JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sudah mengantongi bukti kuat ormas yang akan dibubarkan setelah HTI. Namun, bukti tersebut masih perlu diklarifikasi terlebih dulu.
“Kan harus kita klarifikasi. (Tapi kita) ada bukti yang kuat,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).
Tjahjo menyebut dirinya sudah melakukan penelaahan dan mengirim bukti pada BIN, Polri dan kejaksaan. Hasil tersebut nantinya akan dibawa ke Menko Polhukam.
“Harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar, yang membuktikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivitas yang tidak sesuai Pancasila,” tuturnya.
Menurut Tjahjo, ormas yang akan dibubarkan tersebut skalanya tergolong kecil, karena ruang lingkupnya provinsi belum mencapai nasional seperti HTI. Jumlah ormas yang akan dibubarkan pun tidak lebih dari 5 ormas.
“Iya ini memang ada beberapa ormas kecil tapi skopenya provinsi. Nggak (banyak) di bawah 5 kok. Skalanya kecil saja,” ucap Tjahjo.
“Ya dia punya gerakan di lebih dari 4-5 provinsi di Jawa,” tutupnya
Sebelumnya Tjahjo mengatakan ada organisasi masyarakat yang dibubarkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia. Pengumuman pembubaran ormas itu akan dilakukan secara bertahap.
“Ada (yang dibubarkan), setelah HTI,” ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Rabu (9/8) lalu.
Tjahjo belum menyebutkan ormas yang dimaksud, termasuk kapan pengumuman pembubaran ormas dilakukan. “Pasti akan diumumkan, bertahap,” katanya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Serda WS yang mengamuk dan memukul polantas di Pekanbaru, Riau sudah ditahan. Dia juga akan diproses hukum.
“Anggota tersebut sekarang sudah ditahan di Riau. Nanti kodam memberi penjelasan,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).
Anggota tersebut dijebloskan ke sel Detasemen Polisi Militer 1/3 Kodam I Bukit Barisan di Pekanbaru.
Pantauan wartawan, Jumat (11/8/2017) bersama Komandan Korem WB, Brigjen TNI Abdul Karim bersama jajarannya, meninjau langsung ke ruangan tahanan di Denpom Pekanbaru, di Jl A Yani Pekanbaru.
Serda Wira Sinaga dalam sel mengenakan baju kuning dengan kaki dan tangan diborgol. Anggota ini sendirian dalam sel.
Dalam kesempatan ini, Danrem WR Brigjen Abdul Karim menegaskan, bahwa anggota yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tetap ditindak tegas.
“Benar, anggota kita ini telah memukul anggota Polantas sebagaimana video yang telah viral,” kata Abdul Karim. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Jokowi. Kedatangan Teo sekaligus untuk menghadiri peringatan 50 tahun ASEAN.
Jokowi menerima Teo dan delegasi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pukul 09.30 WIB, Jumat (11/8/2017). Jokowi didampingi oleh Kepala KSP Teten Masduki dan Wakil Menlu AM Fachir.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Belum ada keterangan mengenai apa saja yang akan dibahas oleh Jokowi dan Teo.
Indonesia dan Singapura memiliki berbagai kerja sama, di antaranya adalah dalam bidang ekonomi. Para pelajar Indonesia juga banyak yang menempuh pendidikan di sana, termasuk putra Presiden Jokowi.
Ada juga tentang penyidik KPK Novel Baswedan yang dirawat di Singapura hingga saat ini. Novel dirawat setelah mendapat teror penyiraman air keras. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjanjikan proyek flyover dan underpass selesai pada akhir tahun 2017. Djarot meminta masyarakat bersabar untuk menghadapi kemacetan tersebut.
“Sabar, masih macet memang karena pembangunan besar-besaran. Flyover dan underpass semua selesai tahun ini, kecuali satu di Matraman yang lagi kami kejar,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Djarot meminta warga menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan. Dia mengaku sedang mengusulkan kenaikan pajak bea balik nama untuk mengurangi warga membeli kendaraan bermotor. “Biaya balik kendaraan sekarang kami ingin tekankan. Tujuan kami kan ingin bukan melarang tapi meminta pada para pemilik kendaraan untuk menggunkan transportasi umum,” tuturnya.
Djarot mengatakan sedang mengkaji kenaikan tarif parkir di tepi jalan. Pihaknya ingin warga pindah ke transportasi umum.
“(Tarif parkir) akan dikaji secara mendalam dulu terutama tarif parkir yang di tepi jalan itu seharusnya lebih mahal. Masih dikaji tujuannya untuk dalam tanda kutip meminta masyarakat agar menggunakan transportasi publik,” jelasnya.
Djarot menjanjikan MRT dan LRT akan selesai pada 2018. Dia berjanji MRT dan LRT akan dapat diujicoba pada Mei tahun depan.
“MRT dan LRT tahun depan yang terowongan sudah selesai untuk yang elevated sudah selesai. Jadi sudah bersih, kemudian Mei rangkaian sudah datang dan uji coba untuk MRT,” pungkasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Waketum Gerindra Arief Poyuono tak terima disebut mencla-mencle oleh Fadli Zon. Arief melontarkan kritikan pedas kepada rekan sejawatnya di Gerindra.
