JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji untuk transparan dalam mengadakan alat utama sistem persenjataan (alustsista). Misalnya untuk tahap perencanaan pembelian jet tempur, Hadi akan mendampingi langsung sejak tahap awalnya.
“Untuk itu saya akan lakukan pendampingan mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, proses penerimaan barang, agar barang alutsista yang kita minta sesuai dengan pemintaan,” kata Hadi di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2017).
Dalam pengadaan pesawat, TNI AU akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan pimpinan Ryamizard Ryacudu. Spesifikasi yang diinginkan Hadi adalah jet tempur canggih generasi 4,5.
“Ya kita kana menyerahkan spek (spesifikasi) kita ke Kemenhan. Kita tidak tahu merek apa saja. Kita hanya pengguna, kebijakan merek ada di Kemenhan,” kata Hadi.
Apapun merek pesawatnya, yang penting spesifikasinya cocok dengan yang diajukan TNI AU. Bila tidak sesuai, TNI AU akan ‘protes’ ke Menhan selagi sempat. Tentu protes di sini adalah protes sesuai prosedur.
“Kita akan sampaikan dengan surat kepada Kemhan, bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus berani. Dan Pak Menteri (Ryamizard) orangnya terbuka, kita akan sampaikan surat ke sana,” kata Hadi.
Sebagaimana diketahui, pesawat generasi 4,5 termasuk Sukhoi SU-35. Pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut di Kementerian Pertahanan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan jembatan Layang ‘Pelangi’ Antapani bisa jadi proyek percontohan nasional pembangunan flyover di daerah lainnya. Teknologi yang digunakan dinilai berkualitas dan terbukti bisa menhemat biaya serta meringkas waktu pembangunan.
Seperti diketahui, Jembatan Layang Pelang Antapani ini merupakan pilot project yang menggunakan teknologi corrugated mortar busa Pusjatan (CMP), yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Baja struktur yang digunakan di Jembatan Layang Antapani berbentuk corrugated atau armco, dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah adalah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter, dan lebar bentang lainnya adalah 9 meter.
“Semua harus dengan teknologi ini. Apalagi anggaran kita terbatas tapi mencapai hasil harus lebih banyak,” jelas JK usai peresmian di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (24/1/2017).
Menurut JK, bukan tidak mungkin proyek pembangunan jembatan ke depan akan menekan anggaran. Dengan teknologi yang digunakan di Jembatan Layang Antapani bisa menghemat 30 persen biaya dari jembatan konvensional dengan proses pengerjaan 50 persen lebih cepat.
“Bisa jadi referensi tapi harus konsisten dan profesional. Karena jika konsistesi tidak bagus, kita tidak bisa. jika ini berhasil, maka akan menjadi suatu teknologi baru dan bisa dibayangkan berapa penghematan,” pungkas JK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Sawah Lio RT 6/8, Tambora, Jakarta Padat sudah berhasil dipadamkan. 12 Rumah terbakar dalam peristiwa itu.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, petugas pemadam kebakaran masih berada di lokasi dan melakukan pendinginan, Selasa (24/1/2017) sekitar pukul 13.20 WIB. Petugas Damkar masih menyemprotkan air untuk memastikan api padam.
“Sebanyak 12 rumah terbakar,” kata Kasudin Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakbar, Abdul Cholik, di lokasi.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, 4 anggota Damkar terkena reruntuhan bangunan, satu warga pingsan dan seorang warga lagi luka.
Sementara itu, Kapolsek Tambora Kompol M Syafii mengatakan api berasal dari rumah yang dijadikan konveksi. 23 Unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi.
“Dugaan sementara karena korsleting listrik,” ujarnya di lokasi yang sama.
Sedangkan warga yang luka dibawa ke Puskesmas Tambora untuk mendapatkan pengobatan. Warga tersebut diduga tertimpa atap yang roboh. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyair dan sastrawan Taufik Ismail ikut beraksi di depan Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia ikut mengawal persidangan Ahok dengan membaca puisi.
Taufik Ismail tiba di depan Auditorium Kementan sekitar pukul 10.30 WIB. Ia mengenakan jas seragam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) dan mengenakan peci hitam. Turut hadir Jubir FPI Munarman bersama Taufik Ismail.
Penyair berusia 81 tahun itu juga membawa buku puisi berjudul ‘Debu di Atas Debu’. Di atas mobil komando, Taufik membacakan 2 puisi yang dibuatnya. Sementara Munarman, hanya melihat aksi pembacaan puisi tersebut di bawah mobil komando.
Puisi pertama yang dibaca Taufik Ismail berjudul ‘Di Laut Mana Tenggelamnya’. Puisi tersebut berisi tentang seseorang yang bertanya tentang beberapa hal. Berikut puisi yang dibacakan Taufik Ismail
Aku berjalan mencari kejujuran
Tak tahu aku di mana alamatnya
Aku pergi mencari kesederhanaan
Tak tahu aku di mana sembunyinya
Aku bertanya di mana tanggung jawab
Di laut manakah tenggelamnya?
