JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pansus hak angket DPR memaksa KPK untuk menghadirkan Miryam S Haryani jika tidak menghadirkannya hingga tiga kali panggilan. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai keputusan KPK menolak kehadiran Miryam di Pansus sudah tepat karena malah akan mengaburkan proses penegakan hukum.
“Sikap KPK untuk tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket sudah tepat. Kehadiran Miryam S Haryani di Pansus Hak Angket berpotensi mengaburkan pemeriksaan pro justitia yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Miko kepada wartawan, Sabtu (17/6/2017).
Miko menegaskan saat ini proses pemeriksaan terhadap Miryam sedang berlangsung dan tak lama lagi kasusnya menuju ke penuntutan di meja hijau. Dengan alasan itu, kata Miko, biarlah menggali keterangan dari Miryam dilakukan di muka sidang.
Apalagi saat ini status Miryam sebagai tahanan KPK. Miko kemudian menjelaskan KPK memiliki wewenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan penegakan hukum.
“Terlebih, status Miryam S Haryani yang sedang dikenakan penahanan oleh KPK. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum,” bebernya.
“Pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani telah dan sedang berlangsung. Begitu juga praperadilan yang bersangkutan telah ditolak oleh pengadilan. Patut diperkirakan tidak lama lagi, terhadap perkara ini akan dilakukan penuntutan di muka persidangan,” jelasnya.
“Oleh karena itu, biarlah pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan. Keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum. Upaya untuk menghadirkan Miryam S Haryani di Pansus Hak Angket merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum,” urai Miko.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tidak akan memberi izin kepada Pansus Angket untuk menghadirkan Miryam S Haryani. Agus mengatakan izin tidak diberikan karena ada proses yang harus disetujui penyidik.
“Sesuai dengan peraturan, sesuai kebutuhan penyidik, itu tidak boleh, kemudian sebentar lagi dinaikkan ke persidangan. Jadi kalau mau mendengarkan ya dengarkan aja di persidangan,” kata Agus saat ditemui di gedung PPATK, Jalan Ir H Juanda No 35, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2017 kurang tepat. Pengambilan keputusan soal pendidikan seharusnya melibatkan banyak pihak.
“Masalah pendidikan bukan hanya Kemendikbud, tapi lintas kementerian terkait seperti Kementerian Agama. Idealnya bukan Permen, tapi Peraturan Pemerintah (PP),” tutur Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Ni’am,di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).
Selain komunikasi lintas institusi, perlu adanya prioritas menyambungkan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, soal paradigma pendidikan. Idealnya dalam pendidikan anak harus jadi poros dan subjek, kenyataannya justru anak jadi objek dengan Permen yang mengatur sekolah 8 jam itu.
Ni’am menambahkan Permendikbud ini hanya mendukung pihak tertentu saja. Menurutnya, adanya aturan itu hanya melihat logika masyarakat urban, di mana mayoritas orang tua bekerja.
“Padahal banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya secara langsung. Tapi memang ada masyarakat yang cocok dengan full day school. Terkait pengaturan jam sekolah nggak ada masalah. Inilah yang harus dibuka ruang, soal optionalitas yang harusnya masuk dalam Permen tersebut,” ujar Ni’am. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Wilayah target KPK masih berada di seputar Jawa Timur (Jatim).
“Iya (ada OTT),” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo ketika dikonfirmasi khatulistiwaonline, Sabtu (17/6/2017).
Penangkapan itu dilakukan pada Jumat (16/6) petang kemarin. Namun belum diketahui pasti siapa saja yang ditangkap serta terkait apa.
Informasi yang dihimpun, KPK menangkap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto Pemkot Mojokerto. Selain Wiwiet, KPK juga dikabarkan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dari PKB.
KPK juga dikabarkan menangkap Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari fraksi PAN, Umar Faruq (PAN) saat rapat di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Bersama tiga pejabat lainnya, Fanani langsung dibawa ke Surabaya.
