JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo siang ini mengumpulkan seluruh Kapolda, Pangdam, serta perwira tinggi TNI dan Polri di Istana. Pertemuan itu membahas pungutan liar (pungli) dan Pilkada serentak.

Pertemuan digelar di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/10/2016). Hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama 3 kepala staf TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin.

Hadir juga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Seskab Pramono Anung, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Hadir juga seluruh Kapolda dan Pangdam se-Indonesia yang sudah duduk di ruangan Istana Negara. Pukul 14.06 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla masuk ke ruang pertemuan.

“Siang hari ini saya hanya ingin bicara dua hal, yang berkaitan dengan pungli dan kedua berkaitan dengan Pilkada,” ucap Presiden Jokowi mengawali sambutannya.

“Hanya itu saja sebagai pengantar awal,” imbuh Jokowi.

Pengantar super singkat Presiden Jokowi itu membuat para pangdam, kapolda dan wartawan yang hadir tertawa kecil, karena biasanya pengantar Jokowi cukup panjang.

Setelah itu wartawan diminta keluar ruangan. Untuk diketahui, pertemuan semacam ini memang berlangsung tertutup, hanya pengantar dari Presiden saja yang bisa diliput wartawan. Pertemuan yang digelar mulai pukul 14.08 WIB itu selanjutnya berlangsung tertutup. (RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan pengusutan kasus kematian aktivis HAM Munir tidak bernuansa politik. Kejagung hanya mencari kebenaran semata.

“Tidak ada politisasi, tidak pernah saya mempolitisir,” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Prasetyo menambahkan sejauh ini fokus utama penegak hukum di kasus Munir adalah mencari kebenaran. Untuk itu semua pihak diminta tidak menambah kegaduhan dalam pengusutan kasus ini.

“Tidak ada politisasi, kita ini mau mencari kebenaran, jangan ada tuduhan seperti itu, tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi, tidak ada isu lainnya apapun!” tegasnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak pernah melontarkan isu politik dalam perkembangan kasus Munir.

“Bagaimana dikatakan politisasi? Tidak ada politisasi. Yang melontarkan isu awal juga bukan kita-kita ini,” ujarnya.

Sebelumnya presiden ke-6 SBY berkicau soal TPF Munir. Menurut SBY, dirinya selama dua minggu ini terus mengamati perkembangan soal dokumen TPF ini. SBY pun saat ini sedang mempersiapkan penjelasan soal ini bersama para pejabat Kabinet Indonesia Bersatu.

“Saya amati perbincangan publik ada yg berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana-ke mari dan bernuansa politik,” kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun twitter resminya Minggu (23/10) malam. (RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
4 Orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di perumahan Ubud Indah, Lippo Karawaci, Kelurahan Binong, Tangerang. Keempat korban terkunci di dalam rumah sehingga tidak sempat menyelamatkan diri saat api membakar rumah mewah tersebut.

“Rumah tersebut berpagar teralis besi dan terkunci, demikian juga pintu rumah sehingga warga tidak bisa menjebol rumah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam keterangan yang diterima khatulistiwaonline, Sabtu (22/10/2016).

Api semakin membesar dan merembet ke rumah di sebelahnya, yakni rumah nomor 6. Beruntung penghuni di rumah tersebut berhasil menyelamatkan diri.

Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 05.00 WIB. Mereka langsung berjibaku memadamkan api dan melakukan olah TKP.

Keempat korban yang tewas merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan 2 anak. Mereka adalah Lina Prasetyo (44), Yohanes Prasetyo (45), Lutwina (13) dan Jonatan Prasetyo (12).

Sementara pembantu rumah tangga mereka berhasil menyelamatkan diri. Dia loncat dari lantai 2 dengan dibantu oleh satpam. (RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyoroti kasus sengketa tanah yang sering terjadi. Salah satu permasalahannya adalah karena pemalsuan girik atau sertifikat.

Lalu bagaimana jika bukti jual beli tanah atau rumah hanya surat bermaterai?

“Intinya kalau itu ada transaksi yang benar diakui oleh yang jual enggak ada masalah, kita selesaikan. Biasanya sengketa itu karena salah satu pihak mengingkari itu baru jadi masalah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Menurut dia, bukan masalah pula bila pihak pembeli belum melunasi dan belum diberikan sertifikat. Asalkan ada perjanjian jelas antara penjual dan pembeli.

