JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK menyebut ada peran Setya Novanto di balik mega korupsi e-KTP. Selain itu, jaksa KPK juga menyebut uang hasil korupsi jadi bancakan banyak pihak.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto disebut memperkaya orang lain atau korporasi. Ada banyak pihak yang disebut mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, hingga pihak swasta.
“Yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR,” ujar jaksa KPK.
Kemudian, jaksa KPK juga menyampaikan uang haram e-KTP juga mengalir ke korporasi. Perusahaan-perusahaan yang menerima aliran dana itu merupakan perusahaan yang menangani pengadaan e-KTP tersebut.
“Serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama Konsorsium PNRI,” imbuh jaksa KPK.
Dalam kasus itu, jaksa KPK menyebut 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pagi ini, jaksa KPK akan membacakan surat dakwaan untuk dua terdakwa kasus e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo sampai berharap pembacaan dakwaan tidak akan menyebabkan guncangan politik. Seberapa besarkah kasus ini?
Agus sudah mewanti-wanti dari beberapa hari lalu bahwa perkara itu menyeret nama-nama besar. Siapa nama-nama besar itu? Agus enggan merincinya.
“Iya (beberapa di antaranya nama tokoh besar). Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana,” kata Agus saat ditemui wartawan setelah bertandang ke Kantor Staf Presiden, 3 Maret lalu.
Bahkan Agus sempat menyampaikan kekhawatirannya. Dia menyebut surat dakwaan itu bisa saja membuat suatu guncangan politik di negeri ini.
“Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali,” ucap Agus.
Terkait dengan kasus ini, KPK selalu menyebut ada 3 klaster atau kelompok di pusaran uang haram proyek e-KTP. Ketiga sektor itu adalah politikus, birokrat, dan swasta.
Proyek itu memang menyentuh 3 sektor itu sedari awal. Dari awal, proyek itu berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses lelang dilakukan dan melibatkan perusahaan-perusahaan yang akan menggarap proyek. Anggarannya dibahas di Komisi II DPR selaku mitra kerja Kemendagri. Pusaran itu tentunya menjadi perhatian KPK untuk merunut peristiwa-peristiwa terkait dengan korupsi megaproyek yang menelan hampir Rp 6 triliun uang negara itu.
“Ada tiga klaster besar dalam kasus e KTP ini, dan ketiganya itu mulai dari sektor politik, birokrasi, dan swasta,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, 3 Maret 2017.
Meski proyek itu menyentuh 3 klaster tersebut, KPK baru menetapkan 2 tersangka dari sisi birokrat saja, yaitu Irman dan Sugiharto. Keduanya merupakan mantan pejabat di Kemendagri yang mengurusi proyek itu.
Sugiharto paling lama menyandang status sebagai tersangka, sekitar 2 tahun lebih. Sedangkan Irman dijerat sebagai tersangka pada tahun lalu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah akan menutup empat perlintasan kereta api sebidang di wilayah DKI Jakarta mulai Mei 2017. Untuk itu, ada rute alternatif yang bisa dilalui oleh pengguna jalan raya.
Empat perlintasan sebidang yang ditutup yakni perlintasan Jalan Pejompongan I, perlintasan Pasar Minggu, perlintasan TB Simatupang, dan perlintasan Pondok Kopi atau Penggilingan.
Lalu, bagaimana jalan alternatif bagi Anda yang biasa melewati perlintasan tersebut?
Yang pertama, penutupan perlintasan di Jl Pejomongan, pengguna jalan yang datang dari arah Jl Tentara Pelajar atau Palmerah yang akan berputar balik dan mengarah ke Jl Tentara Pelajar/Permata Hijau bisa berputar di arah Jl Penjernihan, sebelum SPBU.
Kedua, untuk penutupan di perlintasan Pasar Minggu, pengguna jalan yang berasal dari arah Jl Kalibata dan akan menuju Pasar Rebo bisa turun melalui underpass menuju ke Jl Tanjung Barat Raya.
Kemudian yag ketiga, pengguna jalan raya yang datang dari arah Depok menuju Pasar Rebo bisa berputar di depan supermarket Robinson Pasar Minggu, lalu turun melaui underpass. Atau bisa juga berputar di depan Kementerian Pertanian kemudian naik flyover menuju Pasar Rebo.
Dan yang keempat, penutupan di perlintasan Pondok Kopi atau Penggilingan, pengguna jalan raya yang datang dari arah Jl I Gusti Ngurah Rai atau Cakung menuju Jl Raya Penggilingan dan Jl Sumarno bisa memutar arah di depan Stasiun Buaran lalu naik ke flyover.
