JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengambilan keputusan RUU Pemilu di rapat paripurna DPR hari ini diprediksi bakal sengit hingga berujung voting. Fraksi-fraksi di DPR kemudian mewajibkan anggotanya hadir di DPR hari ini.
Kehadiran anggota DPR penting karena voting dilakukan dengan metode one man one vote. Hilangnya anggota tentu akan merugikan fraksi saat pengambilan suara di isu krusial RUU Pemilu.
Dua kekuatan di DPR saat ini sedang adu kuat di RUU Pemilu, terutama soal presidential threshold. Pemerintah dan koalisinya ingin presidential threshold 20-25% sementara parpol di luar pemerintah menolak opsi itu. Suara PKB dan PAN diperebutkan oleh dua kekuatan itu.
Kewajiban anggota untuk hadir di paripurna RUU Pemilu ini bahkan menjadi keputusan rapat pleno Golkar. Hal itu untuk mengamankan suara saat voting.
“Masih ada perbedaan (antarfraksi), bahkan dalam rapat pleno Pansus menelurkan lima opsi. Itu artinya lapangan itu masih terbagi-bagi. Dan karena itu, diproyeksikan voting,” jelas Sekjen Golkar, Idrus Marham.
PKB juga mewajibkan anggotanya hadir hari ini. Bahkan, ada sanksi bagi yang mengabaikan.
“Langsung kita (partai) pindah komisi,” tegas Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Kewajiban yang sama juga diterapkan oleh PAN. “Itu nggak usah diwajibkan, kan kewajiban. Namanya paripurna kan harus hadir, absen,” jelas Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Pengambilan keputusan di paripurna RUU Pemilu hari ini akan menjadi pijakan parpol menyusun strategi di Pemilu 2019. Akan sesengit apa jalannya? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan, menghadiri acara peluncuran buku untuk suaminya yang berjudul ‘Ahok di Mata Mereka’. Selain Vero, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri acara itu.
Acara dihadiri beberapa tokoh yang pernah bersinggungan langsung dengan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun saat menjadi Cagub DKI Jakarta. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristianto, politisi Golkar Nusron Wahid, Ketum PSI Grace Natalie, musisi Addie MS, Darwis Triadi, Putra Nababan, Rosiana Silalahi dan kakak angkat Ahok Andi Analta.
Inisiator buku ‘Ahok di Mata Mereka’ Neneng Herbawati menyebut awalnya dia ingin membuat buku tersebut usai dia melihat Vero menangis saat membacakan surat pencabutan banding Ahok. Dia tidak ingin Ahok begitu saja dilupakan begitu saja selama berada di penjara.
“Vero habis baca pencabutan banding, semua media ramai memuat foto dan berita Vero. Orang Indonesia biasanya cepat lupa. Saya bilang semua harus tertulis biar orang nggak lupa,” ujar Neneng di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017), pukul 10.00 WIB.
Karena alasan tersebut, akhirnya Neneng berniat untuk membuatkan buku tentang Ahok. Awalnya, Neneng berencana menerbitkan buku tersebut di bulan Oktober saat Ahok turun sebagai Gubernur DKI. Namun rencana tersebut batal karena Ahok masuk penjara. Akhirnya diputuskan, buku terbit di hari ulang tahun Ahok ke 51 pada 29 Juni lalu.
“Awalnya Oktober waktu Ahok turun, tapi akhirnya dikejar untuk Bapak ulang tahun,” tutupnya.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap tinggi pada laga Persija Jakarta vs Espanyol B. Laga itu diharapkan bisa memicu kebangkitan sepakbola Indonesia.
Djarot melakukan pertemuan dengan Espanyol B menjelang digelar pertandingan persahabatan dengan Macan Kemayoran. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu (19/7/2017).
Djarot menilai bahwa pertandingan persahabatan ini baik untuk meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia. Ia berharap akan banyak pengalaman yang didapat oleh Persija.
“Saya menyampaikan terima kasih dengan RCD Espanyol yang datang ke sini untuk pertandingan persahabatan dalam rangka berbagi pengalaman dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia, khususnya Persija,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Djarot menjelaskan menjalin kerjasama dengan tim internasional, dapat membangkitkan kembali kualitas sepakbola Indonesia. Apalagi ada beasiswa untuk dua orang untuk pemain muda di Barcelona.
“Kami juga berterima kasih kepada sponsor yang memberikan beasiswa untuk dua pemain muda untuk satu musim di Barcelona dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pihak sponsor,” kata dia.
“Kami menyambut gembira, dengan cara seperti itu maka kita bisa mempersiapkan Persija maupun PSSI ke depan dengan pemain-pemain yang bagus. Kita berharap betul bahwa sepakbola di Indonesia itu akan mampu bangkit terutama pada tahun depan ketika kita jadi tuan rumah Asian Games,” sambung Djarot.