“Tapi supaya pasti kita rekomendasikan supaya yang beli itu bikin di depan PPAT, jelas dasar hukumnya,” kata Sofjan.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Batalyon Perbekalan Angkutan-4/Air TNI AD memperkenalkan Kapal ADRI-L sebagai salah satu Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) air milik TNI AD. Kapal tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan Tank Leopard dalam rangka latihan antar kecabangan (Latancab) 2016 di Kepulauan Natuna.

“Kapal ini diterima Kasad dari rekanan pada 28 Juli 2016 dan langsung diserahkan kepada kami untuk pengoperasian. Sebelumnya kami sudah melepas 16 Tank Leopard ke Natuna dengan 4 Kapal ADRI lainnya, hari ini secara simbolis melepas 3 tank leopard, dan rencana berangkat pada hari Minggu besok menggunakan kapal ADRI-L,” kata Danyon Bekang-4/Air, Letkol Cba Atjep Mihardja Soma di Markas Yonbekang-4/Air, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, (21/10/2016).

Nama ADRI sendiri merupakan singkatan dari Angkatan Darat Republik Indonesia, sementara ‘L’ adalah lambang angka 50 dalam Romawi. Sehingga kapal tersebut dibaca ADRI-Limapuluh. Kapal ini memiliki besar 1200 DWT (Dead Weight Tonnage) atau jumlah bobot yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan. Kapal ADRI-L dapat menampung hingga 6 unit tank Teopard dan 1 unit transporter dalam satu kali pelayaran.

“Seperti Kapal ADRI lainnya, nantinya kapal ini lebih dominan digunakan untuk menggeser bekal materil yang dimiliki AD dari Mabesad ke daerah yang secara rutin setiap triwulan dalam rangka pembinaan satuan di jajaran TNI AD,” lanjut Atjep.

Atjep berharap dengan adanya Alutsista air dapat mengoptimalkan tercapainya tugas dan fungsi angkutan air. Hal itu guna memenuhi lima aspek penyelenggaraan angkutan AD.

“Lima aspek itu adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat sasaran,” kata dia.

Armada Kapal ADRI yang dimiliki oleh Satuan Yonbekang-4/Air berjumlah 12 unit. Yakni 1 unit Kapal ADRI 1200 DWT, 3 unit Kapal ADRI 1000 DWT, 2 unit Kapal ADRI 500 DWT, 3 unit Kapal ADRI 300 DWT, dan 3 unit Kapal ADRI 150 DWT.

“Rencana tahun ini akan dibuat lagi 2 unit Kapal ADRI 1500 DWT yang memiliki kemampuan mengangkut 8 Tank Leopard dan 1 helikopter. Diharapkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2018,” tutup Atjep. (RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Amir Papalia, saksi ‘kunci’ yang disebut Jessica Kumala Wongso, siang ini mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan. Amir disebut Jessica karena melihat suami Wayan Mirna Salihin, Arief Soemarko memberikan bungkusan untuk barista Kafe Olivier, Rangga Dwi Saputra sebelum Mirna tewas.

Amir menyambangi Gedung LPSK di Jalan Raya Bogor, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (21/10/2016) pukul 13.00 WIB. Pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan Tabloid Bharindo ini didampingi seorang perempuan.

“Nanti dulu, nanti. Saya mau meminta perlindungan dulu,” kata Amir yang mengenakan baju batik itu kepada wartawan.

Amir enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ketika ditanya apakah dirinya melihat Arief dan Rangga, Amir juga enggan menjelaskannya.

“Oh itu nanti, yang jelas saya meminta perlindungan dulu,” jawab Amir.

“Kok bisa mengenali mereka?”, cecar wartawan.

Setelah lihat di TV, loh kok mirip. Yang jelas saya mau meminta perlindungan dulu. Saya akan pertanggungjawabkan omongan saya. Saya lihat bajunya, lihat mobilnya,” ungkap Amir yang bergegas masuk ke dalam lift menuju lantai dua Gedung LPSK.

Dalam pembelaan terakhir, kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Boestam, menyebut ada saksi yang melihat suami Mirna, Arief bertemu dengan barista Kafe Olivier, Rangga.

Saksi tersebut bernama Amir Papalia yang disebut pengacara sebagai wartawan Mabes Polri Divisi Hukum. Pengacara Jessica membacakan transkrip percakapan Amir di ruang sidang. Dalam transkrip perbincangan itu, Amir mengatakan melihat Arief pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul empat sore di kawasan Sarinah. Arief di sana bertemu dengan Rangga. Arief memberikan satu buah bungkusan kepada Rangga.

