JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap doa bersama serentak yang dilakukan di sejumlah wilayah bisa dilakukan rutin. Doa bersama ini dimaksudkan untuk menguatkan persatuan masyarakat.

“Kita hanya berdoa meminta perlindungan. Di sini kita berdoa untuk doa keselamatan bangsa dan para pahlawan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tradisi. Menjaga mengawal bangsa ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot usai doa bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

Selain di Monas, doa bersama juga digelar di Gereja Katedral, Gereja Immanuel Gambir, Gereja HKBP Cililitan, Gereja Kristen Indonesia Kwitang, dan Pura Mustika Dharma Cijantung.

“Doa ini adalah (bentuk) mengingatkan pada saya khususnya prajurit saya dan keluarganya bahwa antara ulama dan umat yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ikut doa bersama di Monas mengajak masyarakat berdemokrasi secara sehat. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak berpecah belah menjelang pilkada serentak 2017 nanti

“Dari sisi keamanan pesta demokrasi merupakan legitimasi polarisasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat terpecah belah.Terpisah dengan pilihan-pilihan,” ujar Tito dalam sambutannya saat Doa Bersama.

Tito Karnavian mengajak pula masyarakat untuk senantiasa menyerahkan persoalan hukum pada aparat. Dia meminta agar permasalahan hukum yang dialami Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dikaitkan dengan masalah politik. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketum Gerindra Prabowo Subianto tetap memegang teguh komitmennya kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo berjanji tidak akan menjegal Jokowi di tengah ‘jalan’ hingga siap mengulurkan tangannya kapan pun dan di mana pun untuk Jokowi.

Prabowo mengatakan komitmen itu dipegangnya sejak tahun 2014. Prabowo kala itu menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi yang terpilih menjadi Presiden ke-7 RI di Pilpres 2014. “Saya berkomitmen, sejak 2014 saat mengucapkan selamat. Saya tidak akan menjegal bapak,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 17 November 2016.

Meski pernah menjadi rival, namun Prabowo dengan tangan terbuka berkomitmen siap membantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo juga tetap memberikan kritik yang membangun untuk Jokowi. Selain itu bersama Jokowi, Prabowo berkomitmen tetap menjaga kemajemukan Indonesia

Berikut 3 komitmen Prabowo:

Prabowo menegaskan tidak akan menjegal mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu.

“Saya berkomitmen, sejak 2014 saat mengucapkan selamat. Saya tidak akan menjegal bapak,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Komitmen itu ditegaskan Prabowo saat bicara di samping Jokowi. “Saya pegang komitmen saya,” ujarnya.

Prabowo megatakan bahwa pemerintah tetap membutuhkan kritik dalam keberjalanannya. Namun, kritik tersebut harus bersifat membangun.

“Kritik itu bagus asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu sikap saya,” ucap Prabowo.

Prabowo berjanji akan membantu pemerintah.

Ditegaskan Prabowo, dirinya siap mendukung pemerintah. Dia merasa punya pandangan yang sama dengan Jokowi, ingin agar suasana di Indonesia tetap sejuk. Jangan sampai terjadi kegaduhan.

“Apabila dibutuhkan saya siap membantu pemerintah kapan pun dan di mana pun saya siap,” jelas Prabowo yang mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dan peci warna hitam.

Prabowo dan Jokowi sepakat untuk menjaga kemajemukan bangsa.

“Saya dan Pak Prabowo berkomitmen jaga Indonesia yang majemuk ini,” ujar Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Tak hanya itu saja, Jokowi dan Prabowo juga sepakat untuk menjaga kondisi bangsa tetap kondusif. Persatuan dan kesatuan harus dijaga.

“Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Itu harganya sangat mahal,” ujar Jokowi. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kesiapan pengamanan Pilkada serentak. Tito berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan ketenangan meski berbeda pilihan calon kepala daerah.

“Dari segi keamanan pesta (demokrasi) ini akan membuat polarisasi. Masyarakat terpisah kepada dukungan kepada para calon yang ada. Dari sisi keamanan ini mengandung kerawanan. Karena itu kita harapkan semua pihak dapat menggunakan cara-cara yang demokratis sesuai aturan hukum,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Doa Bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

Pilkada menurut Tito harus dimanfaatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menentukan kepala daerah baru. Pesta demokras ini sambungnya tidak boleh dirusak dengan kampanye negatif apalagi mengaitkan unsur suku, agama dan ras (SARA).

“NKRI yang sudah 71 tahun kita pertahankan, harus tetap tegak dan pilar utama dari TNI/Polri akan selalu paralel untuk mendukung komitmen kebhinnekaan NKRI,” imbuhnya.

