JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kemendikbud menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad beralasan kebijakan tersebut untuk mengakomodasi siswa tidak mampu untuk mendapatkan sekolah.
“Ini sebenarnya adalah program afirmasi untuk melindungi anak yang tidak mampu agar mendapatkan sekolah. Sekolah negeri ya, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh pajak rakyat dan itu harus dikembalikan kepada rakyat, nah itu yang zona,” kata Hamid di Labschool UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/7/2017).
Hamid menjelaskan sistem zonasi diterapkan agar siswa dapat diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya. Dirinya berpendapat sistem zonasi juga akan melindungi warga yang tidak mampu.
“Jadi begini sekarang yang kita terapkan sistem zonasi. Sistem zonasi itu kita kita minta agar 90 persen anak di zona itu bisa diterima di zona itu. 10 persennya boleh dari luar ya dengan beberapa pertimbangan,” katanya.
“Kemudian kan minimal 20 persen siswa yang tidak mampu. Jadi itu harus ada jaminan bisa diterima karena tanpa ada ketentuan begitu anak-anak yang kurang mampu pasti akan terlempar dari wilayahnya,” tambahnya.
Hamid menuturkan penerapan online digunakan untuk mempermudah pengawasan zonasi tersebut. Namun, Hamid menegaskan masih mentolerir bagi sekolah yang belum dapat menerapkan sistem tersebut secara sempurna.
“Sistem online ya biar untuk mempermudah ya, mempermudah manajemen penerimaan siswa baru di setiap zona,” tuturnya.
“Tetapi kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan karena berbarengan dengan berbagai faktor di lapangan itu boleh disesuaikan,” sambungnya.
Hamid tidak menampik masih banyak orang tua murid yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Meski demikian, Hamid yakin kebijakan tersebut akan berdampak positif dalam jangka yang panjang.
“Soal mengeluh, hanya perasaan sementara saja. Karena kita akan segera membenahi sekolah di setiap zona yang tak pernah dilirik orang. Dan kan ditangani dengan lebih bagus. Akan muncul sekolah bagus tiap zona,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penamparan petugas bandara oleh seorang perempuan yang merupakan istri seorang jenderal polisi, dilaporkan ke polisi. Kemenhub meminta agar petugas bandara tidak boleh jadi takut dalam bertugas dalam menjalankan tugas karena persoalan ini.
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan belajar dari kejadian tersebut, Agus mengharapkan agar para petugas penerbangan tidak surut dan takut dalam menjalankan tugasnya.
“Asalkan mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, kami akan melindungi anda semua,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2017).
Agus menyatakan petugas bandara dilindungi oleh Undang-Undang no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan undang-undang lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi siapa saja yang mengganggu para petugas penerbangan yang sedang melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen Perhubungan Udara tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum bagi yang bersangkutan.
“Petugas penerbangan yang dimaksud adalah semua petugas baik dari regulator dan operator (maskapai, bandara, AirNav dan lainnya),” ujar Agus.
“Hal (penamparan) tersebut merupakan representasi pelecehan terhadap semua petugas penerbangan, bukan hanya pada petugas avsec tersebut. Karena para petugas penerbangan, termasuk avsec, bekerja berdasarkan standar prosedur operasi yang baku dan dilindungi oleh Undang-Undang,” sambung Agus. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Ketua panitia khusus (pansus) angket terhadap KPK, Agun Gunandjar Sudarsa, memimpin langsung rombongannya yang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kunjungannya itu dalam rangka menemui para narapidana kasus korupsi.
Pantauan di lokasi, Jalan AH Nasution, Bandung, Kamis (6/7/2017), rombongan pansus yang menggunakan bus tiba sekitar pukul 10.48 WIB. Agun tampak ditemani anggota pansus angket lainnya yaitu Dossy Iskandar, Misbakhun, serta Daeng Muhammad yang telah tiba lebih dulu.
“Nanti ya,” ucap Agun.
Tampak Kepala Lapas Sukamiskin Dedi Handoko menyambut rombongan pansus tersebut. Setelah itu, mereka memasuki salah satu ruangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Risa Mariska mengatakan tujuan pansus menemui napi koruptor ialah untuk mengorek bagaimana cara pemeriksaan KPK dalam satu kasus korupsi. “Kami fokus di proses pemeriksaan penyidikan pada saat di KPK,” katanya, Rabu (5/7). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar acara halalbihalal dengan pejabat dan karyawan Istana Wapres. Halalbihalal ini diadakan dengan sederhana.