Untuk pengguna jalan dari arah Jl Raya Penggilingan dan Jl Sumarno menuju Tol Lingkar Luar atau menuju ke arah timur silakan naik ke flyover dan memutar arah di depan Stasiun Buaran dan melalui Jl I Gusti Ngurah Rai. Kemudian pengguna jalan yang datang dari arah Jatinegara menuju Jl Rya Penggilingan dan Jl Sumarno silakan melalui flyover.
Sebelum akan ditutup permanen, pemerintah akan melakukan uji coba penutupan yang dilakukan mulai bulan April 2017 mendatang. “Sebelum dilaksanakan penutupan perlintasan sebidang tersebut, pemerintah akan mengadakan uji coba penutupan terlebih dahulu. Uji coba ini akan berlangsung selama satu bulan April 2017,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Prasetyo Boeditjahjo, dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Rabu (8/3/2017).
Menurut Prasetyo, penutupan ini guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran perjalanan Kereta Api serta masyarakat pengguna jalan raya. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Santa alias Aliang (43) divonis mati oleh Pengadilan Jakarta Barat (PN Jakbar) karena terlibat dalam sindikat peredaran sabu 20 kg. Padahal menurut kuasa hukumnya Santa hanya seorang translator atau penerjemah bagi 4 WN China yang mengedarkan narkoba.
“Santa ini tidak terlibat, karena perannya sendiri hanya sebagai sopir dan penerjemah. Tapi malah divonis mati, sementara yang lainnya divonis seumur hidup. Ini tidak fair,” ujar Koordinator Advokasi LBH Masyarakat, Muhammad Afif, saat dihubungi khatulistiwaonline, Rabu (8/3/2017).
Dalam kasus ini, peran pria itu adalah translator bagi 4 WN China yang ingin menyewa ruko di daerah Dadap, Tangerang pada 2016. Empat WN China itu adalah:
1. Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi.
2. Tan Welming alias Aming.
3. Qiu Junjie alias Junji.
4. Shi Jiayi alias Jia Bo.
Namun karena keterbatasan bahasa 4 orang itu, Santa yang akhirnya mengurus surat perjanjian sewa menyewa itu.
“Karena keterbatasan bahasa, jadi Santa yang diminta untuk membantu mengurus surat perjanjiannya. Kebetulan, Santa fasih berbahasa mandarin,” sebut Afif.
Aparat yang mengendus pergerakan komplotan itu lalu menggerebek pada Juni 2016. Kelimanya lalu diproses secara hukum dan dihadirkan ke meja hijau. Jaksa menuntut kelimanya dengan tuntutan mati.
PN Jakbar kemudian menyatakan kelimanya melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika dengan hukuman pidana mati bagi Santa dan penjara seumur hidup untuk keempat WN China. Atas putusan itu, Afif mengajukan banding bagi kliennya. Karena tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba itu.
“Tidak terkait sama sekali. Dia hanya bantu saja karena keterbatasan bahasa dan lainnya,” tutup Afif. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oknum yang membuang sampah kulit kabel di gorong-gorong Jakarta masih misteri. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengungkap niat jahat di balik aksi yang dapat menimbulkan bencana banjir itu.
“Hari ini saya manggil PLN sebenarnya. Bahkan, tim kecil saya bentuk. Ini kan kemarin di berita saya lihat ada 7 truk kecil kabelnya. Hari ini saya akan secara khusus rapatkan kira-kira untuk tim kecil akan selidiki lebih lanjut untuk perspektif kami dulu, lalu koordinasi dengan PLN,” papar Sumarsono di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan sampah kulit kabel ini. Pria yang akrab disapa Soni ini akan mendorong pihak kepolisian untuk menyelidikinya.
“Kalau ada unsur pidana, saya kira kami harus dorong untuk proses penyelidikan lewat jajaran kepolisian. Tapi kalau itu memang kenakalan harusnya cuma 2-3 karet ya, ini ternyata jumlahnya banyak. Kalau memang situasinya terindikasi kuat kemungkinan karena faktor PLN ya tidak menutup kemungkinan kami akan minta secara resmi kepada kepolisian untuk menyelidiki ada unsur pidana di dalamnya,” ungkap Sumarsono yang mengenakan baju dinas warna putih ini.
Sumarsono telah memerintah jajaran terkait untuk mengecek kembali kondisi di gorong-gorong Jakarta. “Kemungkinan besar kerjaan ini ya mungkin ya jaringan, apa mungkin bisa juga bukan PLN langsung, mungkin subkontraktor. Saya harapkan hari ini saya bisa koordinasi dengan PLN terkait hal itu, ini permasalahan serius,” jelasnya.
