PALANGKARAYA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih mendalami informasi terkait beredarnya foto buku nikah Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie dengan FY di media sosial (medsos). Polisi juga mengecek buku nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor, Jawa Barat.
“Kita dapat fotokopi surat keterangan nikah, itu dari nikah siri. Ini sedang kita dalami dan juga buku pernikahan sebagaimana beredar di medsos ini sedang kita dalami,” kata Dirkrimum Polda Kalteng Kombes Gusde Wardana kepada khatulistiwaonline, Jumat (13/1/2017).
Dari hasil penyelidikan, Bupati Katingan menurut Gusde menikah siri dengan FY di Bogor. Karena itu, polisi mendatangi Kantor KUA Bogor.
“Hari ini saya sedang ke Bogor untuk melakukan pengecekan surat keterangan nikah ini, apakah itu benar atau tidak dan juga buku nikahnya,” kata Gusde.
Gusde menyebut hubungan Yantinglie dengan FY atas dasar saling cinta. Penyidik tidak menemukan adanya iming-iming jabatan kepada FY yang diketahui sebagai PNS.
“Kalau dari pengakuannya atas nama cinta, belum ada iming-iming apa-apa. Nanti kita dalami,” kata Gusde.
Menurut Gusde, Yantenglie mengaku sudah mengenal FY pada tahun 2010 saat FY pindah dari Palangkaraya ke Katingan.
Dari awal perkenalan itu, Yantenglie dengan FY menjalin hubungan hingga setahun terakhir. Hingga akhirnya perselingkuhan Yantenglie dengan FY terungkap saat suami FY, Aipda SH, mencari FY.
Aipda SH saat itu menemukan istrinya bersama Yantenglie di tempat kos di Jalan Nangka setelah sebelumnya FY diketahui tidak berada di rumah.
Yantenglie dan FY dijerat Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan dan dikenakan wajib lapor. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengecek lokasi penyelenggaraan debat pertama Pilgub DKI 2017 di Hotel Bidakara. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk memastikan keamanan jalannya debat.
“Kami pastikan aparat keamanan siap untuk mengawal debat dengan aman, tertib dan nyaman. Jumlah tim keamanan yang kita turunkan ada 1.700, kita juga ada backup dari TNI dan juga pihak pengaman terkait lainnya,” kata Iriawan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).
Selain pengamanan di dalam dan luar ruangan, polisi juga mengatur lalu lintas di sekitar Hotel Bidakara. Pelaksanaan debat pada Jumat malam bertepatan dengan jam pulang kantor.
“Jadi lagi jam padat sekali, tapi itu ring terluar, itu tugas petugas yang ada di jalan untuk mengawasi lalu lintas dan mengurai kemacetan,” jelasnya.
Pada debat pertama ini, hanya 100 orang pendukung dari masing-masing calon yang diperbolehkan masuk ke ruangan. Ini akibat keterbatasan ruangan.
“Ruangannya hanya mumpuni untuk menampung masing masing 100 orang dari pendukung paslon. Panitia juga kita batasi 100 orang sehingga nanti lancar,” ucap Iriawan.
Polisi akan memisahkan pendukung tiap calon di luar ruangan. Pendukung juga diminta tidak membawa atribut berlebihan.
“Jadi nanti pendukung paslon tidak bertemu. Posisinya akan berjauhan untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut adalah Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polres Jakarta Utara mulai melakukan pemeriksaan atas saksi dan tersangka dalam kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Kapolres Jakut Kombes Awal Chairuddin menargetkan pengungkapan kasus ini selesai pada minggu depan.
“Nanti dari pemeriksaan akan terlihat siapa yang jadi otak, siapa yang menginstruksikan. Mudah-mudahan minggu depan bisa terjawab semuanya. Siapa yang punya ide dan benda apa saja yang dipakai,” ujar Awal di kantornya, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (13/1/2017).
Awal mengatakan, pihak keluarga korban sudah berulang kali meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindak lanjut atas kasus ini. Dia pun berjanji akan mengungkap kasus ini secara terang.
“Keluarga sudah berulangkali menghubungi kami dan meminta seluruh pihak terlibat dihukum seberat-beratnya. Dan kami yakinkan kepada keluarga, Polres Jakut sesuai arahan Kapolri dan Kapolda untuk membuat terang kasus ini. Insya Allah akan kita ungkap dengan terang atas peristiwa penganiayaan sampai meninggalnya taruna tingkat 1 bernama Amirullah Adityas Putra,” ujar Awal.