Wapres JK tiba bersama istrinya, Mufidah Kalla, sekitar pukul 08.45 WIB, dan langsung menuju gedung utama Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).
Beberapa staf yang mendampingi JK adalah Sekretaris Wapres Mohammad Oemar dan beberapa Stafsus yang selama ini membantu JK.
Setelah berjajar rapi, satu per satu karyawan masuk dan berjabat tangan, yang dimulai bersalaman dengan JK dan istrinya.
Acara yang menjadi tradisi setelah Lebaran Idul Fitri ini dimulai tepat pukul 09.00 WIB setelah JK melepas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke luar negeri.
Hampir 30 menit lamanya JK bersalaman dengan para karyawan di Istana Wapres. Setelah itu, JK kembali ke dalam ruangannya untuk kembali menjalani rutinitas seperti biasa.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggaran Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK mencapai Rp 3,1 miliar. Alokasi terbesar digunakan untuk biaya penyelidikan.
Dalam dokumen rencana anggaran Pansus, anggaran akan digunakan untuk rapat-rapat penyelidikan, rapat-rapat pemeriksaan, menghadirkan pakar, penyelidikan, honor anggota Pansus, belanja perjalanan dinas, dan konsinyering. Rencana anggaran yang dikeluarkan untuk penyelidikan sebesar Rp 890.578.000.
“Sah secara legal. Aspek legalitasnya sudah dipenuhi secara konstitusional bahwa kami sebagai Pansus hak angket tentang tugas dan kewenangan KPK secara kelembagaan,” ujar Anggota Pansus Hak Angket KPK, M Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Dalam surat tersebut anggaran terbesar dialokasikan ke dalam pemanggilan pakar. Honor pakar yang tertera sebesar Rp 336 juta.
“Surat ini diterima tadi siang sekitar jam 11 dalam perjalanan,” kata Misbakhun.
Dengan adanya berita negara tersebut, ia mengatakan Pansus Hak Angket KPK tidak dapat dibilang cacat hukum. Berita negara ini ada 8 lembar yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto.
“Dengan masuknya ke berita negara kan sudah selesai. Kan selama ini KPK mempertanyakan legalitas berita negara dengan ini tidak ada lagi pertanyaan,” imbuhnya.
Berikut rincian rencana anggaran Pansus Hak Angket KPK:
1. Rapat-rapat penyelidikan: Rp 110.550.000
2. Rapat-rapat pemeriksaan: Rp 513.800.000
3. Menghadirkan pakar: Rp 753.488.000
4. Penyelidikan: Rp 890.578.000
5. Honor anggota Pansus, Panja, dan tim perumus: Rp 479.850.000
6. Belanja perjalanan dinas: Rp 234.760.000
7. Konsinyering: Rp 168.960.000
Total: Rp 3.151.986.000. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Seseorang bernama Kaesang dilaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian yang diunggahnya dalam akun YouTube. Pelaporan ini sempat ramai dibahas di media sosial.
Namun, belum jelas siapa Kaesang yang dipolisikan ini. Dalam gambar laporan polisi yang beredar di Twitter, disebutkan bahwa terlapor hanya bernama Kaesang saja. Tidak ada nama belakang yang menyertai. Adapun pelapor bernama Muhammad Hidayat.
Kemudian di media sosial banyak yang mengkait-kaitkan terlapor itu dengan Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi mengingat kesamaan nama.
Kapolresta Bekasi Kombes Hero Henrianto Bachtiar membenarkan mengenai adanya pelaporan terhadap sosok bernama Kaesang ini. Kaesang dilaporkan ke polisi pada hari Selasa (4/7/2017) pukul 11.00 WIB.
“Betul (ada laporan tersebut). Pelapornya seorang warga, Muhammad Hidayat, Laporannya tadi siang,” ujar Hero saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Selasa (4/7/2017).
Hero mengatakan, belum mengetahui apakah Kaesang yang dipolisikan merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagaimana ramai dibahas di media sosial. Yang jelas, polisi akan meminta keterangan dari pelapor terlebih dahulu.
“Nanti kita mintai keterangan pelapornya dulu. Kaesang yang dimaksud ini siapa, apakah anak Presiden atau siapa, kita belum tahu,” jelas Hero.
