AMBON,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap tidak ada aksi massa pada 11 Februari (112) nanti. Zulkifli mengimbau semua pihak menjaga kesejukan dan ketenteraman.
“Saya kira marilah kita menjaga persatuan, jaga kesejukan, ketenteraman, kedamaian kembali. Pengerahan massa sana-sini saya kira harus kita akhiri,” ujar Zulkifli di Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).
Zulkifli juga menyayangkan kegaduhan politik menjelang pilkada serentak 2017, terutama pilkada DKI Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan sangat menguras energi masyarakat, yang semestinya bersama-sama membangun bangsa.
“Kita sudah menjalani pilkada serentak tahun 2015, tidak ada kendala apa-apa, berjalan saja tidak ada masalah. Saat ini 2017 juga di daerah lain tidak ada masalah apa-apa. Saya ke Manokwari, ke Lebak, dan daerah lain tidak ada masalah. Yang ramai cuma di Jakarta. Secara umum kita aman-aman saja,” ungkapnya.
Seusai pilkada, lanjut Zulkifli, diharapkan situasi kembali membaik. Semua pihak kembali bergandengan tangan dan melupakan perbedaan yang menjadi sumber perdebatan.
“Untuk saat ini, jangan saling mengompori, jangan saling panas-panasan lagi. Yang benar adalah adu konsep dan adu gagasan, biar rakyat yang menilai. Yang penting, yang harus dipahami adalah pilihan boleh beda tapi persatuan tetap dijaga. Yang paling penting bersatu. Kenapa kok ramai, ya karena mungkin ini Ibu Kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi mengalihkan aksi 112 ke Masjid Istiqlal. Massa akan mengisi aksi 112 dengan kegiatan keagamaan.
“Mengalihkan aksinya dari jalan kaki long march di jalan raya, yang berpotensi mengganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik meskipun dibungkus oleh keagamaan, akan dialihkan di Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan,” kata Tito di Serang.
Larangan long march, menurut Tito, sudah dikoordinasikan Polri dengan pihak terkait. Polri berkomunikasi dengan KPU dan Panwaslu, termasuk menyiapkan pengamanan bersama Polda Metro Jaya dengan melibatkan TNI. (ADI)
AMBON,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo akan menyumbangkan suaranya di Pilgub DKI 2017. Jokowi akan mencoblos calon pemimpin DKI di TPS Gambir, Jakarta Pusat.
“Nanti (mencoblos) di Gambir,” kata Jokowi kepada wartawan di Maluku City Mall, Kota Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017) malam.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar saat masa tenang nanti tidak ada pergerakan massa. Menurutnya, pada masa tenang, situasi di daerah yang merayakan Pilkada harus kondusif.
“Yang namanya hari tenang, semua harus tenang, jangan sampai ada percikan berikut-berikut, sekecil apa pun. Namanya juga hari tenang, ya semua harus tenang. Jangan ada ribut sekecil apa pun di hari tenang,” ucapnya.
Pemungutan suara Pilgub DKI akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Pilgub DKI sendiri diikuti 3 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Agus-Sylvi, nomor urut 2 Ahok-Djarot, dan nomor urut 3 Anies-Sandiaga. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Bupati Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), Amiruddin Rauf terhadap surat kabar Nuansa Pos. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan sengketa pers haruslah melalui mekanisme Dewan Pers.
Kasus bermula saar Nuansa Pos membuka rubik ‘SMS Peduli’. Rubik ini berupa SMS dari warga tentang unek-unek, saran dan kritikan terhadap Pemkab Buol.
Sepanjang Februari 2013, puluhan SMS masuk ke dapur redaksi dan dimuat di media tersebut. SMS itu berisi kritikan dan masukan terhadap Bupati Amiruddin Rauf.
Ternyata, pemuatan SMS dari masyarakat itu membuat panas telinga bupati. Lewat kuasa hukumnya, pihak Bupati melayangkan Somasi kepada Nuansa Pos pada 9 September 2013. Setelah itu, Bupati Amiruddin Rauf melayangkan gugatan ke pengadilan.
