PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Pekanbaru untuk netral dalam pilkada. ASN tidak boleh terlibat dalam politik.
Pernyataan ini disampaikan Andi Rachman, sapaan Arsyadjuliandi saat melantik pejabat Wali Kota Pekanbaru, Edwar Sanger di Gedung Daerah di Jl Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (26/1/2017).
Sebelumnya Edwar Sanger adalah pelaksana tugas walkot karena petahana Firdaus MT dan Ayat Cahyadi ikut dalam pilkada sehingga harus mengambil cuti. Namun hari ini masa tugas keduanya sebagai walkot dan wakil walkot sudah berakhir.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, gubernur Riau melantik Edwar Sanger sebagai pejabat (Pj) walkot Pekanbaru hingga selsai tahapan pelaksanaan pilkada definitif.
“Karena itu saya ingatkan, pejabat wali kota dalam pelaksanaan pilkada nanti untuk berlaku netral. Tidak boleh pejabat wali kota berpihak pada satu calon yang ada,” kata Andi Rachman.
Andi Rachman juga meminta seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Pekanbaru juga harus berlaku netral. Tidak boleh terlibat dalam aksi dukung mendukung calon.
“Baik pejabat wali kota serta seluruh jajarannya menjelang pelaksanaan Pilkada harus netral. Ini perlu saya ingatkan, agar pelaksanaan pilkada tetap kondusif khususnya di kalangan internal ASN,” kata Andi.
Selain itu, Andi berpesan agar jajarannya terlibat dalam penjaga keamanan dan ketertiban. “Kita harus ciptakan pelaksanaan pilkada yang aman. Jangan ada gesekan yang mengarah ke pada keributan di tengah masyarakat,” tegas Andi.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Mantan anggota DPR itu menjadi hakim konstitusi sejak tahun 2013.
Patrialis lahir di Padang, 31 Oktober 1958. Dilansir dari website mahkamahkonstitusi.go.id, Kamis (26/1/2017), diketahui Patrialis besar dari keluarga veteran. Setelah lulus STM, ia memutuskan merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Indonesia.
Niatnya untuk masuk ke Universitas Indonesia kandas setelah modal yang dibawanya, yakni surat keterangan dia adalah anak veteran, dibuang ke tempat sampah oleh seorang pegawai TU UI. Akhirnya Patrialis masuk dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1983. Ia mendapat banyak kesempatan dan cukup dianggap di kampus tersebut.
“Saya langsung menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di situlah saya menggali ilmu,” ungkap Patrialis seperti tertulis di Website Mahkamah Konstitusi.
Aktif di berbagai organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah dan Lembaga Keadilan Hukum Universitas Muhammadiyah, membuat kemampuan Patrialis sebagai pengacara mulai terasah. Ia menangani beberapa kasus, di antaranya kasus mengenai Hotel Citra. Patrialis juga mulai memasuki dunia politik pada era ini.
Lulusan S2 program Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2010) itu ditawarkan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 setelah berkenalan dengan Amien Rais. Patrialis langsung ditawari menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Partai inilah yang membawanya menjadi anggota DPR dan MPR selama dua periode.
Di periode 1999-2004, Patrialis menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR RI. Ia juga duduk sebagai anggota Komisi III yang salah satunya menangani bidang hukum. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 dengan menjadi salah satu Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR.
Untuk periode 2004-2009 di Senayan, Patrialis menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR, Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI, Anggota Komisi III DPR, dan Kuasa Hukum DPR. Setelah dua periode, lulusan S3 Doktor (Hukum) Universitas Padjadjaran tersebut memutuskan berhenti.
Namun ia kembali aktif di dunia politik dengan tergabung dalam tim sukses Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada tahun 2009 sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum. Pada periode kedua Presiden SBY, Patrialis diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) di Koalisi Indonesia Bersatu Jilid II dari Oktober 2009 hingga Oktober 2011. Ia digantikan oleh Amir Syamsuddin hingga periode KIB II habis. Bapak lima anak ini juga pernah menjadi anggota Kompolnas.
