahu.
“Saya pernah menanyakan pada Soetrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya. Jawabnya: “Saya disuruh Ibunda saya untuk membantu Anda”. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya, saya anggap sebagai hal wajar,” kata Amien.
“Nah, kalau kejadian sepuluh tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, apa adanya,” tambah Amien. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Warung-warung penyedia kehidupan malam di Kalijodo kambali muncul setelah penggusuran 15 bulan lalu. Lokasi warung-warung itu sedikit berbeda di banding warung dan klub pada rezim sebelumnya. Akan segera dibongkar aparat.
Warung-warung semi permanen dengan lampu yang temaram menjajakan minuman bir kepada pelanggan yang datang. Deretan warung itu berada di Jalan Kepanduan 1, tepatnya di bawah kolong Tol Pluit (Jakarta Inner Ring Road).
Lokasi warung-warung itu berada di sebelah barat Kali Angke. Jika ditarik garis lurus, lokasinya tak jauh dari kawasan Kalijodo ‘lama’.
Adapun untuk kawasan Kalijodo ‘lama’ yang kini telah menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berada di sisi timur Kalijodo. Kawasan Kalijodo ‘lama’ dan ‘baru’ itu terpisahkan Kali Angke.
Masih sama-sama di bawah kolong tol, di dekat deretan warung remang-remang terdapat bedeng-bedeng yang menjadi hunian. Tak jauh dari lokasi itu, terdapat lahan yang menjadi tempat parkir truk.
Pantauan khatulistiwaonline, pada Selasa 30 Mei 2017 malam, salah satu warung berada sekitar lima meter dari pinggir jalan. Untuk menuju lokasi itu, harus melintasi jalan tanah yang menurun.
Warung semi permanen ini menjual makanan dan minuman termasuk bir kepada pengunjung yang datang. Warung semi permanen ini menjual makanan dan minuman termasuk bir kepada pengunjung yang datang.
Warung tersebut terbuat dari tripleks beralas lantai. Hanya satu lampu penerangan lima watt berwarna hijau menerangi pelataran warung.
Ada dua dari empat meja yang disediakan telah terisi oleh tamu. Meski terdapat kopi dan minuman ringan, dua meja diisi oleh beberapa botol bir. Harga satu botol bir besar dihargai Rp 60.000.
Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat memerintahkan jajarannya untuk segera menertibkan warung dan bedeng liar di Kalijodo tersebut.
“Saya sudah perintahkan Satpol PP untuk bongkar. Bukan hanya di Kalijodo, Ancol juga, termasuk di Akuarium,” kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).
Djarot menegaskan tidak akan diam melihat rumah-rumah bedeng yang kembali didirikan warga. Dia memastikan akan membongkar rumah yang dibangun di beberapa daerah tersebut agar tidak menjamur ke warga lain.
“Saya sudah perintahkan untuk bongkar. Jangan biarkan mereka terlalu lama di situ. Itu nanti akan berkembang biak mereka nanti maka harus dibongkar,” ujarnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan kronologi serangan ransomware WannCry. Serangan WannaCry terdeteksi sejak 12 Mei lalu. WannaCry masuk ke Indonesia pada 13 Mei dengan menyerang salah satu rumah sakit di Jakarta.
“Tanggal 13 itu juga kami memperoleh informasi virus kena ke RS Dharmais. Sabtu global main (WannaCry), Dharmais juga kena. Saya dengan Menkes waktu itu, malam minggunya kami siapkan dengan pegiat, stake holders, masyarakat, kita kan tahu ada hacker putih dan jahat, yang putih mencari solusi,” kata Rudi saat rapat kerja dengan Komisi I di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Rudi menyebut di belahan bumi lain, di Inggris Raya misalnya, beberapa institusi kesehatan juga terkena serangan ini. Pihaknya kemudian mengambil langkah guna mengantisipasi penyebaran ransomware di kalangam masyarakat Indonesia.