Sejauh ini belum ada informasi terkait apa yang melatarbelakangi OTT KPK. Kepala Bagian Humas Pemkot Mojokerto Choirul Anwar belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali detikcom menghubungi nomor ponsel Anwar, hanya terdengar nada sambung. (DON)
TOKYO –
Sedikitnya 7 awak hilang setelah kapal militer Amerika Serikat (AS), USS Fitzgerald, tabrakan dengan kapal kontainer berbendera Filipina. Dua korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit, dengan salah satu diantaranya merupakan komandan kapal militer AS itu.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (17/6/2017), US 7th Fleet yang berbasis di Yokosuka, Jepang menyebut Komandan Bryce Benson yang merupakan Komandan USS Fitzgerald telah dibawa ke rumah sakit militer di Yokosuka, setelah mengalami luka-luka.
Benson dilaporkan kini dalam kondisi stabil. Tidak disebut identitas satu korban luka lainnya dalam insiden ini.
Namun dalam pernyataan sebelumnya, Angkatan Laut AS atau US Navy menyebut helikopter Patroli Pantai Jepang membantu proses evakuasi satu personel militer AS yang mengalami luka serius dalam insiden ini. Tidak diketahui pasti apakah personel militer ini Benson atau tentara AS lainnya.
Dituturkan Patroli Pantai Jepang dalam pernyataannya, bahwa pihaknya tengah mencari 7 awak USS Fitzgerald yang hilang usai tabrakan ini.
“Kami saat ini sedang mencari individu-individu yang hilang,” terang juru bicara Patroli Pantai Jepang.
Patroli Pantai Jepang mengerahkan lima kapal, dua pesawat dan satu tim khusus yang terlatih untuk melakukan penyelamatan di laut.
USS Fitzgerald dan kapal kontainer ACX Crystal bertabrakan di perairan berjarak 56 mil laut atau 103 kilometer sebelah barat daya Yokosuka pada Sabtu (17/6) dini hari, sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Yokosuka terletak di Prefektur Kanagawa, selatan ibu kota Tokyo.
Penyebab tabrakan ini masih dalam penyelidikan. Namun diketahui perairan dekat Yokosuka cukup sibuk dilewati kapal-kapal komersial yang kebanyakan berlayar dari dan menuju dua pelabuhan kontainer terbesar di Tokyo dan Yokohama. Akibat tabrakan ini, USS Fitzgerald mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan ACX Crystal mengalami kerusakan ringan.
“Seiring lebih banyak informasi kita ketahui, kita yakin akan membaginya dengan keluarga Fitzgerald. Seluruh pikiran dan kekhawatiran kami bagi awak Fitzgerald dan keluarga mereka,” ucap Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson, dalam pernyataannya.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso memprediksi calon pemudik yang menggunakan transportasi udara mencapai angka 5,4 juta penumpang. Angka itu mengalami kenaikan 9,8 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah 4,6 juta penumpang.
“Kami perkirakan jumlah pemudik mencapai 5,4 juta yang kita antarkan ke kampung halaman masing-masing. Itu mulai sekitar seminggu sebelum lebaran. Jumlah ini mengalami kenaikan 9,8 persen jika dibandingkan dengan jumlah tahun lalu,” ujar Agus di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (16/6/2017).
Agus menyebut peningkatan itu menggambarkan besarnya animo masyarakat menggunakan moda pesawat terbang. Untuk memberikan layanan terbaik, kapasitas seat yang melebihi prediksi jumlah pemudik juga disiapkan.
“Kita sudah menyiapkan seat capasity 6,7 juta seat. Jumlahnya lebih besar dibanding prediksi jumlah pemudik karena kita ingin agar tidak ada penumpang yang pesan (tiket pesawat) dan tertolak,” katanya.
Lebih lanjut Agus menyebut destinasi mayoritas pemudik yang menggunakan moda udara adalah sekitar pulau Jawa. Tujuannya menuju Solo, Jogja, Semarang dan Surabaya.
“Tentunya selain itu juga Lampung, Sumatera, Sulawesi itu Makasar. Tapi memang tidak sebanyak yang menuju daerah sekitar Jawa. Selain itu kita juga prediksi kalau peak-nya akan terjadi pada tanggal 23 Juni untuk arus mudik dan tanggal 2 Juli untuk arus baliknya,” sebutnya.
