JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya siap menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi. Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
“Intinya apa yang dilakukan di medsos harus hari-hati jangan sampai terjebak, jangan sampai melukai orang, hati-hati karena ada rambu-rambu yang mengaturnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes RP Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Argo juga mengimbau pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
“Intinya dalam kegiatan medsos itu ada rambu yang mengatur, kita jangan mudah memarahi orang, memaki orang di dunia maya,” imbuhnya.
UU ITE yang baru disahkan pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku sejak 28 November 2016. Ada 7 poin perubahan dalam UU ITE baru tersebut.
Beberapa perubahan penting adalah, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ITE (Pasal 27 ayat 3) merupakan delik aduan, bukan lagi masuk dalam delik umum, sehingga orang yang merasa dirugikan sendiri yang harus melapor.
Perubahan lainnya yakni ancaman hukuman dalam pasal 27 tentang pencemaran nama baik turun dari paling lama 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelimpahan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sebuah proses hukum yang normal. Dengan dilimpahkannya berkas ke Kejagung, maka Ahok akan segera menjalani proses persidangan.
“Memang itu kan prosedur hukum,” kata JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
“Artinya akan masuk pengadilan,” tambah JK.
Dikatakan JK, pelimpahan berkas tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses hukum.
Pihak Kejaksaan Agung sendiri menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok telah lengkap. Ahok nantinyta akan disidang di Pengadilan Jakarta Utara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, maka Polri segera melakukan pelimpahan tahap kedua. Setelahnya berkas akan dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
“Insya Allah juga mudah-mudahan tidak ada halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah SWT sehngga tersangka Basuki T Purnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kejaksaan,” kata Tito dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11). (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat provinsi. Pengukuhan ini bentuk komitmen pemberantasan pungli di lingkungan Pemprov Jabar.
Tum Saber Pungli yang dikukuhkan melibatkan seluruh unsur Muspida Jawa Barat, yakni Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Pangdam Siliwangi, Kepala Pengadilan Tinggi Jabar. Aher mengatakan, kerja tim ini sudah berjalan sejak instruksi dari Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016.
“Satgas ini baru dikukuhkan pada hari ini, agar efektivitas kerja maskimal. Tim ini kami informasikan kepada publik bahwa lebih serius untuk memberantas pungli di seluruh instansi di Jawa Barat,” kata Aher di kepada usai pengukuhan di aula barat Gedung Sate, Bandung.
Aher menuturkan, pemberantasan pungli tidak berdasarkan nominal. Dia menegaskan berapa pun nominal pungli utamanya di layanan publik, akan tetap ditindak.
“Harus ada komitmen dan menghimbau kepada masyarajat untuk tidak terlibat dalam pungli. Kalau ada petugas yang Memint ya tolak dengan tegas,” kata dia.
Menurut Aher, masyarakat juga harus membiasakan diri menjalani proses layanan resmi bukan malah ‘melegalkan’ pungli karena ingin percepatan mendapat pelayanan.
“Jadi bayarnya itu ke retribusi yang resmi, jangan nggak resmi dan bukan ke kantong pribadi pelaku,” jelasnya.
Tim ini akan bekerja sesuai dengan pola pengamatan melalui cara-cara intelijen. Aher menyebut seluruh instansi di Jabar akan menjadi fokus dari kinerja tim ini.
“Tentu akan ada sinergis dengan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan dan unsur lainnya. Intinya bukan hanya operasi tangkap tangan saja, melainkan upaya pencegahan hingga mengilangkan budaya pungli dan memberikan efek jera. Kalau mencoba menebak-nebak instansi mana ya semua sektor kita pantau. ” kata dia.
Tak hanya tingkat provinsi saja, tim juga akan dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Tim Saber Pungli diharapkan membawa dampak positif terhadap masyarakat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Irman Gusman ditolak oleh hakim. Mantan Ketua DPD itu tampak tenang dari awal hingga akhir pembacaan putusan sela tersebut dibacakan.
