JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Arsul Sani, menyebut ada suasana emosional dalam kritik yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Pansus Angket. Arsul pun menegaskan pendapat ICW tidak murni dari perspektif keilmuan.
“Mereka yang bersuara menganggap Pansus Angket itu tidak sah kan pada umumnya mereka yang memang hubungan emosinya begitu dalam dengan KPK sehingga bagi mereka KPK itu seperti lembaga sakral yang nggak boleh diutak-atik oleh siapa pun, apalagi DPR. Jadi pendapat mereka tidak murni berangkat dari perspektif keilmuannya karena ada unsur emosinya,” kata Arsul ketika dihubungi, Jumat (9/6/2017) malam.
Menurut Arsul, soal keabsahan Pansus Angket telah selesai. Apabila ada fraksi di DPR yang tidak mengirimkan wakilnya, menurut Arsul, Pansus Angket tetap bisa bekerja.
“Bahkan dua fraksi yang belum mengirimkan wakilnya (PKS dan Partai Demokrat) juga menghormati hak delapan fraksi lainnya yang berketetapan untuk melanjutkan Pansus Angket KPK. Artinya, kalau ada fraksi yang tidak menggunakan haknya, tidak berarti pansusnya nggak bisa jalan,” sebut Arsul, yang berasal dari Fraksi PPP.
Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyebut keabsahan Pansus Angket berangkat dari sidang paripurna. Menurutnya, sidang paripurna telah menyatakan sah sehingga Pansus Angket tetap jalan terus.
“Bagaimana bisa sah atau tidaknya itu dari (sidang) paripurna. Kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah, itu sudah sah,” ucap Taufiqulhadi ketika dihubungi terpisah.
“Jangankan tujuh fraksi, satu fraksi sudah cukup kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah,” imbuh politikus Partai NasDem itu.
Sebelumnya, pegiat antikorupsi ICW Donal Fariz menuturkan Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR dinilai melanggar tiga undang-undang. Donal menyebut pembentukan pansus angket itu melanggar UU MD3, UU KPK, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Majelis Ulama Indonesia mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dukungan diberikan atas upaya polisi memburu admin grup Facebook yang menyebarkan kebencian.
“Jadi memang sudah semestinya Bareskrim melaksanakan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan UU yang berlaku. Yang pasti, dalam melaksanakan tugas, Bareskrim harus bersikap adil dan tidak boleh tebang pilih. Jangan terkesan yang ditarget dari kelompok tertentu saja, sementara ada kelompok lain yang juga melanggar hukum tetapi dibiarkan. Kalau hal ini terjadi, akan menurunkan kredibilitas aparat penegak hukum,” ucap Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2017).
Zainut menyebut fatwa nomor 24 tahun 2017 terkait hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial bisa jadi menjadi penguat atas tindakan yang dilakukan polisi. Dia menyebut itu sebagai dukungan positif.
“Adapun fatwa MUI dalam hal ini justru memberikan penguatan secara syar’i terhadap upaya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tentu memberikan dukungan positif kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga capaiannya lebih berhasil guna dan berdaya guna,” ujar Zainut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am mengatakan perlunya langkah-langkah menjadikan media sosial sesuai dengan fungsinya. Dia mengatakan pencegahan penyalahgunaan media sosial harus diutamakan.
“Perlu ada langkah-langkah untuk menjadikan media sosial sebagai sarana membangun kohesi sosial serta mencegah disharmoni, terlebih mengancam persatuan nasional. Langkah yang ditempuh, mulai dari membangun kesadaran dan literasi penggunaan media sosial kepada masyarakat, membangun rasa tanggung jawab, menyusun regulasi, hingga menegakkan hukum,” ucap Ni’am saat dihubungi terpisah.
“Pengguna, di tengah kebebasannya, perlu memahami tanggung jawabnya. Jika melanggar, ada risiko hukum dan moral. Penyedia platform juga tidak boleh lepas tangan. Jangan hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga harus bertanggung jawab untuk memastikan platformnya digunakan tidak melanggar hukum dan kesusilaan melalui literasi dan blok,” sambung Ni’am.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap MS (39) karena menghina suku dan mengedit foto Presiden Joko Widodo. Kini Bareskrim memburu admin grup Facebook serupa yang menyebar kebencian.