Ia menyampaikan hingga saat ini Jakarta telah menjalin kerjasama dengan banyak klub sepakbola dunia. Seperti Real Madrid dan Valencia dari Spanyol, sedangkan dengan Inggris yaitu Arsenal dan Manchester City.
“Jadi kami dorong supaya pemain-pemain muda kita di Indonesia akan mampu tampil sebagai paling nggak di kelas Asia. Anda ingat kita punya sumber daya yang sangat besar, lebih dari 210 juta, masa kita cari 11 pemain atau 24 pemain kita nggak bisa,” ucap Djarot.
Dia berharap dengan adanya program kerja sama dengan melakukan pertandingan persahabatan Indonesia mampu mencetak pemain-pemain bagus di masa depan. Untuk pertandingan nanti malam Djarot meminta agar para pemain memetik pengalaman dan pembelajaran.
“Harapannya supaya Persija itu bisa mendapatkan pengalaman berharga karena bertanding dengan klub-klub besar, papan atas, itu juga langka,” Djarot mengharapkan.
Manajer Persija Gede Widiade menuturkan Espanyol memiliki kelas yang cukup bagus untuk berbagi pengalaman. Juga lebih mudah melihat strategi permainan Espanyol.
“Banyak pertimbangan (memilih Espanyol) tapi yang mempunyai waktu luang dan mempunyai kelas yang cukup bagus bagi kita untuk transfer teknologi, transfer experience, transfer pengalaman adalah Espanyol. Dan hubungannya juga sangat bagus, lebih mudah untuk melihat skenario mereka, karena mereka punya schedule ke-Asia juga, tapi sangat sempit, karena mereka hari Jumat harus balik lagi,” tutup dia. (ADI)
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran ringan seperti mencuri lempeng tembaga dari mesin pabrik, menyalurkan material dari Korea Selatan (Korsel) dan terlibat prostitusi. Eksekusi mati digelar secara terbuka di tepi sungai, halaman sekolah, bahkan di tengah pasar.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/7/2017), informasi itu disampaikan dalam laporan Kelompok Kerja Transisi Keadilan (TJWG) yang merupakan non-pemerintah yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Laporan TJWG didasarkan pada wawancara dengan 375 pembelot Korut dalam kurun waktu dua tahun.
Laporan TJWG menyebut, putusan hukum untuk eksekusi mati secara publik di Korut seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang ‘buruk’ atau kampanye pemerintah untuk menangkal perilaku tertentu.
Laporan TJWG disebut bertujuan mendokumentasikan lokasi-lokasi pembunuhan publik dan kuburan massal di Korut, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah ini demi mendukung upaya internasional untuk membawa Korut dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ke pengadilan.
“Pemetaan dan testimoni pendamping memberikan gambaran skala praktik kekerasan yang terjadi selama beberapa dekade,” sebut TJWG.
Dalam laporannya, TJWG menyebut, eksekusi mati dilakukan di dalam kamp penjara untuk menebar ketakutan dan mengintimidasi tahanan yang berniat kabur. Sedangkan eksekusi mati di tempat-tempat publik biasa dilakukan bagi tindak pidana ringan, termasuk pencurian bahan pangan seperti jagung dan beras.
Mencuri kabel listrik dan komoditas lain dari pabrik, untuk dijual kembali, kemudian menyalurkan konten media produksi Korsel juga merupakan pelanggaran yang terancam hukuman mati di Korut. Kebanyakan eksekusi mati untuk pelanggaran ini dilakukan dengan regu tembak.
Testimoni para pembelot juga menyebut orang-orang bisa dipukuli hingga tewas. “Beberapa tindak pidana dianggap tidak pantas dihukum mati, menyia-nyiakan peluru,” sebut salah satu pembelot Korut. Menurut testimoni itu, para pejabat Korut dieksekusi mati atas korupsi dan spionase, dengan para birokrat dari wilayah lain dipaksa menyaksikannya sebagai ‘taktik pencegahan’.
Korut dalam pernyataan sebelumnya telah membantah terjadinya pelanggaran HAM. Korut menyebut setiap warganya mendapat perlindungan di bawah konstitusi dan menuding AS sebagai pelanggar HAM terburuk di dunia.
TJWG terdiri dari sejumlah aktivis dan peneliti HAM, yang dipimpin oleh Lee Younghwan, yang pernah bekerja sebagai pengacara HAM di Korut. Testimoni para pembelot Korut dalam laporan TJWG ini belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Kelompok TJWG diketahui menerima pendanaan dari organisasi nonprofit National Endowment for Democracy yang berbasis di AS dan didanai Kongres AS. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gugatan Basuki Tjahaja Purnama ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK memerintahkan pemerintah agar mengatur ulang cuti pentarahana karena dengan UU yang berlaku cuti bagi pentahana terlalu lama.