Dalam gugatannya itu, Bupati Buol meminta ganti rugi Rp 150 juta untuk kerugian materiil dan Rp 5 miliar untuk kergian immatieril. Bupati Amiruddin Rouf juga meminta Nuansa Pos mengumumkan permohonan maaf kepada penggugat di tiga koran lokal dan tiga tv nasional.
Atas gugatan itu, Pada 12 Mei 2014, Pengadilan Negeri (PN) Palu menyatakan tidak menerima gugatan tersebut (niet ontvankelijk verklaard). Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng pada 17 Desember 2014.
Langkah terakhir Bupati Amiruddin Rauf ditempuh dengan mengajukan permohonan kasasi. Tapi apa kata MA?
“Mengadili sendiri. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” putus majelis sebagaimana dilansir website MA, Kamis (9/2/2017).
Duduk sebagai ketua majelis yaitu Abdurrahman dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Syamsul Ma’arif. Dalam putusan itu, majelis menyatakan setiap delik pers haruslah diselesaikan terlebih dahulu lewat mekanisme Dewan Pers, sebelum kasus itu digugat ke pengadilan.
“Pertimbangan PN Palu sudah benar yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf d UU Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers, gugatan mengenai delik pers, sebelum diajukan ke pengadilan, sepatutnya diselesaikan dahulu di forum Dewan Pers. Hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan a quo, karena itu sudah benar gugatan a quo adalah prematur,” putus majelis dengan suara bulat pada 11 Mei 2016. (DON)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Jakarta Corruption Watch (JCW) menyurati secara resmi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran dan kehormatan Undang Undang anggaran oleh instrumen negara. Surat resmi JCW bernomor 1050/ LSM JCW/ I/ 2017 dan Nomor 1051/ LSM JCW/ I/ 2017 itu untuk pemintaan pertanggungjawaban hokum kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bakamla RI terkait dua jenis pengadaan barang bernilai Rp 968 milar lebih. PT. ME dan PT. CMI Teknologi selaku pengadaan Dua System Unmanned Air System Drone Yang Terintegrasi dengan BIIS dan pengadaan Backbone CoaStakl Surveilance System Yang Terintegrasi dengan BIIS, justru tergolong melanggar UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas dan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,” jelas Koordinator JCW Manat Gultom kepada Khatulistiwaonline, Selasa (7/02-2017).
Masalahnya kata Manat, dua perusahaan itu tidak memasang papan nama perusahaan. Bahkan PT. CMI Teknologi yang tersirat di Bakamla di Jalan Soekarno Hatta No. 631 Bandung tersebut sama sekali tak diketemukan ketika lembaga pihaknya menelusuri nomor tersebut sepanjang jalan.
Sedangkan PT. ME alias merial esa yang disebut alamat Jalan KH. Abdulla Syefei Tebet Timur, Tebet Jakarta Selatan yakni berada pada sebuah gang kecil yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua saja,” kata Manat. Fisik bangunan sesuai nomor dan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) menunjukkan sebuah bangunan rumah tinggal. Artinya kantor PT. ME tersebut melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalan klasifikasi melanggar perijinan peruntukan.
Dengan peristiwa dua perusahaan melanggar administratif hukum tetapi dimenangkan PPK dan KPA di Bakamla jelas mengundang tanya. Pihak pejabat di Bakamla RI ternilai tak mendirikan system integritas dan tidak mendirikan penguatan pengawasan internal pemerintahan serta tak member contoh melakukan hukum.
Karena itu, tambah Manat, wajar jikalau baru- baru ini ada peristiwa OTT KPK di Bakamla dalam proyek APBN 2016. Sementara dua pengadaan pada tahun 2016 juga sudah ternilai ada unsur korupsi dengan korupsi yang bersifat terselubung dengan korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda. JCW menilai bawa dua unsure atau bentuk korupsi disebutkan rentan diperistiwakan terhadap pengadaan barang jasa pemerintah masing masing bernilai Rp. 571 miliar serta Rp 397 miliar lebih tersebut. Dan JCW selaku pelibatan/partisipasi pemberantasan korupsi mengancam lapor dugaan korupsi itu ke KPK.