“Saya lihat satu mobil berwarna silver saya lihat ada orang mirip Arief. Di situ ada bungkusan plastik itu kayak uang. Bungkusan itu yang dikasih ke Rangga. Saya lihat dari jarak lima meter,” kata Amir dalam transkrip yang dibacakan Jessica di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Atas tudingan itu, Arief maupun Rangga membantahnya. Mereka melaporkan pengacara Jessica ke polisi.

Rangga pun mengaku rekeningnya sudah dicek oleh manager kafe dan clear, tidak ada transaksi uang Rp 140 juta masuk ke rekeningnya. (RED)

KUPANG,khatulistiwaonline.com
Dua orang tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur dilaporkan meninggal di Hong Kong dan Malaysia. Keduanya adalah Aprianty Radja Pono asal Kabupaten Sabu Raijua, yang bekerja di Hong Kong, dan Lukas Lei Djumari asal Kabupaten Sumba Barat, yang bekerja di kebun kelapa sawit di Lahar Datok, Malaysia Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI Nusa Tenggara Timur John Salukh. “Jenazah kedua TKI itu dijadwalkan akan dipulangkan ke Kupang pada Sabtu, 22 Oktober 2016, dan Minggu, 23 Oktober 2016,” katanya kepada khatulistiwaonline, Jumat, 21 Oktober 2016.

Menurut Jhon, biaya pemulangan jenazah kedua TKI itu ditanggung Konsul Jenderal RI di Hong Kong dan Malaysia. Namun, dia tidak mengetahui penyebab kematian kedua TKI itu.

Aprianty merupakan TKI legal yang diberangkatkan PT Bina Karya Lestari sejak 2008. Sedangkan Lukas awalnya merupakan TKI legal yang diberangkatkan PT Bagus Bersaudara sejak 2012. Namun setelah habis masa kontraknya, Lukas berpindah majikan sehingga dianggap TKI ilegal.

Jumlah TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di luar negeri terus bertambah. Dengan meninggalnya Aprianty dan Lukas, maka TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di luar negeri menjadi 37 orang. Mereka telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menyeret sejumlah nama pejabat negara yang merestui proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Salah satunya adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gamawan mengatakan itu seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016.
Pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, kata Gamawan, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden. Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat.
“Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden,” kata Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya.
“Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya,” kata Gamawan.

Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP.
Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan. Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun.

Saat itu belum ada masalah. Bahkan, ketika tender proyek dipermasalahkan dan masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bersih alias tak ada pesaingan kotor.
“Tiba-tiba ada pernyataan dari KPK ini ada kerugian, saya tidak tahu,” kata Gamawan.
Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Dalam proyek yang berujung korupsi senilai Rp2 triliun itu, penyidik juga menjerat mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri, Sugiharto.(RED)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggelar paparan soal dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diisi oleh seluruh menteri secara bergantian. Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan membuka paparan pertama dengan berbagai kondisi terkini pemerintah.

“Pemerintah cukup baik atasi keamanan. Politik juga saya kira bagus walau di sana sini ada dinamika misal Pilgub DKI, tapi masih dalam batas yang bisa kami atasi. Ini ujian demokrasi di mana kami harus betul-betul dewasa sikapi ini semua,” ucap Luhut mengawali paparan di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Hadir juga Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebagai moderator. Hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Menteri Agraria Sofyan Djalil dan Juru Bicara Presiden Johan Budi.

Luhut yang juga mantan KSP mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, di mana tahun depan diharapkan bisa mendekati 6 persen. Pemerintah juga berhasil mengedepankan pertumbuhan dan pemerataan secara sekaligus.

“Program pemerataan hasilnya banyak, di antaranya dana desa yang mencakup 74 ribu desa, dananya 45 miliar dolar. Dampaknya gini rasio sekarang turun,” ujar mantan Menko Polhukam itu.

Capaian lain yang menonjol adalah pembangunan infrastuktur yang disebut Luhut spektakuler di banyak daerah dengan anggaran yang besar. Semula program itu diragukan, namun dengan ada tax amnesty pemerintah optimis dengan penganggarannya.

“Rating di banyak survei CSIS, kemarin Saiful Mujani saya baca, besok kita juga akan survei keluar, popularitas pemerintah Jokowi di tengah masyarakat sangat baik,” tuturnya.

“Saya hanya minta kritik pemerintah dengan kritikan konstruktif, tidak destruktif. Juga dengan data yang ada, jangan data yang nggak jelas. Saya sering berseloroh, kalau (mengkritik) pakai perasaan dengan bahasa cinta saja. Tapi kalau (bidang) Pak Sofyan kami bicara angka. Kalau bicara perasaan waktu anda jatuh cinta saja,” tutup Luhut sambil berseloroh. (RED)