JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rencana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI salat Jumat di jalanan saat demonstrasi 2 Desember menuai kontroversi. GNPF tetap melakukan aksi itu sesuai rencana, kecuali ada fatwa MUI yang melarangnya.
Salat Jumat di jalan protokol menjadi salah satu agenda yang diusung GNPF MUI saat aksi 2 Desember mendatang. Aksi massa ini menuntut penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tersangka kasus dugaan penistaan agama. “Kami tetap berjalan bagaimanapun, kecuali arahan MUI. Kita tunduk pada fatwa MUI, yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya. Kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI,” kata Novel Bamukmin.
GNPF MUI memastikan kegiatan mereka akan berlangsung tertib dan damai. Massa hanya akan menggelar zikir dan tidak melakukan long march maupun orasi.
Mengenai fatwa, MUI terus memantau perkembangan terkini terkait polemik salat Jumat di jalanan. “Iya tapi kan kita lihat perkembangannya. Kalau benar mau (salat) di jalan, kita keluarin(fatwa). Nah kalau memang perlu, besok kita keluarin,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Polri mengimbau agar demo tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Masyarakat juga diminta tetap beraktivitas normal karena polisi menjamin keamanan Jakarta.
Berikut 3 kisahnya:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih mengkaji aturan melaksanakan salat di jalan. Hal itu berkaitan dengan rencana demonstrasi 2 Desember mendatang dengan salah satu agenda salat Jumat di jalan protokol, Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan situasi terkini. Sejauh ini, menurutnya, tentang salat Jumat di jalan masih sebatas wacana.
“Iya, tapi kan kita lihat perkembangannya. Kalau benar mau (salat) di jalan, kita keluarin (fatwa). Nah, kalau memang perlu, besok kita keluarin,” kata Ma’ruf saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (28/11/2016).
Meski demikian, Ma’ruf mengaku bahwa MUI menunggu perkembangan situasi terkini dari pihak kepolisian. Polri pun telah mengimbau agar salat di jalan tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban umum.
“Kan belum jelas apa ada, apa ada yang Jumat di jalanan itu? Kan belum, belum pasti, kita pastikan dulu, ya kita pastikan dulu, nanti kalau ada kita keluarin. Kita nunggu polisilah,” ucap Ma’ruf.
Ma’ruf pun menegaskan bahwa Komisi Fatwa MUI nantinya tidak dapat diintervensi dalam mengeluarkan fatwa. “Enggak boleh diintervensi siapa-siapa, murni Komisi Fatwa,” ujar Ma’ruf.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid mengatakan Komisi Fatwa MUI masih melakukan kajian. “Masih dikaji. Nanti saya cek lagi coba,” singkat Zainut.
Sebelumnya, anggota GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin beralasan kebebasan berekspresi dilindungi undang-undang dan meminta kepolisian mengawal kegiatan mereka agar tertib. Namun apabila MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan salat di jalan lebih banyak mudaratnya, aksi itu urung dilakukan.
Novel juga menjamin aksi 2 Desember yang dilakukan kelompoknya bukanlah kegiatan demonstrasi. Dia memastikan tidak akan ada aksi long march atau orasi pada 2 Desember.
“Kita tunduk pada fatwa MUI yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya. Kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI,” ucap Novel.
GNPF MUI tetap akan menggelar aksi sesuai rencana pada 2 Desember 2016 meski Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochamad Iriawan melarang massa untuk salat di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
“Jadi seharusnya polisi justru mengawal yaitu membantu keamanan agar kita tertib bekerja sama. Jadi tidak ada alasan polisi ini melarang-larang kita, karena negara ini sudah merdeka. Sudah dilindungi dan diatur hak asasi manusia, jadi kita tetap berjalan bagaimanapun, kecuali arahan MUI. Kita tunduk fatwa MUI yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI,” kata anggota GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin saat berbincang dengan khatulistiwaonline lewat telepon, Sabtu (26/11/2016).
