JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan menggelar salat Jumat di protokol Jakarta saat aksi demo 2 Desember mendatang. Apa sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
“Lagi dibahas fatwanya, ini enggak boleh pernyataan. Fatwa itu harus dibahas dulu,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin kepada wartawan usai mengikuti Rakernas II MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).
“Rujukannya harus jelas, harus pendapat-pendapat ulama. Rujukannya harus kita himpun. Boleh atau tidak. Fatwa itu enggak boleh jadi harapan. Kita enggak boleh minta, itu memang ada prosedurnya. Kita harus tunduk pada prosedur itu,” sambung Ma’ruf.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid juga berpendapat sama. Soal salat Jumat bersama di jalan protokol yang akan dilakukan GNPF MUI saat aksi demo 2 Desember menurutnya masih dalam pembahasan.
“MUI melalui Komisi Fatwa sedang membahas dan mendalami masalah yang ditanyakan. Insya Allah pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat,” ujar Zainut saat dihubungi detikcom lewat telepon.
Dia meminta masyarakat bersabar. MUI dalam waktu dekat akan mengeluarkan fatwa terkait aksi salat Jumat di jalan pada 2 Desember itu. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polisi mengimbau warga Kabupaten Bandung tidak ikut aksi demonstrasi 2 Desember 2016 di Jakarta. Pertimbangan tersebut guna terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif dan rasa aman di masyarakat sesuai maklumat Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito.
“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar tidak berangkat ke Jakarta,” kata Kapolres Bandung AKBP Nazly Harahap di Mapolres Bandung, Kamis (24/11/2016).
Imbauan warga Kabupaten Bandung tidak turut serta unjuk rasa ke Jakarta, menurut Nazly, alasannya lebih karena persoalan ketertiban umum. Sebab aksi massa berjumlah banyak berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Demo pada 2 Desember mendatang merupakan aksi susulan menuntut penegakan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri sudah menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Nazly mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Bandung menyerahkan penuh perkara tersebut kepada pihak kepolisian. “Tolong percayakan kepada polisi yang menanganinya. Jadi lebih baik tidak berangkat (ikut demo) ke Jakarta,” ujarnya.
“Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan negeri ini,” ucap Nazly menambahkan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tim pengacara memprotes penetapan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran SARA. Penetapan Buni Yani menjadi tersangka dinilai tidak adil.
“Sebelum Buni Yani, tanggal 5 Oktober itu banyak yang memposting dan menambahkan dengan kata-kata yang lebih parah. Pak Buni Yani tanggal 6, tapi kenapa Buni Yani? Ini tidak fair,” ujar Aldwin Rahadian selaku pengacara Buni kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu 23 November 2016 malam.
Aldwin mengatakan kliennya bukan orang yang pertama kali mengunggah video Ahok. Sebelum Buni Yani, sejumlah akun facebook telah mengunggahnya terlebih dahulu dengan menambahkan kata-kata yang provokatif pada captionnya.
“Kenapa ini viral, karena akun Buni Yani di-screenshot ulang dan diberikan kata-kata diperkeruh begitu,” imbuh Aldwin.
Sementara Aldwin memprotes penetapan tersangka kliennya. Padahal, menurutnya, selama ini Buni Yani bersikap kooperatif.
“Dipanggil dia datang, terus baru pemeriksaan sekali lalu ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan surat perintah penangkapan. Lonceng keadilan sudah mati,” tandas Aldwin.
Setelah dilakukan pemeriksaan pada Selasa (23/11) kemarin, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasa 28 ayat (2) UU ITE. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kota Bandung akan membentuk pasukan khusus yang bertugas berkeliling sambil memantau jalannya proyek pendirian bangunan dalam skala besar.
Hal itu dilakukan agar proyek pembangunan di Kota Bandung berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi pengusaha atau pemilik yang nakal menambah lantai bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
“Jadi ke depannya, kepada (Pengusaha) yang sudah memiliki izin atau punya IMB nanti ada pasukan khusus yang berkeliling untuk memantau proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menyegel Hotel Moxy di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, pasukan khusus tersebut setiap harinya akan berkeliling untuk memantau proyek bangunan sesuai dari daftar izin yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.
“Setiap hari akan berkeliling sesuai daftar izin bangunan yang telah dikeluarkan, di mana saja mereka akan memantau itu,” kata dia.
Emil melanjutkan, karena pembangunan di Kota Bandung sangat banyak, selain melibatkan petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, timsus ini akan melibatkan para pekerja lepas diluar PNS melalui sistem rekrutmen.