“Semua admin kita buru,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran, Jumat (9/6).
Fadil menyebut grup itu berisi posting-an yang menebar kebencian bermotif SARA. Namun Fadil tidak menyebut nama grup tersebut.
Polisi, ditegaskan Fadil, akan bertindak tegas terhadap akun-akun media sosial yang menebar kebencian dengan mem-posting hal-hal bermuatan SARA.
“Perbuatan menebar kebencian tidak boleh ada, pelakunya harus ditindak tegas,” ujarnya. (DON)
BOGOR,khatulistiwaonline.com
Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugurra Teco, memuji penampilan Ryuji Utomo usai timnya menang atas PS TNI. Teco menganggap Ryuji bisa berkontribusi untuk Persija pada laga selanjutnya.
Persija berhasil meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menumbangkan PS TNI 2-0 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kamis (8/6/2017) malam WIB. Dua gol Macan Kemayoran dicetak oleh Bruno Lopes dan Ramdani Lestaluhu.
Di laga ini tim asal ibu kota sejatinya kehilangan tiga pemain inti. Rezaldi Hehanusa (full-back kiri) dan M. Hargianto (gelandang) meninggalkan tim untuk memperkuat timnas Indonesia kontra Kamboja dan Puerto Rico. Sementara itu, Rohit Chand harus membela timnas Nepal di Kualifikasi Piala Asia 2019.
Untuk mengisi pos yang ditinggal tiga pemain tersebut, Teco memilih Ryuji sebagai pengganti Rezaldi meski bisa main di posisi bek tengah, Irfandy Zein untuk menggantikan Hargianto, dan Sutanto Tan untuk menggantikan Rohit.
Hasilnya memuaskan untuk Persija dan Teco. Teco pun memuji peran Ryuji dalam mengisi sisi kiri pertahanan Persija. Pelatih asal Brasil itu menganggap Ryuji bisa jadi andalan di laga melawan Sriwijaya di Stadion Patriot, 16 Juni mendatang.
“Kami latihan sama tim dengan persipan bagus. Kami kehilangan tiga pemain inti karena main untuk timnas, tapi saya sudah bicara dengan 28 pemain, semua harus siap. Seperti hari ini Ryuji yang main bagus,” kata Teco seusai laga.
“Untuk selanjutnya dia bisa bantu Persija buat jaga tren positif lawan Sriwijaya dan raih kemenangan di kandang,” sambungnya.
Sementara itu, Ryuji mensyukuri kemenangan tandang kedua Persija musim ini. Bek berusia 21 tahun itu juga berharap timnya bisa konsisten meraih tiga poin di laga selanjutnya.
“Alhamdulillah kami menang, kami main kompak, dan tim ikut instruksi pelatih. Hasilnya, kami main bagus di lapangan. Pertandingan masih banyak, kami harus konsisten untuk meraih tiga poin,” katanya.
“Dukungan dari The Jakmania sangat luar biasa bagi saya. Di sini juga tidak ada persaingan, saya selalu belajar dari senior untuk lebih baik ke depannya. Persija bukan cuma 11 pemain, kami satu tim,” kata Ryuji.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa Agung M Prasetyo mendukung penuh penindakan yang dilakukan KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) Kasi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba. Penindakan KPK sejalan dengan program pembenahan internal.
“Saya juga mengapresiasi, sejalan dengan penertiban yang dilakukan kejaksaan sendiri. Kita tidak mau lagi ada oknum jaksa yang melakukan (perbuatan) menyimpang dari tugas-tugas yang harus dilakukan dengan baik dan benar,” ujar Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/6/2017).
Parlin Purba yang berstatus eselon IV ditangkap bersama dua orang lainnya dari pihak swasta dan pihak pengadaan pada Kamis (8/6) malam. Kabar operasi tangkap tangan (OTT) ini juga langsung dikomunikasikan Prasetyo ke Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
“Saya hubungi Pak Laode Syarif, ‘Pak silakan ditindaklanjuti, bahkan apa yang dibutuhkan bahan-bahan dari kita. Kenapa saya minta segera konfirmasi dari mereka supaya saya bisa melakukan tindakan tegas. Hari ini juga pun kalau dinyatakan sebagai tersangka oleh mereka, saya akan brhentikan jaksanya,” tegas Prasetyo.
