JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menyelesaikan 36 kasus korupsi selama 2016. Dari kasus tersebut, polisi menyelamatkan uang negara hingga Rp 6 miliar.
“Kalau untuk 2016, kita kalau untuk khusus Polda itu penyelesaian perkara kita ada 36 perkara. Tetapi, yang dilaporkan untuk murni 2016 (ada) lima perkara. Kenapa bisa lebih penyelesaiannya, karena itu tunggakan LP tahun-tahun sebelumnya,” terang Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi Iriawan di Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Nilai kerugian negara dari kasus korupsi yang dilaporkan di tahun 2016 mencapai Rp 14 miliar. “Sementara uang negara yang berhasil diselamatkan itu Rp 6 miliar, berupa aset,” imbuh Ferdi.
Untuk modusnya sendiri, Ferdi mengungkap, rata-rata permainan masalah lelang pengadaan barang dan jasa.
“Kalau modus sih, kalau yang di Kemenhub itu kan suap. Kalau rata-rata yang kita tangani, rata-rata permainan masalah lelang pengadaan,” ungkapnya.
“Artinya ada konspirasi antara panitia dengan peserta lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang dan setelah kita cek dan audit memang hasil pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan, rata-rata (modusnya) seperti itu,” lanjut Ferdi.
19 Perkara Korupsi di-SP3, 1 Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan
Dari 36 kasus yang diselesaikan itu, 16 kasus dinyatakan lengkap (P21), 19 kasus dihentikan (SP3) dan 1 kasus dilimpahkan tahap dua ke kejaksaan. Dari angka tersebut, kasus korupsi yang cukup menonjol yakni OTT di Kementerian Perhubungan dan kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games yang melibatkan petinggi KOI (Komite Olahraga Indonesia).
Terkait banyaknya kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, SP3 dikeluarkan sesuai prosedur.
“Sesuai prosedur SP3, misalnya karena tidak cukup bukti, atau tersangkanya meninggal dunia sehingga kita hentikan penyidikannya,” ujar Wahyu. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok) digelar di aula Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, persidangan hari ini tidak disiarkan langsung oleh stasiun televisi.
Tidak adanya siaran langsung berimbas di posko pemenangan Ahok-Djarot, Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dari pantauan di Rumah Lembang, Selasa (3/1/2017), posko terlihat sepi dari relawan pendukung Ahok. Padahal biasanya Rumah Lembang selalu ramai oleh relawan. Hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga.
“Iya, hari ini sepi, gara-gara (sidang Ahok) enggak live kali ya,” kata salah satu petugas keamanan.
Sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok hari ini kembali digelar di aula Kementan. Sidang yang dimulai pukul 09.20 WIB itu mengagendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto.
Ahok hadir mengenakan batik cokelat. Ditemani kuasa hukum, Ahok hadir sekitar 30 menit sebelum sidang dimulai.
Enam orang saksi dihadirkan pihak jaksa pada persidangan kali ini. Enam orang saksi tersebut adalah Novel Chaidir Hasan, Joy Setiawan, Muh Burhanuddin, Muchsin, Syamsu Hilal, dan Nandi Naksabandi.
Pada tiga sidang sebelumnya, para pendukung Ahok berkumpul di Rumah Lembang untuk bersama-sama menyaksikan jalannya sidang. Terakhir, mereka menonton ketika putusan sela sidang Ahok diketok oleh hakim pada Selasa (27/12/2016) lalu. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan menindak penyebar berita hoax di internet. Tito mengungkapkan ada tenaga profesional yang dipekerjakan untuk menyebarkan berita hoax tersebut.
“Antisipasinya, kita akan meng-counter. Cuma sekarang repotnya mereka menggunakan mesin atau robot. Ternyata ada juga mereka menggunakan jasa tenaga profesional, mereka bisa bayar dan kontennya apa bisa viral,” kata Tito di Mapolres Cimahi, Jawa Barat, Selasa (3/1/2017).
Tito mengatakan pihaknya menyiapkan dua langkah dalam menyikapi penyebaran berita hoax. Langkah yang soft, yaitu meng-counter, menetralisir, dan menyerang dengan menggunakan teknik-teknik IT.
“Lalu melakukan penegakan hukum dengan menangkap mereka,” ujar Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu alias hoax ditindak tegas dan keras. Menko Polhukam Wiranto berharap masyarakat lebih selektif, baik dalam menerima maupun menyebarkan berita.
“Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi informasi ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kegiatan berupa penyesatan, pengelabuan. Kemudian juga di sana ada ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran kepada orang lain yang bisa menimbulkan kebencian, dendam, ada fitnah di sana,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Lukman, semangat keagamaan itu adalah sumber kekuatan bangsa untuk meraih kemerdekaan.