Dia menduga ada niat jahat dari oknum tersebut untuk membuat Jakarta menjadi banjir. “Tapi apapun juga mentalitas memasukkan barang-barang, sampah di gorong-gorong saya kritik. Mereka tidak peduli dengan persoalan Jakarta. Siapa pun juga orang yang melakukan itu, orang yang nggak peduli dengan Jakarta dan itu ada niat jahat di belakangnya. Karena kalau memang kami sedang berusaha keras menangani banjir kok orang malah menyumpat gorong-gorong supaya banjir,” kata Sumarsono.
Namun demikian, Sumarsono mengatakan tindakan tersebut belum masuk dalam kategori aksi sabotase. “Belum dong (sabotase). Sabotase itu ada unsurnya, paling ndak lebih dari satu kejadian. Ini kan baru satu. Yang kedua terdeteksi kalau ada niat melakukan itu. Ini kan belum jelas siapa yang melakukan. Ini kan baru laporan wartawan. Laporan wartawan itu bukti awal,” ujar dia.
Sampah kulit kabel ditemukan menyumbat gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Maret 2017. Setahun yang lalu, sampah kulit kabel yang jumlahnya berton-ton pernah ditemukan menyumbat saluran air dan ini mengakibatkan kawasan ring 1 Istana Negara sempat terendam banjir saat itu. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pasangan Ahok-Djarot kalah dari pesaingnya, Anies-Sandi, dalam hasil 2 lembaga survei, yakni Median dan LSI Denny JA. Politisi Golkar Nusron Wahid menanggapi santai hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya, warga DKI-lah yang akan menentukan pemenang pilgub pada pencoblosan 19 April mendatang.
“Ra opo-opo. Kalah di survei ya nggak apa-apa. Repot amat. Yang memenangkan pilgub itu rakyat, bukan lembaga survei,” ujar Nusron kepada khatulistiwaonline, Selasa (7/3/2017) malam.
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Golkar itu mengatakan, saat putaran pertama, sejumlah lembaga survei merilis hasil bahwa suara untuk Ahok berkurang karena status tersangka. Namun hal itu dapat dipatahkan seusai pencoblosan pada putaran pertama.
“Waktu putaran pertama juga ada yang mengatakan survei Ahok setelah jadi tersangka tinggal 10 persen. Buktinya, hasilnya 42,99 persen,” lanjut Nusron.
Hal penting yang harus diperhatikan relawan dan pendukung, menurut Nusron, adalah fokus pada strategi pemenangan Ahok-Djarot. Sebab, banyak suara dari pendukung Agus-Sylvi yang diperkirakan akan mengalir untuk Ahok dan Djarot.
“Yang penting semua tim partai, relawan, dan pendukung Ahok kerja keras. Dukungan makin mengalir. Yang dulunya dukung Agus-Sylvi, dukung Ahok juga banyak. Yang dulunya dukung Anies-Sandi sekarang ke Ahok juga banyak. Kita yakin putaran kedua, tetap akan menempatkan Ahok-Djarot jadi pemenang,” ucapnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Median, elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen. Sedangkan Anies-Sandi unggul dengan perolehan 46,3 persen.
Anies-Sandi juga unggul dalam hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Elektabilitas mereka 49,7 persen dan Ahok-Djarot 40,5 persen. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus korupsi e-KTP yang akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor disebut melibatkan nama-nama besar. Wakil Ketua MPR yang juga politikus Golkar, Mahyudin berpendapat tidak ada orang yang kebal hukum, termasuk dalam kasus ini.
“Jangan dibuat gaduh dalam wacana dan opini. Biarlah diselesaikan secara hukum dan tanpa tekanan. Toh, di negara Indonesia ini nggak ada yang kebal dengan hukum,” ujar Mahyudin saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).
Rekan separtai Mahyudin yaitu Setya Novanto sebelumnya merasa prihatin karena namanya dibawa-bawa dalam kasus korupsi e-KTP dan meminta agar pengusutan tidak gaduh. Mahyudin mengatakan bahwa kasus ini memang sebaiknya tidak dibawa ke ranah politik.
“Yang dimaksud Pak Novanto itu kasus ini jangan dibawa ke ranah politik untuk membangun opini. Jangan terlalu dibawa statement, tapi diproses saja secara hukum. Karena ini kasus kan baru 2 orang yang jadi tersangka, tapi banyak politikus yang disebut namanya,” sambungnya.