“Itu perintah saya ke BPPT karena pembangunan banyak maka pasukannya yang memantau juga harus banyak. Bisa dari pekerja lepas harian gak usah PNS saja,” lanjut Emil.
Tapi, tambah Emil, untuk urusan penyegelan bangunan tetap dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung. “Jadi tetap saat menyegelnya sama kita (Pemkot Bandung) mereka hanya memantau dan melaporkan kalau ada bangunan yang melanggar,” jelasnya.
Pemkot Bandung tidak akan main-main untuk urusan penertiban bangunan yang menyalahi aturan. Dengan tegas Emil menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu saat menyegel bangunan yang terbukti bersalah.
“Kuncinya ada dilaporan, selain masyarakat yang proaktif, kedua tentu saja pasukan pemantau akan diperbanyak untuk berkeliling, ketiga sanksinya dihukum seberat-beratnya denda seberat-beratnya atau selain ada pilihan dibongkar,” pungkasnya.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Habib Rizieq Syihab selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli pelapor kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rizieq mengaku keterangan yang telah disampaikan saat gelar perkara kemarin dimasukkan ke berita acara pemeriksaan (BAP).
“Karena BAP hari ini BAP pro justicia dalam tingkat penyidikan akan dilimpahkan ke kejaksaan sesegera mungkin,” kata Rizieq usai menjalani pemeriksaan di kantor Bareskim di Gedung KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016) pukul 12.40 WIB.
Rizieq mengatakan barang bukti yang diserahkan pihaknya sudah lengkap. Salah satu barang bukti yang disampaikan Rizieq yaitu berupa buku berjudul ‘Merubah Indonesia’ yang ditulis Tim Ahok dan beberapa rekaman wawancara atau pidato Ahok yang dinilai menghina kitab suci.
“Yang menistakan Alquran bukan saja di Kepulauan Seribu, rekaman yang kami serahkan yang dilakukan oleh Ahok ada beberapa lain pidato di tempat lain yang bersangkutan menghina Alquran secara berulang kali,” ujar imam besar FPI itu.
“Kalau berulang kali berarti ada niat, ada unsur kesengajaan dan sistematis, ini bukti kuat yang tidak terbantahkan,” sambungnya.
Rizieq tiba di Gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.27 WIB. Saat ditanya wartawan, Rizieq mengaku sengaja datang cepat ke Bareskrim agar kasus tersebut segera dilimpahkan ke kejaksaan.
“Hari ini saya datang ke Bareskrim Polri dalam rangka untuk menyempurnakan BAP saya sebagai saksi ahli agama dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok,” kata Rizieq.
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak rela masyarakat Indonesia tercerai berai karena pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa. Gatot pun menggagas gerakan Nusantara Bersatu sebagai bentuk mempererat kesatuan bangsa dan mempertahankan NKRI.
Ikat kepala merah putih menjadi simbol dalam aksi tersebut yang akan berlangsung di seluruh nusantara pada 30 November mendatang.
Gatot menyampaikannya usai menjadi pembicara seminar nasional bertajuk ‘Peningkatan Ketahanan Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI’ di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Gerakan ikat kepala merah putih disuarakan Gatot di tengah gencarnya rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Aksi itu disebut-sebut ada dugaan upaya makar.
“Indonesia milik kita bersama, bila ada ancaman pun kita atasi bersama-sama. Saatnya kita tunjukkan nusantara bersatu,” ucap Gatot.
Gatot menjelaskan, idenya soal Nusantara Bersatu serempak dilaksanakan di seluruh provinsi pada 30 November 2016. Dia mengajak masyarakat Indonesia menghadiri aksi damai tersebut di daerah masing-masing.
“Kita berkumpul di tiap-tiap provinsi dengan ikat kepala warna merah putih. Bahkan kyai pun menyatakan rela sorban putihnya diganti merah putih,” tutur Gatot.
Dia menegaskan, berkumpulnya masyarakat memakai ikat kepala merah putih untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa dunia bahwa Indonesia tetap bersatu. “Kalau melawan Indonesia bukan hanya dengan TNI, tapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot bernada menggebu-gebu.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo mengatakan situasi politik belakangan ini memanas. Akibatnya dia harus pontang panting untuk mendinginkan suasana.
Hal itu diungkapkan Jokowi saaat berpidato di hadapan para bankir dan ekonom dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016). Dikatakan Jokowi, memanasnya situasi tersebut adalah hal yang biasa.