Usai persidangan, Irman yang langsung menuju ke pintu keluar pengadilan tampak santai dan tersenyum. Didampingi sang istri, Liestyana Gusman, Irman hanya tersenyum dan bungkam ketika ditanya perihal ditolaknya eksepsi tersebut.
“Ya silakan sama pengacara saja ya,” kata Irman Gusman singkat usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Kuasa hukum Irman, Tommy Singh terlihat kecewa. Dia mengaku akan tetap menghormati putusan hakim.
“Kita menghormati putusan majelis hakim untuk menolak putusan eksepsi yang diajukan, ya kita menghormati dan nanti lanjut ke pemeriksaan pokok perkara yang ditunda 2 minggu,” kata pengacara Irman Gusman, Tommy Singh di lokasi yang sama.
Menyambung Tommy, kuasa hukum Irman lainnya, Fahmi, menyayangkan hakim yang tidak membahas secara rinci mengenai error in procedure dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
“Atas error in procedure, saya engga ngerti secara teoritis dia tidak sebutkan, error in procedure itu kan teori hukum, kalau teori hukum engga dibalas dengan teori ya saya udah ngerti bahwa ini memang dipaksakan untuk disidangkan,” kata Fahmi.
Sebelumnya, dalam eksepsinya, kuasa hukum Irman Gusman menilai KPK tidak memenuhi kualifikasi dalam menetapkan Irman Gusman sebagai tersangka kasus korupsi dan terdapat kecacatan dalam surat dakwaan. Namun majelis hakim Tipikor menolak eksepsi tersebut.
“Menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Nawawi Pamolango. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mengumumkan kekayaan tiga pasangan calon di Pemilu Gubernur DKI 2017. Pengumuman ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah dari KPK.
“Pengumuman Laporan Harta Kekayaan pasangan Calon Kepala Daerah yang disampaikan melalui surat ini, untuk diumumkan kepada publik,” demikian bunyi surat itu, sebagaimana diakses khatulistiwaonline dari situs resmi KPU DKI, Rabu (29/11/2016).
Surat bernomor B-9472/10-12/11/2016 tertanggal 16 November itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Surat ini mencantumkan sejumlah Undang-undagn yang melandasi perlunya pengumuman harta kekayaan pasangan calon ini.
Undang-undang yang melandasi yakni UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana diubah dengan UU No 1 Tahun 2015. UU No 10 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Terakhir, Peraturan KPU No 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Bila dilihat dari nominal rupiah yang mereka miliki, ternyata calon yang paling kaya di Pilgub DKI 2017 adalah cawagub Sandiaga Uno, disusul oleh cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), cagub Agus Harimurti Yudhoyono, cawagub Sylviana Murni, cagub Anies Baswedan, dan di urutan terbawah ada cawagub Djarot Saiful Hidayat. Beberapa dari mereka juga mempunyai harta yang tercatat dalam nominal Dolar Amerika Serikat.
Berikut adalah total kekayaan beserta tanggal lapor mereka:
Agus Harimurti Yudhoyono (3/10/2016)
Rp 15.291.805.024
USD 511.322
Sylviana Murni (1/3/2015)
Rp 8.369.075.364
USD 0
Basuki Tjahaja Purnama (21/9/2016)
Rp 25.655.887.496
USD 7.228
Djarot Saiful Hidayat (6/10/2016)
Rp 6.295.603.364
USD 0
Anies Baswedan (20/9/2016)
Rp 7.307.042.605
USD 8.893
Sandiaga Salahudin Uno (29/9/2016)
Rp 3.856.763.292.656
USD 10.347.381. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi 2 Desember 2016 akan digelar di Monas super damai dan bernilai ibadah. Para peserta diimbau menaati peraturan yang berlaku.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Polri dan MUI telah sepakat aksi itu diselenggarakan di depan Tugu Monas sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. “Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain,” kata Kapolri.
Para peserta aksi akan menggelar sajadah dan salat Jumat bersama. Aksi ini diisi tausiyah yang menyejukkan dari ulama-ulama. Seluruh peserta dilarang membawa senjata tajam dan bambu runcing.