Namun, polisi memastikan laporan yang masuk terkait ujaran kebencian. Hidayat akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan soal laporan yang disampaikan tadi siang.
“Laporannya kan ujaran kebencian, hate speech. Materinya apa kita harus mendengarkan keterangan dari pelapor dulu. Nanti secepatnya pelapor dimintai keterangan,” tutup Hero. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Arus balik lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, masih dalam posisi istimewa. Pada H+8 lebaran, jumlah penumpang mencapai 14.019 orang.
“Masih, posisinya masih dalam kondisi istimewa. Data penumpang yang datang di Stasiun Gambir hari ini capai 14.019 penumpang,” kata
Senior Manager Humas PT KAI DAOP 1 Suprapto saat dihubungi, Selasa (4/7/2017).
Ada total 40 kereta datang yang terdiri dari 28 kereta reguler dan 12 kereta api tambahan. Jumlah penumpang yang datang menggunakan kereta reguler sebanyak 10.197 penumpang, sedangkan penumpang yang menggunakan kereta tambahan sebanyak 3.822 penumpang.
“Jumlahnya 14.019 penumpang datang. Sebenarnya kereta tambahan ada 14, namun 2 tidak jalan, tidak diaktifkan. Jadi tambahan hanya 12 (kereta) hari ini,” ujar Suprapto.
Kereta tambahan tersebut seperti, Taksaka Lebaran, Argo Dwipangga Fakultatif, Gajayana Lebaran, Argo Muria Lebaran, Argo Jati Fakultatif, Taksaka Lebaran, Purwojaya Lebaran, Argo Lawu Fakultatif, Sembrani Lebaran, Cirebon Ekspres Fakultatif, Argo Sindoro Lebaran, dan Argo Jati Tambahan.
Sedangkan puncak arus balik terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2017 lalu, dengan jumlah penumpang datang di Stasiun Gambir mencapai 15.301 penumpang. Menurut Suprapto setelah (1/7) lalu, jumlah penumpang datang di Stasiun Gambir berangsur menurun, namun masih dalam posisi istimewa hingga hari ini.
Berikut Data Penumpang Datang di Stasiun Gambir:
1. 15 Juni : 6. 307
2. 16 Juni : 7. 388
3. 17 Juni : 6. 305
4. 18 Juni : 10. 203
5. 19 Juni : 6. 916
6. 20 Juni : 5. 675
7. 21 Juni : 5. 204
8. 22 Juni : 6. 543
9. 23 Juni : 7. 596
10.24 Juni : 6.610
11.25 Juni : 4.950
12.26 Juni : 9. 146
13.27 Juni : 13. 153
14.28 Juni : 14.777
15.29 Juni : 15. 075
16.30 Juni : 15. 166
17. 1 Juli. : 15. 301
18. 2 Juli. : 15. 064
19. 3 Juli. : 14. 575
20. 4 Juli. : 14.019
21. 5 Juli .: 11.136
22. 6 Juli. : 9.979
23. 7 Juli. : 7.541
24. 8 Juli. : 5.299
25. 9 Juli. : 6.949
26.10 Juli. : 7.345
(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menceritakan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ikut menyoroti banjir di Jakarta, Obama menyebut penanganan banjir di Ibu Kota mengalami perubahan besar.
“Saya ketemu Pak Obama, Pak Obama mengakui bahwa banjir di Jakarta ada perubahan besar,” kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
Menurut Djarot, perubahan tersebut adalah dampak besar dari normalisasi sungai. Selain normalisasi sungai, relokasi masih akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kalau untuk mendukung program pemerintah pusat dan strategis yang kemudian itu untuk mengurangi dampak banjir yang lebih besar, mau tidak mau kita harus relokasi,” ujar Djarot.
“Kemarin saya tegaskan tetap kami lakukan normalisasi sungai. Tetap kami taruh dan keruk, perdalam dan keruk waduk embung. Supaya apa? Supaya musim hujan kami tetap siap termasuk kami fokus untuk membersihkan gorong-gorong, saluran penghubung,” kata Djarot.
Melihat perubahan besar di Jakarta saat ini, Djarot mengaku melalui proses yang tidak mudah. Membangun Jakarta, disebutnya, memerlukan keberanian dan ketegasan.