“Semangat dan motivasi keagamaan adalah sumber kekuatan kita dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI,” kata Lukman dalam sambutannya di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan Lapangan Banteng Dalam, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Sambutan itu disampaikan dalam rangka upacara peringatan Hari Amal Bakti Kemenag ke-71. Kemudian Lukman mengatakan agama harus menjadi unsur pembentuk keutuhan bangsa.
“Agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masing-masing harus menjadi unsur pembentuk nation and character building bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena itu, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat integrasi nasional,” ucapnya.
“Dalam kaitan ini pula, saya ingin mengingatkan, toleransi dan kerukunan bukan milik sesuatu golongan umat beragama semata, tetapi harus menjadi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama,” sambung Lukman.
Lukman pun menegaskan bahwa saling menghargai identitas umat beragama lain harus tetap dijaga. Menurutnya, apabila hal itu dicederai, bisa berpengaruh pada keutuhan bangsa.
“Saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antarumat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan NKRI,” ujar Lukman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memiliki strategi berbeda dalam menghadapi serangan kampanye hitam menjelang pemungutan suara. Calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono tim khusus untuk memantau perbincangan di media sosial.
Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni ini juga advokasi untuk menindaklanjuti kampanye hitam jika dirasa sudah sangat merugikan.
“(Kampanye hitam) saya sudah menyiapkan ya, dari awal mengantisipasi, saya menyiapkan hati ya. Semakin ke sini semakin panas dan negatif dan black campaign (kampanye hitam) semakin besar,” kata Agus kepada wartawan di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (30/12/2016).
“Tentu ada tim yang mengelola, kami ada tim advokasi yang memonitor perbincangan di Sosmed,” tambah Agus.
Calon gubernur nomor urut 1 ini mengaku akan melakukan langkah proporsional dalam menanggapi kampanye hitam. Agus akan menyerahkannya kepada tim hukum jika ditemukan ada kampanye hitam yang merugikan dirinya.
“Yang dianggap merugikan Paslon tentu ada tim hukum yang dengan saksama akan melakukan langkah hukum. Sekali lagi ini tak ada hitam-putih di sini, kita lihat konteksnya, apa yang dilakukan tim. Sekali lagi tentu tak terlalu mengganggu dan menyita waktu saya dalam gerilya lapangan,” kata Agus.
Tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menyiapkan strategi untuk melawan kampanye hitam tersebut.
“Kalau kampanye hitam yang dilakukan terhadap Ahok-Djarot kami juga melakukan klarifikasi di media sosial yang kalau memang sudah keterlaluan kami lapor ke polisi,” kata anggota bidang sosialisasi dan kampanye Tim pemenangan Ahok-Djarot, Guntur Romli saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (30/12/2016).
Dalam catatan Guntur, Tim Ahok-Djarot sudah membuat 10 laporan terkait kampanye hitam yang ditujukan ke pasangan nomor urut 2 tersebut. Calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan, menegaskan akan melawan segala bentuk black campaign. Dia bersama tim akan meng-counter semua kampanye hitam dan fitnah yang bertebaran baik di media sosial maupun di ranah nyata.
“Kalau ada bersebaran fitnah ya di-counter saja. Kita semua menandatangani pakta integritas untuk menjaga etika, kehormatan, dan tidak melakukan kampanye hitam,” kata Anies kepada wartawan di Rawasari, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).
Tim pasangan Anies dan Sandiaga secara tegas akan melaporkan pelaku black campaign ke polisi agar diproses hukum. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini mengaku sudah menjadi korban black campaign. “Ada akun-akun yang mengatasnamakan Anies Sandi dengan tujuan memperburuk citra kami,” curhat Anies. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Milter (Puspom) TNI terkait kasus suap proyek pengadaan monitor satelite di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan langkah tersebut sebagai komitmen penegak hukum dalam mendorong perubahan di Indonesia.
“Kami yakin bahwa TNI sebagaimana Polri akan sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh KPK dalam mendorong perubahan di negara kita,” kata Saut Situmorang melalui pesan singkat, Jumat (30/12/2016) malam.
Saut menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi ini sudah dibangun jauh sebelum adanya kasus suap proyek ini. Selain itu, Saut mengaku KPK sudah melakukan pembahasan berbagai isu bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
“KPK jauh sebelum kasus Bakamla sudah koordinasi dengan Panglima TNI membahas hal-hal yang strategis dan taktis. Jadi koordinasi KPK-TNI ini bukan proses yang tiba-tiba,” ungkap Saut.