Di dalam Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada, calon petahana wajib cuti selama masa kampanye atau empat bulan. Mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Ahok yang kala itu Gubernur DKI dan kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI keberatan dan menggugat ke MK.
Menurutnya, cuti yang terlalu lama itu membuat roda pemerintahan tidak efektif. Seperti pembahasan APBD 2017 yang telah mencapai kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka akan terjadi kekacauan konstitusi jika penjabat gubernur boleh menandatangani APBD.
MK sependapat dengan Ahok, tetapi menolak tuntutan Ahok agar pasal itu dihapus.
“Menolak permohonan pemohon,” putus MK sebagaimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
MK sependapat dengan Ahok karena cuti petahana yang terlalu panjang membuat roda pemerintahan tak efektif.
MK menyatakan pemerintah perlu mengatur ulang tata cara cuti petahanan lebih efektif. Karena cuti panjang sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, baik di Pusat maupun di Daerah. Apabila dikembalikan kepada tujuan dimasukkannya ketentuan cuti a quo, yaitu mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan itu.
“Walaupun pengaturan tentang cuti merupakan legal policy pembentuk undang-undang, untuk kebutuhan pengaturan ke depan pembentuk undang- undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana,” ujar MK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan memimpin sidang paripurna hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nyatanya, rapat Paripurna hari ini yang membahas pertanggungjawaban APBN 2016 tak dipimpin oleh Novanto.
Rapat paripurna digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017) pukul 11.20 WIB. Paripurna pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.
“Agenda hari ini yaitu tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016,” ujar Taufik saat membuka rapat.
Rapat kali ini dihadiri oleh 311 anggota DPR termasuk yang izin. Selain itu, agenda rapat yaitu pelantikan anggota DPR RI.
Seperti diketahui, Novanto saat ini berstatus sebagai tersangka kasus e-KTP. Ia awalnya dijadwalkan memimpin paripurna.
“Bapak pimpin rapat. Sedang on the way ke sini,” ujar juru bicara Golkar, Nurul Arifin, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sindikat narkotika menyewa kapal untuk mengangkut sabu seberat satu ton ke Pantai Anyer, Banten. Tidak tanggung-tanggung, lima kru Kapal Wanderlust dibayar Rp 5 miliar untuk jasa pengiriman sabu tersebut.
“Hasil interogasi sementara, satu orang petugas transporter dibayar Rp 400 juta. Jadi lima orang ini (awak kapal-red), lima miliar,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Selasa (18/7/2017).
Ongkos tersebut terbilang murah bagi para bandar narkotik, jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat apabila 1 ton sabu itu berhasil diedarkan yang ditaksir senilai Rp 1,5 tiriliun.
“Ya mungkin sedikit kalau dibandingkan dengan sabu yang berhasil diselundupkan ke Jakarta,” ungkapnya.
Indonesia menjadi target pasar narkotika jaringan internasional. Selain kawasan Indonesia yang terbentuk dari gugusan pulau-pulau yang dikelilingi laut, banyaknya pemakai juga menjadi sasaran bandar narkotika.
“Harga sabu di China itu antara Rp 150 ribu atau mungkin kurang. Jadi kira-kira modalnya hanya Rp 200 miliar, dapatnya satu setengah triliun. Untungnya besar sekali memang, luar biasa,” lanjut Iriawan.
Namun, sebelum barang itu sampai kepada end user, tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok berhasil menggagalkan upaya tersebut. Empat WN Taiwan penerima barang di Pantai Anyer–satu di antaranya tewas ditembak–berhasil ditangkap.
Tim gabungan juga berhasil menangkap kelima kru kapal berbendera Republik Sierraleone tersebut. Saat ini para tersangka masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya. (DON)
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengambil aksi ekonomi tegas jika Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap bersikeras menyusun ulang konstitusi negara itu.
“Amerika Serikat tidak akan diam saja sementara Venezuela hancur,” ucap Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/7/2017).
“Jika rezim Maduro membentuk Dewan Konstituen pada 30 Juli, Amerika Serikat akan mengambil aksi ekonomi tegas dan segera,” tegas Trump.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut langkah yang dimaksudnya. Namun peringatan Trump ini berpotensi memperburuk krisis politik dan ekonomi yang sejak lama menyelimuti Venezuela.
Diketahui juga bahwa Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, nyaris sepenuhnya bergantung pada ekspor minyak mentah. AS sendiri mengimpor sekitar 270 juta barel minyak setiap tahun dari Venezuela. Badan Informasi Energi AS menyebut jumlah itu menurun sepertiga persen dibanding satu dekade lalu.
Dewan Konstituen yang disebut Trump adalah badan rakyat dengan 545 anggota yang bertugas menyusun kembali Konstitusi Venezuela. Presiden Maduro berniat menggelar pemilu pada 30 Juli mendatang, untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituen.