Hari ini, polisi memanggil Kepala STIP nonaktif Weku Frederik Karuntu untuk diperiksa sebagai saksi. Dia akan diperiksa mengenai pengetahuannya sehubungan dari peristiwa yang terjadi pada Selasa (10/1) ini.
Pada hari Senin (16/1) dan selanjutnya, polisi akan memanggil PNS yang bekerja di STIP. Selain itu siswa taruna yang menjadi resimen dan perwira pengawas juga akan dimintai keterangan.
Dalam pemeriksaan itu, Awal mengatakan akan menggunakan keterangan dari pihak dokter forensik sebagai panduan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui cara penyiksaan dan benda apa saja yang dipakai pada penyiksaan tersebut.
“Nanti kita akan hubungkan dengan apa yang dikatakan dokter. Dokter mengatakan ada bibir dalam pecah, itu menandakan ada pemukulan di wajah. Makanya keterangan dari dokter akan kita jadikan panduan terutama dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” tutur Awal.
Pada Rabu (11/1) Amirullah tewas karena diduga menerima penyiksaan oleh seniornya. Dia bersama lima taruna junior lainnya diduga dianiaya di Dormitory 4 kamar DM-205 lantai 2.
Lima rekan Amirullah yang juga diduga dianiaya adalah Ahmad Fajar, Ilham Wally, Bagus Budi Prayoga, Josua Simanjuntak, dan Benny Syahril. Mereka mengalami luka memar dan sempat menjalani rawat jalan.
Terkait penganiayaan ini, polisi telah menetapkan lima tersangka, yaitu Sisko Mataheru, Willy Hasiholan, Iswanto, Akbar Ramadhan, dan Jakario. Namun, untuk tersangka Jakario, polisi menyebut dia terlibat atas korban lain bernama Ahmad Fajar. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menjalani sesi debat perdana malam nanti. Debat akan digelar di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Pantauan khatulistiwaonline saat ini ruang Birawa saat tengah ditata. Sejumlah pekerja tampak menata panggung, mengecek pengeras suara (Sound System) dan menata kursi. Empat baris kursi sudah tertata rapi di deret pertama.
Di panggung utama tampak pekerja mengecek sound system dan membuat dekorasi. |
Pengawas Internal Hotel Bidakara, M. Nur mengatakan pihaknya hanya menyiapkan kursi-kursi saja. Sementara untuk keseluruhan acara debat yang bertanggung jawab adalah Komisi Pemilihan Umum DKI selaku penyelenggara.
“Kita dari pihak hotel menyiapkan ruangan sama kursi-kursi saja. Kalau masalah acaranya itu ada EO yang yang bertanggung jawab. EO nya juga dari KPU ya,” kata M. Nur saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (13/1/2017).
Menurut M. Nur persiapan menata ruang debat ini sudah dilakukan sejak Jumat dini hari tadi. “Ini persiapan nya sudah dari dini hari tadi, jadi ya sudah dipersiapkan dengan baiklah saya kira,” tambah M. Nur.
Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut debat itu adalah: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Januari 2017 menjadi bulan terakhir Marsekal Agus Supriatna menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Pengamat militer Al Araf berpesan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo memilih perwira tinggi yang kompeten dan teruji integritasnya dalam menentukan pengganti Agus.
“Yang paling penting dalam pergantian kepala staf, mereka punya kompetensi dan integritas yang baik,” kata pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial ini di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).
Pesan selanjutnya, KSAU yang baru diharapkan mampu menciptakan iklim transparansi dan dan akuntabilitas di tubuh TNI. “Lalu penghormatan terhadap hukum dan HAM,” ujar Al Araf.
Terakhir, Al Araf berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi TNI AU, bisa melanjutkan komitmen Agus untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Ia menilai kondisi alutsista TNI AU dari rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, cukup memprihatinkan.
“Maka penting memasukkan modernisasi alutsista TNI AU untuk pembelian barang-barang baru. Nggak boleh bekas. Oleh karenanya KSAU yang baru harus melanjutkan kebijakan KSAU yang lama, kan KSAU yang lama berkomitmen pembelian alutsista AU harus baru,” ungkap Al Araf.