Jejak Patrialis sebagai pejabat publik sempat terhenti. Hingga akhirnya pada 2013, ia terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Pria berdarah Minang itu mengucap sumpah jabatannya pada Selasa (13/8/2013) di Istana Negara. Masa jabatannya baru akan habis pada 2018 mendatang.
Untuk menjadi Hakim Konstitusi yang melengkapi jejak kariernya di eksekutif, legislatif dan yudikatif itu, Patrialis sempat kalah saing dengan rekannya sesama pelaku perubahan UUD 1945 saat MK terbentuk tahun 2003 yaitu Harjono. Suami dari Sufriyeni ini baru bisa mewujudkan harapannya menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2013.
Perjuangan Patrialis menjadi Hakim Konstitusi pada 2013 tidak lah mudah. Banyak tudingan yang terlontar dari berbagai pihak terhadap dirinya berkaitan dengan independensi mengingat riwayat Patrialis yang berlatar belakang dari dunia politik dan dekat dengan pemerintah saat itu.
“Saya jauh mundur (dari partai politik) sebelum menjadi hakim konstitusi. Jadi itu tidak masalah. Saya paham betul bagaimana menjadi hakim dan tak mungkin memihak kepada pihak manapun. Saya bertekad untuk menegakkan keadilan,” ujar Patrialis.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Penangkapan itu dilakukan di Jakarta.
“Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Jakarta,” kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (26/1).
Agus menyebut ada sejumlah pihak lain yang juga ditangkap. Agus menyebut para pihak itu saat ini sudah diamankan.
“Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum,” ujar Agus. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus KPK di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017. Ada 10 daerah yang jadi prioritas KPK dalam pencegahan dan pemberantasan praktik jual beli jabatan ini.
“Tahun 2017 kami akan susun upaya perbaikan sistem dengan salah satu fokus isu ini di 10 daerah di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Papua dan Papua Barat,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Rabu (25/1/2017).
Febri sendiri belum menjelaskan lebih detail terkait langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan. Namun, dia memastikan praktek jual beli jabatan menjadi concern KPK.
“Fenomena pengisian jabatan ini menjadi concern KPK,” ucapnya.
Sebelumnya, Febri juga menyebut jual beli jabatan jadi titik kritis upaya reformasi birokrasi di Indonesia. “Ini merupakan salah satu titik kritis dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia, baik pusat ataupun daerah,” ujarnya.
Masalah jual beli jabatan ini mulai ramai dibahas sejak KPK menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyita Rp 80 juta dari rumah pribadi Sri serta Rp 2 miliar, USD 5.700 dan SGD 2.035, yang disita dari rumah dinas Sri saat operasi tangkap tangan (OTT).
KPK kemudian kembali menggeledah rumah dinas Sri pada Minggu (1/1) lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp 3 miliar dari kamar anak Sri, Andi Purnomo dan Rp 200 juta dari kamar Sri. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mendaulat, presenter kenamaan Tina Talisa menjadi moderator debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur pada Jumat (27/1/2017) nanti. Tina akan bersama Eko Prasojo memandu debat yang rencananya akan berlangsung selama 120 menit.
Tina memiliki segudang pengalaman di dunia presenter. Setamat kuliah S1 dari Universitas Padjajaran, Tina sempat bekerja sebagai dokter gigi. Namun rupanya Tina tak bisa memendam minatnya untuk menekuni dunia presenter.
Pemilik zodiak capricorn kemudian merintis karier di Radio Pramuda dan Mustika. Namanya kian populer tatkala membawakan acara Reportase Sore di Trans TV.
Selama menjadi presenter, Tina juga melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Nama Tina yang masuk finalis Putri Indonesia 2003 itu kian bersinar di layar kaca.
Selain di Trans TV, Tina juga sempat menjadi presenter di TV One dan Indosiar. Tahun 2012 dia menyabet penghargaan Panasonic Gobel Award 2012 untuk kategori Presenter Talkshow Berita dan Informasi Terfavorit.
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu, perempuan kelahiran Bandung, 24 Desember 1979 itu juga memandu acara debat perdana capres dan cawapres sebagai MC. Dengan luwes, Tina membuka acara debat yang diikuti pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Pada Rabu kemarin, Tina Talisa melalui akun Twitternya @Tina_Talisa meminta arahan kepada Ira Koesno yang sukses membawa debat perdana Cagub-Cawagub DKI.
