Stavelot –
Seri ke-13 F1 2025 berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, Minggu (27/7) malam WIB. Lando Norris memulai race sebagai pole-sitter.
Balapan sempat diundur setelah hujan deras melanda sirkuit. Safety car memandu para pebalap dalam 5 lap pertama sebelum akhirnya balapan dilanjutkan.
Pebalap tim McLaren berjaya di Formula 1 (F1) GP Belgia 2025. Oscar Piastri memenangkan balapan mengungguli rekan setimnya, Lando Norris.
Oscar Piastri merebut posisi pertama setelah safety car memasuki pit. Dia mengungguli Lando Norris dan Charles Leclerc di belakangnya.
Norris sempat mengambil alih P1 di lap ke-14. Piastri merebut kembali pimpinan balapan memasuki lap ke-16 dan tetap di urutan pertama hingga lap ke-22, alias separuh dari total 44 lap.
Lando Norris berusaha merebut posisi pertama di 5 lap terakhir. Namun, Oscar Piastri mampu mempertahankan keunggulan hingga memasuki garis finis.
Piastri finis pertama mengungguli Norris dan Leclerc yang mengisi P2 dan P3. Ini menjadi kemenangan keenam pebalap asal Australia itu di F1 2025. (BAS)
YOGYAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) sukses menyelenggarakan rangkaian acara Ngaji Nusantara, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) pada Minggu, 27 Juli 2025 di Gedung PWNU DIY. Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Persatuan Mahasiswa Nahdliyin untuk Mewujudkan Kemandirian Umat.”
Acara berlangsung secara khidmat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di tingkat daerah maupun nasional, antara lain:
Hilmy Muhammad, M.A. (Anggota DPD RI)
KH Abdul Muhaimin (A’wan PBNU)
Wawan Harmawan, S.E., M.M. (Wakil Wali Kota Yogyakarta)
Faishol Muslim, M.Si. (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA DIY)
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. (Wakil Sekretaris PWNU DIY)
Dr. Drs. Senawi, M.P. (Ketua LPTNU DIY)
Sebanyak 38 pengurus BEM PTNU DIY resmi dilantik, dengan Tegar Pradana sebagai Koordinator Wilayah, Arifa Widiasari sebagai Sekretaris Wilayah, dan Artha Hallaludin sebagai Bendahara Wilayah.
Dalam sambutan pasca dilantik, Tegar Pradana menyampaikan bahwa kedepannya BEM PTNU DIY tidak hanya akan menjadi simbol romantisme sejarah Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota perjuangan
“BEM PTNU DIY tidak hanya akan meromantisasi sejarah, tapi juga menjadi bagian dari sejarah.”, Ucap pria yang akrab dipanggil Tegar tersebut
“Meskipun kita kalah secara basis kampus NU dengan wilayah lain. Tapi secara intelektual dan gerakan, kita harus lebih unggul dengan wilayah lain dan saya tegaskan bahwa Jogja akan senantiasa menjadi poros intelektual dan patron gerakan dalam kancah nasional.”, Tegasnya
Rangkaian acara juga diisi dengan Ngaji Nusantara yang menegaskan pentingnya nilai persatuan sebagai fondasi utama gerakan mahasiswa Nahdliyyin dalam mewujudkan kemandirian umat.
Sementara itu, dalam Muskerwil, dibahas arah kerja strategis BEM PTNU DIY selama satu periode kedepan, meliputi penguatan kapasitas kader, advokasi mahasiswa, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta konsolidasi gerakan berbasis digital.
“Harapannya kegiatan ini dapat menjadi tonggak perjuangan bagi mahasiswa Nahdliyin di DIY untuk terus berpikir kritis, bergerak, serta berkontribusi nyata bagi agama, nusa, dan bangsa.”, pungkas pria yang berasal dari Kampus Universitas Alma Ata tersebut. (RIF)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak akan ada pajak atas amplop kondangan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga sudah memberikan klarifikasi resmi.
“Teman-teman Kemkeu dalam hal ini Direktorat Pajak kan sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan dari acara-acara pernikahan, ndak ada itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Isu ini pertama kali mencuat setelah pernyataan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dalam rapat dengan Danantara dan Kementerian BUMN. Ia menyebut negara bisa kehilangan potensi pendapatan imbas pengalihan dividen BUMN, sehingga perlu menggali sumber pajak lain-termasuk amplop kondangan.