Dia menyesalkan masih adanya oknum jaksa nakal. Karena itu Prasetyo meminta Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) berkoordinasi dengan KPK membantu penanganan proses hukum terhadap Parlin Purba.
“Yang salah biar dinyatakan salah, ini risiko yang bersangkutan. Kita sudah mengingatkan setiap kali inspeksi dari Jamwas atau daerah termasuk para jaksa agung muda jangan main main dan coba coba (korupsi),” tegas Prasetyo. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengatakan 6 rangkaian kereta ekonomi premium baru siap digunakan untuk melayani pemudik Lebaran. Rencananya tiket tambahan kereta yang dipesan dari PT Industri Kereta Api (INKA) akan dijual 14 Juni 2017.
“Kita akan mulai menjual tiket dari kereta baru, ada 6 train set dari INKA itu nanti dijual mulai tanggal 14 (Juni),” kata Direktur PT KAI Edi Sukmoro usai melakukan inspeksi pelayanan penumpang di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9//6/2017).
Dari 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA, masing-masing rangkaian memiliki 11 gerbong. Sehingga totalnya akan berjumlah 66 gerbong, Edi menyebut total kursi yang tersedia untuk rangkaian baru ini ada 6 ribu. Periode perjalanan dengan gerbong baru KA Ekonomi Premium adalah 15 Juni – 6 Juli 2017.
“Kalau totalnya nanti 6.000 kursi, dari Senen, dari Bandung juga ada. Kelasnya ekonomi premium,” ujar dia.
Edi menjelaskan penjualan tiket itu baru bisa dilayani Rabu (14/6) karena gerbong kereta belum diserahterimakan ke PT KAI. Sehingga penjualan baru bisa dilayani pada 14 Juni mendatang.
“Kita belum bisa jual sekarang karena kalau barang belum di tangan, ada apa-apa malah nanti orang-orang marah,” ungkap Edi.
Berapa tarifnya?
“Tarif menggunakan tarif batas atas-bawah sesuai kereta api yang relasinya sama. Menginduk ke aslinya,” jawab Humas PT KAI Daop 1 Suprapto.
Suprapto kemudian mencontohkan kereta ekonomi rasa eksekutif itu menjadi kereta tambahan. Misalnya rute Stasiun Pasar Senen ke Stasiun Lempuyangan menjadi KA Bogowonto tambahan. Adapun rute kereta itu :
1. KA Bogowonto relasi Pasar Senen – Lempuyangan, tarif antara Rp 75.000 – Rp 285.000
2. KA Gayabaru Malam Selatan, relasi Pasar Senen – Surabaya Gubeng, tarif antara Rp 70.000 – Rp 190.000
3. KA Tawang Jaya, relasi Pasar Senen – Semarang Poncol, tarif antara Rp 50.000 – Rp 140.000
4. KA Mantab Lebaran relasi Pasar Senen – Madiun, tarif antara Rp 50.000 – Rp 175.000
Kereta itu merupakan jenis ekonomi premium. Kenapa ekonomi premium? Karena walaupun termasuk dalam kelas ekonomi tapi kereta itu memiliki berbagai fasilitas kelas eksekutif.
Mulai dari pendingin udara, televisi, hingga kursi yang bisa diatur kenyamanannya. Dilengkapi pula dengan toilet yang bersih dan nyaman. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia khusus (pansus) angket KPK siang ini akan menggelar rapat pembahasan agenda kerja. Ketua Pansus, Agun Gunandjar mengatakan pihaknya telah merumuskan agenda kerja dalam bentu kerangka dan mekanisme kerja Pansus.
“Direncanakan jam 2 ini kita akan rapat, Alkhamdulillah sampai dengan tadi malam, kami mampu merumuskan agenda dalam bentuk kerangka dan mekanisme kerja Pansus seperti apa. Tentang tujuan penyelidikan seperti apa, objek penyelidikannya bagaimana, metode pendekatannya seperti apa,” kata Agun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).