“Mbak Ira, mohon petunjuk dan arahannya ya. Besok sayaizintelp berguru sama suhu yang amat dahsyat ini…,” begitu cuit Tina melalui akun Twitter @Tina_Talisa seperti dilihat khatulistiwaonline, Rabu (25/1/2017).
Penampilan Ira Koesno saat memandu debat tersebut sempat menyita perhatian Netizen. Namanya pun sempat menjadi trencing topic di Twitter. Akankah Tina Talisa mengikuti jejak Ira Koesno yang bersinar membawakan debat perdana Cagub DKI? (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri sudah siapkan 70.000 personel untuk pengamanan Pilkada serentak 2017. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan, jika ada keributan di daerah terkait Pilkada, maka kepala wilayahnya akan dicopot.
“Salah menilai, kekuatan tidak cukup, terjadi keributan, ya gampang saja bagi saya, kepala wilayahnya saya ganti,” tegas Tito di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).
Tito mengaku tidak bisa menggeneralisir kerawanan di tiap wilayah. Dia menyerahkan sepenuhnya ke polisi di setiap wilayah.
“Semua saya serahkan kepada kepala kepolisian daerah dan Kapolres masing-masing untuk masing-masing menilai yang penting bagi saya tidak boleh salah menilai,” imbuhnya.
Untuk daerah yang aman, diberikan kode dengan warna hijau. Sementara yang dianggap rawan diberikan kode kuning dan merah. Bagi daerah yang berwarna hijau, pasukan disiapkan secukupnya saja.
“Tapi daerah yang kita anggap rawan kuning atau merah maka kita akan melakukan penambahan-penambahan kekuatan sehingga kita anggap cukup untuk menghadapi tantangan masing-masing,” ujar mantan Kadensus tersebut.
Tito mengatakan bisa saja menambahkan pasukan untuk pengamanan Pilkada serentak ini tergantung dinamika yang terjadi di lapangan.
“Untuk masalah Pilkada ini kita akan all out kalau saya tidak salah ada 70 ribu resminya angkanya yang dipersiapkan personil kita tapi kita tergantung dinamika,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap dosen Komunikasi Fisip Universitas Indonesia, Ade Armando. Ade ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus UU ITE (Informasi dan Transaksi Eektronik).
“Ade Armando sudah ditetapkan sebagai tersangka UU ITE,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Rabu (25/1/2017).
Argo mengatakan, Ade sebelumnya dilaporkan oleh Johan Khan ke Polda Metro Jaya pada 2016 lalu. Johan mempermasalahkan cuitan Ade Armando dalam akun facebook dan juga Twitternya @adearmando1.
“Yang bersangkutan menulis ‘Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphon, Blues’,” terang Argo. Status itu dibuat Ade Armando pada tanggal 20 Mei 2015.
Argo mengatakan, pelapor sempat meminta Ade untuk meminta maaf dengan membalas akun Twitternya. Tetapi Ade tidak meminta maaf.
Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan dari Ade Armando. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pascakebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat, para pedagang membanting harga barang dagangannya. Barang-barang yang selamat dari kobaran api itu dijual murah untuk menyambung hidup para pedagang.
“Kalau sekarang lagi banting harga. Sisa-sisa kebakaran. Jadi otomatis lebih murahlah dari yang di dalam,” kata Adel pedagang pakaian di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Meski Adel jualan pakaian dengan harga murah, tapi itu tetap menguntungkan. “Tapi kalau untung, daripada di sini ya lebih untung di atas,” tambah Adel.
Adel menjelaskan, biasanya barang dagangannya ijual Rp 35 ribu tapi kini dijual Rp 25 ribu saja. Omzet yang ia raih pascakebakaran paling besar hanya Rp 1 juta.
“Biasanya Rp 1 juta. Kadang-kadang Rp 800 ribu,” terang Adel.