Sudah ternilai ada niat jahat seperti unsur panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak, kemudian selisihnya dibagi-bagikan. Dan modus operandi seperti itulah kebanyakan kasus korupsi anggaran terungkap hukum,” jelasnya. Hakikatnya, atau berkesesuain dengan temuan dua pihak perusahaan selaku kontrak hokum pengadaan barang di Bakamla tersebut tetapi tak administrative hukum menunjukkan bahwa peristiwa dituduhkan KKN rentan terjadi. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) tak mau situasi sosial warga Jakarta ikut memanas pada pilkada. Soni meminta agar hubungan antara warga tetap terjaga.
“Di tengah suasana ruang yang panas, saya ingin memberikan air conditioner (AC). Saya ingin memberi kesejukan, nah terpaksa saya harus berkampanye. Tapi saya berkampanye dengan jargon kita semua bersaudara,” kata Soni di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Hubungan warga menurut Soni harus dijaga karena konflik SARA malah membahayakan kehidupan bermasyarakat. Karena itu warga harus saling menghormati dan bertoleransi.
“Kita harus menjaga ketertiban masyarakat. Jangan mempersepsikan kita bermusuhan,” ujarnya.
Soni juga bicara mengenai pelaksanaan pilkada serentak. Persiapan pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari disebut Soni sudah mencapai 99%.
“Alhamdulillah hari ini pilkada sudah 99 persen, 1 persen ada yang belum siap. Ada yang belum rekam, ada korban gusuran, ada yang di apartemen,”
tuturnya.
Dalam sambutannya, Soni menyinggung masa tugasnya sebagai plt gubernur yang akan berakhir pada 11 Februari. Soni akan kembali aktif sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tugas semua oke dan tanggal 11 Februari saya meninggalkan Jakarta jadi saat Pilkada saya tidak ada di sini, tanggal 11 Februari jam 13.00 WIB saya kembali ke pusat,” ujarnya.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pesimistis peristiwa penggerudukan rumahnya di Jakarta bakal diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan masih memproses peristiwa demonstrasi itu.
“Ya intinya pokoknya masih dalam proses penyelidikan. Begitu ya,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan kepada wartawan di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Ada sebuah mobil Nissan Terrano berwarna hitam yang diamankan polisi. Di dalamnya, ada ratusan nasi bungkus. Barang bukti yang diamankan polisi ini bakal sangat berguna untuk pengusutan.
“Bukti itu akan diproses sebagai bahan penyelidikan,” kata Iwan.
Polisi perlu mengidentifikasi barang bukti itu. Nomor polisinya akan ditelusuri lebih lanjut. Mobil itu bernomor polisi B-2124-ZO. Informasi dari Polda Metro Jaya, pemilik yang tertera di STNK sudah berpindah rumah lima tahun lalu.
“Nanti ketika sudah tahu pemiliknya, kita cari tahu lagi apakah pemiliknya yang bawa kemarin, atau apakah sudah dijual ke orang atau disewakan,” kata Iwan.
Kediaman SBY yang digeruduk demonstran pada Senin (6/2) lalu adalah kediaman yang beralamat di Mega Kuningan, Jakarta. SBY mengaku pesimistis aksi itu bakal diusut tuntas.
“Yang paling baru, kemarin. Yesterday. Rumah saya di Kuningan digeruduk massa yang konon sudah diprovokasi dan diagitasi di kawasan Pramuka Cibubur,” kata SBY saat menyampaikan pidato politik dalam Dies Natalis Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2) kemarin. (ADI)
SEMARANG,khatulistiwaonline.com
Polda Jawa Tengah mengirim 400 anggota Brimob untuk membantu pengamanan Pilkada di DKI Jakarta. Perbantuan personel itu juga termasuk untuk pengamanan sejumlah unjuk rasa yang akan digelar di ibu kota.
“400 personel atau 4 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob Polda Jateng BKO ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan Pilkada di Polda Metro Jaya tentunya dengan polda-polda lain,” kata Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono di Mako Brimob, Srondol, Semarang, Jateng, Rabu (8/2/2017).
