JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Silaturahmi Ulama Pondok Pesantren di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Acara ini juga merupakan Peresmian Pembukaan Pasanggiri Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD tahun 2017.
Jokowi tiba di lokasi acara yakni di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pukul 08.15 WIB, Selasa (8/8/2017). Jokowi tampak mengenakan pakaian ‘khas pendekar silat’ berwarna hijau, lengkap dengan ikat kepala.
Kehadiran Jokowi disambut meriah oleh warga dan santri yang telah berkumpul. Banyak juga yang mengenakan pakaian khas pendekar silat.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi karena telah ikut memelihara, ikut merawat, ikut menjaga tradisi leluhur kita, seni bela diri pencak silat,” kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, beberapa tahun lalu dirinya juga pernah meresmikan kegiatan serupa. Namun, saat itu kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo. “Sekarang ini saya meresmikan sebagai Presiden,” kata Jokowi disambut tepuk tangan.
Untuk diketahui, PB Persinas menggelar pertandingan (pasanggiri) pencak silat nasional tingkat remaja, dalam mempersiapkan altet sejak dini. Perlombaan ini dihadiri oleh perwakilan 34 provinsi dan berlangsung dari 8 Agustus hingga 11 Agustus 2017.
“Kejuaran ini merupakan perhelatan rutin, yang bertujuan untuk melahirkan atlet-atlet muda di internal perguruan Persinas ASAD. Mereka adalah atlet-atlet pilihan melalui seleksi ketat di tingkat kejuaran daerah di kabupaten, lalu provinsi,” ujar Sekretaris PB Persinas ASAD Teddy Suratmadja, Selasa 8 Agustus 2017.
Salah satu prestasi Persinas ASAD adalah mewakili Indonesia dalam Festival Beladiri Dunia Chungju World Martial Arts Festival di Chungju, Korea Selatan pada 2008. Saat itu meraib tiga besar peserta terbaik, bersama Jepang dan China. (MAD)
Skopje –
Jose Mourinho secara terbuka mengungkapkan niatnya untuk merekrut Garet Bale dari Real Madrid. Mengetahui hal itu, Zinedine Zidane tak terlalu ambil pusing.
Dalam konferensi pers, Senin (7/8/2017), jelang pertandingan Piala Super Eropa antara Manchester United dan Real Madrid, Mourinho membuka peluang untuk mendatangkan Bale ke Old Trafford. Manajer asal Portugal itu mengatakan akan berupaya merekrut Bale jika si pemain sudah tak dibutuhkan Madrid.
Zidane kemudian ditanya soal komentar Mourinho tersebut di konferensi pers terpisah. Beberapa kali ditanya oleh pewarta, Zidane selalu mengelak untuk memberikan jawaban.
Sampai pada akhirnya, Zidane mengaku tak terlalu terganggu dengan komentar Mourinho soal Bale. Pelatih asal Prancis itu memilih untuk fokus ke pertandingan melawan MU yang akan dimainkan Rabu (9/8/2017) dinihari WIB.
“Well, Bale adalah pemain Real Madrid. Itu yang bisa saya katakan,” ujar Zidane dalam konferensi pers seperti dilansir Sky Sports.
“Apa yang ingin saya bicarakan kepada Anda sekarang adalah soal pertandingan besok karena besok kami menghadapi laga yang benar-benar penting.”
“Kami ada di sini: dia, saya, dan semua pemain lainnya, dan semua fans ada di sini hanya untuk pertandingan besok. Begitulah.”
“Jadi, sungguh, hal itu tidak terlalu membuat saya tertarik,” katanya menegaskan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Miryam S Haryani terhadap dakwaan jaksa dalam perkara keterangan tidak benar persidangan kasus e-KTP terdakwa Irman dan Sugiharto. Sidang perkara keterangan tidak benar pun dilanjutkan.
“Menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Franky dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).
Majelis hakim juga berpendapat Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara tersebut. Kemudian majelis hakim meminta jaksa melanjutkan sidang ke pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi.
“Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili di Pengadilan Tipikor atas nama Miryam S Haryani. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Miryam S Haryani,” ujar hakim.
Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan, surat dakwaan yang disusun oleh JPU KPK telah diperhatikan secara cermat, jelas dan telah memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan materiil.
“Syarat materiil dan formil bahwa surat dakwaan telah menggambarkan peristiwa yang nyata dan konkrit, bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat,” kata hakim.
Atas ditolaknya eksepsi ini maka sidang pemeriksaan kasus Miryam akan kembali dilanjutkan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan pengajuan saksi oleh JPU KPK pada 14 Agustus 2017.