Berikut 3 larangan itu:
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. Kapolri khawatir demonstrasi bisa mengganggu jalannya aksi Bela Islam III pada 2 Desember di Monas.
“Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain,” kata Tito dalam jumpa pers bersama di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Tito menuturkan aksi Bela Islam III yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI diisi dengan kegiatan ibadah. Karena itu untuk menjaga kekhusyukan, Tito berharap agenda unjuk rasa tidak dilakukan pada hari yang sama pada 2 Desember.
“Jangan sampai mengganggu kesucian acara ini, karena ini memang ibadah, termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya. Jangan sampai di sini sedang berzikir di satunya teriak-teriak enggak akan cocok itu, akan mengganggu kesucian, sekali lagi kesucian ibadahnya,” imbuhnya.
Ketua Pembina GNPF-MUI Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa aksi ‘Bela Islam Jilid III’ yang akan digelar di Monas, 2 Desember adalah aksi super damai.
“Jadi damai di sini yang kami maksudkan adalah mekanisme penyampaian unjuk rasa yaitu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang yang super damai,” tegas Rizieq di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Untuk itu, seluruh warga yang akan ikut aksi dilarang membawa senjata tajam. “Kepada seluruh umat, jangan membawa senjata tajam, bambu runcing dan lain-lainnya. Indonesia bukan negara perang, Indonesia negara aman,” kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Nasir meminta kepada jemaah untuk membawa dan menyiapkan sajadah, air mineral atau pun makanan seperti kurma. Sebab aksi 2 Desember akan diisi berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiyah, doa, zikir bersama dan salat Jumat.
“Yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, zikir bersama-sama di masjid masing-masing,” ujarnya.
Aksi tersebut akan diisi kegiatan zikir dan tausiah dari pukul 08.00 WIB sampai selesai salat Jumat.
“Kami akan berzikir dan berdoa, Kami harap para umat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan para ulama,” imbuh Rizieq.
Rizieq juga mengatakan aksi tersebut tidak diisi orasi bak unjuk rasa maupun longmarch.
“GNPF MUI dan Polri sepakat Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk salat Jumat,” kata Habib Rizieq di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Perhubungan Budi Karya akan mengecek moda transportasi baik darat, udara maupun laut. Langkah ini dilakukan terkait persiapan masa liburan Natal dan tahun baru.
“Kita menilik beberapa moda angkutan, yang akan kita lakukan kolaborasi. Kita akan cek kendaraan pesawat, (jalur) darat, kereta api dan kapal,” kata Budi Karya dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
Tidak hanya itu, lanjut Budi, pihaknya juga akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah titik, agar kemacetan panjang tidak terjadi seperti masa liburan sebelumnya.
“Tempat khusus kita akan elaborasi lagi, tahun lalu (Tol) Brexit. Kemungkinan kemacetan di (Pelabuhan) Merak, Bakauheni, Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menhub Budi Karya dan Mendag Enggartiasto Lukita menggelar rapat di Mabes Polri. Ketiganya membahas persiapan natal, tahun baru dan ketahanan pangan.
“Jadi untuk mempersiapkan libur natal dan tahun baru. Kan nanti ada perpindahan masyarakat yang berlibur, sekaligus peningkatan konsumsi pangan,” kata Tito di awal konferensi pers.
Tito mengatakan polisi akan melakukan pengamanan maksimal di jalur-jalur mudik, karena akan ada banyak gelombang kendaraan ke luar Jakarta.
“Antisipasi di Cipali, Pantura, Brexit,” kata Tito. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyoroti pergerakan arus informasi di media sosial. Jokowi menyebut banyak informasi yang belum dipastikan kebenarannya beredar di media sosial.
“Gosip, rumor sekarang ini banyak di media sosial, tapi jangan langsung dipercaya. Banyak rumor, gosip, yang tidak benarnya,” kata Jokowi dalam pidato pembukaan Munas Realestat Indonesia (REI) XV-2016 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Jokowi mengatakan, memang benar saat ini diperlukan konsolidasi kebangsaan. Tujuannya untuk memperkuat kenegaraan dan kedewasaan berpolitik.