Seperti diketahui, Marsekal Agus Supriatna akan memasuki masa pensiunnya pada akhir bulan nanti. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memberikan tiga nama marsekal bintang tiga kepada presiden untuk dipilih menjadi KSAU yang baru.
Adapun para perwira tinggi bintang tiga TNI AU yang diajukan adalah Marsdya Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertahanan, Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Marsdya Bagus Puruhito, yang kini mengemban tugas sebagai Wagub Lemhanas.
“Saya tidak memberikan (siapa yang paling) potensi (dipilih), itu hak prerogatif presiden. Saya hanya mengajukan, silakan beliau yang memilih,” tutur Jenderal Gatot, Rabu (11/1).
Presiden Jokowi sendiri belum mengumumkan siapa yang akan dipilihnya menjadi KSAU. Belum ada tanda-tanda kapan pelantikan pengganti Agus dilakukan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir ratusan situs yang berisi konten negatif. Menkominfo Rudiantara mengatakan pemblokiran itu didasari masalah konten bukan karena alasan lainnya.
“Saya sampaikan Kominfo itu tidak melihat itu punya siapa, siapa yang mengelolanya, fokusnya adalah konten,” kata Rudiantara di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Rudiantara mengatakan ada sedikitnya 780 ribu situs yang sudah diblokir oleh Kominfo. Pemblokiran itu juga dilakukan untuk memfilter informasi-informasi yang disampaikan kepada publik.
“Saya bisa sampaikan kalau ini (situs diblokir) punya siapa, yang terkait agama a b c, tapi saya tidak ingin memperkeruh,” ujar Rudiantara.
“Total ada sekitar 780 ribu situs yang diblokir itu termasuk situs pornografi, judi online dan sebagainya,” sambungnya.
Seperti diketahui, berita penyebaran berita bohong atau berita hoax semakin marak melalui media sosial. Menkominfo sebelumnya mengatakan akan merapikan sebanyak 40 ribu lebih situs yang bertebaran di dunia maya. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kembali terbakar diduga dilakukan para pembuka lahan. TNI AU mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemantauan.
“Dari hasil pemantauan kita di udara, kawasan TNTN kembali terbakar. Tapi kita menilai kawasan tersebut sengaja dibakar,” kata Kadis Ops, Kol Firman Dwi Cahyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Firman mengatakan, pihak TNI AU Pekanbaru sudah melakukan pengawasan udara dengan pesawat tempur dan helikopter. Dari pantauan udara, terlihat sejumlah titik api.
“Kita memang belum menerjunkan pasukan ke lokasi. Tapi paling tidak, dengan mengerahkan pesawat tempur dan heli di atas TNTN, agar memberi penekanan terhadap pelaku pembakar lahan,” kata Firman yang pernah menjadi Komandan Skadron F16 Lanud Roesmin Nurjadin itu.
Menurut Firman, jika dilihat dari pantauan udara, sangat jelas sekali di lokasi TNTN ada gubuk. Dugaan kuat, gubuk tersebut dihuni para perambah hutan.
“Kawasan yang telah dirambah sengaja dibakar. Karena kawasan yang dibakar itu bersebelahan dengan perkebunan sawit. Satu sisi kebun sawitnya tidak terbakar,” kata Firman yang pernah menjadi copilot pesawat F16 yang diboyong dari Amerika ke Indonesia.
Firman menyebutkan, hasil pantauan udara di TNTN akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi.
“Hasil pantuan udara yang kita lakukan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi terkait Karhutla. Saat ini memang Satgas Karhutla belum dibentuk,” kata Firman.
Hari ini tim Lanud Roesmin Nurjadin akan kembali menerbangkan pesawat tempur dan helinya di kawasan TNTN. “Kita terus memberikan penekanan agar pelaku pembakaran segera keluar dari kawasan itu,” kata Firman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan sejumlah kementerian mencanangkan gerakan nusantara sehat. Gerakan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di seluruh daerah.
Menkes Nila Moeloek mengatakan gerakan ini merupakan wujud nyata dari penerapan nawacita Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah tenaga medis muda yang telah mendaftar dikirim ke pelosok daerah untuk menularkan gerakan Indonesia sehat.