Bersama TNI, Polri berupaya optimal menjaga stabilitas keamanan pada pilkada serentak. Tito menegaskan, pengganggu ketertiban masyarakat akan ditindak.

“Kita juga berdoa semoga rangkaian dinamika pilkada ini dapat berjalan lancar sehingga betul terpilih pimpinan yang kredibel untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Tito. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah aktivis perempuan menggugat syarat calon Gubernur Yogyakarta yang menyiratkan harus laki-laki. Gugatan itu dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penggugat tersebut adalah Prof Dr Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro, Masruchah, Anggiastri Hanantyasari Utami, Sunarsih Sutaryo, Bambang Prajitno Soeroso, Wawan Harmawan, Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dan Supriyanto. Mereka bersebelas menggugatPasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang berbunyi:

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

MK pun menggelar sidang dan kali ini mendengarkan keterangan DPR dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku perwakilan dari pemerintah. Selain itu hadir juga dalam Paku Alam X.

Dalam paparannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan pasal 18 ayat huruf M UU KDIY layak diberi perhatian serius oleh MK. Menurutnya frase istri tidak diperlukan dalam pengisisian riwayat cagub dan wagub DIY.

“Ancaman proses politik dan kadipaten karena bisa dipahami elemen lain yang menilai pasal 18 UU DIY, seolah-olah jenis kelamin laki-laki dan ini bisa rugikan hukum kesultanan,” ujar Hamengkubuwono dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Adapun menurut 11 pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif dan tidak menghormati Keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta, jelas tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara Kasultanan Ngayogyakarta.

“Negara mengakui dan menghormati sifat istimewa Yogyakarta dalam UU 1945, di mana MK menegaskan dalam putusan putusannya. Tentu kami selaku Sultan menaruh apresiasi atas putusan tersebut,” ujar Sultan.

Hingga berita ini diturunkan proses sidang masih berjalan terus. (RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak bisa menerima.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya kepada khatulistiwaonline, Rabu (16/11/2016). MUI menghargai Polri yang menetapkan Ahok sebagai tersangka.

“Ini membuktikan bahwa kepolisian bekerja secara proporsional, profesional, independen dan tidak diintervensi oleh kekuatan mana pun,” ujar Zainut.

“MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan ini,” sambungnya menegaskan.

Menurut Zainut, keputusan yang diambil Polri sudah melalui mekanisme yang baik, didahului dengan dilaksanakannya gelar perkara terbuka terbatas. Pihak pihak yang dihadirkan dalam agenda itu juga berimbang.

“Sehingga keputusan yang diambil benar-benar memiliki akuntabilitas publik dan tidak menimbulkan syak wasangka,” ucapnya.

“MUI mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan,” sambung Zainut menambahkan. (RIF)

JAKARTA,KHATULSITIWAONLINE.COM
Penetapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama menjadi sorotan dunia. Berbagai media internasional ramai memberitakan penetapan Ahok sebagai tersangka.

Salah satunya media ternama TIME yang memberi judul artikel soal penetapan Ahok sebagai tersangka dengan ‘Jakarta’s Christian Governor Named a Blasphemy Suspect After Islamists Demand His Indictment’.

“Basuki T Purnama, yang dilihat sebagai simbol toleransi, telah menjadi target demonstran muslim garis keras,” sebut TIME dalam awal artikelnya, merujuk pada unjuk rasa besar-besaran pada 4 November lalu, sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka.

Media beken AS lainnya seperti The New York Times (NYT) dan The Washington Post juga ikut mengulas tentang penetapan Ahok sebagai tersangka. NYT pada edisi 15 November waktu setempat memberi judul artikelnya dengan ‘Indonesia Says Jakarta’s Christian Governor Is Suspected of Blasphemy’. Sedangkan The Washington Post memberi judul ‘Indonesia police name Jakarta governor as blasphemy suspect’ pada artikel ulasannya soal Ahok.

“Indonesia jatuh ke dalam kegalauan pada Rabu (16/11) setelah Kepolisian Nasional menyatakan gubernur ibu kota negara itu yang penganut Kristen sebagai tersangka dalam penyelidikan penistaan agama terkait komentar yang disampaikannya soal Alquran. Kemarahan atas komentar itu memicu unjuk rasa besar-besaran bulan ini,” tulis NYT dalam artikelnya.