Sebagaimana aturan yang berlaku, Bambang sebagai seorang tentara akan tunduk pada peradilan militer. Sehingga, Bambang yang menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla pun akan terus ditangani oleh pihak militer.
Terkait hal itu, Saut tidak mempermasalahkan. Menurutnya dalam penegakan hukum, hal yang paling penting adalah konsisten pada peraturan yang berlaku dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Yang paling utama, apapun yang kita lakukan dalam penegakan hukum harus sesuai dengan hukum atau UU. Sedang bagi pelanggar, yang utama ialah yang bersangkutan diadili apakah lewat koneksitas atau peradilan umum atau peradilan militer,” ucap Saut.
“(Pilihan-pilihan) ini sama-sama (upaya) penegakan hukum. Yang penting konsisten dan berlanjut,” tambah Saut.
Penetapan tersangka terhadap Bambang ini membuatnya sebagai pihak militer pertama yang terlibat dalam proyek bernilai Rp 220 miliar ini. Proyek ini anggarannya sendiri berasal dari APBN-P 2016.
Bambang yang dalam proyek ini berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga menerima suap. Sebelumnya tersangka yang diduga menerima suap adalah Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.
Eko dalam proyek ini berperan sebagai kuasa pengguna anggaran. Eko yang berprofesi sebagai jaksa, proses hukumnya ditangani oleh KPK. Dia diduga menerima uang dalam pecahan dolar AS dan dolar Singapura yang nilainya setara Rp 2 miliar.
Sementara untuk Bambang, Puspom TNI telah melakukan penggeledahan di perwira tinggi itu. Komandan Puspom TNI Mayjen Dodik Wijanarko mengatakan ada barang bukti berupa uang dolar Singapura sebanyak 80 ribu dan USD 15 ribu yang diduga sebagai uang suap. Dodik mengatakan uang tersebut telah digunakan sehingga jumlahnya berkurang.
Pihak KPK menyebut, komitmen awal suap tersebut adalah sebesar 7,5 persen dari total proyek Rp 220 miliar. Suap itu diberikan agar tender proyek satelit itu dimenangkan kepada PT Melati Technofo Indonesia (MTI). Bambang dan Eko berperan dalam pengaturan pemenangan tender tersebut.
Sebagai pihak penyuap, penyidik KPK telah menetapkan status tersangka kepada 3 orang dari pihak swasta. Yaitu 2 karyawan PT MTI bernama Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Seorang lainnya ialah seorang pengusaha bernama Fahmi Darmawansyah yang berperan sebagai penyokong dana untuk PT MTI. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemprov DKI Jakarta membatalkan kegiatan car free night untuk pesta pergantian tahun. Pesta pergantian tahun dilaksanakan secara terpusat di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya mendukung hal tersebut. “Car free night dibatalkan dan polisi tentu mendukung kebijakan pemerintah DKI ini,” ujar Argo kepada khatulistiwaonline, Sabtu (31/12/2016).
Di sisi lain, kawasan Sudirman-Thamrin sedang ada proyek pembangunan MRT, sehingga dengan ditiadakannya car free night ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berkendara di sekitar lokasi.
“Kemudian besok paginya kan ada car free day, jadi (kalau car free night diadakan) nanti masyarakat tidak bisa lewat 24 jam di situ,” imbuh Argo.
Di samping itu, pihak kepolisian mendukung kebijakan ditiadakannya car free night ini sebagai bentuk kesederhanaan dalam merayakan pergantian tahun. “Sehingga nanti masyarakat yang berkendara bisa menggunakan jalan tersebut, yang mau jalan-jalan di HI juga boleh,” tutup Argo. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Liburan panjang Natal dan Tahun Baru sudah menanti. Ini adalah waktu yang berharga untuk Anda bersama keluarga menghabiskan waktu bersama.
Kebanyakan keluarga memutuskan merayakan Natal dan Tahun Baru ini dengan berkunjung ke sanak keluarga. Bagi Anda yang memilih angkutan umum sebagai pilihan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyampaikan beberapa pesan kepada keluarga yang akan bepergian.
Pertama, agar liburan Anda terasa nyaman, rencanakan perjalanan Anda dengan baik. Kedua, selalu patuhi petugas dan Lakukan seluruh prosedur yang diberikan. Ketiga, demi alasan keselamatan, misalnya karena cuaca buruk, pahamilah penundaan atau pembatalan perjalanan.
Keempat, moda transportasi terbatas. Jika tidak memungkinkan, lebih baik jangan memaksakan diri. Kelima, Ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan, misalnya pemeriksaan keamanan, untuk itu datanglah lebih awal sebelum waktu keberangkatan.