Aku berjalan mencari ketekunan
Di rimba manakah dia menghilangnya?
Aku berjalan mencari keikhlasan Rasanya sih ada, tapi di mana, ya?
Aku berjalan mencari kedamaian Di langit manakah dia melayangnya?
Wahai kejujuran dan kesederhanaan Wahai tanggung jawab dan ketekunan
Wahai keikhlasan dan kedamaian
Di mana gerangan kini kalian
Zaman ini sangat merindukan kalian zaman ini sangat merindukan kalian.
Puisi kedua yang ia bacakan yakni berjudul ‘Perang Ini Harus Kita Menangkan’. Puisi tersebut mempertanyakan tentang keberadaan orang jujur, berakhlak dan ikhlas di Indonesia. Sekaligus, puisi juga mengajak orang-orang untuk tidak menyerah dalam berjuang.
Masih adakah orang jujur di negeri kita? Adakah?
Masih ada. Tapi mereka tak bersuara.
Masih adakah orang waras di negeri kita? Adakah?
Masih ada. Tapi mereka tiada berdaya
Masih adakah orang berakhlak di negeri kita? Adakah?
Masih ada. Tapi mereka tak berwibawa
Masih adakah orang ikhlas di negeri kita? Adakah?
Masih ada. Tapi mereka dianggap tiada.
Tapi saudaraku, tak ada cerita putus asa Kita tak akan angkat tangan menyerah kalah
Karena ibarat perang Perang ini harus kita menangkan. Harus kita menangkan.
Saat Taufik membacakan puisi, massa mendengarkan sambil sesekali meneriakkan takbir. Sekitar 20 menit ia berada di atas mobil komando untuk membaca puisi. Sehabis itu, ia meninggalkan lokasi bersama Munarman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif kembali menyampaikan usulan agar dana partai politik (parpol) 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan Laode saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu pekan lalu.
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI setuju agar dana bantuan pemerintah untuk partai politik dinaikkan dari yang sekarang hanya Rp 108 per suara. Namun, Gerindra akan melihat sesuai kemampuan finansial pemerintah.
“Bagi Gerindra idealnya ada penambahan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Kita tidak ingin memaksakan pemerintah kalau dana nya tidak ada,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Senin (23/1/2017).
Gerindra tidak menyebutkan kisaran kenaikan dana saat mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu ke pemerintah. Namun, Riza menilai angka Rp 108 per suara sangat kecil.
“Kita nggak sebut ya dana persisnya, kita setuju pemerintah bahwa ada tambahan dana parpol karena partai politik merupakan instrumen demokrasi. Uang yang sekarang Rp 108 sangat kecil,” jelas Riza yang juga Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.
“Maka kita mendukung peningkatan, tetapi kita menyesuaikan kemampuan pemerintah. Maka dari itu soal besaran dikembalikan kepada kemampuan pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Riza, wacana penambahan bantuan dana parpol sudah diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum pembahasan Pansus RUU Pemilu di DPR. “Soal penambahan bantuan ke parpol sudah lama disampaikan langsung dari Mendagri sebelum pembahasan Pansus,” ujar Riza.
Sebelumnya, KPK juga menyampaikan porsi ideal dana parpol sebesar 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pekan lalu.
“Pendanaan parpol, KPK mengusulkan agar negara ikut membantu pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kondisi geografi. Porsi ideal diusulkan 50 persen dari kebutuhan parpol dengan kenaikan bertahap secara proporsional,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
“Alokasi bantuan sebanyak 25 persen untuk perekrutan dan 75 persen untuk pendidikan,” imbuh Syarif. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Massa Front Pembela Islam (FPI) bergerak dari Masjid Al-Azhar menuju Polda Metro Jaya. Begini penampakan panjangnya rombongan massa.
Sekitar pukul 09.00 WIB, massa mulai memasuki area Jalan Sudirman dari Jalan Raden Patah, yang berada di belakang Masjid Al-Azhar, Senin (23/1/2017).
Massa kemudian berjalan melawan arah di jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman arah Blok M. Polisi sebelumnya sudah mengosongkan jalur lambat untuk gerakan contraflow massa FPI.
Meski semua kendaraan arah Blok M dialihkan ke jalur cepat, yang hanya terdiri dari dua jalur, lalu lintas tampak masih lancar. Begitu pun arah sebaliknya.
Massa FPI bergerak ke Polda Metro untuk mengawal pemeriksaan Habib Rizieq terkait dengan kasus lambang palu-arit dan kasus dugaan makar. Sebelumnya, massa melakukan salat duha di Masjid Al-Azhar.
Sekitar pukul 09.50 WIB, massa yang berada paling depan tiba di Mapolda Metro Jaya. Mereka kini berkumpul di pintu sisi barat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Sumarsono angkat bicara terkait Surat Edaran Sekda (Sekda) DKI 51/SE/2016 tentang Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa lainnya Perorangan. Surat tersebut mengatur sistem kontrak para pekerja perorangan hanya sampai Maret 2017.