Media ternama AS lainnya, CNN, juga mengulas Ahok dalam artikelnya yang berjudul ‘Blasphemy protests: Indonesian police investigating Christian governor’. “Kepolisian Indonesia mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki Gubernur Jakarta yang menganut Kristen atas tudingan penistaan agama dalam kasus yang sebelumnya memicu unjuk rasa besar-besaran,” tulis CNN.

Berbagai media lainnya seperti BBC, The Telegraph, The Guardian dari Inggris, juga Fox News, Al Jazeera dan media Australia news.com.au serta abc.net.au juga menulis penetapan Ahok sebagai tersangka.

Media Australia, abc.net.au, dalam artikelnya berjudul ‘Jakarta Governor Ahok suspect in blasphemy case, Indonesian police say’, melansir wawancara eksklusif Ahok di acara 7.30 pada stasiun televisi ABC beberapa waktu lalu, yang membahas soal unjuk rasa besar-besaran 4 November.

Dalam wawancara itu, Ahok menilai unjuk rasa itu didasari motif politik. “Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ini bermotif politik dan bukan hukumnya,” tutur Ahok di acara 7.30 di ABC.

Media-media Asia Tenggara seperti The Straits Times, Channel News Asia dan Bangkok Post juga ikut memberitakan soal penetapan Ahok sebagai tersangka. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam proses hukum Ahok tersebut.

Jokowi mengimbau semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polri terhadap Ahok.

“Kita semuanya harus hormati proses hukum yang sedang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri,” kata Jokowi saat ditemui usai acara Fruit Indonesia 2016 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Jokowi menegaskan tidak ada yang boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum tersebut.

“Jangan ada yang menekan-nekan. Jangan ada yang coba mengintervensi,” tegas Jokowi.

“Biarkan Polri bekerja sesuai aturan hukum yang ada. Sudah. Kita harus hormati apa yang sudah dilakukan oleh Polri. Itu saja,” ujar Jokowi. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) menorehkan sejarah baru sepanjang Indonesia merdeka yaitu menghukum pembalak hutan Rp 16 triliun. PT Merbau Pelalawan Lestari terbukti membalak ribuan hektare hutan di Riau sehingga merusak lingkungan. Apa alasannya?

“Bahwa salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f tersebut diadopsi dari Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu precautionary principle,” kata ketua majelis hakim agung Prof Dr Takdir Rahmadi membeberkan alasan menjatuhkan vonis terbesar sepanjang sejarah itu sebagaimana tertuang dalam putusan yang dikutip khatulistiwaonline dari website MA, Kamis (17/11/2016).

Precautionary principle berbunyi:

“Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Bilamana terhadap ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup (order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation).

“Peradilan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif berkewajiban menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa asas keberhati-hatian yang menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili,” ucap majelis yang beranggotakan hakim agung Nurul Elmiyah dan hakim agung IGA Sumanatha.

“Apalagi dalam perkara ini, pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif telah berusaha menjalankan fungsi penegakan hukum,” sambung majelis dalam halaman 43.

Hakim sebagai pelaku kekuasaan yudikatif dalam menyelesaikan perkara yang diadilinya dapat dan seharusnya juga merujuk atau menerapkan asas hukum karena asas hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum. Keberhati-hatian telah menjadi asas hukum lingkungan nasional karena telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan adalah termasuk kegiatan yang harus tunduk pada asas keberhati-hatian karena hutan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat pelbagai tumbuhan dan hewan-hewan yang perlu dilindungi dari kepunahan karena kawasan hutan dan unsur-unsur yang hidup di dalamnya memiliki banyak fungsi selain fungsi
ekonomi, juga fungsi ekologis sebagai sumber obat-obatan, habitat satwa, penjaga tata air dan pembersih ruang udara,” papar majelis.

Manusia tidak mampu menciptakan hutan tetapi hanya mampu menanam pohon kayu. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan hutan dengan semua unsur hayati dan non hayati di dalamnya.

“Sekali hutan mengalami kerusakan atau degradasi maka hutan itu tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible) seperti keadaan semula,” kata majelis secara bulat.

Oleh sebab itu, kawasan hutan tunduk pada pengelolaan yang sangat berhati-hati dan konsep zonasi yaitu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Pada asasnya penebangan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi sedangkan dalam hutan lindung dan konservasi tidak dibolehkan adanya penebangan kayu. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi, tidak boleh dalam kawasan hutan alam.

PT Merbau Pelalawan Lestari terbukti membalak hutan seluas 5.590 hektare dan 1.873 hektare di Riau dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung enam belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah,” kata Takdir-Nurul-Sumantha. (RIF)