Sebagai sesama politikus Golkar, Mahyudin mengaku sudah bertemu dengan Novanto. Menurutnya, Novanto merasa tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.
“Beberapa waktu lalu saya bertemu beliau. Beliau merasa tidak terlibat dan tidak tahu-menahu. Jadi, biar nanti semua terungkap di fakta persidangan, tidak perlu banyak statement apalagi dari penegak hukum,” jelas Mahyudin.
KPK menyebut salah satu klaster yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP adalah politikus. Mahyudin menjelaskan siapa pun harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih.
“Nggak ada masalah, siapa pun dia orang politik harus diproses secara hukum. Jangan terlalu banyak digoreng dalam wacana,” jelas Mahyudin.
Sidang perdana kasus ini akan diselanggarakan pada Kamis (9/3) pekan ini. KPK telah melimpahkan berkas perkara e-KTP itu ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Rabu (1/3) lalu. Berkas itu setebal 24 ribu halaman, yang nantinya akan disarikan dalam surat dakwaan.
Berkas itu terdiri dari 13 ribu lembar berkas untuk Sugiharto, yang berasal dari 294 saksi dan 5 ahli, serta 11 ribu lembar untuk Irman, yang berasal dari 173 saksi dan 5 ahli. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilanjutkan dengan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum. Rencananya, akan ada 3 saksi fakta yang dihadirkan kali ini.
“Sidang besok (hari ini) awal menentukan membuktikan Ahok tidak melakukan penodaan agama,” kata salah satu kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, saat dimintai konfirmasi, Senin (6/3/2017).
Ketiga saksi tersebut adalah Bambang Waluyo D, Analta Amier, dan Eko Cahyono. Humphrey menyebut ketiganya sudah siap bertempur di pengadilan.
“Persiapannya sangat matang, saksi-saksi sudah siap bertempur di pengadilan,” ujar Humphrey.
Bambang Waluyo merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017. Sedangkan Analta Amier merupakan kakak angkat Ahok.
Ahok didakwa melanggar pasal penodaan agama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu. Ahok dianggap telah menodai agama melalui pernyataannya terkait dengan Surat Al-Maidah ayat 51. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Jalur Kadipaten-Sumedang terputus akibat jalan ambles di Desa Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi memberlakukan pengalihan arus kendaraan.
Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan jalan ambles di lokasi tersebut terjadi pada Senin (6/3) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. “Jalan ambles itu panjangnya sekitar 75 meter dan kedalaman 1,5 meter,” kata Yusri via pesan singkat, Selasa (7/3/2017).
Yursi menjelaskan, kepolisian sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna mengambil langkah cepat penanganan jalan amblas di jalur penghubung Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka ini. “Melaksanakan cut dengan menggunakan alat berat untuk mempercepat jalur bisa dilalui,” katanya.
Lebih lanjut Yusri menjelaskan, kendaraan roda empat dan lebih belum bisa melintasi jalur tersebut. Polisi menyiapkan akses alternatif.
“Jalur sementara putus total, hanya bisa dilalui sepeda motor. Polres Sumedang berkoordinasi dengan Polres Majalengka untuk pengalihan arus melalui Cikamurang dan Tol Cipali,” kata Yusri. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi menyampaikan pidato peresmian pembukaan dalam pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan KTT IORA 2017. Jokowi mengapresiasi semangat anggota IORA yang ingin menjadi solusi permasalahan dunia.
“Saya ungkapkan apresiasi terhadap IORA yang telah memprakarsai solusi praktis tantangan nyata, saya imbau menteri, pejabat tinggi dan peserta KTT terus mendorong solusi praktis, dan kita semua tentunya memperjuangkan kepentingan masing-masing,” tutur Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Jokowi kemudian mengutip pidato Presiden pertama RI Sukarno tahun 1945 tentang internasionalisme dan nasionalisme. Pidato itu disampaikan Bung Karno kala itu dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi pidato hari lahir Pancasila.
“Internasionalisme tidak dapat subur jika tidak berakar dalam bumi nasionalisme, sebaliknya, nasionalisme tidak subur jika tidak hidup dalam taman sari internasionalisme,” tutur Jokowi.
Konsep internasionalisme kemudian tertuang dalam sila dua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sementara nasionalisme ada di sila tiga yakni Persatuan Indonesia.
“Sebuah nasionalisme yang tulus yang berani melakukan yang terbaik untuk bangsa di jangka yang panjang bukan yang terpancing emosi sesaat,” imbuh Jokowi kemudian. (MAD)