Publik sempat geger soal kabar amplop kondangan akan dikenai pajak. Isu ini langsung dibantah tegas oleh Istana. Pemerintah memastikan tidak ada rencana untuk memajaki sumbangan dalam acara pernikahan atau hajatan.
Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, membantah keras isu tersebut. Ia menegaskan tidak ada rencana ataupun kebijakan baru soal pemungutan pajak dari amplop hajatan.
“Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun melalui transfer digital,” tegas Rosmauli, Rabu (23/7/2025).
Ia menjelaskan, secara prinsip, Undang-Undang Pajak Penghasilan memang menyebut bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang bisa menjadi objek pajak. Namun, tidak semua kondisi dikenakan pajak.
“Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP,” jelasnya.
Rosmauli juga mengingatkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment. Artinya, pelaporan pajak dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, bukan dipungut langsung di tempat.
“DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu,” tambahnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi pihak utama yang membesut aturan ini mencatat sejauh ini ada lebih dari 7 juta mitra ojol yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojol, ada juga pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.
Kamis kemarin, Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan baru saja membuka kegiatan Focus Group Discussion_ (FGD) untuk menggodok aturan transportasi online. Pihaknya mengaku perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan lah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).
Menurutnya, pengaturan terkait ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Apa saja poin yang didapatkan pemerintah untuk jadi rekomendasi kebijakan transportasi online pada forum tersebut? Berikut ini ulasannya.
Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator. Perjanjian itu menurutnya juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.
Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.
“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online_ pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” imbuh Azas Tigor.
Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.
Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator pun sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.
Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.
“Mayoritas mitra yang on bid [aktif] pilih 20%. Yang aksi [tolak] ditotal semua tidak sampai 2%,” katanya.
“Angka 20% itu [alokasinya] termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.
Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.
“Sangat [setuju 20%]. Masih banyak [benefit] yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional [yang diberikan] aplikator,” katanya.
Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga [ada benefit]. Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan [komisi] kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.
“[FGD tadi] masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 [roda empat]. Merasa ga diundang, padahal hari ini khusus R2 [roda dua]. Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas.” (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di sisi lain, Amran juga membuka ruang untuk melakukan impor susu dan sapi dari AS, namun ia tak memastikan kepastian impor kedua komoditas tersebut. Amran mengaku masih memantau kebutuhan susu dan sapi sebelum memutuskan impor.
Terlepas dari rencana impor komoditas pangan dari AS, Amran menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga petani. Impor pertanian ini akan berlangsung atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
“Jadi gini, apapun yang kita impor, pasti menjaga petani. Kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, telah menyebut beberapa komoditas pangan utama yang akan diimpor dari AS, yakni kedelai, susu kedelai, gandum, serta kapas.
“Pertanian itu kan sekitar US$ 4,5 (miliar) lah. Itu mulai dari soya bean, soya bean milk, kemudian gandum, dan kapas,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (18/7) lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut impor pertanian dari Amerika Serikat (AS) akan difokuskan pada komoditas kedelai dan gandum. Nilai impor pertanian dari AS yang disepakati sebesar US$ 4,5 miliar atau Rp 73,47 triliun (asumsi kurs Rp 16.314).
“Itu gandum, fokus pada gandum. Kemudian kedelai, itu dua komoditas,” terang Amran di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Susiwijono menekankan bahwa yang mengimpor produk pertanian tersebut adalah sektor swasta, bukan pemerintah dan berdasarkan kebutuhan.
“Jangan dikira ngapain pemerintah gara-gara mau (tarif) 0% berkorban US$ 4,5 miliar beli produk pertanian tambahan. Nggak beli tambahan, ini kita ngajak teman-teman bisnis, asosiasi ‘eh butuh gandum berapa? Butuh kedelai berapa? Bisa nggak yang 1 juta diambilkan dari AS?’ Dan bisa, harganya juga masuk,” ucapnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode tahun 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp 3,12 Triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).
Ivan menyebut dari jumlah tersebut 15 ribu warga di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Data ini tercatat pada sepanjang tahun 2024.
“Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Ivan menyebut penerima bansos yang bermain judol itu transaksinya mencapai Rp 67 miliar.
“Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengambil langkah tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terbukti terlibat judi online (judol). Pramono menegaskan ASN DKI yang main judol tidak akan diberi promosi jabatan.