Menurutnya, hal ini sebagai kontrol atas kinerja pekerja harian lepas (PHL) dan pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) selama 3 bulan.
“Itu di level itu memang ada system control, kalau setahun sulit dikontrol maka dibuat tiga bulan, setelah tiga bulan dievaluasi,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Karena ada banyak pekerja, Sumarsono mengatakan PHL tidak semuanya bekerja dengan profesional. Bagi yang kontraknya setahun, PHL dan PPSU akan bekerja dengan baik selama beberapa bulan lalu menjadi tidak stabil karena merasa masih memiliki kontrak beberapa bulan ke depan.
“Mungkin dengan sistem kontrak berharap itu adalah memberikan jaminan berlangsungnya semangat dan control, itu positifnya. Negatifnya, orang selalu was-was lanjut apa enggak, lanjut apa enggak,” lanjutnya.
Melihat hal ini, Sumarsono menganggap sebagai plus minus dari sebuah sistem.
“Itu kita evaluasi, setelah tiga bulan kita evaluasi,” ujarnya.
Setelah 3 bulan evaluasi, pria yang karib disapa Soni ini mengatakan bisa saja kontrak PHL itu diperpanjang, tidak diputus. Dia juga menganggap evaluasi 3 bulan ini tidak perlu diresahkan karena justru bisa memangkas para pekerja dengan kinerja buruk.
“Itu perspektif negatif (meresahkan pekerja), tapi positifnya, coba kalau bulan kedua dia sudah tiduran melulu, loyo sering enggak masuk kerja, kerjanya jelek, sering sakit-sakitan, lah untung tiga bulan. Sehingga setelah tiga bulan kita evaluasi,” jelasnya. (DON)
DEPOK,khatulistiwaonline.com-Jln Attasyakur merupakan jalan lintas yang sering digunakan sebagai alternatif Warga Cipayung menuju jalan utama Margonda.
Dikarenakan sempitnya jalan, seringkali terjadi kemacetan parah jika ada 2 mobil berpapasan.
Melihat hal ini warga berinisiatif untuk melakukan pelebaran jalan.
Tokoh masyarakat bersama warga melakukan negoisasi kepada pemilik lahan disekitar jalan tersebut untuk menyumbangkan lahannya dan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan.
Proses tersebut dilakukan secara gotong royong. Warga Pelangi Residence yang merupakan penduduk sekitar jalan tersebut pun turut berpatisipasi. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kulon Progo, DIY, bukan daerah endemis antraks. Namun belakangan, ada kasus mirip serangan antraks. Kementerian Pertanian pun turun untuk menelusuri.
Serangan antraks ini terungkap setelah sejumlah orang terkena penyakit kulit pada Desember 2016. Tim RSUP Dr Sardjito Yogyakarta mengecek dan berdasarkan hasil laboratorium, penyakit tersebut ditengarai sebagai antraks.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam rilisnya, Sabtu (21/2017), 1 sapi dan 18 kambing di beberapa desa di Kulon Progo mati mendadak dan tidak dilaporkan ke instansi terkait. Baru setelah ada kasus pada manusia, kejadian itu diketahui.
Laporan masuk ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates pada 10 Januari 2017. BBVet merupakan kepanjangan tangan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan hasil uji laboratorium BBVEt telah terjadi dugaan antraks tipe kulit yang mengakibabatkan kematian 1 sapi dan belasan kambing.
“Sampai saat ini 17 kambing dan 1 sapi mati,” kata Fadjar.
“Ada 16 orang yang menderita antraks tipe kulit. 15 di antaranya sembuh, dan 1 meninggal. Untuk kasus meninggal, belum bisa dipastikan (antraks) karena yang bersangkutan juga sakit diabetes dan jantung serta berusia lanjut (78 tahun),” tambah Fadjar.
Untuk menangani kasus ini, Kementan membentuk tim yang diketahui Sekda dan melibatkan Dinkes, BBVet, dan instansi terkait. Juga mendirikan posko dan membatasi lalu lintas ternak.
“Selain itu juga mengobati ternak, memberi vaksin, desinfektan, hingga sosialisasi,” jelas Fadjar.
Menurut Fadjar, koordinasi terus dilakukan. Harapannya, kasus tersebut tidak meluas.
Sementara Sekjen Dewan Peternak Rakyat Nasional, Ade Zulkarnaen, dalam kesempatan terpisah, meminta pemerintah tidak fokus pada daerah wabah saja. Tapi harus memantau secara menyeluruh. Menurut dia, jangan sampai muncul persepsi kemunculan wabah ini membuat masyarakat tak mau mengonsumsi daging sapi lokal.
“Lalu ujung-ujungnya memuluskan impor daging,” kata Ade.(MAD)