“Tanggal 14 (Mei), Minggu, kami melakukan konferensi pers dan sengaja mengundang media, terutama media mainstream. Kalau masuk medsos bisa dibilang hoax. Media televisi jauh lebih dipercaya dari medsos,” jelas Rudi.
“Minggu malam, kami minta semua operator seluler mengirim SMS, apa yang harus dilakukan terkait ransomware. Rupanya yang paling dipercaya itu operator seluler dan orang percaya bukan hoax. Terima kasih kami ke operator seluler,” imbuhnya.
Rudi kemudian menjelaskan soal pesan yang dikirimkan setiap operator seluler ke masyarakat terkait cara pencegahan ransomware. Ada dua pesan.
“Pesannya dua, sederhana. Begitu sampai ke kantor, satu, putuskan hubungan dengan dunia maya. Dua, lakukan back up. Putuskan hubungannya gimana? Cabut kabel secara fisik, WiFi matikan, LAN matikan lalu back up secepatnya,” ucap Rudi.
Saat menjelaskan soal pesan operator seluler, ada anggota Komisi I Evita Nursanty yang menginterupsi. Pimpinan rapat, Meutya Hafid kemudian memberi izin.
“Soal SMS, saya tanya ke teman-teman belakang saya, kok nggak nerima. Coba jelaskan,” tanya Evita.
“Ya terima kasih, nanti kita catat,” jawab Rudi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Situs Dewan Pers diretas oleh hacker. Situs tersebut diretas dengan lambang menyerupai burung garuda berwarna merah disertai dengan tulisan merah berlatar belakang hitam.
Pantauan khatulistiwaonline, Rabu (31/5/2017), pukul 07.00 WIB, situs dewanpers.or.id tersebut masih diretas. Di situs terdapat tulisan yang menyatakan:
Ketika Garuda kembali terluka karena provokasi mahluk durjana. Ketika semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” kembali terabaikan karena aksi oknum yg mengatasnamakan agama. Ketika ayat-ayat suci jadi bahan perdebatan oleh orang-orang yang merasa memiliki surga. Ketika perjuangan pahlawan kemerdekaan sudah dilupakan begitu saja oleh mereka yg merasa paling berjasa.
Tolong hentikan perpecahan ini, tuan. Negaraku, bukan negara satu agama atau milik kelompok perusak adat budaya, juga bukan milik satu golongan.
#DamailahIndonesiaku #JayalahBangsaku #KitaIndonesia.
Di bagian akhir tulisan, peretas menulis ‘M2404~2017’ yang diduga sebagai inisial dari hacker tersebut. Belum diketahui sejak kapan situs ini diretas.
Sementara itu, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, mengatakan saat ini situs yang di-hack sedang ditangani. “Iya benar sedang ditangani,” ujar Imam kepada khatulistiwaonline, Rabu (31/5/2017).
Selain itu, situs Kejaksaan Agung dengan alamat www.Kejaksaan.go.id juga diretas. Saat khatulistiwaonline menelusuri situs tersebut pada pukul 07.00 WIB, situs itu tak kunjung terbuka.
Situs kejaksaan diretas dengan gambar Harley Quinn yang merupakan kekasih Joker dalam film Suicide Squad. Dalam situs itu juga terdapat tulisan-tulisan yang mengajak masyarakat kembali bersatu. (ADI)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Jajaran Polsek Teluk Naga, Tangerang, membentuk Satgas Sorban Ramadan. Anggota Satgas ini dibentuk selama bulan puasa.Menurut Kapolsek Teluk Naga AKP Arif Purnama Oktora, satgas ini terdiri dari kolaborasi kepolisian dengan seluruh lapisan masyarakat.
“Tujuannya untuk menjaga stabilitas keamanan selama Ramadan,” ujar Arif di Mapolsek Teluk Naga, Tangerang, Sabtu (27/5/2017).Ia berharap, Satgas Sorban Ramadan yang baru dibentuknya ini bisa meminimalisasi segala bentuk ancaman gangguan kamtibmas. Sehingga, masyarakat, khususnya umat muslim di wilayah Teluk Naga-Kosambi, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan aman, tenang, dan khusyuk.