Berbeda dengan Adel, Edwin yang juga menjual pakaian di trotoar mengaku mendapat omzet yang tak menentu. “Tidak tentu. Kadang kalau lagi lumayan, lumayan di sini,” kata Edwin di kesempatan yang sama.
Para pedagang mulai menggelar dagangannya di trotoar depan Pasar Senen sejak Sabtu (21/1). Mereka mulai berdagang pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Jejeran dagangan para pedagang ini membentang dari bawah flyover Senen sampai ke Pasar Senen.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Seorang PNS di Kelurahan Pondok Labu diduga memungut uang (pungli) terhadap pegawai harian lepas (PHL). Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memberikan sanksi sesuai aturan.
Tapi sanksi yang dimaksud Sumarsono bukan langsung pemecetan. Sebab sanksi terberat ini mesti diproses terlebih dulu.
“Pemecatan PNS itu lain dengan pabrik bata. Kalau pabrik bata, (orang) salah besok bisa langsung dipecat, kalau PNS itu ada prosesnya jadi mesti di BAP dulu. Setelah di BAP baru dibuat keputusan sanksi bertingkat,” kata Sumarsono di Balai Kota DkI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Pemecatan PNS menurutnya adalah hukuman terberat. Dia memercayakan kepada BKD untuk menentukan hukuman yang pantas pada PNS tersebut.
“Kalau dipecat itu masa depannya ditutup, seperti kiamat, itu jadi hukuman terberat. Hukuman itu ada tiga jenis, ringan, sedang dan berat. Ketika korupsi Rp 1 juta lain dengan Rp 1 triliun. Itu yang kemudian sering orang tidak paham mengenai hukuman,” ujar Sumarsono.
“Kalau di PNS kalau kalau kita pecat asal pecat hukuman berat tidak setimpal dengan kesalahan kita bisa di PTUN dan kalah. Karena itu serahkan dulu ke BKD untuk dikaji tingkat kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang pantas,” sambungnya.
Pria yang karib disapa Soni itu mengatakan kemungkinan PNS itu tidak akan dipecat. Namun, sebagai gantinya PNS tersebut akan turun pangkat.
“Kemungkinan yang begini tidak akan diberhentikan, biasanya kalau begini hukumannya penurunan pangkat. Dia harus menunggu 4 tahun lagi untuk naik pangkat. Itu sudah hukuman berat. Gaji turun, turun pangkat, malunya setengah mati,” tuturnya.
Sumarsono menambahkan, PNS tersebut menerima total Rp 2 juta rupiah dari 4 orang PHL. PHL tersebut memberi uang karena ingin bekerja, tepatnya agar kontrak kerjanya bisa diperpanjang oleh PNS tersebut.
“Nilai-nilai yang dikembangkan BKD, mereka (PHL) bayar karena pengen kerja,” tambahnya.
Berbeda dengan PNS Pondok Labu yang sanksinya masih harus dibahas, empat pegawai harian lepas (PHL) yang diduga menyetor duit diputuskan akan diberhentikan.
“Kalau itu yang dilakukan ya akan diberi sanksi kontrak tidak akan dilanjutkan setelah Maret. Sanksi untuk kedua belah pihak yang diberi dan memberi,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Sumarsono mengatakan saksi tegas bagi PHL yang terlibat pungli masih dalam pembahasan. Namun, dia menyatakan PHL tersebut masih boleh bekerja hingga periode Januari-Maret 2017 berakhir.
“Tidak apa-apa biarkan saja (bekerja Januari sampai Maret) karena mereka juga manusiawi. Hukuman tunda selesai kontrak baru berhentikan, tergantung assessment,” ujarnya.
Menurut Sumarsono, keempat PHL memberikan Rp 2 juta dengan masing-masing 500 ribu untuk oknum PNS yang terlibat. Uang itu menjadi jaminan agar kontrak kerja mereka diperpanjang.
“Niilai-nilai yang dikembangkan BKD, mereka bayar karena pengen kerja. Kumpul-kumpul nah satu orang menginisiatif. Sumbangan kontribusi 500 ribu diberi ke petugas, yang paling salah adalah petugasnya,” pungkasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keberatan terhadap kesaksian Muhammad Asroi Saputra. Asroi, yang juga saksi pelapor, disebut terlalu berlebihan menyebut muslim sedunia dirugikan terkait dengan pernyataan Ahok yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51 saat bertemu dengan warga di Kepulauan Seribu.