Pengiriman personel tersebut, lanjut Condro, atas permintaan Mabes Polri karena Jakarta merupakan salah satu dari tiga daerah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Saya minta jaga kehormatan diri sebagai anggota Polri dan jaga kedisiplinannya dan tentunya menjaga etika dalam bertindak. Penempatan nanti Polda Metro yang mem-floating,” terangnya.
Selain itu, para personel yang dikirim ini juga bisa berlaku untuk pengamanan unjuk rasa yang rencananya akan digelar tanggal 11, 12, dan 15 Februari dimana sudah memasuki masa akhir kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Menurut Condro, aksi-aksi tersebut rawan bermuatan politis.
“Demo itu kan sangat bermuatan politik karena berangkai sampai minggu tenang sampai pencoblosan,” ujarnya.
Dengan pengiriman pasukan ke Jakarta, Condro menjelaskan pengamanan pilkada di 7 daerah di Jawa Tengah masih tercukupi termasuk di daerah rawan seperti Brebes dan Pati. Ia juga mengimbau agar warga Jateng tidak usah melakukan mobilisasi ke Jakarta untuk melakukan aksi.
“Seluruh warga masyarakat Jawa Tengah, ormas-ormas di Jawa Tengah saya imbau, saya mohon untuk tetap berada di Jawa Tengah,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Forum Umat Islam (FUI) tetap akan menggelar aksi pada 11 Februari 2017 meskipun telah dilarang polisi. Para ulama memberikan pesan bijak bagi pendemo.
Terbaru, Polda Metro Jaya melarang massa melakukan aksi pada 11 Februari mendatang. Larangan ini dikeluarkan setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Panwaslu, KPU DKI Jakarta, dan TNI. Aksi 112 dilarang karena waktunya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjelang masa tenang itu juga berpotensi mengganggu ketertiban.
Menanggapi larangan tersebut, Sekjen FUI M Al Khaththath memastikan aksi 112 tetap jalan terus. FUI selaku penyelenggara aksi juga mengundang FPI. Atas undangan itu, FPI siap bergabung dan memastikan aksi 112 berjalan super damai. Kata FPI, aksi 112 hanyalah jalan sehat semata. Massa rencananya akan melakukan long march dari Istiqlal menuju Monas, lalu ke Bundaran HI dan kembali ke Monas.
Rencana aksi 112, yang digelar pada minggu tenang, itu menjadi sorotan publik. Para ulama turun tangan memberikan ‘wejangan’. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Dia juga meminta tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat untuk menahan diri.
Imbauan yang sama disampaikan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Pria yang juga Rais Aam PBNU ini menyatakan minggu tenang seharusnya tetap tenang.
Seruan bagi para pendemo juga disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf. Gus Ipul, yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur, menyampaikan pesan kiai dan ulama agar warga nahdliyin (NU) tidak datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi 112 tersebut.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Masa tenang Pilkada serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta, akan berlangsung pada 12-14 Februari 2017. KPU DKI mengingatkan semua pihak bahwa tidak boleh ada kegiatan kampanye di kurun waktu tersebut.
“Pada masa tenang tanggal 12-14 Februari mendatang tidak boleh melakukan kegiatan yang berkonotasi kampanye, misalnya menyebarkan brosur-brosur, gambar, foto paslon itu kan kegiatan yang berkonotasi kampanye, atau juga kemudian menyampaikan visi misi programnya, mengajak memilih calon tertentu, itu yang tidak diperbolehkan,” kata Ketua KPU DKI, Sumarno dalam jumpa pers di Gedung KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, (7/2/2017).
Pada masa tenang, kampanye melalui media sosial juga tidak diperbolehkan. Sumarno mengatakan akun resmi media sosial setiap pasangan calon harus ditutup ketika masa kampanye berakhir.
“Medsos dari setiap paslon kan harus berakhir harus ditutup, saat kampanye berakhir maka akun resminya harus ditutup, paling tidak tanggal 11 Februari sebelum jam 12 malam harus ditutup”, jelasnya.