“Bahwa benar kita perlu konsolidasi kebangsaan. Perlu konsolidasi kenegaraan kita agar bangsa kita semakin kuat, semakin tangguh, semakin dewasa dalam berpolitik, semakin matang dalam berpolitik,” katanya.
“Untuk kita semua yang ada di sini, terutama seluruh anggota REI marilah kita bekerja fokus menyelenggarakan pembangunan untuk rakyat dan memastikan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak,” imbuh Jokowi.
Di akhir sambutan, Jokowi juga mengingatkan peran serta masyarakat dalam mencari solusi untuk permasalahan bangsa.
“Jangan sampai kita terus mengeluh di media sosial, tapi tidak mau berdialog mencari solusi,” kata Jokowi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy yang akan menghapus Ujian Nasional (UN). Menurut Fahri Kemendikbud harus mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional sebelum mengambil keputusan.
“Kemendikbud kita harus datang dengan konsep yang lebih jangka panjang perspektifnya. Jangan ganti menteri ganti aturan, trauma lama itu, kalau bisa mengacu pada UU Sistem pendidikan Nasional yang ada,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Fahri secara gamblang menyatakan ketidaksetujuannya terkait penghapusan UN ini. Dia mengimbau Kemendikbud melakukan kajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Saya tidak setuju policy tidak berbasis sesuai desain sistem pendidikan nasional. Jangan terlalu pragmatis, pendidikan itu terkait isi dan konten, jiwa raga Indonesia,” katanya.
Politikus PKS ini menyarankan Kemendikbud membuat aturan untuk jangka panjang. Sehingga dia berharap pendidikan nasional di Indonesia memiliki karakter.
“Kalau bikin long term basisnya adalah UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga bisa dikenal Indonesia punya karakter dalam pendidikan nasional,” bebernya.
“Kaya gini enggak ada karakter ubah lagi-ubah lagi. Teorinya enggak ada lagi, belok dia dari angka begitu terus,” sambung dia.
Sebelumnya wacana moratorium penghapusan UN ini dikatakan Muhadjir sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.
“Tadi kan Presiden sudah menyampaikan. Jadi itu intinya desentralisasi. Jadi nanti Kemendikbud dan BNSP akan menetapkan standar nasionalnya. Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Dan atau SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota,” kata Muhadjir usai menghadiri acara Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Minggu (27/11/2016). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab setuju dengan usulan “rujuk nasional” yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rujuk nasional ini dimaksudkan untuk dialog antara pimpinan negara, tokoh ormas, ulama, dan masyarakat.
“Rujuk nasional yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh dalam negeri bagaimana berdialog mencari solusi bagi problematika yang dihadapi, kami GNPF MUI, kami sambut usulan tersebut. Insya Allah ke depan kita lebih menggiatkan berdialog,” kata Habib Rizieq dalam jumpa pers bersama di kantor MUI Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Ketum MUI Ma’ruf Amin sebelumnya menyebut rujuk nasional diperlukan setelah aksi Bela Islam III di Monas pada 2 Desember. Menurut Ma’ruf, rujuk nasional bisa dimanfaatkan sebagai sarana diskusi antara pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.
“Lebih mantap lagi jadi pada Desember 212, mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan persatuan bangsa menuju rujuk nasional. Kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh bangsa yang saling menghormati saaling menolong saling membantu dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai dan aman dan negeri yang sejahtera,” tutur Ma’ruf di awal jumpa pers.
GNPF MUI sudah menyepakati pemindahan lokasi aksi Bela Islam III dari semula di Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin berpindah ke Monas. Polri siap mengamankan jalannya aksi yang diisi dengan kegiatan ibadah.
“Akhirnya kita mencapai kesepakatan dilaksanakan di Monas dari jam 8 sampai jam 1 dalam bentuk kegiatan suci, kegiatan keagamaan, zikir, tausiyah dan diakhiri salat bersama,” imbuhnya. (RIF)