Kemenhub juga telah menyiapkan total 532 pesawat terbang. Keseluruhan pesawat juga telah dilakukan ramp check guna memastikan keamanan dan keselamatan pemudik tahun ini.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan mundur dari pembahasan jika fraksi-fraksi DPR belum mencapai kata sepakat lewat musyawarah soal RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu pun menyayangkan ancaman pemerintah tersebut.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan pembahasan RUU Pemilu tersebut merupakan ‘hajatan’ partai politik. Karena itu, pemerintah harus menghormati proses tersebut.
“Kita minta kepada Pak Mendagri untuk menghormati tata cara pembuatan UU. Pembuatan UU itu memang dibahas bersama DPR dan pemerintah. Tapi ini khusus untuk UU Pemilu kan hajatan partai politik. Tolong hormati itu,” kata Yandri saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Kamis (15/6/2017).
Yandri pun menegaskan, di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa pengusungan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik. Untuk itu, sudah tepat jika pembahasan RUU Pemilu tersebut merupakan hajatan partai politik.
“Sebagaimana dalam UUD 1945, partai politik atau gabungan partai politik mengusung pasangan capres dan cawapres, bukan pemerintah. Makanya kalau Menteri Dalam Negeri menyampaikan ancaman mundur, itu sangat disayangkan. Padahal kita sedang berjibaku membahas ini,” katanya.
Dia menilai ancaman mundur tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Toh, pembahasan soal ambang batas pencalonan presiden itu memang masih dalam proses dan setiap fraksi berhak menyatakan pandangan.
“Kalau mayoritas nol persen, saya nggak ada masalah. Sepuluh persen atau 20 persen juga saya nggak ada masalah. Jadi ancaman itu tidak perlu dikeluarkan. Itu kurang elok dalam suasana pembahasan UU. Jadi ini seperti mendikte DPR,” katanya.
Yandri juga mengatakan, jika dulu pemerintah sudah menetapkan ‘harga mati’ ambang batas pencalonan presiden, sebaiknya tak perlu lagi mengusulkan pembahasan di DPR. Tinggal pemerintah mengeluarkan perpu.
“Kalau dulu pemerintah sampaikan sikapnya, kenapa sekarang diajukan UU ini? Kalau dulu harga mati, tak bisa digoyang sedikit pun 20-25 persen, itu lebih baik nggak usah dibahas lagi, lebih baik pemerintah mengeluarkan perpu. Jadi biarkan pakai UU lama kalau sikap terhadap UU itu sudah tegas dari awal. Karena ini waktu dan energi sudah banyak kita tuangkan untuk penyempurnaan UU ini,” katanya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah resmi menetapkan 23 Juni sebagai cuti bersama Lebaran 2017. Dengan demikian, ada 5 hari cuti bersama.
Keputusan resmi itu diteken Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017. Keppres ini telah dimuat di situs Sekretariat Negara pada Kamis (15/6/2017).
Dalam Keppres ini, disebutkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan Hari Raya Natal tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.
Sebelumnya diberitakan, Polri mengusulkan ke pemerintah agar 23 Juni jadi cuti bersama. Penambahan cuti bersama itu diharapkan dapat mengurai kemacetan.
“23 Juni memang udah cuti, 23 Juni kan hari Jumat, sudah cuti nasional, pergeseran,” kata Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa di sela meninjau tol fungsional di jalur Surabaya-Solo, Rabu (14/6/2017).
“Ya untuk mengurai (kemacetan), jadi masyarakat ada alternatif hari apa jalannya,” sambungnya.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri pertahanan (Menhan) dari lima negara akan berkumpul membahas penanganan ISIS. Kelima Menhan akan membahas upaya antisipasi masuknya ISIS terkait pertempuran di Marawi, Filipina yang dilakukan militan pro ISIS, Maute.