“Selain untuk membantu kepolisian menjaga keamanan, juga mencegah praktik merugikan yang muncul setiap Ramadan, misalnya balapan liar, perkelahian antar-pemuda kampung yang dipicu perang petasan. Belum lagi, kejahatan lainnnya yang diprediksi bakal meningkat,” paparnya.
Menurut Arif, untuk mengatasi ancaman gangguan itu, tentu polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergitas, tidak hanya kepolisian dan unsur Muspika, tapi juga seluruh lapisan masyarakat.
“Mudah mudahan Satgas Sorban ini bisa bekerja dengan baik. Setidaknya dengan sinergitas Polri dan masyarakat lewat Satgas, dapat memepersempit ruang gerak para pelaku kejahatan karena masyarakatnya kompak,” tutur Arif.
Ia menambahkan, Satgas Sorban ini terdiri dari beragam macam lapisan masyarakat yang ada di Teluk Naga-Kosambi, mulai dari para alim ulama, tokoh masyarakat, unsur Muspika seperti Linmas, Trantib, serta TNI.
Tidak ketinggalan, seluruh remaja majelis taklim dan ormas kepemudaan bergabung dalam satgas ini. Satgas Sorban Ramadan ini tersebar di tiap desa maupun kelurahan.
“Mereka bekerja pada jam tertentu yang dianggap rawan, seperti saat waktu sahur dan menjelang berbuka, di mana pada saat itu ancaman gangguan kamtibmas kerap terjadi,” paparnya.
Arif menuturkan, nantinya anggota satgas ini lebih mengutamakan menjaga wilayahnya masing-masing. Sinergi ini sebatas untuk pencegahan, karena pelaksanaan penegakan hukum nantinya tetap ada di tangan polisi.
Sementara, Kapolrestro Tangerang Kombes Harry Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan bulan puasa untuk meningkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah.(DON)
BLORA,khatulistiwaonline.com
Terdakwa kasus buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyanto, yakin majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora akan memvonis bebas dirinya. Bambang sebelumnya dituntut hukuman penjara 4 tahun oleh jaksa.
Kepada khatulistiwaonline sebelum sidang dimulai, Bambang mengaku akan mengajukan banding jika nantinya hasil persidangan memvonis dirinya untuk dipenjara. Ia yakin dirinya tidak bersalah dalam kasus penulisan buku Jokowi Undercover.
“Saya yakin saya tidak bersalah, sehingga nanti jika saya dijatuhi hukuman penjara saya akan mengajukan banding. Meskipun satu hari saja saya dipenjara, saya akan mengajukan banding,” ujarnya, di ruang tahanan PN Blora, Jateng, Senin (29/5/2017).
Ia menganggap sejumlah tuntutan yang ditimpakan kepadanya terkesan mengada-ada. Beberapa fakta persidangan sebelumnya cenderung mengarah pada intimidasi terhadap dirinya. Dia juga menegaskan kasusnya adalah rekayasa sejak ditangani Polri hingga dilimpahkan kepada pihak Pengadilan.
“Selama proses persidangan yang dibahas justru soal Facebook. Padahal saya dipenjara ini gara-gara buku yang saya tulis, tapi selama persidangan sama sekali tidak dibahas,” imbuhnya.
Sidang pembacaan vonis terhadap Bambang Tri Mulyanto selaku penulis buku Jokowi Undercover pada Senin (29/5) pukul 09.00 WIB. Namun, Hingga pukul 10.00 WIB sidang belum dimulai.
Dalam kasus ini, Bambang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap Penguasa.
“Semuanya sudah saya persiapkan, dan saya siap menjalani sidang vonis hari ini,” pungkasnya. (DON)