Sebelumnya, Miryam mengajukan nota keberatan atau eksepsi dakwaan dalam perkara keterangan tidak benar terkait sidang terdakwa Irman dan Sugiharto. Kuasa hukum Miryam, Heru Andeska meminta majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dijatuhkan dalam putusan sela. Dan majelis hakim menerima eksepsi terdakwa Miryam.
“Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo,” kata Heru Andeska.
Miryam didakwa dengan ancaman pidana Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman maksimal dalam dakwaan itu adalah 12 tahun penjara. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PDIP dan Golkar sepakat tidak mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. Poros PDIP-Golkar berpotensi mengancam Kang Emil tak mendapatkan tiket maju ke arena Pilgub. Bagaimana nasib Ridwan?
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Alasan PDIP tak mengusung Ridwan karena Ridwan sudah memutuskan dan mendeklarasikan sebagai cagub Jabar terlebih dahulu.
“Pak Ridwan Kamil kami sudah bangun dialog dengan beliau tapi Pak Ridwan Kamil sudah memutuskan sendiri sebagai Cagub,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Cibubur, Jaktim, Minggu (6/8).
Dalam kesempatan yang sama, Golkar mengaku tak menemukan deal saat berkomunikasi dengan Ridwan. Golkar sendiri hampir pasti mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.
“Jadi memang selama ini kita melakukan komunikasi dari komunikasi yang kita lakukan belum mencapai titik kesepakatan. Dan apabila sebuah komunikasi kita lakukan dan belum mencapai titik kesepakatan maka tentu kita harus memikirkan opsi lain,” terang Idrus.
Sebelumnya, Ridwan kerap terlihat bersama dengan PDIP. Bahkan, beberapa waktu sebelumnya berhembus isu PDIP akan mengusung Ridwan. Namun siapa nyana, Wali Kota Bandung itu tak mendaftar ke PDIP hingga pendaftaran ditutup.
Kaitannya dengan Golkar, Ridwan Kamil sempat diisukan akan berduet dengan Dedi Mulyadi, dengan komposisi Ridwan sebagai bakal cagub. Isu tersebut, kabarnya bahkan sempat membuat SK pengusungan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar tertahan. Ada kabar telepon petinggi NasDem ke Golkar yang ingin menduetkan Ridwan dan Dedi membuat SK Bupati Purwakarta itu sempat tak jadi keluar.
Di DPRD Jabar, PDIP memiliki 20 kursi dan Golkar memiliki 17 kursi. Jumlah tersebut sudah melebihi syarat minimal mengusung cagub-cawagub (20 kursi).
Sedangkan, Ridwan baru diusung oleh NasDem yang memiliki 5 kursi atau kurang 15 kursi dari syarat minimal. Nah, tentunya ini menjadi jalan terjal Ridwan maju ke Pilgub Jabar 2018.
Meski demikian, NasDem mengaku tak khawatir ditinggalkan PDIP-Golkar di Pilgub Jabar. NasDem yakin masih ada parpol lain yang siap diajak berkoalisi untuk mengusung Ridwan.
“Kalau menurut saya nggak ada kekhawatiran sama sekali. Bahkan, Ridwan Kamil pun terus menjadi kuat di Jabar. Kami nggak bicara tentang ditinggal nggak ditinggal, justru saya sebenarnya bahwa Ridwan Kamil menjadi lebih baik elektabilitasnya, lebih tinggi, dan lebih besar,” ujar anggota dewan pakar DPP NasDem Teuku Taufiqulhadi saat dikonfirmasi, Senin (7/8/2017).
Dengan komposisi kemungkinan koalisi terbaru, maka petanya adalah Gerindra-PKS, dan kemungkinan Demokrat, akan jadi poros sendiri. PDIP-Golkar akan mengusung calon sendiri. Maka sisanya adalah PAN (4 kursi DPRD Jabar), Hanura (3), PPP (9), dan PKB (7). Syarat untuk mengusung calon adalah 20 kursi DPRD Jabar.
Sejauh ini, Ridwan Kamil baru mengantongi 5 kursi DPRD Jabar dari NasDem. Dia butuh 15 kursi lagi. Siapa yang mau mengusung Ridwan Kamil? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pihak Puspom TNI AD menjenguk dua polisi yang diduga dikeroyok oleh anggotanya di rumah sakit. Pihak TNI juga meminta maaf atas insiden tersebut.
“Tadi dari pihak Puspom AD Kodam Jaya telah datang mengunjungi kedua korban dan sekaligus meminta maaf atas kejadian Sabtu lalu,” ujar Kapolres Bekasi Kabupaten Kombes Asep Adi Saputra kepada khatulistiwaonline, Senin (24/7/2017).
Kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi serta ungkapan keprihatinan pihak TNI atas penganiayaan terhadap kedua korban yang diduga dilakukan oleh 12 oknum anggotanya. Pada kesempatan tersebut, pihak Puspom AD juga memberikan penjelasan bahwa pihaknya akan memproses ke-12 pelaku tersebut.
“Pihak Puspom AD sudah memberikan penjelasan bahwa saat ini anggotanya sebanyak 12 personel yang terlibat kasus tersebut sedang dalam proses pemeriksaan,” sambungnya.
Pihak Polres sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Puspom AD ini, yang dinilai telah transparan dan bertindak cepat dalam penanganan kasus tersebut. Kedua pihak juga berharap agar tidak ada aksi balas dendam menyusul kejadian Sabtu (22/7) itu.
Dua polisi Bripka Wirya dan Brigadir Prasetyo dianiaya oleh sekelompok oknum TNI di Perumahan Cilangkara Indah, Kampung Cibenda, Desa Sirnajaya, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (22/7) dini hari. Penganiayaan bermula ketika kedua korban datang ke lokasi setelah diminta saksi yang meminta bantuan karena ada keributan di sebuah kafe di lokasi tersebut, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI.
Tidak lama setelah keduanya datang, sekelompok oknum TNI datang ke lokasi hingga terjadi percekcokan. Pertikaian ini berujung pada penganiayaan yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mempertanyakan sikap Novel Baswedan yang masih enggan diperiksa polisi terkait teror penyiraman air keras. Menurut Masinton, penolakan Novel itu memperlambat kinerja kepolisian.
“Kalau gitu, mau percaya siapa kalau nggak mau di-BAP (berita acara pemeriksaan)? Kemudian semuanya disampaikan ke media. Sampai saking sibuknya dia kemarin, kondisi matanya tambah parah karena aktivitasnya meladeni media. Ini kan tambah parah, dibikin-bikin sendiri atau gimana,” ujar Masinton dalam diskusi di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).
Masinton menyebut publik harus melihat kasus Novel secara objektif. Kesulitan kepolisian itu, disebut Masinton, termasuk sikap Novel yang tak mau diperiksa.
“Kita harus objektif agar kita juga bisa mengungkapnya secara benar. Saya melihat, dalam kasus Novel, dengan segala hormat dan keprihatinan saya dengan kondisi beliau sekarang, ada beberapa catatan. Pertama, adalah sampai saat ini pelaku belum ketemu. Kemudian sekarang dia sedang berobat dan kepolisian kesulitan mem-BAP dia. Kepolisian sudah pergi ke Singapura dua kali, seingat saya, untuk beliau menyampaikan seluruh keterangannya dalam BAP. Nah, itu tidak dilakukan oleh Novel, yang cenderung tidak percaya kepolisian,” ujar Masinton.
Politikus PDIP itu juga menyinggung soal Novel yang membicarakan kasusnya ke media. Menurutnya, Novel tengah membangun opini.
“Kenapa disampaikan ke media? Apakah sedang beropini? Kalau membangun opini, berarti sedang berpolitik. Kalau kita sedang mencari keadilan, kebenaran, ya kita tempuh upaya hukum,” ujar Masinton.
Selain itu, Masinton ‘menyerang’ pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK harus bisa mengontrol Novel.
“Dan yang saya sayangkan pimpinan KPK. Sampai sekarang ada nggak kita mendengar pimpinan KPK mencegah bawahannya ngomong sembarangan, tuding sana-sini,” tutur Masinton.
“Ada institusi negara yang dituding oleh Saudara Novel, ada jenderal yang dituding Saudara Novel, dan tidak ada teguran dari pimpinan KPK,” Masinton menambahkan. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siapkan kader partai asli putra daerah untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jabar 2018. Kadernya itu menempati posisi Calon Wakil gubernur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin saat menghadiri Panen Raya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Kami sudah mengintensifkan pembicaraan ke beberapa pihak (cagub),” kata Cak Imin kepada wartawan, di Kampung Sutam, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2017).
Saat disinggung, siapa nama cawagub yang akan diusung PKB di Pilgub Jabar nanti, Cak Imin berujar, tentunya kader Partai PKB yang akan diusungnya, salahsatunya Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Bisa Cucun, yang penting Wakil gubernurnya harus dari PKB,” ujarnya.
PKB telah melakukan komunikasi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar dan Gunernur Jabar incumbent Ahmad Heryawan.
“Sedang kami intensifkan, semoga akhir Agustus ini sudah ada hasilnya,” ujarnya.
Mendapati ijin dari Ketua Umum untuk ikut bertarung di Pilgub Jabar, Cucun menanggapi baik usulan tersebut. Cuncun menjelaskan, PKB memiliki kader-kader yang hebat yang bisa bertarung di Pilgub Jabar nanti.