“Jadi kita dilindungi UU dan kita punya argumentasi, kita juga punya kekuatan yang mana kita minta keadilan, ini urusan umat Islam yang bukan sedikit. Karena setiap Minggu itu saja Sudirman-Thamrin itu ditutup banyak orang yang dirugikan yang tidak berlalu lintas termasuk saya. Kemudian kalau dilihat tidak hari libur, ketika setahun sekali sama ditutup pintu Thamrin, dibikin panggung uang negara dihambur-hamburkan untuk pesta mubazir, uang negara dihambur-hamburkan untuk beli kembang api sampai miliaran. Kita enggak minta uang itu kepada mereka anggaran itu tapi kita ingin duduk manis, tertib, zikir, damai, dan doa untuk bangsa. Kenapa dilarang-larang dan ini bukan demo,” sambungnya.
Novel menjamin aksi 2 Desember yang dilakukan kelompoknya bukanlah kegiatan demonstrasi. Dia memastikan tidak akan ada aksi long march atau orasi pada 2 Desember.
“Polisi melarang demo salah, karena kami bukan demo, karena kami itu melakukan duduk zikir, tidak bergerak atau melakukan long march, duduk zikir manis untuk bangsa dan negara. Orasi pun tidak ada, kami hanya berdoa, berzikir, tausiyah agama memperingati karena 2 Desember itu masuk bulan lahirnya Rasulullah masa kami memperingati hari atau bulan Rasulullah dilahirkan,” pungkasnya.
Polri mengingatkan agar demo 2 Desember yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ini tidak mengganggu ketertiban umum. Masyarakat juga diminta tetap beraktivitas normal karena polisi menjamin keamanan Jakarta.
“Sudah siap, pengamanannya tidak masalah. Sudah cukup bagus,” kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin usai bertemu Dubes Yordania di Jalan Sriwijaya Nomor 43, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).
Hal senada juga disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar yang mengimbau agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. “Pengamanan kami berikan yang terbaik. Masyarakat tidak usah khawatir dan cemas, tetap beraktivitas normal,” imbuhnya.
Boy juga mengatakan Polri waspadai indikasi pihak-pihak yang akan mendompleng demo 2 Desember lagi atau tidak.
“Kami selalu melakukan upaya kewaspadaan yang ditunjukkan dengan cara penyelidikan di aspek lain, termasuk jaringan teror,” ujar Boy. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, hadir dalam kegiatan rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang agribisnis, pangan, dan kehutanan. Bertindak sebagai pembicara, Amran mengawali paparannya dengan curahat hati alias curhat.
Amran bercerita, menjadi Menteri Pertanian membuat tekanan darah sering naik. Apalagi ketika ada telepon masuk dari Menko Perekonomian, Darmin Nasution, karena bahan pangan merangkak naik.
“Karena Pak Menko selalu mementau pagi sore, bagaimana beras. bagaimana cabai. Ini gantian, dari beras kemudian ke cabai. Bawang sayur kedelai macam-macam,” kata Amran, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (28/11/2016).
“Jadi kalau jadi Mentan harus ada jantung cadangan. Kalau tidak bisa di tengah jalan bisa hilang,” ujar Amran yang disambut tawa tamu yang hadir.
Terakhir kali dihubungi terkait persoalan pangan, kata Amran, adalah dua bulan lalu. Saat harga beras berhasil dikendalikan dan dijaga dalam jangan menengah.
“Terakhir dua bulan yang lalu, tekanan darah kami sudah turun karena tidak ditelepon Pak Menko lagi. Terima kasik Pak Menko pengertiannya,” terangnya.
Ini mungkin sesuai dengan kondisi Amran yang tengah dalam kondisi sakit. Ia bercerita, tadi malam masih terbaring sakit dengan infus di tangan. Namun pagi harinya sudah kembali bisa beraktivitas.
“Saya berdoa mudahan nanti kalau ada Mentan dari Kadin, supaya tahu bagaimana sulitnya mengatur waktu. Tadi subuh ditelepon. Sopan. Pak sudah sembuh Jadi yang ditanya saya bisa datang ke acara ini atau tidak, bukan penyakit saya,” kata Amran sambil bercanda kepada para pengurus Kadin Indonesia. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku hari ini Senin, 28 November 2016. Menurut Pakar Digital Marketing Indonesia & Media Sosial, Anthony Leong, hal ini merupakan sebuah regulasi yang positif karena menerapkan etika sosial yang ada di masyarakat pada dunia digital.
Di dalam UU ITE yang telah direvisi, kata dia, dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.