Niat Maduro itu ditentang keras oleh oposisi dan para pendukungnya. Terlebih, kini rakyat Venezuela sedang mengalami kekurangan pangan, kekurangan obat-obatan, inflasi melejit dan pengangguran merajalela. Kelompok oposisi menuding Maduro membawa Venezuela ke dalam kebangkrutan. Maduro juga dicurigai berencana menggunakan Dewan Konstituen untuk menyingkirkan legislatif.
Dalam pernyataannya, Maduro bersikeras bahwa Dewan Konstituen merupakan ‘satu-satunya jalan’ menuju perdamaian dan pemulihan ekonomi.
Sebagai aksi simbolis untuk menunjukkan perlawanan terhadap Maduro, kelompok oposisi menggelar referendum tak resmi pada Minggu (16/7) waktu setempat. Referendum itu dilaporkan diikuti oleh 6.492.381 warga di wilayah Venezuela dan 693.789 warga lainnya di luar negeri.
Pemerintahan Maduro menyebut referendum tak resmi itu ilegal. Namun bagi warga, ikut serta dalam referendum ini menjadi cara bagi mereka untuk ‘memberitahu’ Maduro agar lengser dari jabatannya. Referendum anti-Maduro itu dipuji oleh AS, Uni Eropa, PBB dan beberapa negara lainnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah memutuskan nama untuk Simpang Susun Semanggi yang akan segera dibuka untuk umum pada 29 Juli nanti. Nama simpang susun tersebut tidak ada perubahan, tetap Simpang Susun Semanggi.
Menurut Djarot, keputusan tersebut sudah disepakati saat rapat pimpinan (rapim). Usai ada keputusan soal nama, selanjutnya Djarot memerintahkan pembuatan Keputusan Gubernur agar nama tersebut bisa disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi kita putuskan, mereka sepakat, namanya Simpang Susun Semanggi, tetap. Sama seperti konsep awal yang disampaikan Pak Basuki (Ahok) waktu itu. Namanya tetap dan saya sudah perintahkan untuk bikin Keputusan Gubernur,” ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).
“Masih diproses (Keputusan Gubernur). Selesai sebelum dibuka open traffic. Itu sebagai dasar untuk nanti kita berkirim surat kepada Presiden untuk grand launching,” lanjutnya.
Sebelumnya, Djarot meluruskan soal nama Simpang Susun Semanggi menjadi ‘Simpang Badja Semanggi’. Djarot mengatakan sebenarnya penamaan yang benar adalah ‘Simpang Baja Semanggi’.
“Itu ada usulan jadi Simpang Baja Semanggi. Baja itu tidak pakai ‘D’ ya, pakai ‘J’. Kalau ‘D’ berarti Djarot kan,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7) lalu.
Menurut Djarot, penamaan Simpang Baja Semanggi dilakukan karena konstruksi Simpang Susun Semanggi yang banyak menggunakan baja. “‘Ja’-nya itu karena konstruksinya itu lebih banyak dari baja,” papar Djarot. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Salah satu perdebatan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas yaitu alasan kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu. Bagaimana dalam kacamata hukum perundang-undangan?
Dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolok ukur yaitu tolok ukur formil dan tolok ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.
“Tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai syarat dapat ditetapkannya Perppu terpenuhi, maka hal tersebut dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran yang mengikat perihal makna ‘kegentingan yang memaksa’ tersebut,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada khatulistiwaonline, Senin (17/7/2017).
Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
“Penafsiran kegentingan yang memaksa tersebut dalam kasus Perppu Perubahan UU Ormas sesungguhnya telah terpenuhi mengingat secara faktual saat ini terdapat organisasi masyarakat yang ideologi dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Bayu.
Alasan formil di atas dinilai sebagai legal formal yang sah dan cukup kuat melegitimasi Perppu Pembubaran Ormas.
“Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas yang lama tidak dapat dibubarkan mengingat UU Ormas yang lama yaitu UU 17/2013 khususnya Penjelasan Pasal 59 ayat 4, ternyata hanya mengatur yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,” ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.
Nah, bagaimana bila ada Ormas yang ingin mengganti ideologi negara, tetapi bukan dengan ateisme dkk? Hal itu dinilai yang belum terakomodasi dalam UU 17/2013 sehingga muncul Perppu 2/2017. Alasan tersebut dalam ranah hukum disebut alasan materil lahirnya Perppu.
“Ke depan, seiring perkembangan zaman, sangat mungkin akan muncul ormas-ormas baru yang mengusung paham-paham lain yang tidak dapat didefinisikan saat ini. Namun paham tersebut ingin mengganti Pancasila. Misalnya ormas yang mengusung ideologi melegalkan perkawinan sejenis dan lain-lain,” pungkas Bayu. (DON)