JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Bareskrim Polri terkait proses hukum pidato kontroversialnya di Kepulauan Seribu. Dia yakin polisi profesional.
“Saya percayakan kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun yang dilakukan polisi, saya pasti ikut termasuk kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik. Ini pasti secara profesional jadi saya akan terima,” kata Ahok di Rumah Lembang, Jl Lembang No. 27, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).
Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan dirinya tidak mungkin menistakan agama. Ahok juga tetap yakin dirinya tidak bersalah terkait pidato kontroversial surat Al-Maidah ayat 51.
“Dan kami tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan semua bisa live, bisa melihat dan saya percaya saya tidak bersalah,” ujar Ahok.
Gelar perkara rencananya akan digelar Bareskrim Polri pada Selasa 12 November 2016. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan gelar perkara akan mengundang pihak-pihak yang terkait mulai dari pelapor dan terlapor. Saksi ahli yang diajukan ke penyidik juga akan dihadirkan. Sebanyak 20 saksi ahli diundang saat gelar perkara besok.
Tidak hanya itu, polisi akan menghadirkan pihak-pihak yang dianggap netral di antaranya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman. Namun, kehadiran Kompolnas dan Ombudsman hanya mengawasi, tidak memiliki hak bicara. (MAD)
SAMARINDA,khatulistiwaonline.com
Intan Marbun, balita berusia 2,5 tahun itu meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan bela sungkawa.
“MUI mengucapkan bela sungkawa atas korban meninggal dunia peristiwa bom molotov di depan Gereja Samarinda. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan,” kata Wakil Ketua MUI Pusat Zainut Tauhid saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (14/11/2016).
MUI mengecam aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Islam menurut Zainut adalah agama yang mengajarkan perdamaian.
“Islam adalah agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam-red), agama perdamaian yang melarang pemeluknya melakukan perusakan dan pembunuhan. Apalagi terhadap rumah ibadah, kaum perempuan dan anak-anak,” ujar Zainut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto mengatakan, Intan meninggal di RS Abdul Muis Samarinda sekitar pukul 03.05 WIB tadi.
“Korban meninggal akibat luka bakar 78 persen dan infeksi saluran pernafasan,” ujar Agus saat dihubungi khatulistiwaonline. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gelar Perkara kasus Ahok akan dilakukan tim Bareskrim pada Selasa besok. Apapun hasil gelar perkara ini, diharapkan seluruh pihak mampu menjaga suasana damai.
Aktivis sekaligus Pendiri Pancasila Rumah Kita, Yudi Latif Menilai ada tiga langkah yang bisa dilakukan Presiden Jokowi agar tidak terjadi gejolak dan tercipta suasana damai terkait kasus Ahok yang gelar perkaranya dilakukan Selasa besok. Apa itu?
Pertama, menurut Yudi, Jokowi harus bisa memastikan bahwa aparat negara berdiri di belakang Jokowi supaya orang tidak menempuh jalan anarki. Semua pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku.
“Karena sebenarnya kalau kita mau lakukan introspeksi diri, ini kan anasir-anasir kekerasan dan tindak kekerasan di ruang publik itu juga sebenarnya ada tali-temali dengan campur tangan dan ketidaktegasan unsur-unsur tertentu dari negara dalam mengantisipasi segala bentuk kekerasan. Kalau ini dibiarkan kan terus membesar,” kata Yudi dalam perbincangan, Senin (14/11/2016).
Kedua, lanjutnya, para pemangku atau pemimpin-pemimpin ormas diharapkan untuk lebih mengedepankan kemaslahatan bersama dan menempuh cara-cara damai.
“Kalau pun ada masalah, ada pandangan tentang adanya pelanggaran, ya itu harus punya kesediaan itu pada otoritas hukum. Karena enggak bisa main hakim sendiri. Kalau tidak puas dengan hasil pengadilan, bisa menempuh cara-cara yang disediakan mekanisme hukum,” sebutnya.
Ketiga, kata Yudi, para penegak hukum juga harus betul-betul menimbang rasa keadilan rakyat. “Di satu sisi dia harus tegak lurus pada prinsip-prinsip penegakan hukum, tidak tunduk pada tekanan apapun,” urainya.