“Saya keberatan seluruh muslim di dunia (disebut) dirugikan. Karena pengacara saya, timses, dan saudara saya juga ada yang muslim. (Penyebutan umat muslim sedunia, red) itu terlalu membesarkan,” ujar Ahok menanggapi keterangan Asroi dalam sidang lanjutan di Auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).
Ahok dalam tanggapannya juga keberatan terhadap pernyataan Asroi, PNS pada Kementerian Agama yang menyebut Ahok sudah menodai agama karena menyebut Surat Al Maidah. Asroi dalam persidangan menyebut Surat Al Maidah merupakan bagian dari Alquran yang tak boleh asal disebutkan.
“Saya keberatan dikatakan saya mengucapkan pernah menodai agama. Saya katakan di buku saya, hati-hati di pilkada ini banyak yang pakai ayat suci. Saya mau tegaskan saudara membaca Alquran dengan baik. Saya keberatan Anda bilang saya kafir. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan kepercayaan saya berhak di republik ini,” tegas Ahok.
Asroi, saat bersaksi dalam persidangan, mengaku melihat cuplikan video pernyataan Ahok dari televisi dan YouTube. Asroi sempat mendiskusikannya dengan 7 jemaah di masjid lingkungan kediamannya dan menghubungi ulama. Dari situ Asroi melaporkan Ahok atas dugaan penistaan agama ke Polres Padangsidempuan, Sumut, pada 21 Oktober 2016.
“Saya hanya melihat TV, Pak, disimak dibohongi pakai Al Maidah. Saya lupa durasinya, Pak. Saya lihat terdakwa ngomong, Pak, saya fokus yang menodai agama, jadi pas itu benar terdakwa ngomong begitu,” terang Asroi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Belasan WNI yang hendak bergabung dengan ISIS diberangkatkan ke Turki sejak Maret 2016. Mereka ditempatkan di sebuah apartemen tersembunyi di Turki.
“Jadi memang ada empat gelombang. Mereka berangkat sekitar Maret atau Mei 2016,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).
Rute empat gelombang pemberangkatan mereka adalah pertama dari Makassar menuju Jakarta, kemudian transit di Abu Dhabi lalu menuju Turki. Kedua, dari Medan menuju ke Thailand, lalu langsung ke Turki. ketiga adalah dari Jakarta langsung menuju ke Turki. Keempat dari Malang menuju Jakarta, lalu ke Doha, Qatar dan kemudian mendarat di Turki.
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan Polri sudah mengantongi nama perekrut 17 WNI tersebut. Mereka diiming-imingi akan menjadi warga negara di bawah naungan Khilafah Islamiyyah atau gerakan ISIS.
“Perekrutnya inisialnya AM. Mereka diiming-imingi masuk masuk ISIS itu. Mereka akan menjadi warga ISIS, warga Khilafah Islamiyah,” ujar Rikwanto.
Dari informasi yang berhasil digali, mereka berangkat ada yang dengan biaya sendiri dan ada yang dibiayai oleh sponsor mereka, yaitu ISIS. Seelah mereka sampai di sana, mereka ditempatkan di apartemen tersembunyi di Turki. Kemudian jika situasi sudah aman, mereka akan dilarilan menuju ke Suriah.
“Sesampainya di sana mereka akan ditampung dulu di apartemen tersembunyi, lalu ketika sudah aman mereka akan diselundupkan ke Suriah,” jelas Rikwanto.
17 WNI tersebut adalah JF (Lk), FW (Lk), M (Lk), S (Pr), RRZ (Lk), UAS (Pr), APA (Pr), AH (Lk), ARR (Lk, anak-anak), ZKI (Pr), SMA (Lk), SS (Pr), MSR (Pr), S (Pr), IOM (Pr), MBM (Pr), dan SAA (Lk). Saat ini, mereka berada di Dinas Sosial Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk dilakukan pembinaan. (MAD)