“Memang betul kita telah membuat satu gerakan yang disebut gerakan masyarakat hidup sehat. Dikoordinasikan pada waktu itu oleh Bappenas dan itu adalah lintas kementerian dan lembaga terkait,” kata Nila dalam Public Expose Nusantara Sehat di Usmar Ismail Hall, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
“Di situ ada, inpres jadi kita tidak bisa berdiri sendiri harus saling terkait,” sambungnya.
Lewat gerakan itu Kemenkes melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo, Kemendes dan Kementerian PUPR. Bentuk kerja sama yang dilakukan terkait hal-hal yang memperlancar kegiatan Nusantara Sehat.
“(Kerjasama dengan Menkominfo) kita memerlukan jaringan internet. Kita perlu pendataan, dengan jaringan internet kan kita bisa melakukan pendataan. Menunjukkan kita perlu melakukan intervensi apa pada daerah tersebut,” ungkap Nila.
Menurut Nila ada ada sebanyak 9.742 puskesmas yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dengan gerakan nusantara sehat ini, dia mengharapkan mampu mengubah gaya hidup masyarakat terutama yang berada di pinggir menjadi lebih sehat.
“Ada nusantara sehat yang kita kirim ke daerah terpencil, dan bermasalah kesehatan. Mereka mempunyai hubungan dengan tokoh agama, tokoh ada, dan sebagainya. Untuk memperbaiki. Jadi kalau ada yang mau buang sampah sembarangan, begitu ada nusantara sehat tidak lagi (buang sampah sembarangan),” tutur Nila.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6 melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.
“Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Adanya tambahan pimpinan DPR diakui Johnny memang menambah anggaran. Namun jika hal itu bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.
“Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak,” ucapnya.
Saat ini, ada 5 orang pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan jadi 7.
Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang jadi pimpinan DPR.
“Kalau melihat jumlah suara PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya gak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula bamus atau pengganti pimpinan jumlahnya terbatas,” beber Johnny.
Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Oleh karena itu menurut Johnny penting untuk ada representasi dari tiap partai.
“Visi misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal fraksinya kebanyakan,” pungkas dia. (ADI)
PALU,khatulistiwaonline.com
Terjadi polemik politik anggaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seorang anggota DPRD menyoroti anggaran rumah kontrakan untuk Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal dengan Pasha ‘Ungu’. Benarkah ada anggaran semacam itu?
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, di Palu, Rabu (11/1/2017), meminta Pemerintah Kota Palu tidak membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo di kompleks hunian elite Citra Land di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
Anggota Dewan Kota dari Partai Hanura itu menegaskan kontrakan pribadi Pasha tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu.
“Itu dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah. Kontrakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi,” Ridwan.
Politisi ini menyampaikan pula saat rapat asistensi anggaran di DPRD, awalnya Bagian Rumah Tangga dan Umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui bahwa APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha. Namun, menurut penelusurannya, kontrakan rumah Wakil Wali Kota direncanakan dibiayai APBD.
Namun hal ini ditampik Kepala Bagian Perlengkapan Umum Pemkot Palu, Layla Husain. “Kami pastikan Perlum tidak menganggarkan itu. Kecuali untuk perlengkapan rumah,” jawab Layla.
Pasha membantah bila dikatakan uang kontrakan rumahnya dibayarkan dengan APBD. Pasha mengontrak rumah di kawasan elite Citra Land, Palu, selama enam bulan terakhir.
Kepada wartawan di Balai Kota Palu, Rabu (11/01), Pasha mengatakan rumah jabatan wakil wali kota yang sedianya ditempati masih dalam proses rehabilitasi. Rumah yang dimaksud adalah bekas Kantor Dinas Pertanian, yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Palu.
Dia mengaku tidak sepeser pun menggunakan uang daerah dikeluarkan untuk menyewa kontrakan itu. Setiap bulan dia membayar Rp 60 juta selama enam bulan terakhir.
“Kalau memang sewa kontrakan rumah saya dianggarkan di APBD 2017, coba silakan dicek saja. Kalau ini tidak ada, berarti ngarang. Itu pernyataan yang tidak berkualitas,” sebut dia.
Mantan vokalis kelompok musik Ungu ini mengaku Pemkot Palu hanya pernah membiayai keperluan dalam rumah. Seperti pengadaan televisi, lemari, serta kelengkapan rumah lainnya yang memang menjadi hak seorang kepala daerah.(DON)