Tidak hanya itu, Yudi juga meminta Jokowi untuk tidak pilih kasih terhadap ormas-ormas yang ada. Para ulama dan habib yang ikut aksi 4 November juga dianggap perlu diundang agar tidak terjadi gejolak.
“Justru mereka itu harus dilibatkan,” ujar Yudi.
Yudi mengatakan, silaturrahmi Jokowi ke ulama-ulama dan ormas-ormas jangan hanya sekedar upaya ‘pemadam kebakaran’ saja. Tapi harus usaha terus-terus dalam membangun komunikasi. Menurut Yudi, membangun komunikasi harusnya bukan hanya dengan pemimpin-pemimpin politik formal semata.
“Presiden harus tersambung dengan para perawat dan pengasuh raykat ini. Dan juga jangan terkesan dia pilih-pilih, karena akan menimbulkan kecemburuan,” urainya.(HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama oleh cagub DKI incumbent Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Jokowi mengingatkan semua pihak supaya bersabar dan menghormati proses hukum.
“Sehingga saya betul-betul menjaga itu, dan proses hukum ini masih berjalan, jadi sabar,” Kata Jokowi saat memberi sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jalan Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Minggu (13/11/2016).
Jokowi mengatakan, bahwa dirinya sangat mengerti dan memahami niat baik dari unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada 4 November lalu. Namun dia juga menegaskan, bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang dituntut oleh massa aksi, sudah berjalan sebelum demo itu berlangsung.
“Saksi-saksi sudah dipanggil, saksi ahli sudah dimintai pendapat. Dan juga sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan intervensi apapun terhadap porses hukum itu,” tegas Jokowi.
Jokowi menyayangkan adanya beberapa pihak yang mencoba memecah belah bangsa pasca demo 4 November. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tersebut melalui media sosial dengan mengumbar kata-kata provokasi.
“Coba Bapak Ibu semuanya, buka di media sosial (terkait demo 4 november), isinya saling hujat, saling mengejek, saling memaki, fitnah, adu domba, provokasi,” ujar Jokowi
Kata-kata bernada provokatif tersebut dapat memecah belah bangsa. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat untuk ikut menenangkan suasana pasca demo 4 November khususnya di media sosial. Dia meminta untuk selalu menyebar kata-kata kebaikan di dalam media sosial.
“Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk mendinginkan suasana, terutama di media sosial ini. Memberikan rasa kesejukan gunakan media sosial untuk dakwah,” katanya lagi.
Suasana sejuk dan damai dijaga dengan menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Ini dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati antara kaum mayoritas dan minoritas.
“Sehingga saya perlu mengingatkan kembali kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang mayoritas, saya ajak melindungi yang minoritas. Tapi yang minoritas juga mau menghormati dan menghargai yang lain. Saling menghargai saling menghormati, itu yang terus saya ingatkan,” katanya lagi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Minggu (13/11) pagi warga Samarinda dikagetkan teror pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene. Saat ini pelaku sudah diamankan dan para korban yang berjumlah lima orang sudah dirawat, polisi mengimbau masyarakat tetap tenang.
“Tolong masyarakat tenang. Percayakan kepada penegak hukum untuk menangkap jaringannya,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kepada wartawan, Minggu (13/11/2016).
Pelaku pelempar bom molotov yang melancarkan teror pukul 10.30 Wita saat ini sudah diamankan. “Sementara diamankan di Polresta Samarinda, diduga tersangka pelemparan atas nama J, mantan napi teror bom puspitek Tangerang,” kata Kapolri.
Kapolri menuturkan pelaku bernama inisial J juga tergabung dalam jaingan teroris. Saat ini kepolisian masih terus melakukan pengembangan,
“Dia gabung dengan kelompok JAT, kita akan kembangkan,” katanya. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Peserta Silaturahim Nasional Ulama Rakyat dan Doa untuk Keselamatan Bangsa yang digelar DPP PKB mulai berdatangan ke Ancol, Jakarta Utara. Rencananya, acara ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Acara digelar di Ecovention Ancol, Sabtu (12/11/2016) Sejak pagi, suasana lokasi sudah ramai. Peserta mulai masuk ke ruangan sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dan masuk ke ruangan secara bergelombang.