“Akhir-akhir ini situasi politik sedikit memanas, sedikit. Ini biasa sebetulnya dalam Pilkada, tensinya tambah hangat sedikit biasa, sangat biasa,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, sebetulnya pelaksanaan Pilkada tidak tidak hanya terjadi di Jakarta. Ada 101 pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. “Tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikitlah, hanya hangat sedikit,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, akibat situasi politik yang sedikit memanas itu, dia harus pontang-panting untuk mendinginkan suasana.
“Meskipun saya pontang-panting ke sana ke sini, tetapi itu hal yang biasa dalam Pilkada. Biasa,” katanya.
“Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda, harus naik kuda,” lanjut Jokowi.
Para bankir dan ekonom yang hadir dalam acara itu, tertawa dan bertepuk tangan mendengar ucapan Jokowi tersebut. Bahkan, saat mengatakan itu, Jokowi memamerkan foto dirinya saat naik kuda bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
“Sekali lagi, ini hanya hangat. Jadi, di sini ekonom-ekonom jangan ikut-ikut manas-manasi. Hangat, sudah, hangat. Biasa itu, biasa,” kata Jokowi tersenyum.
Tak hanya foto berkuda dengan Prabowo, Jokowi juga menunjukkan foto saat dirinya bertemu dengan para ketua umum partai poltik di Istana Kepresidenan. Semua pertemuan itu dilakukan sambil menyantap makanan.
“Dan justru ya orang-orang kita inin memang kadang-kadang lucu. Misalnya saya bertemu dengan Pak Prabowo, mestinya yang ditanyakan yang substansi, yang penting, dalam misalnya masalah politik kebangsaan atau ketatanegaraan kita. Tetapi enggak, yang ditanyakan tadi oleh media, “Pak tadi makannya lauknya apa?” Ya saya jawab ikan bakar,” kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, banyak hal substantif yang dibicarakan dalam pertemuan dia dengan para tokoh ketua umum parpol tersebut.
“Sebetulnya banyak hal-hal yang sangat substantif yang kita bicarakan pada saat bertemu, baik saat bertemu Bu Mega, bertemu Pak Prabowo, bertemu Pak Surya Paloh tadi pagi-pagi, kemudian tadi siang bertemu Pak Romi, Pak Setya Novanto,” kata Jokowi yang diiringi dengan tampilan foto dia bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut.
Pasca unjuk rasa 4 November 2016 lalu, Jokowi memang terlihat aktif untuk menemui berbagai tokoh elemen masyarakat. Mulai dari menyambangi markas PBNU, PP Muhammadiyah dan mengundang para ulama serta pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan.
Tak hanya itu, Jokowi juga menemui langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itulah Jokowi menjajal naik kuda milik Prabowo.
Beberapa hari lalu Jokowi juga mengundang kembali Prabowo untuk bertemu. Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menjamu Prabowo makan siang dan dilanjutkan dengan minum teh bersama sambil bincang santai.
Tak berhenti di Prabowo, beberapa hari kemudian Jokowi kemudian mengundang Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk makan siang di Istana Merdeka. Kegiatan itu juga dilanjutkan dengan bincang santai sambil menyeruput teh di beranda belakang Istana Merdeka.
Sehari setelah itu, Jokowi mengundang tokoh politik lainnya, seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua PPP Romahurmuziy. Jokowi mengajak semua tokoh tersebut berbincang sambil makan bersama di Istana Merdeka.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Proses pemberkasan perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hampir rampung. Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyebut pemberkasan akan selesai hari Jumat pekan ini.
“Sudah hampir 70 persen kalau saya bilang. Kita maksimalkan kalau hanya keterangan-keterangan ahli yang diminta oleh pelapor, mungkin hanya enggak sampai penuh yang kita terangkan mungkin bisa pendalaman di persidangan. Waktu kan sudah cukup lama,” jelas Ari di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016).
“Target waktu? Hari Jumat lah,” imbuh dia.
Menurut Ari, pada hari Jumat tersebut akan ada pula pelimpahan berkas kepada JPU (jaksa penuntut umum) untuk diperiksa. “Tahap pertama,” kata Ari.
Meski demikian, Ari tidak memungkiri berkas itu bisa dikembalikan lagi ke penyidik Bareskrim. Namun, Ari menyebut penyidiknya sudah ancang-ancang mulai dari proses penyelidikan yang cukup memakan waktu dan diharapkan hal itu bisa meminimalisasi bolak-baliknya berkas tersebut.