Dia menambahkah bahwa KPU tidak memiliki badan pengawas untuk mengawas media sosial. Oleh karena itu dia menyebut bahwa yang akan mengawasi media sosial adalah Bawaslu serta Polda Metro Jaya.
“KPU kan tidak punya badan pengawasnya yang punya ya Bawaslu, jadi Bawaslu bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kan mereka punya cyber crime jadi nanti akan melakukan pengawasan di media sosial, akan diawasi apakah media sosial itu melakukan kegiatan kampanye atau tidak”, tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Kapolda Metro Jaya M Iriawan juga menyampaikan hal senada. Dia berharap agar semua pihak tidak melakukan kampanye pada masa tenang.
“Kami juga mengimbau kepada semua pihak agar pada saat masa tenang tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun”, tukasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR semalam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara mengenai kewenangannya soal anggaran yang hilang. Dia pun berpesan untuk perwira yang kelak akan menggantikannya.
Gatot Nurmantyo menyatakan tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra. Ini setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada 2015.
“Untuk diketahui, saya sebagai Panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada UU 25/2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis,” papar Gatot dalam rapat kerja di DPR, Senin (7/2/2017).
“Tapi, begitu muncul Peraturan Menhan No 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Harusnya ini ada. Sekarang tidak ada. Kewajiban TNI membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek,” lanjutnya.
Gatot menyebut hanya bisa menjelaskan soal belanja barang di TNI untuk postur yang ada di Mabes saja. Total belanja barang di Mabes TNI sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk tiga matra, kini Panglima TNI tidak mengetahuinya.
“Yang dilakukan Mabes hanya untuk kekuatan integratif operasional, baik patroli laut, udara, perbatasan Rp 2,3 T. Modernisasi alutsista Rp 1,3 T. Profesionalisme prajurit Rp 500 M. Rp 4,3 T untuk pegawai, Rp 1,9 T barang kantor 36 satuan kerja,” jelas Gatot.
Dengan demikian, Panglima TNI mengaku kesulitan bertanggung jawab soal pengadaan alutsista di matra AD, AL, AU. Padahal itu tentu saja sangat berkaitan dengan proses MEF TNI.
“Padahal di Pasal 3 UU TNI, TNI di bawah koordinasi Kemenhan, tapi bukan unit operasionalnya. Karena Pasal 4, TNI terdiri atas AU, AD, AL di bawah Kemenhan. Saya buka ini seharusnya sejak 2015,” sebut jenderal bintang empat ini.
Gatot mengaku terpaksa mengungkap permasalahan itu mengingat Maret 2018 nanti dia paling lambat diganti sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Dia mengaku, jika ini terus terjadi, kewenangan Panglima TNI menjadi tidak ada.
“Saya tidak atur anggaran AU, AD, AL. Angkatan langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tidak melalui Panglima. Ini pelanggaran hierarki karena kami tidak membawahi angkatan. Jadi kita bicara di sini anggaran belum tentu kita bisa cairkan,” kata Gatot.
Mantan KSAD ini juga menegaskan tahun ini TNI telah melakukan bersih-bersih internal terkait kasus korupsi. Bahkan TNI bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pembersihan tersebut. Namun Gatot menyatakan Panglima TNI akan kesulitan melakukan pengawasan jika tidak bisa memantau proses anggaran di masing-masing angkatan.
“Mungkin ini tidak mengenakkan, tapi saya harus mempersiapkan adik-adik saya yang akan jadi Panglima TNI supaya bisa mengawasi anggaran juga. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” tutur Gatot mengenai massa pensiunnya.
Gatot lantas menyinggung soal rencana pembelian helikopter AW-101 yang tiba-tiba mencuat tanpa ada pemberitahuan kepada pihaknya. Meski akhirnya pengadaan pesawat itu kontraknya dibatalkan, menurutnya, itu menjadi salah satu dampak dari kebijakan yang dipermasalahkan itu.
“Kita pernah mengalami bagaimana (masalah) helikopter AW-101. Sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” ujar Gatot. (DON)