Saat ini, bagian depan sudah terisi. Peserta yang sebagian besar mengenakan setelan putih-putih dan kombinasi hijau khas PKB itu duduk lesehan. Di luar, peserta masih terus berbondong masuk. Sedangkan di ring terluar, terlihat bus yang membawa peserta tiba bergelombang.
Jakarta – Peserta Silaturahim Nasional Ulama Rakyat dan Doa untuk Keselamatan Bangsa yang digelar DPP PKB mulai berdatangan ke Ancol, Jakarta Utara. Rencananya, acara ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Acara digelar di Ecovention Ancol, Sabtu (12/11/2016) Sejak pagi, suasana lokasi sudah ramai. Peserta mulai masuk ke ruangan sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dan masuk ke ruangan secara bergelombang.
Saat ini, bagian depan sudah terisi. Peserta yang sebagian besar mengenakan setelan putih-putih dan kombinasi hijau khas PKB itu duduk lesehan. Di luar, peserta masih terus berbondong masuk. Sedangkan di ring terluar, terlihat bus yang membawa peserta tiba bergelombang. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri untuk kasus dugaan penistaan agama. Sebenarnya bagaimana aturan pemeriksaan cagub di kepolisian dalam UU Pilkada?
“Aturan pemeriksaan di kepolisian tak berpengaruh apapun terhadap status pencalonannya,” ujar ketua KPU DKI Sumarno, saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016) malam.
Sumarno mengatakan tak ada masalah yang akan ditimbulkan meski calon tersebut menjalani pemeriksaan. Karena status terperiksa, menurutnya, tak dapat disimpulkan sebagai pihak yang bersalah.
“Dalam hukum itu kan ada istilah terperiksa, terdakwa, tersangka dan terpidana. Bahkan meski sudah jadi tersangka, tidak berpengaruh apapun terhadap statusnya (sebagai cagub),” kata Sumarno.
“Yang diatur kalau dia terpidana, misalnya pidana penjara dihukum 5 tahun atau lebih, baru ada sanksi berupa pembatalan, kalau memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau baru terperiksa belum tentu salah, tersangka saja belum tentu salah, harus ada pembuktian di pengadilan, hakim memvonis yang bersangkutan dan terbukti melakukan tindak pidana,” sambungnya.
Rencananya Ahok akan segera mengikuti proses gelar perkara pada Selasa (15/11) pekan depan. Selain mendatangkan saksi ahli, Ahok sebagai terlapor dan sebelas pelapor akan diundang dalam gelar perkara.
Selain itu, Bareskrim akan mengundang pengawas dari pihak internal Polri seperti Inspektorat, Divisi Hukum, dan Propam. Sedangkan, dari pihak eksternal akan mengundang Ombudsman, dan Kompolnas. (MAD)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Antasari Azhar telah bebas bersyarat. Sambutan hangat disampaikan berbagai pihak atas bebasnya Ketua KPK periode 2007-2009 itu.
Sambutan itu termasuk dari lingkungan internal KPK saat ini yang langsung mengundang Antasari untuk bersilaturahmi. Melalui Wadah Pegawai (WP) KPK, Antasari sebenarnya diundang pada Jumat (11/11) kemarin.
Namun sayang, Antasari tidak bisa memenuhi undangan itu karena kesibukannya. Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, mengatakan Antasari sibuk menerima banyak tamu dan lelah sehingga tidak dapat menghadiri undangan KPK.
“Dari pagi saya lihat beliau itu banyak tamu dan sangat capek,” ujar Boyamin, Jumat kemarin.
Meski demikian, pertemuan selanjutnya akan segera diagendakan. Ketua WP KPK Novel Baswedan mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan disesuaikan dengan jadwal pimpinan KPK saat ini.
“Ya, yang jelas ditunda sementara. Nanti ada penyesuaian lagi dengan jadwal pimpinan dan struktural barangkali,” kata Novel di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jumat kemarin.