“Karena memang mengelola Jakarta perlu keberanian dan ketegasan. Kalau nggak ada keberanian dan ketegasan bagi mereka yang melanggar Jakarta akan semrawut,” kata dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil sejumlah pihak untuk melengkapi berkas tersangka kasus e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hari ini lima mantan anggota DPR dipanggil untuk dimintai keterangannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Selasa (4/7/2017), lima anggota dewan periode 2009-2014 itu antara lain:
1. Mantan Pimpinan Komisi II DPR Ganjar Pranowo (kini Gubernur Jawa Tengah)
2. Mantan Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain
3. Mantan Anggota Komisi II Nu’man Abdul Hakim
4. Mantan Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini (pindah ke Komisi II di pertengahan 2013) (kini Ketua Fraksi PKS di DPR)
5. Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran Olly Dondokambey (kini Gubernur Sulawesi Utara)
Kelimanya disebut dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto menerima sejumlah uang. Namun, semuanya telah membantah dugaan penerimaan tersebut.
Ganjar dan Olly telah terlihat tiba di KPK dan masuk ke ruang pemeriksaan. Keduanya datang dalam waktu berdekatan.
Selain 5 mantan Anggota DPR, ada satu dari swasta yakni Melyana JAP. Belum diketahui apa hubungan Melyana dalam kasus ini.
“Keenamnya dipanggil sebagai saksi untuk kasus e-KTP atas tersangka AA (Andi Agustinus),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7/2017). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah berencana akan menaikkan untuk dana parpol hampir 10 kali lipat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setuju dengan usulan tersebut, namun harus diikuti oleh aturan yang jelas.
Zulkifli ingin bila dana untuk parpol dinaikkan, ada aturan supaya parpol tidak lagi mencari uang dari pihak lain. Contohnya adalah soal pemasangan iklan parpol dan saksi untuk pemilu.
“Ya tentu kita setuju walaupun nggak cukup. Artinya harus ada peraturan-peraturan yang mengikuti. Misalnya iklan, iklan itu harus yang disediakan oleh pemerintah, kalau nggak begitu parpol akan cari uang, DPR akan cari uang, itu nggak akan kelar-kelar,” ujar Zulkifli di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
“Harus diikuti aturan-aturan yang menunjang untuk itu, kalau nggak, kan sama saja. Saksi misalnya, kemarin kita perjuangkan saksi diurus pemerintah,” lanjutnya.
Ketua MPR itu juga menjelaskan di negara-negara berkembang lainnya bahkan dana untuk parpol lebih tinggi dibanding yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu Rp 1000 per suara. Menurut Zulkifli, ada negara yang memberikan dana untuk parpol sebesar Rp 60 ribu per suara. Namun, aturan yang berlaku di negara tersebut melarang parpol mencari uang dari pihak lain.
Aturan tersebut antara lain, parpol tidak boleh lagi menerima sumbangan dari perusahaan swasta maupun BUMN. Lalu, DPR dilarang mengeluarkan biaya apapun kecuali untuk biaya transportasi. Selain itu, pemasangan iklan parpol pun dibatasi.
“Jadi nggak ada money politic. Jadi betul-betul orang menjadi DPR, maju kepala daerah untuk pengabdian bukan transaksional. Yang merusak kan yang transaksional,” tegasnya.
Karena itu, menurut Zukifli, pemerintah bisa mengambil contoh dari KPU dalam pemasangan iklan parpol selama masa kampanye Pilkada. Sebab, bila hal tersebut tidak dilakukan, dia tidak yakin akan ada perbaikan dalam sistem parpol di Indonesia.
“Kalau diatur, kenaikan (dana untuk parpol) itu baru berarti. Tapi kalau dikasih duit, nggak diatur (aturannya) sama saja tarung bebas,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan pemerintah merencanakan menaikan dana parpol 10 kalilipar dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 persuara. Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
“Kami tahap pengusulan dan ini kan mau dibahas di RAPBNP tunggu nanti disahkan di anggaran,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (3/7).
Rencana kenaikan dana parpol hingga 10 kali lipat ini mendapat ‘wanti-wanti’ dari KPK. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut jika penambahan dana bagi partai politik disetujui, maka pengelolaannya harus transparan.
“Partai politik yang sehat tentu membutuhkan biaya, dan biaya tersebut jika ditanggung negara tentu harus akuntabel dan terbuka,” kata Febri, Senin (3/7). (ADI)