“Rapopo (tidak apa-apa) mencla-mencle daripada jadi kacung neolib,” ujar Arief dalam rilisnya, Kamis (10/8/2017).
Kritikan yang disampaikan Fadli saat menanggapi pujian Arief kepada pemerintahan Jokowi. Namun, Arief memiliki pembelaan.
“Biar masyarakat yang menilai pernyataan saya yang katanya memuji Joko Widodo setinggi langit dianggap mencla-mencle. Memang salah memuji presiden negara kita sendiri? Memang salah membuat prediksi Joko Widodo mungkin bisa dua periode memimpin jika dengan prestasi kinerja ekonominya jika Joko Widodo mencalonkan diri lagi?” jelas Arief.
Akibat pujiannya pada Jokowi, Fadli menilai pernyataan Arief mencla-mencle. Meski demikian, Arief tak ambil pusing.
“Lebih baik dianggap mencla-mencle apa jadi kacungnya Amerika Serikat? Di mana ada politisi Indonesia yang sangat bangga ikut hadir dan ikut memberikan dukungan pada saat capresnya Amerika Serikat Donald Trump kampanye,” cetus Arief.
Seperti diketahui, pada tahun 2015 lalu Fadli bersama ketua DPR Setya Novanto sempat bertemu dengan Trump saat berkampanye dalam Pilpres AS. Fadli bahkan mendapatkan topi dan sudah diserahkan pada KPK.
“Sedih saya sama model politisi yang mentalnya mental kacung tapi topengnya nasionalis. Mana bisa maju negeri ini kalau banyak politisi yang bermental kacung asing?” tambahnya.
Sebelumnya, Fadli menanggapi pujian Arief pada Jokowi sebagai suatu hal yang lucu. Menurutnya masih banyak waktu untuk tetap memperjuangkan Prabowo menjadi RI-1. Ia menuturkan tidak mempermasalahkan jika ada orang yang ingin memenangkan orang lain.
“Saya kira masih banyak waktu untuk memperjuangkan Pak Prabowo. Kalau ada orang yang ingin memenangkan orang lain ya sudah kami tidak mempermasalahkan itu. Ya mungkin saya nggak tahu pernyataan itu agak aneh saja. Itu kan adalah pernyataan yang mencla-mencle,” ujar Fadli saat dihubungi, Selasa (8/8). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 68 putra dan putri terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia kini tengah dilatih menjadi tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Mereka akan mengibarkan Sang Saka Merah Putih dalam peringatan kemerdekaan 17 Agustus nanti.
Berdasarkan pantauan di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON), Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2017), para peserta telah berlatih sejak pukul 07.00 WIB. Mereka dilatih disiplin baris-berbaris hingga kekompakan dalam tim.
Pelatih terlihat melatih mereka agar kompak balik kanan, hadap kiri-kanan, hingga jalan di tempat dalam berbaris. Tak jarang para peserta ditegur dan bahkan dihukum push-up karena tidak rapi. Setiap perintah yang diberikan pelatih harus dicerna dengan baik dan langsung dilaksanakan peserta.
“Saya harap kalian mendengar dengan baik setiap perintah, masukkan ke otak dengan baik dan dengarkan pakai telinga dengan saksama,” ujar salah seorang pelatih kepada peserta.
Kurang-lebih satu jam peserta dilatih jalan di tempat hingga langkah tegak maju. Latihan kemudian berlanjut ke sebuah lapangan di kompleks PPPON.
Di lapangan, peserta langsung menjalani latihan untuk menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Mereka dibagi menjadi dua tim dan setiap tim akan bergantian mengibarkan serta menurunkan bendera.
Selain itu, mereka melakukan simulasi latihan mengambil dan menyerahkan bendera kepada presiden. Di lapangan telah disediakan panggung untuk peserta latihan menghadap presiden. (DON)
BEKASI,khatulistiwaonline.com
Kuasa hukum keluarga tertuduh pencuri amplifier musala Al Hidayah, Abdul Chalim Soebri mengaku kecewa dengan polisi. Lantaran, keluarga tidak dibolehkan untuk menyaksikan autopsi MA.
“Kami kecewa terhadap proses pelaksanaan Autopsi,” ujar Abdul usai pembongkaran makam di TPU Kedondong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (9/8/2017).
Abdul menyebut polisi ingkar dari kesepakatan bersama. Sebab awalnya keluarga tidak mengizinkan autopsi. Namun setelah diberi pemahaman, keluarga akhirnya bersedia.
“Tetapi karena demi kepentingan hukum, dalam pembuktian, maka keluarga mengizinkan. Dengan catatan saat dilakukan autopsi, kami minta keluarga ikut saksikan,” paparnya.
Menurut Abdul, polisi mengabulkan permintaan keluarga itu. Namun saat pembongkaran, polisi tidak mengizinkan keluarga melihat.