“Jaksa sudah mengetahui bahwa kita melakukan penyelidikan yang cukup relatif panjang. Kemudian untuk penyidikan kita sudah koordinasi sejak awal mudah-mudahan enggak pulang pergi lagi,” imbuh Ari.
Lalu, apakah jaksa sudah berkomitmen untuk mempercepat pemberkasan ini?
“Koordinasi sudah kita laksanakan sejak awal, sejak SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan). Kemudian kita sudah mendapatkan informasi jaksa siapa yang akan menangani nanti kita sudah dapat. Sejak saat itu sudah melakukan koordinasi apa-apa yang sudah kita laksanakan sehingga kita harapkan dalam proses ke depannya tidak ada pulang pergi. Kita harapkan langsung P-21,” urai Ari.
Dalam konteks dissenting opinion yang terjadi saat gelar perkara lalu, Ari menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi pada saat pemberkasan.
“Kalau pemberkasan pasti satu kesimpulan dalam berkas perkara. Resume nanti ujungnya satu bahwa apa yang sudah dilaksanakan itu melihat bahwa bukti-bukti apa yang akan kita tampilkan sehingga pada poin akhirnya dapat dikatakan cukup bukti,” tegas Ari.
Melihat dorongan publik yang besar dan proses yang cepat di kepolisian, Komjen Ari pun belum bisa memastikan apakah kasus ini akan segera digelar di pengadilan sebelum Februari. Yaitu sebelum pilkada serentak digelar.
“Saya enggak mau mendahului itu,” pungkas dia.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyesalkan diputusnya aliran listrik di 26 SMA/SMK gara-gara tunggakan pembayaran tagihan. Sumarsono memastikan kasus ini sudah ditangani sehingga aliran listrik kembali hidup.
“Kemarin sudah dilaporkan dari 26 (sekolah), 24 (sekolah) listrik sudah menyala langsung. Jadi tidak sampai 6 jam menyala,” ujar Sumarsono kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Agar tak terulang, Sumarsono (Soni) memerintahkan jajaran Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov DKI untuk menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero). MoU dibuat agar PLN memberi jaminan tidak memutus aliran listrik untuk sekolah.
Soni memastikan tunggakan bayaran tagihan listrik 26 sekolah sebesar Rp 3 miliar sudah dibayarkan kepada pihak PLN. Uang pembayaran ini berasal dari pencairan dana biaya operasional pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD.
“Jangankan besok. Sekarang dibayarkan pun juga bisa, enggak masalah. Tagihannya cuma sedikit, hanya Rp 3 miliar,” sambungnya.
Menurut Soni, tunggakan pembayaran terjadi karena dana BOP yang harusnya dialokasikan ke sekolah negeri terhambat gara-gara kesalahan input anggaran. Gara-gara dana BOP tidak cair, maka pembayaran tagihan listrik tertunda dan bertumpuk hingga akhirnya listrik diputus.
“Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah inputting. Itulah kelemahan teknologi, kalau inputting salah maka outpunya juga salah. Karena input, process, dan output,” imbuh dia.
Karena kesalahan input ini, anggaran BOP untuk pembayaran kebutuhan listrik tidak teralokasikan. “Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan outputnya mau bayar apa?” katanya.
Sebelumnya Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan ada 8 SMA/SMA di Jakarta Timur yang diputus aliran listriknya. Kedelapan sekolah tersebut yakni SMAN 48, SMAN 51, SMAN 104, SMAN 93, SMAN 9, SMAN 42, SMKN 10 dan SMKN 22.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat MR (57) tertangkap basah berbuat mesum dengan istri sopir berinisial DY (42). MR yang merupakan politikus Golkar ini dianggap sudah membuat malu partai.
“Dia sudah melanggar etika, bikin malu partai,” kata anggota Mahkamah Partai Golkar, Adies Kadir saat dihubungi, Rabu (23/11/2016).
Adies menegaskan, kader Golkar harus memegang asas PLDT yaitu syarat prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tak tercela. MR dinilai sudah menyalahi hal tersebut.
“Partai kita punya aturan yaitu PLDT tersebut. Dia sudah tidak memenuhi,” ujarnya.
Pengurus Partai Golkar di Sumatera Barat sudah rapat membahas masalah MR. Sanksi pun disiapkan.
“Sudah ada rapat, sudah clear,” ucap Adies.
Sebelumnya diberitakan, warga Sijunjung menggerebek rumah PNS Sopir DPRD inisial N yang merupakan suami DY. Saat digerebek, MR ditemukan di dalam kamar dan tertangkap tangan sedang berbuat mesum dengan DY.