JAKARTA.khatulistiwaonline.com
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) sempat curhat tentang program berupa buku mengenai antinarkoba untuk masuk ke kurikulum . Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy merespon positif hal tersebut.

“Itu memang sangat penting,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud di Jalan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Muhadjir mengatakan, Kurikulum Anti Narkoba yang diusulkan kepala BNN akan masuk dalam kurikulum sekolah. Namun nantinya, materi tentang bahaya narkoba itu tidak harus masuk dalam mata pelajaran.

“Pengertian kurikulum pak Buwas sudah bener itu. Perlu ada kurikulum bukan berati harus menjadi mata pelajaran. Kurikulum bukan berarti pelajaran,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso curhat tentang upaya penyebaran informasi anti narkoba ke masyarakat. Buwas meminta informasi tersebut masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah tahun 2016 ini.

Jika dilakukan, kata Buwas penyebaran informasi bahaya narkoba lewat kurikulum merupakan bisa efektif tersmapaikan untuk masyarakat. Buwas menyampaikan curhatan itu di hadapan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2016).

“Terus terang, produk saya banyak. Bahkan, mohon izin juga kepada Menko Polhukam (Wiranto) bahwa kami sudah membuat buku untuk dimasukkan ke kurikulum, SD, SMP, SMA, semenjak saya tiga bulan jadi Kepala BNN. Dan sudah saya serahkan ke Mendikbud yang lama dan Menteri PMK. Tapi 2016 ternyata tidak masuk ke dalam kurikulum,” kata Buwas.

“Padahal ini pencegahan yang efektif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masuk (kurikulum),” imbuhnya. (RED/DTK)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membahas penanganan terorisme di Tanah Air.

“Beliau minta update masalah perkembangan teorisme seperti apa, kami sampaikan bahwa selain hard approach, penindakan juga secara terukur, termasuk pemberitaannya,” kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan penanganan kasus terorisme juga mengedepankan soft approach seperti pelibatan mantan komandan jihad yang sudah baik untuk memberikan program deradikalisasi dan pencerahan yang dinilai akan lebih efektif.

Suhardi juga menyebutkan anak anak dari mereka yang terlibat radikalisme agar tidak dimarjinalkan karena kalau dimarjinalkan akan lebih militan dari orang tuanya.

“Beliau setuju sekali, jadi kementerian terkait diharapkan menggarap aspek di hulu,” katanya.

Ia menyebutkan selama ini penanganan terorisme selalu di hilir sehingga harus dimulai penanganan dari hulunya.

“Sekarang kita kemas, sudah ada 17 kementerian/lembaga yang di bawah koordinasi kami dan aksesnya langsung ke menteri masing-masing dan itu sudah dilaporkan ke Presiden,” katanya.

Presiden, katanya, mengapresiasi dan mendukung.

Sementara itu mengenai antisipasi tindak teror akhir tahun, Suhardi mengatakan pihaknya tidak pernah berhenti melakukan langkah antisipasi.

“Tidak cuma akhir tahun, sepanjang tahun kita bekerja terus. termasuk sekarang yang paling in adalah masalah dunia maya,” katanya.

Ia meminta media massa aktif memberi masukan kepada BNPT. “Ini termasuk yang tadi kita bahas dengan Presiden bagaimana peran media untuk bisa memberikan pemberitaan yang proporsional supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan agar tidak meng-create sel-sel baru radikalisme dan terorisme,” katanya.

Suhardi menyebutkan pihaknya memiliki tim cyber yang terus mengikuti perkembangan yang terjadi.

“Kita mengikuti semua, kita survelaince di dunia maya bagaimana situs radikal bergerak. contohnya sekarang bagaimana terdesaknya (ISIS) di Mosul tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya, mungkin terdesak,” katanya.

Ia mengkhawatirkan ketika nanti pendukung utamanya kembali ke negara masing-masing. “Itu termasuk yang kita bicarakan dengan Bapak Presiden,” kata Suhardi. (RED/ANT)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melantik Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang diikuti perwakilan anggota satgas di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

“Pada hari ini Jumat tanggal 28 Oktober Tahun 2016 saya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku pengendali dan penanggung jawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan ini secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” kata Wiranto dalam upacara pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Jakarta, Jumat.

Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Menko Polhukam Wiranto mengucapkan selamat pada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Komisaris Jenderal Dwi Priyatno dan anggota satgas dalam upacara pengukuhan itu.

“Saya percaya bahwa saudara saudari sekalian akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan sebagai bangsa yang bebas dari pungutan liar,” ujarnya.

Susunan organisasi satgas Saber Pungli adalah sebagai berikut:

– Pengendali/Penanggung jawab: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

– Ketua Pelaksana: Inspektur Urusan Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI

– Wakil Ketua Pelaksana 1: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

– Wakil Ketua Pelaksana 2 : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

– Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sementara itu, anggota Satgas Saber Pungli terdiri atas unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan Satgas Saber Pungli ditujukan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat, menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih dan lebih cepat, membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah yang melayani mereka.