“(Alasannya) kode etik kedokteran. Saya tidak ganggu, tidak akan ganggu tetapi ingin saksikan. Dan tetap tidak boleh, kalau gitu kenapa minta izin (bongkar), kalau memang perintah UU ya laksanakan saja tanpa izin, kenapa harus dengan surat pernyataan,” paparnya.
Abdul bersikukuh minta agar dapat menyaksikan proses autopsi. Sebab, ayah kandung terduga pencuri belum pernah melihat jenazah anaknya.
“Kalau langgar kode etik kenapa harus minta izin. Kami kan menyaksikan didampingi keluarga, karena ayahnya belum pernah lihat langsung, dan di antara keluarga, beliau fisiknya paling kuat untuk menyaksikan,” pungkasnya. (ADI)
SOLO,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam konstitusi RI, tak ada satu pun institusi yang mempunyai kekuasaan diktator. Konstitusi telah memastikan adanya perimbangan kekuasaan antara lembaga negara.
“Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak dan apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara,” kata Jokowi saat menghadiri simposium Internasional MK se-Asia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).
Jokowi menegaskan, setiap lembaga negara bisa saling mengontrol dan mengawasi dengan adanya kewenangan yang diberikan konstitusi. Dengan adanya hal itu, demokrasi juga akan berjalan secara sehat.
“Dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi. Konstitusi juga mencegah munculnya mobokrasi,” tegasnya.
Mobokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Jokowi pun bersyukur Indonesia mempunyai Pancasila yang dapat merekatkan persatuan bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila disebut Jokowi hendaknya dihayati secara seksama oleh seluruh elemen bangsa.
“Kita melihat pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa, meyakini pentingnya UUD 1945 sebagai konsensus bersama antar seluruh elemen bangsa, segenap warga negara,” tutup Jokowi. (DON)
Yogyakarta, KHATULISTIWAONLINE –
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menghadiri acara launching Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara bertajuk ‘Pancasila Rumah Semua Anak Bangsa’, digelar di Gedung Convention Hall, di Jl Laksda Adisutjipto, Rabu (9/8/2017).
Selain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan akan hadir pula Menkopolhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif dan Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid.
Rektor Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Drs KH.Yudian Wahyudi, MA, PhD menerangkan, pembentukan Pusat Studi Pancasila ini dilandasi adanya kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ada tiga model perjuangan kelompok-kelompok itu.
“Pertama, melalui jalan pemberontakan, kedua, melalui jalur politik; ketiga, melalui jalan pendidikan. Dia mengutip hasil penelitian The Wahid Institute, bahwa jumlah fundamentalis di Indonesia semakin meningkat.
“Temuan itu juga mengkonfirmasi fenomena demonstrasi 212 dan 313,” katanya.
Menurut Yudian, kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila hanya bisa dilawan oleh akademisi kampus, terutama kampus berbasis Islam. Sebab akademisi kampus seperti UIN lebih paham persoalan dalil keagamaan, yang kerap dijadikan dasar kelompok-kelompok tersebut.
“Yang bisa melawan argumen ya (akademisi) kampus. Yang bisa ngomong HTI itu kami (akademisi UIN), karena yang pegang kitab (kuning) kita. Jadi jangan ada politisi agama,” paparnya.
Dia mengatakan sebagai kelompok mayoritas muslim, ingin menggandeng Pancasila, terutama dalam segi argumen keislaman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa Agung M Prasetyo menyebut penanganan kasus dugaan SMS ancaman dengan tersangka Hary Tanoe akan tetap berlanjut. Kejaksaan tengah menunggu pengembalian berkas dari kepolisian.
“Tanya polisi, berkasnya masih di sana. Jaksa penuntut umum sudah memberikan petunjuk ketika meneliti berkas perkara yang diterima penyidik Polri dan tentunya sekarang jadi tanggungjawab Polri untuk memenuhi petunjuk yang disampaikan jaksa kami. Kami masih menunggu dan masih jalan,” kata Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (8/8/2017).
Prasetyo menyebut penanganan perkara Hary Tanoe tetap lanjut karena penegak hukum mengantongi barang bukti atas sangkaan pidana. Proses hukum ditegaskan Prasetyo tidak ada kaitannya dengan sikap politik Hary Tanoe mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019.
“Selama ini selalu ada pemahaman penanganan kasus Hary Tanoe politisasi dsb. Kalau berhenti tiba-tiba orang semakin yakin dan terbukti hukum menjadi alat. Kami melakukan itu karena fakta adan bukti yang ada,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Jaksa Agung bidang Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad berkas perkara Hary Tanoes belum dikembalikan penyidik. Jaksa peneliti akan menilai apakah bukti yang dimiliki polisi telah cukup jika berkas tersebut telah diserahkan.
“Kami sebagai jaksa penuntut umum akan melihat pure masalah hukumnya. Kalau polisi mengirim ke kami, akan kami pelajari lagi memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum, kita balikan lagi. Kalau sudah, kita P-21 (nyatakan lengkap). Itu saja, tinggal lihat hasil penyidikan tambahan oleh polisi,” ujar Noor. (DON)