“Ini sebuah potret implementasi norma yang ada di dunia nyata diberlakukan di dunia digital atau media sosial. Sangat penting diberlakukan agar pengguna media sosial punya koridor yang tidak boleh dilanggar,” tutur Anthony Leong kepada wartawan Senin (28/11/2016).
Menurut dia, hasil revisi UU ITE yang diberlakukan hari ini ada sebagian yang merupakan kajian dari dibuat oleh Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia yakni tentang filterisasi konten. Anthony pun mengimbau agar netizen tidak mengunggah sesuatu yang bersifat kebencian di media sosial.
“Jangan terus tebar kebencian, jika terus dilakukan yang terjadi adalah disintegrasi bangsa. Konflik di media sosial semoga akan terminimalisir dan hilang jika adanya payung hukum Undang-Undang ini,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengingatkan bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tak ringan.
“Media sosial hanyalah medium komunikasi, pelanggaran pelanggaran yang berlaku di dunia nyata, ya berlaku juga di media sosial bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial dapat lebih besar (dibanding dunia nyata-red),” kata Meutya.
Dia menyerukan agar dalam penegakkan hukum, pelaku pelanggaran di media sosial yang menggunakan akun tanpa nama atau anonim juga dikejar. “Akun akun yang anonim juga dapat dilacak, tanpa terkecuali,” kata dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengajak para investor dari Norwegia dan Denmark untuk bisa berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Hal ini disampaikan Susi di hadapan Duta Besar Norwegia Stig Traavik, Duta Besar Denmark Casper Klynge, serta perwakilan dari 33 perusahaan dari Denmark dan Norwegia yang hadir di Marine and Fisheries Business and Investment Forum: Indonesian, Danish and Non/vegian Maritime Innovation, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Susi bercerita bagaimana perusahaan asal Rusia, Blackspace, saat ini telah berkomitmen membangun 30 coldstorage dalam waktu dua tahun ke depan, melalui kerjasama pembentukan perusahaan Joint Venture (JV) dengan BUMN Perum Perindo.
Sebagai informasi, Blackspace merupakan perusahaan yang utamanya bergerak dalam bidang pertambangan dan sumber daya alam. Perusahaan ini telah memiliki tambang batu bara di Kalimantan Tengah, bauksit di Kalimantan Barat, nikel di Kabaena dan Sulawesi Tenggara, serta mangan di Nusa Tenggara Timur.
“Saya menunggu kapan saya akan diundang untuk membuat perusahaan Joint Venture (JV) bersama Norwegia dan Denmark. Lebih cepat, lebih baik,” katanya.
Susi menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia kini memiliki peluang besar untuk berinvestasi, seiring dengan kebijakan pemerintah yang menutup perikanan tangkap 100% untuk asing, namun pada saat bersamaan membuka peluang 100% untuk swasta dan asing berinvestasi di bidang pengolahan dan pelabuhan perikanan.
“Penangkapan ikan sudah ditutup untuk asing. Tapi sebagai cadangannnya, kami membuka 100% untuk pengolahan dan pabrik ikan,” ujar Susi.
Hal ini, kata Susi, sangat besar prospeknya. Karena pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan daripada daging yang selama ini berharga tinggi.
“Jadi ini terbuka lebar untuk anda membangun pabrik anda membeli dan melakukan bisnis pengolahan seafood untuk eksport maupun market domestik,” tandasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di kepolisian. Namun JK menegaskan pemerintah tidak bisa ditekan oleh demonstrasi.
“Pemerintah tidak akan ditekan dengan demo,” ujar JK, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Demonstrasi pada 2 Desember mendatang juga tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Seharusnya, masyarakat dapat bersabar menunggu proses hukum Ahok yang tengah berlangsung di kepolisian.
“Karena itu kita menganjurkan sabar menunggulah proses hukum itu,” ucapnya.
“Kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan damai gitu kan, berdialog, pemerintah pasti menerima dialog itu dengan dukungan itu. tapi apapun itu harus menunggu proses hukum, apa pun,” tegas JK.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan langkah-langkah antisipasi terkait rencana demonstrasi 2 Desember. Polisi juga akan menggiring massa ke masjid-masjid agar tidak menggelar salat Jumat di sepanjang Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin.
“Kita akan melakukan penyekatan untuk kita arahkan ke masjid,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochamad Iriawan.