Awalnya, Pramono mengatakan praktik judi online bukan hanya menjadi masalah di Jakarta. Judol, kata dia, sudah menjadi persoalan nasional yang harus diberantas bersama.
“Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta. Tapi memang Jakarta salah satu provinsi dengan angka judol yang cukup besar,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Untuk mencegah ASN DKI terlibat judol, Pramono mengaku sudah memerintahkan Inspektorat DKI Jakarta untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk meminta data dari PPATK, siapa yang terlibat dalam judol. Kalau mereka terlibat, tentu akan dilakukan pembinaan. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak ya sudah, pasti akan dikenakan sanksi,” ucapnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.
Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.
“Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.
Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.
Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.
Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.
Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.
“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat (25/7/2025), Indonesia vs Thailand imbang 1-1 dalam waktu normal. Gol Yotsakon Burapha bisa dibalas Jens Raven, yang memaksa laga lanjut ke babak tambahan.
Di masa perpanjangan waktu, tak ada gol tercipta dalam 30 menit. Laga akhirnya mesti dilanjutkan ke babak tos-tosan.
Di babak penentuan itu, Indonesia dan Thailand juga sengit. Dari lima penendang pertama, kedua tim gagal sekali. Dari kubu Indonesia, Robi Darwis gagal menaklukkan Sorawat Phosaman.
Thailand kemudian gagal dua kali di babak tos-tosan. Sementara Indonesia bisa mencetak gol di penendang ke-8. Kemenangan 7-6 memastikan kelolosan Indonesia.
Hasil itu membuat Indonesia lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Selanjutnya mereka akan menantang Vietnam, yang sebelumnya menyingkirkan Filipina lewat kemenangan 2-1.
Final Piala AFF U-23 2025 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (29/7/2025). (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Filipina cukup membuat Vietnam kerepotan di 15 menit awal. Puncaknya, Filipina mampu mencetak gol di menit ke-36 lewat Javier Moriona. 1-0 Filipina memimpin.
Vietnam berhasil ke final Piala AFF U-23 2025. Hasil ini didapat usai mengalahkan Filipina di semifinal.
Vietnam vs Filipina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (25/7/2025) sore WIB. Vietnam menang dengan skor 2-1, setelah sempat tertinggal lebih dulu.
Vietnam dengan cepat membalas di menit ke-41 untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Nguyen Dinh Bac merobek gawang Filipina setelah percobaan pertamanya lewat sundulan ditepis.
Semenit berselang, Vietnam hampir berbalik unggul. Nguyen Dinh Bac, yang sudah berhadapan dengan kiper, gagal memasukkan bola ke gawang Filipina.
Xuan Bac Nguyen membawa Vietnam memimpin 2-1 di babak kedua, yang tepatnya pada menit ke-54. Bola sundulannya mampu menembus gawang Filipina.
Setelah tertinggal, Filipina mencoba mengontrol permainan. Walaupun tampak dominan dalam penguasaan bola, Filipina kesulitan menembus pertahanan Vietnam.
Filipina harus bermain dengan 10 orang di injury time. Jaime Rosquillo diganjar kartu merah karena menghentikan laju pemain Vietnam dalam situasi yang berbahaya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Menimbang bahwa dengan demikian bahwa pernyataan terdakwa yang tidak menyerahkan dana Rp 400 juta rupiah tidak dapat diterima dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa yang menyediakan dana tersebut untuk operasional suap kepada Wahyu Setiawan,” kata hakim saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ada bukti autentik mengenai komunikasi dana operasional Rp 400 juta yang disiapkan Hasto. Hakim menyebut dana Rp 400 juta diserahkan oleh anak buah Hasto Kusnadi yang bersumber dari Hasto.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terbukti menyediakan uang Rp 400 juta untuk menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Uang suap itu digunakan untuk operasional pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
“Menimbang berdasarkan analisis komprehensif terhadap bukti komunikasi yang autentik, inkonsistensi pernyataan saksi antara persidangan terdahulu dengan persidangan ini serta analisis linguistik yang memperkuat interpretasi komunikasi, majelis berkesimpulan bahwa dana Rp 400 juta yang diserahkan Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah pada 16 Desember 2019 berasal dari Terdakwa bukan dari Harun Masiku sebagaimana yang dipersidangkan terlebih dahulu,” ujar hakim.
Sebagai informasi, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dan memberi suap untuk PAW Harun Masiku. Namun, hakim menyatakan pasal merintangi penyidikan tidak terbukti. (DON)