“Nanti kita akan bahas tanggal 19 (Juni) kumpul Menhan Malaysia, Filipina dengan Indonesia dan saya ajak juga Menhan Singapura dengan Brunei. Biar mereka tahu kalau ada apa-apa kita sudah siap tanggal 19 di Tarakan,” kata Menhan Ryamizard Ryacudu di kantornya, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
Pencegahan masuknya anggota militan ISIS juga dilakukan dengan penguatan kerja sama patroli perbatasan. “Kita sudah antisipasi itu, maka saya kumpulkan nanti 5 menteri pertahanan membahas (ISIS) itu,” sambungnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan ISIS sudah memilih basis di Asia Tenggara yaitu Filipina. Kelompok ISIS menurutnya berencana menguasai Indonesia dengan memilih wilayah Poso, Sulawesi Tengah.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menyebut dalam bekerja Pansus nantinya juga akan memanggil mantan koruptor. Gerindra tak setuju dengan pernyataan Agun.
“Saya pikir tidak layak mantan koruptor dibawa ke sini, untuk testimoni apa? Mantan koruptor yang dihukum,” kata anggota Pansus Angket KPK dari F-Gerindra, Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).
Desmond mengatakan fraksinya akan mengambil sikap tegas jika benar Pansus Angket KPK jadi memanggil mantan koruptor. Salah satu sikap yang akan diambil ialah keluar dari struktur Pansus.
“Kalau bahasanya mengundang koruptor ya itu ketua Pansus, tanya dia. Kalau ini terjadi, Fraksi Gerindra akan keluar dari angket ya,” tegasnya.
Desmond kemudian mengingatkan Agun untuk menjaga ucapannya. “Ketua pansus harus jaga omongan, bukan pendapat pribadi atau Fraksi Golkar,” cetusnya.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK memulai penyelidikannya terhadap KPK dengan memanggil tersangka pemberian keterangan palsu kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Ke depan, Pansus Angket juga akan mengundang banyak pihak.
Dari banyaknya undangan tersebut, Pansus Hak Angket KPK juga akan meminta pendapat dari kepolisian dan kejaksaan. Undangan kepada mantan koruptor pun terbuka.
“Iya pasti, ada yang polisi, jaksa, ada yang mantan koruptor, pasti ini banyak dipanggil semua. Makanya saya nggak bisa mengatakan outcome-nya a, b, c, tergantung hasil penyelidikannya,” kata Agun, Rabu (14/6).(MAD)
Washington –
Penembakan lima politisi Partai Republik terjadi saat para anggota parlemen Amerika Serikat tersebut sedang berlatih baseball untuk pertandingan amal. Kepolisian setempat menyatakan, saat kejadian, situasinya seperti perang.
“Itu bukan hanya kacau tapi seperti situasi perang,” kata Kepala Kepolisian Alexandria, Mike Brown kepada wartawan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (15/6/2017).
Para anggota parlemen yang hadir di lokasi mengatakan, mereka mendengar suara keras seperti suara petasan dan antara 15 hingga 20 orang tiarap di tanah. “Ketika dia mulai menembaki, dia menembak untuk membunuh orang-orang. Dan terima kasih Tuhan, dia tidak terlalu hebat menembak,” ujar anggota parlemen Joe Barton, yang merupakan manajer tim baseball Partai Republik.
Selain melukai kelima politisi, seorang asisten anggota kongres dan seorang mantan asisten anggota kongres yang kini bekerja sebagai pelobi juga terluka dalam penembakan itu. Seorang polisi Capitol Hill juga terluka akibat tembakan.
Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai James Hodgkinson. Pria berusia 66 tahun itu berulang kali melepaskan tembakan ke para politisi yang sedang berlatih di lapangan di Alexandria, Virginia, dekat Washington. Hodgkinson sendiri tewas dalam baku tembak dengan polisi Capitol Hill yang berada di lokasi kejadian.
Hodgkinson diketahui telah memposting pesan-pesan bernada kemarahan terhadap Trump dan para tokoh Partai Republik lainnya via media sosial. Pria itu merupakan anggota kelompok-kelompok anti-Partai Republik di Facebook, seperti “The Road to Hell Is Paved With Republicans,” “Terminate The Republican Party,” dan “Donald Trump is not my President.”
Penembakan itu terjadi tak lama setelah pukul 07.00 waktu setempat. Saat kejadian, ada sekitar 20 anggota DPR AS dan dua senator. Saksi mata menyebutkan, penembakan itu berlangsung sekitar 10 menit.(ADI)