Dengan pembentukan Satgas Saber Pungli, Wiranto berharap pungli dapat dibersihkan secara tuntas, sistematis dan menyeluruh sehingga kegiatan pemberantasan pungli itu akan bersifat simultan.(RED/ANT)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Darmansyah Djumala menyerahkan tiga hadiah atau gratifikasi dari perusahaan minyak swasta asal Rusia, Rosneft kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Isinya ada tiga macam diberikan secara berkala, ada lukisan, dalam beberapa waktu diberikan lagi tea set (perangkat penyaji teh) kemudian yang ketiga pelakat. Tiga hadiah ini lah yang kami laporkan kepada Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK),” kata Darmansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Pemberian hadiah itu, kata Darmansyah, diberikan melalui pihak ketiga di Indonesia, yaitu PT Pertamina (Persero).

“Diberikan secara bertahap sejak kami kembali dari kunjugan ke Rusia, cek saja tanggalnya berapa. Tetapi tidak langsung ke Pak Presiden, tetapi melalui pihak ketiga, yaitu Pertamina,” tuturnya.

Namun, ia tidak bisa menjelaskan berapa nilai dan terkait proyek apa soal pemberian tiga hadiah tersebut.

“Saya tidak tahu tapi kelihatannya bagus, mahal. Saya tidak bisa menduga nanti dibilang suudzon,” ujarnya.

Menurutnya, penyerahan hadiah tersebut ke KPK merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi pada Jumat pagi.