Novel yang sebenarnya sudah bertemu secara langsung dengan Antasari dalam sebuah kesempatan menaruh harapan agar Antasari tetap berkiprah di dunia pemberantasan korupsi.
“Kita berharap melalui porsinya beliau, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pemberantasan korupsi,” kata Novel.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun sempat menyampaikan adanya wacana kerja sama. Namun Agus belum menjelaskan dengan gamblang kerja sama apa yang dimaksud.
“Setelah itu masih banyak pertemuan, tidak hari itu saja. Bisa saja kerja sama,” kata Agus, Kamis (10/11).
Di masa kepemimpinan Antasari, KPK sempat menggebrak dengan menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Saat ini pun KPK tengah mengebut penuntasan kasus-kasus yang telah lama mengendap di KPK. Tentunya pertemuan antara Antasari dengan Pimpinan KPK saat ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang signifikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Politikus Golkar Fadel Muhammad merasa aneh dengan keputusan partainya yang memberhentikan dirinya dari posisi Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Apalagi jika alasan pemecatannya terkait dengan pernyataannya dukungan kepada sang istri, Hana Hasanah yang maju di Pilgub Gorontalo melawan calon yang diusung Golkar.
Hana Hasanah Fadel adalah calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PPP, Gerindra, PKB, dan PDIP. Sementara itu, Golkar juga punya calon sendiri di Pilgub Gorontalo yaitu Rusli Habibie.
“Untuk gubernur Gorontalo, saya tidak mau menjadikan terpidana jadi calon. Saya enggak mau membohongi rakyat. Dia kan marah kenapa saya enggak dukung Rusli Habibie. Rusli Habibie enggak bisa didukung karena dia terpidana,” kata Fadel saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/10/2016).
Rusli Habibie adalah terpidana hukuman percobaan dalam kasus pencemaran nama baik. Meski berstatus terpidana, Rusli tetap bisa maju Pilgub Gorontalo karena dibolehkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016. Dalam aturan yang pengesahannya sempat diperdebatkan itu, terpidana percobaan diperbolehkan bertanding di Pilkada.
Walaupun pencalonan Rusli sah, Fadel tetap ogah mendukung. Menurutnya, tidak seharusnya Golkar mendukung seorang terpidana.
“(Keputusan soal Rusli Habibie terpidana, -red) sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Bagaimana seorang terpidana Golkar dukung? Rusak kan,” sambung dia.
Hingga saat ini Fadel belum menerima surat resmi tentang pencopotan posisi dirinya tersebut dari partai. Ia merasa ada yang tidak beres dari sosok Nurdin Halid dan ketua umum Golkar Setya Novanto.
“Belum ada surat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan sanksi itu datang dari Golkar karena Fadel diketahui mendukung kampanye sang istri, Hana Hasanah Fadel yang merupakan calon gubernur Gorontalo yang tidak diusung oleh Golkar.
“Pencopotan (Fadel) adalah keputusan rapat harian terbatas DPP pada 8 November lalu. Saya yang ditugaskan mengumumkan,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi terpisah. (NGO)
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak sejumlah ulama Islam makan siang bersama usai salat Jumat. Apa yang dibahas?
JK melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016) siang. Usai salat Jumat, JK beramah-tamah dengan para ulama dan masyarakat yang hadir.
“Usai Salat Jumat di masjid Kebon Sirih, Wapres beramah-tamah dengan para ulama dan majelis Jumat. Khatib Jumat mengingatkan sejarah Khalifah Usman,” cuit mantan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi lewat akun Twitter @yuddychrisnandi sepert dilihat khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016).
“Usai beramah-tamah selepas jumatan, Wapres makan siang bersama para ulama di kantin masjid Kebon Sirih, menunya masakan Minang,” sambung Yuddy.
Dalam dua foto yang diunggah Yuddy, JK nampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru dan peci warna hitam. Dia makan di atas meja dengan menu masakan Minang bersama sejumlah ulama, di antaranya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Belum diketahui apa yang dibahas Wapres JK bersama para ulama dalam pertemuan itu. (HAR)