“Kalau PKB jelas, modalnya sudah punya tujuh kursi di DPRD, masa yang lain berani maju, kita yang sudah bermodal pasti berani. PKB siap bertarung,” ucapnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tora Sudiro resmi menyandang status tersangka atas kepemilikan psikotropika. Sedangkan istrinya, Mieke Amalia tidak dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
“Dari barang bukti yang ditenukan TS (Tora Sudiro) adalah kepemilikannya. Sedangkan istrinya hanya menggunakan saja,” kata Kasat Narkoba Polres Jaksel Kompol Vivick Tjangkung saat jumpa pers di kantornya, Jumat (4/8/2017).
Karena itu, polisi langsung menahan Tora Sudiro hari ini. Sedangkan Mieke akan dipulangkan.
“Hari ini kami akan pulangkan (Mieke) untuk kembali kepada keluargnaya tentu kami sarankan pengobatan. Sedangkan TS telah kami tandatangani surat perintah tandatangan untuk ditahan,” ujarnya.
Tora Sudiro dijeras pasal 62 tahun 1997 tentang Psikotropika. Tora Sudiro terancam penjara 5 tahun. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Memasuki hari keempat bulan tertib trotoar di bulan Agustus, masih banyak pengendara ojek online yang ngetem di atas trotoar. Di trotoar depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejumlah ojek online terpantau memarkir motornya di atas trotoar sambil menunggu penumpang.
Pantauan khatulistiwaonline, sekitar pukul 09.00 WIB, di Jalan Jatibaru Bengkel, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017), para pengendara ojek online terlihat duduk-duduk di trotoar ataupun sekedar berhenti menunggu penumpang di pinggiran trotoar. Selain itu, trotoar di jalan ini juga digandrungi oleh para pedagang kaki lima (PKL).
Badan jalan di Jalan Jatibaru Bengkel juga terlihat sempit karena adanya antrean bajaj dan angkutan perkotaan (angkot) yang ngetem menunggu penumpang. Terdapat pula pengendara ojek pangkalan yang menggunakan bahu jalan untuk parkir kendaraannya.
Seorang pejalan kaki, Yuna mengatakan tidak nyaman dengan kondisi jalan maupun trotoar di Jalan ini. Namun sebagai pengguna jasa ojek online, Yuna merasa bingung harus janjian di mana jika ojek tidak boleh menunggu di trotoar.
“Ya tidak nyaman, tapi bagaimana saya juga pakai ojek online. Pengennya bersih lah jalan kaki enak, janjian sama ojek enak. Saya maunya disediakan tempat khusus, untuk ojek online, nggak cuma ojek online angkot juga ngetem mengganggu,” ujar Yuna saat ditemui di lokasi.
Ferdi, seorang pengendara ojek online juga mengungkapkan ketidaknyamanannya menggunakan trotoar saat menunggu penumpang. Ia mengatakan ingin disediakan lahan untuk para pengendara ojek online saat menjemput penumpang.
“Kalau itu sih, ya situasi saja. Kita nggak enak juga di trotoar untuk pengguna jalan. Tapi mau gimana lagi. Kita juga nggak mau di trotoar. Pengennya setiap jalan adanya pos untuk pengendara ojek online, ditentukan gitu setiap tempat,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi bola panas. Partai Demokrat (PD) mengecam pernyataan tersebut dan menuntut Viktor minta maaf.
“Tuduhan bahwa PD adalah salah satu Parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perppu Pembubaran Ormas Radikal sehingga harus “dibunuh” di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas PD di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya,” kata Ketua DPP PD Benny K Harman dalam pernyataan tertulisnya.
Benny menilai pernyataan Viktor yang menurutnya menyamakan sikap kritis terhadap Perppu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius. Dia menyebut Viktor bermaksud menjauhkan PD dari rakyat NTT.
“Tuduhan tak berdasar dan keji tersebut tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Viktor Laiskodat. Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai,” ujarnya.
Benny mengatakan ajakan kepada rakyat untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada PD di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera berlangsung di NTT baik terkait pilkada gubernur ataupun pilkada sepuluh kabupaten. Dia menduga ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik PD tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam pilgub dan pilkada sepuluh kabupaten.
“Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ujar Benny.
“PD tingkat nasional termasuk PD NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan antikebhinekaan,” imbuhnya.
Benny mengatakan, bagi PD di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan adalah harga mati. Oleh karena itu, saya meminta saudara Viktor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya,” pungkas Benny.
Viktor sudah dihubungi soal pidatonya tersebut, namun yang mengangkat seorang perempuan yang diduga sekretarisnya. Perempuan itu mengatakan Viktor belum bisa menerima telepon karena masih kunker di dapilnya.(DON)