“Bapak Presiden menginstruksikan kepada saya melaporkan hadiah ini kepada Ketua KPK langsung dan saya sudah serahkan tadi, dan KPK tentu akan melanjutkan serta memproses lebih lanjut sesuai dengan standar yang berlaku,” ucap Darmansyah. (RED/ANT)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
PT Angkasa Pura I (Persero) ‎menargetkan pembebasan lahan untuk Bandara Baru Yogyakartadi Kulonprogo selesai pada akhir November 2016.
‎Direktur Teknik Angkasa Pura I Polana B. Pramesti ‎mengatakan, Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta saat ini sudah melebihi kapasitas yang ada yaitu 9 juta penumpang per tahun dari semestinya 6,4 juta penumpang per tahun.
“Ini sudah melebihi kapasitas, nanti baru di Kulonprogo, untuk tanahnya ditargetkan akhir November 2016 selesai, sekitar 587 hektare lagi,” kata Polana di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Polana, perseroan telah menghabiskan dana untuk pembebasan lahan hingga saat ini mencapai Rp 4,1 triliun dan diperkirakan masih membutuhkan dana sekitar Rp 2,1 triliun pembayaran sisa lahan.
“Kalau untuk biaya investasi pembangunan bandara baruYogyakarta itu sekitar Rp 9 triliun untuk tahap pertama yang diperkirakan selesai 2020, pembangunan dimulai tahun depan,” tutur Polana.
‎Bandara Baru Yogyakarta nantinya akan berkapasitas 14 juta penumpang per tahun, atau sekitar 39 ribu penumpang per hari dengan pergerakan pesawat sekitar 300 penerbangan dalam sehari. (DON)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung mengatakan telah turun tangan menindaklanjuti pengaduan pihak Jakarta Corruption Watch (JCW) terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2014 sebesar Rp 105,5 miliar.
Menurut Koordinator JCW Manat Gultom kepada SK KHATULISTIWA, dua lembaga negara bidang pengawasan eksternal dan internal kejaksaan itu kepada pihak lembaganya memberi keterangan, bahwa penatausahaan penanganan hukum korupsi dana bansos Pemkot Tangsel yang diduga melibatkan keterlibatan Airin Racmi Diany dan Benyamin Davnie selaku Walikota/ Wakil Walikota dengan Kabag Kesra Heli Sulaiman sudah ditangani oleh Komisioner KKRI serta Inspektorat Wilayah pada salah satu inspektorat wilayah di Jamwas Kejagung.
“Keterangan penanganan oleh yang berkepentingan hukum pada KKRI dan Jamwas Kejagung diperoleh JCW baru baru ini sesuai prosedural tindak lanjut pengaduan hukum,” kata Manat
Dengan demikian tambah Manat, unsur kepastian dan profesional dua lembaga negara penegakan hukum korupsi tersebut sudah proses dalam rangka membangun sistem integritas, dan mendirikan penguatan pemberantasan korupsi.
Hakikatnya, dalam penatausahaan penanganan dugaan korupsi dana bansos Pemkot Tangsel yang dikucurkan kepada 106 organisasi masyarakat/ lembaga kemasyarakatan di Tangsel periode Agustus – November 2015 silam itu, disinyalir dicairkan kepada 22 ormas pendukung petahana Airin- Benyamin. Pertentangan- pertentangan kepentingan terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan para pejabat dengan petinggi partai politik pendukung nomor urut 3 pada Pemilukada, serentak, 7 Desember 2015 lalu tersebut, menjadi dorongan kepada Penyidik Kejari Banten, selaku yang menerima pelimpahan tugas/Kewenangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidsus Kejagung.
Sementara dalam kebiasaan peristiwa tindak pidana korupsi, unsur ganda atau terafiliasi rentan diberlakukan oleh kelompok kelompok tertentu untuk menyatakan korupsi. Dan hal itu dinilai JCW berjalan terhadap penyaluran dana bansos tersebut.
“Sejatinya, KKRI dan Jamwas Kejagung bergerak bersama untuk mengawasi dan mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten mengusut dugaan korupsi dana bansos Rp 105,5 miliar tersebut. Karena dana bansos tidak kerangka acuan kerja ( KAK) berkait bill of quantity (B/Q) berselaraskan Surat Perintah Kerja (SPK) berkait Berita Acara Serah Terimah Hasil Pekerjaan (BASTP) seperti proyek paket pekerjaan fisik pembangunan. Dana bansos itu hanya berdasarkan proposal ormas/ lembaga masyarakat selaku penerima dana. Pertanggungjawaban dalam surat keterangan otoritas (SKO) adalah rentan manipulatif administratif dokumen pelaksanaannya (MADP),” sindir JCW.
Sedangkan SKO, kata Manat, ditandatangani walikota petahana Airin. Demikian juga kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) terhadap penetapan/ penyalurannya diduga tidak kepastian hukum serta tak profesional atas ketertiban administrasi penyelenggaraanya. (TIM)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dugaan kasus korupsi dana swakelola banjir di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air (SDPUTA) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprop) DKI Jakarta, tahun anggaran 2013 terus bergulir.
Agar penanganan kasus ini tidak berlarut-larut, Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan suvervisi penanganan korupsi dana swakelola banjir tersebut. “Di dua SDPUTA tersebut, penyidik Pidsus Kejagung sudah menahan para tersangka korupsi dana banjir. Tinggal pada SDPUTA Jakpus dan Kakut yang masih penyelidikan atau lik,” ujar Manat kepada KHATULISTIWA, Selasa (25/10-2016)
Desakan terhadap KPK suvervisi dalam kasus korupsi dana banjir, menurut Manat, selain mempercepat pengusutan hukum korupsi kepada para pejabat bidang pekerjaan umum bidang penataan air atau sumber daya air, juga untuk pencerminan penerapan kaidah hukum yang baik.
Otoritas hukum tersebut kepada para Walikota, sesuai Kerangka hukum Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 27 Tahun 2012, serta PP 58/ 2005 yang serta merta UU 17/ 2003 yang secara hirearki hukum yakni walikota menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana banjir.
Menurut JCW, penyidik Pidsus Kejagung terkesan belum profesional dalam rangka pengusutan keterlibatan mantan Camat Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut untuk dijadikan sebagai tersangka dana banjir tahun 2013 di Jakbar. Padahal, para terdakwa telah menyebut aliran dana Rp 4,8 miliar dibagikan kepada yang bersangkutan sebagai imbalan fee terkait kapasitasnya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Dan Operasional Dana Banjir.
Otoritas hukum yang melekat kepada mantan Walikota Jakbar itu berkesesuain dengan kerangka hukum Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Nomor 27/ 2012 yang serta merta atas turunan UU 17/ 2003 serta PP 58/ 2005. Akan tetapi, domain perundang undangan tersebut justru diunsurgandakan oleh Fatahilla. “Karena itu, KPK harus masuki korupsi dana banjir itu,” tegas Manat.
Langkah hukum dalam suvervisi KPK, diyakini pihaknya sebagai langkah awal menguak keterlibatan para walikota lainnya. Kapasitas mereka selaku KPA akan terkuak penandatangan surat surat keterangan otoritas (SKO) yang beriringan terhadap dokumen- dokumen lainnya.
Terlebih jelasnya, pengembangan penyidikan korupsi dana banjir di Jakarta Barat adalah langkah penyelidikan yang sama pada SDPUTA di Jaksel, Jaktim, Jakpus dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada SKPD sama dari Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sudah penyidikan tersangka serta penahanan. korupsi. Sebenarnya, kata Manat, menurut yang berlaku secara umum atau hukum, penyidikan terhadap SDPUTA Jakut dan Jakpus yang disebut masih lik (penyelidikan) harus didorong KPK untuk secepatnya ke tahap dik (penyidikan). Hal itu ditunggu publik sebagai pemegang kontrak sosial dari pemerintah. Tujuannya, supaya kasus korupsi yang masif dan terstruktur secara kelembagaan pada Pemerintah Kota lima wilayah terkuak.” Walikota diduga terlibat unsur korupsi baik dengan korupsi yang bersifat terselubung maupun korupsi yang bersifat ganda. Dan hal tersebut berlaku dan berbuat pada tahun 2013 dan 2014.Ratusan miliar uang negara (Pemprov DKI) terselewengkan pada proyek banjir tersebut,” sindir Manat. (TIM)