Keenam, jangan mengenakan perhiasan berlebihan dan bawalah barang seperluanya. Terakhir, jangan lupa berdoa sebelum berangkat agar senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan.
Sementara itu Kementerian Perhubungan menghimbau kepada para petugas dan operator jasa transportasi agar senantiasa mengutamakan keselamatan, serta menciptakan layanan yang menyenangkan bagi pengguna transportasi.
Akhir kata, Kementerian Perhubungan mengucapkan Selamat Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri terus menelusuri beberapa situs atau pihak yang menyebarkan berita hoax di internet. Tindakan tegas menanti bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut.
“Beberapa kasus kan kita terus telusuri. Yang terakhir berita hoax itu tentang isu 10 juta TKA ilegal, kasusnya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Memang kita sudah menemukan akun-akun yang meng-upload, kita juga terbentur masalah libur sehingga yang kita hubungi masih tidak di tempat. Artinya, kita akan melakukan tindakan tegas,” ujar Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016) malam.
Cyber patrol dari kepolisian pun tetap dilakukan. Selain itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Untuk kasus hate speech, kita harus tindak tegas. Dari kepolisian itu melakukan cyber patrol, kalau memang ada kasus yang perlu ditelusuri, atau misalnya terkait radikalisme, kita juga harus koordinasikan ke Kemenkominfo,” imbuh Awi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu alias hoax ditindak tegas dan keras. Menko Polhukam Wiranto berharap masyarakat lebih selektif, baik dalam menerima maupun menyebarkan berita.
“Namun di sisi lain, ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi informasi ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kegiatan berupa penyesatan, pengelabuan. Kemudian juga di sana ada ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran kepada orang lain yang bisa menimbulkan kebencian, dendam, ada fitnah di sana,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PKB menyebut Partai Gerindra sempat dikabarkan akan merapat ke Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan soal koalisi dengan pemerintah.
“Nggak ada. Karena hasil rapimnas, rakernas, Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Belum ada perubahan,” ungkap Dasco saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (30/12/2016).
Selain itu, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan untuk mengubah garis keputusan partai juga belum memberikan arahan. Prabowo juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra.
“Tidak ada dari ketua dewan pembina yang bisa memutuskan policy, tidak ada arahan seperti itu,” ujar Dasco.
Pria yang juga anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, meski Gerindra merupakan partai oposisi, itu bukan berarti mereka akan terus menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah. Jika memang kebijakannya bagus, kata Dasco, Gerindra pasti akan mendukungnya.
“Tidak seperti di luar negeri. Selalu kebijakan di luar pemerintahan dianggap jelek, kita check and balance. Kalau baik kita dukung, kalau kurang kita kritisi dan carikan solusi. Dukungan (kepada pemerintah) kan bisa dari luar dan dalam (kabinet),” tuturnya.
Dasco pun menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Gerindra dan pihak pemerintah, maupun partai-partai pendukung, untuk masalah koalisi. Seperti diketahui, hubungan partai oposisi dengan pemerintah semakin membaik sejalan dengan ‘kemesraan’ antara Jokowi dan Prabowo belakangan ini.
“Sampai sekarang belum ada pembicaraan yang mengarah ke koalisi. Lebih pada pembicaraan menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Itu malah lebih bagus bisa sharing. Di parlemen dikritisi tapi kita kasih juga solusinya,” terang Dasco.
“Orang kan selalu menganggap ketika deket-deket ada negoisasi soal kursi atau mau masuk. Tapi kita sudah lama menawarkan bantuan ke pemerintah,” sambung Ketua MKD DPR tersebut.
Dasco juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gerindra sejak awal sudah menerima kekalahan saat Pilpres 2014 lalu dan mengakui pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya itu, Gerindra juga bertekad untuk mendukung pemerintah hingga periodenya selesai nanti walau berada di luar kabinet.
“Komit tetap mendukung sampai selesai, saling memberikan masukan. Kita juga nggak mau diusilin kalau nanti diberi kepercayaan. Ini sudah bagus, ada yang di dalam (pemerintahan) dan di luar. Saling mendukung untuk masyarakat,” urai Dasco.
Sebelumnya Wasekjen PKB Daniel Johan mengakui ada berbagai kabar yang muncul terkait isu reshuffle meski sudah dibantah Presiden Jokowi. Salah satu kabar yang beredar adalah soal bertambahnya kursi menteri untuk Golkar dan juga masuknya Gerindra ke kabinet.
“Ada yang bilang Golkar masuk, ada yang bilang Gerindra masuk,” ucap Daniel, Kamis (29/12). (MAD)