Kapolda sebelumnya sudah mengeluarkan maklumat terkait rencana demonstrasi 2 Desember mendatang itu. Ia berharap, agar massa mematuhi maklumat tersebut.
“Kan sudah jelas, maklumat sudah saya sampaikan. Kita sampaikan maklumat agar salat Jumat di masjid-masjid,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Selama puluhan tahun merasa tak diperhatikan pemerintah, ribuan peternak yang tergabung dalam sejumlah asosiasi peternakan hari ini berkumpul menggelar pertemuan di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Ketua Umum Kongres Nasional Peternak Rakyat 2016, Teguh Boediyana, mengatakan ribuan peternak yang hadir tersebut mewakilil peternak rakyat yang jumlah jutaan orang yang kerap diabaikan Kementerian Pertanian (Kementan).
Diungkapkan Teguh, selain lebih berfokus pada tanaman pangan, pemerintah juga membiarkan peternak kecil bersaing dengan perusahaan-perusahaan peternakan besar. Ayam, misalnya, ratusan ribu peternak unggas kecil kolaps setelah perusahaan besar integrator masuk ke sektor budidaya.
“Jutaan rakyat berdasarkan data BPS ada 6 juta rumah potong hewan, 100 ribu peternak, jutaan perternak ayam lokal, belum lagi, babi dan kelinci. Mereka diabaikan dan dimarjinalkan (dipinggirkan),” kata Teguh di Kongres Nasional Peternak Rakyat 2016, Senin (28/11/2016).
Dia menuturkan, peternak sebenarnya tak perlu dibantu dengan subsidi atau program bantuan lainnya seperti halnya pada sektor pertanian. Namun, peternak rakyat tak bisa bertahan jika dibiarkan bersaing dengan korporasi bermodal kuat.
“Kita bukan beban pemerintah, meskipun kecil kita bantu penuhi kebutuhan hewani. Kita sudah menyediakan lapangan sendiri tanpa perlu disediakan pemerintah. Tapi pemerintah membiarkan peternak kecil bersaing dengan integrator,” ujar Teguh.
“Kami nggak butuh bantuan sosial, kami nggak butuh bantuan uang, kami hanya butuh keberpihakan,” katanya lagi.
Beberapa asosiasi ternak yang hadir antara lain PPUI (Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia), Perkapin (Perkumpulan Peternak Kambing Indonesia), Himpuli (Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia), Hippapi (Himpunan Peternak dan Pengolahan Ayam Pelung), APPI (Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia).
Beberapa asoasia lain yakni PPUN (Perhpunan Peternak Unggas Nusantara), APSPI (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia), Gopan (Gab Org Peter Ayam Nasional), Pinsar (Pusat Informasi Perunggasan), dan PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia). (MAD)
MAKASSAR,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menemui para nelayan di kawasan Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Di depan ratusan nelayan, Jokowi mengingatkan tentang keberagaman Indonesia.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 600 suku dan lebih dari 1.000 bahasa. Hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT untuk Indonesia.
“Saya ingin mengingatkan mengenai kebergaaman kita, kemajemukan kita. Bangsa kita ini bermacam-macam, beragam. Sukunya ada 626 dari Sabang sampai Merauke. Bahasa lokal ada 1.100an, macam-macam. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita,” kata Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Sabtu (26/11/2016).
Karenanya, anugerah keberagaman harus dijaga dan dirawat bersama. Jokowi menyebut perbedaan yang ada termasuk soal bahasa tidak boleh jadi penghambat kebersamaan.
“Berbeda-beda. Di Sumut saja, di selatan, tengah, utara, bahasa salamnya berbeda-beda semua. Ada yang masih di satu provinsi. Setelah Assalamualaikum bahas lokal,” kata Jokowi.
“Di Pulau Nias misalnya, bahasanya ‘Ya’ahowu’, nanti ke tengah beda lagi, ‘majua-jua’, ke utara ‘horas’. Saya tahunya dulu Batak itu ‘horas’, ternyata beda-beda. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Marilah kita jaga dan rawat bersama,” tambah Jokowi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mabes Polri menjelaskan soal foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama kelompok netizen. Foto ini sebelumnya beredar di media sosial dan bermunculan tuduhan yang menyebut Tito bertemu dengan pendukung Ahok, namun hal itu sudah dibantah.
“Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang beredar berkaitan dengan pertemuan bapak Kapolri dengan Netizen. Semua itu dalam rangka memenuhi permohonan audiensi dari civil society khususnya di kalangan Netizen yang mereka merupakan kumpulan para penggiat di media sosial untuk membuat lembaga masyarakat anti hoax,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline, Sabtu (26/11/2016).
Boy menjelaskan, pertemuan itu digelar di ruang rapat Mabes Polri lantai satu, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016) sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Boy juga ikut dalam pertemuan itu mendampingi Kapolri.
“Dengan permohonan tersebut, tentu Pak Kapolri sangat memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan maraknya isu-isu hoax yang selama ini beredar di medsos,” ujarnya.
Boy menjelaskan, Kapolri Tito merespons baik keinginan para netizen tersebut. Tito juga menaruh harapan agar mari bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta meningkatkan daya tahan masyarakat dari arus informasi yang negatif, termasuk adanya hoax yang menyesatkan masyarakat.
“Kurang lebih mereka ada 25 orang. Jadi bukan, tidak ada terkait menamakan pendukung Ahok atau membicarakan agenda politik, pertemuannya bukan membicarakan agenda politik, saya ada di acara itu, saya mendampingi Kapolri dalam menerima audiensi masyarakat,” ujar Boy.
“Tentunya dalam upaya-upaya prepentiv untuk mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam pelanggaran UU ITE. Maka Polri menyambut baik semangat masyarakat anti hoax ini. Agar kita semua dapat penyebaran informasi secara bertanggungjawab,” sambungnya.
Boy juga membenarkan satu di antara para netizen yang ikut dalam pertemuan dengan Kapolri itu adalah Ulin Yusron.
“Ada memang satu di antaranya namanya Ulin ya, tapi kita tidak melihat dia sebagai siapa-siapa, kita lihatnya dalam konteks dia sebagai penggiat media sosial,” kata Boy. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Satuan Binmas Polda Metro Jaya mengumpulkan satpam yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Terr Pratiknyo bertujuan me-refresh peran tugas satpam di masyarakat.
“Kagiatan hari ini konsolidasi satpam di jajaran Polda Metro Jaya. Kegiatan dalam rangka me-refresh kembali tentang peran dan tugas para tugas satpam,” kata Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Terr Pratiknyo saat Apel di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).
Ratusan Satpam berkumpul di Monas dari berbagai instansi. Satuan pengamanan tersebut adalah mereka yang bertugas di lingkungan masyarakat dan perusahaan nasional dan swasta di Jakarta.
Pratiknyo mengatakan, konsolidasi untuk Satpam perlu dilaksanakan. Hal tersebut untuk mengingatkan tugas Satpam yang harus siap mengamankan lingkungan di wilayah kerjanya.
“Pada prinsipnya tugas Satpam adalah setiap saat menjaga keamanan di lingkungannya. Tidak tergantung hari, tidak tergantung kondisi, selalu siap menghadapi persoalan di lingkungan tugasnya selalu siap menghadapi persoalan yang ada di lingkungan tugasnya,” ujar dia. (MAD)
MAKASAR,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar hari ini mengadakan syukuran atas kebebasan dia dari jeruji besi. Presiden Joko Widodo mengaku diundang ke acara tersebut, namun tidak bisa hadir.
Jokowi mengatakan, hari ini dia diundang ke acara syukuran yang digelar di Hotel Grand Zuri, kawasan BSD, Tangerang Selatan, hari ini. Namun, Jokowi meminta maaf karena tidak bisa hadir.
“Sebetulnya hari ini saya juga diundang oleh Pak Antasari, tapi ya karena kita ada acara di sini yang sudah dijadwalkan, saya minta maaf karena enggak bisa datang,” kata Jokowi saat ditemui usai meresmikan Pelabuhan Perikanan Untai, Kota Makassar, Sabtu (26/11/2016).
Sebelumnya, kuasa hukum Antasari mengatakan juga mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke acara syukuran tersebut. JK diundang karena dia peduli terhadap Antasari, meski saat mantan Ketua KPK itu di dalam penjara.
Selain JK, Antasari juga mengundang pihak KPK, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. (ADI)