Agun belum bisa menyebut kerangka dan mekanisme kerja Pansus tersebut. Politikus Partai Golkar itu menunggu hingga ada keputusan pada rapat internal Pansus siang nanti.
“Ini mampu kami susun di unsur pimpinan, tapi itu belum bisa kami publikasikan tentunya menunggu keputusan rapat internal jam 2. Mungkin agak mundur ya karena ada perubahan jadwal jam 13 itu ada rapat paripurna, nah mungkin bisa setelah rapat paripurna,” kata politikus Golkar ini.
“Agenda rapat siang nanti akan membahas agenda kerja dan mekanisme kerja Pansus. “Soal mekanisme kerja Pansus apakah dimulai dari tujuan penyelidikan, ini kan bagaimana keterkaitan kepatuhan KPK terhadap konstitusi, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap segala kewenangan,” imbuhnya.
Pansus juga akan membahas efektifitas dan efisiensi dalam rangka politik pemberantasan korupsi selama 15 tahun. Untuk itu pihaknya perlu menyusun mekanisme kerja dengan melihat siapa saja pihak terkait yang akan dipanggil oleh Pansus.
“Terkait dengan agenda kerja itu kita susun secara keseluruhan bagaimana melakukan mekanisme kerjanya, memanggil pihak, siapa pihak-pihak yang akan dipanggil itu kan harus kita bicarakan bersama,” ungkap Agun.
“Termasuk membicarakan anggarannya. Anggaran untuk pansus ini kan juga harus sesuai dengan tata tertib harus diumumkan ke publik berapa biaya yang dibutuhkan, siapa saja yang akan diselidiki dalam konteks pengerjaan kasus ini. Yang terakhir kita baru menetapkan agenda berikutnya kapan kita lakukan,” tambahnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK memanggil lima pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mereka diagendakan menjadi saksi untuk Irjen Kemendes PDTT Sugito terkait suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan di instansinya.
Para saksi yang dipanggil yaitu Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid, Sekretaris PPMD Mukhlis, dan Sekretaris Itjen Kemendes PDTT Uled Nefo Indrahadi. Ada pula Sekretaris Pembangunan Kawasan Pedesaan Harlina Sulistyarini dan Sekretaris Badan Penelitian, Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT Jajang Abdullah.
“Kelimanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SUG (Sugito),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (8/6/2017).
Sebelumnya, pada pemeriksaan Senin (5/6) KPK memeriksa Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi serta dua pejabat Kemendes PDTT lainnya. Usai pemeriksaan yang disebut soal mekanisme audit di instansi tersebut, KPK menyatakan bahwa ada dugaan sejumlah oknum Kemendes PDTT yang mendekati auditor BPK.
“Kan ada pemeriksaan keuangan Kemendes oleh BPK, sejak Maret dilakukan pemeriksaan. Dan kita duga ada sejumlah pihak memang, tidak hanya satu orang, dari pihak Kemendes yang diduga mencoba mendekati auditor BPK,” ungkap Febri.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK), Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes), dan Sugito (Irjen Kemendes).
Rochmadi diduga menjadi penerima suap lewat Ali Sadli sebagai perantara penerima. Sedangkan pemberian uang dari Sugito diduga diberikan melalui anak buahnya, Jarot Budi.
Suap diberikan terkait pemberian predikat WTP BPK terhadap laporan keuangan Kemendes. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan apel gabungan kesiapan peralatan dan perlengkapan operasional angkutan lebaran tahun 2017 di Monas, Jakarta Pusat. Apel ini dilakukan guna mendukung mudik lebaran tahun 2017 agar aman dan nyaman.
Apel ini dimulai pada pukul 07.30 WIB, Kamis (8/6/2017) di Lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam apel ini, Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Pudji Hartanto Iskandar menjadi inspektur upacara.
“Hari ini saya gelar apel dengan apa yang menjadi target, kita harus wujudkan, saya jelaskan dari referensi arahan Presiden Republik Indonesia, saya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi petunjuk arahan dari Menteri perubahan Republik Indonesia,” ujar Pudji saat sambutan.
Pudji mengatakan tahun ini harus ada perubahan dari tahun sebelumnya. Menurutnya ini sesuai dengan instruksi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk tidak monoton dan harus mempunyai kredibilitas dalam pelayanan mudik.
“Bapak Menteri Perhubungan tidak ingin apa yang terjadi di tahun lalu sama dengan tahun ini, ya itu monoton tidak ada kredibilitas, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan,” ucapnya.
“Saya ingatkan selalu meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan tema kita hari ini siap peralatan perlengkapan maksimal, selamat menjalankan tugas dan kita wujudkan mudik lebaran selamat diperjalanan selamat sampai tujuan,” imbuh Pudji.
Dalam apel ini juga dilakukan penyematan perlengkapan peralatan operasional pada dua petugas perwakilan. Apel ini juga akan dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan dan peralatan oleh Dirjen Hubdat.
Selain dari pihak Kemenhub, apel ini turut dihadiri oleh personel dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dirjen Perhubungan Darat (Ditjenhubdat), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran (Damkar), Personel Polisi, serta Personel TNI. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengirimkan wakilnya ke Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi. PAN tak mau sekadar jadi penonton dari bergulirnya Pansus angket KPK.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Pansus angket KPK di DPR sudah terbentuk. Dengan atau tanpa kehadiran PAN angket KPK tetap jalan.
Sehingga, kata Zulkifli, Fraksi PAN di DPR harus mengirimkan wakilnya agar bisa membackup KPK. “Itu (Pansus angket KPK) sudah terbentuk, kalau kami (PAN) nonton saja kalau ada yang melemahkan KPK itu bagaimana,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/6/2017).
PAN pun memutuskan untuk mengirimkan perwakilannya ke Pansus angket KPK. “Kami harus untuk membackup KPK,” tegas Zulkifli.
Kepastian bahwa Fraksi PAN akan mengirimkan perwakilannya ke Pansus angket KPK sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tercatat hingga saat ini sudah delapan dari sepuluh fraksi di DPR yang mengirimkan wakil ke Pansus angket KPK.
Siang ini rencananya DPR RI akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus hak angket KPK. Pemilihan pimpinan Pansus Angket KPK akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar berpeluang besar menjadi pimpinan Pansus hak angket KPK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari ini akan digelar pemilihan pimpinan panitia khusus (pansus) angket KPK. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menyebut tinggal fraksi PKS dan Partai Demokrat yang belum menyetor wakil ke pansus.
Jelang pemilihan pimpinan pansus, keduanya kompak menyatakan tak akan mengirim wakilnya. Hal tersebut disampaikan pimpinan fraksi masing-masing.
“PKS tidak mengubah sikap,” ujar sekretaris F-PKS Sukamta saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2017).
Sementara itu, sekretaris F-Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan fraksinya tak akan mengirim wakilnya juga. F-Partai Demokrat tak bertanggungjawab terhadap dinamika yang terjadi di dalam pansus.
“Sejalan dengan sikap F-PD yang tidak setuju dengan angket serta F-PD tidak ingin menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan angket,” kata Didik dikonfirmasi terpisah.
Sedangkan F-PAN masih pikir-pikir mengutus wakilnya. Waketum PAN Taufik Kurniawan mengatakan masih menunggu pertimbangan dari sang ketum Zulkifli Hasan. Tetapi, Fahri mengklaim F-PAN akan menyetor wakilnya hari ini.
Pimpinan F-PKB sampai saat ini belum mengkonfirmasi apakah mengutus perwakilannya atau tidak. Pasalnya, F-PKB menyatakan menolak mengirim wakil tetapi Fahri menyebut sudah ada 8 fraksi–termasuk F-PKB–yang pasti mengutus wakilnya ke pansus hak angket KPK.
“Harusnya nggak ya, coba hubungi Mbak Ida (Ketua F-PKB Ida Fauziah),” kata anggota F-PKB Daniel Johan.
detikcom mencoba mengkonfirmasi Ida dan sekretaris F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, namun belum ada respons.(MAD)